■ Rabu Pahing ■ 4 Maret 2015 Harga Eceran Rp 2.000 Harga Langganan Rp 50.000 TAHUN KE-29 NO: 331 TERBIT 24 HALAMAN - ISSN 0215-3203
Nelayan Ngamuk, Pantura Lumpuh ■ Kasat Reskrim Dilarikan ke RS BATANG - Aksi demo nelayan menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan berakhir ricuh. Aksi massa yang tidak terkendali merusak median jalan, pot bunga, halte, rambu-rambu lalu lintas, dan mobil pemadam kebakaran hingga hancur. Bahkan Kasat Reskrim Polres Batang, AKP Hartono SH dan beberapa polisi yang mengamankan jalannya aksi dikeroyok massa dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka serius, Selasa (3/3). Buntut demo rusuh tersebut, sebanyak 24 nelayan diamankan polisi. Mereka dinilai merusak fasilitas umum secara bersama-sama. Bahkan nelayan lainnya yang terlibat anarkis akan ditangkap. Kapolres Batang AKBP Widiatmoko mengatakan, kejadian tersebut diproses demi penegakan hukum. “Ya, kami proses lebih dahulu. Karena telah melakukan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan,” katanya, Selasa (3/3).
BLOKIR PANTURA: Massa nelayan memblokir jalur Pantura Batang dengan membakar ban bekas dan tali tambang kapal di tengah jalan dan merusak pot di tengah jalan, kemarin. ■ Foto: Hadi Waluyo.
Bersambung ke hal 7 kol 3
Korupsi untuk Pilgub, Rahmat Dibui 4 Tahun
Kemendagri Mediasi Kisruh RAPBD DKI JAKARTA - Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RAPBD 2015 tak kunjung selesai. Kementerian Dalam Negeri pun turun tangan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Direktorat Jenderal Keuangan Kemendagri melakukan rapat internal untuk penajaman evaluasi. Setelah selesai dilakukan
SEMARANG Pengadilan Ti pikor Semarang menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun terhadap Rahmat (50), mantan Kades Kedungjati, Sempor, Kebumen terdakwa perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pem prov Jateng tahun 2008 di wi layah Kabupaten Kebumen.
Bersambung ke hal 7 kol 3
Tjahjo Kumolo
Bersambung ke hal 7 kol 1
Kalah di Mahkamah Partai, Ical Kasasi JAKARTA - Kubu Golkar hasil Munas IX di Bali mengisyaratkan ketidakpuasan terhadap hasil putusan Mahkamah Partai yang lebih mengakui kepengurusan yang dipimpin Agung Laksono. Wakil Ketua Umum kubu Ical, Fadel MuBersambung ke hal 7 kol 1 PUTUSAN: Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (tengah) disalami para pendukungnya seusai rapat Mahkamah Partai, di Jakarta, Selasa (3/3). ■ Foto: Antara
Foto: Ant
GEBYAR
Nikmati Kesendirian SETELAH resmi bercerai dari Markus Horison, kehidupan cinta ak tris Kiki Amalia te rasa sunyi tanpa pengganti. Me nurut bintang film Tragedi Pener ban gan 574 itu, banyak pria yang coba merayu dan men dekati tapi tidak berhasil.
6
Sudah hampir sepekan publik dipertontonkan perseteruan sengit Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD. Ketegangan ini bermula saat Ahok, sapaan Basuki, menemukan anggaran siluman pada pos anggaran Dinas Pendidikan Rp 12,1 triliun di APBD DKI Jakarta 2015. PERSETERUAN antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI Jakarta terus memanas, setelah DPRD DKI membuat hak angket, Ahok pun tak tinggal diam. Dia melawan dengan melaporkan sejumlah du- gaan korupsi yang dilakukan
Perang Dingin Ahok-DPRD DKI
Ketegangan Berawal dari Tulisan ‘Nenek Lu’ DPRD DKI dengan melakukan mark up anggaran dalam RAPBD DKI Jakarta Tahun 2015. Atas hal ini, Ahok pun menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta. Sebab Pemprov DKI Jakarta memberikan tontonan tak terpuji. “Kami minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik yang lucu seperti ini. Tapi mau enggak mau kami tempuh karena banyak SKPD jadi korban,” ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (3/3). Dia menceritakan, sisa lebih peng-
Basuki
gunaan anggaran (SiLPA) terbanyak dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta terjadi pada masa kepemimpin- annya. Tercatat SiLPA APBD DKI Jakarta 2014 mencapai Rp 8,7 triliun. “Sejarah DKI SiLPA terbesar adalah di 2014. Karena banyak anggaran siluman yang tidak mau kami eksekusi. Makanya 2015 kami paksa e-budgeting supaya pimpinan DPRD kalau menemukan siluman menuduhnya ke kami. MakaTjahaja Purnama nya saya Foto: viva kunci di e-
budgeting,” terangnya. Mantan politikus Gerindra dan Golkar ini mengungkapkan, dirinya hanya ingin menyelamatkan uang rakyat Rp 12,1 tri-liun. Ahok mengakui siap bila harus melepas jabatannya bila memang dianggap tak punya bukti atas tuduhan itu. Dia mengklaim sudah melakukan komunikasi yang terbaik dengan legislatif. Sebagai bukti adanya video yang direkam selama rapat paripurna berjalan. “Orang (DPRD DKI Jakarta) bilang saya nggak ada komunikasi, coba kamu lihat video-viBersambung ke hal 7 kol 1