■ Kamis Pahing ■ 23 April 2015
Harga Eceran Rp 2.000 Harga Langganan Rp 50.000
TAHUN KE-30 NO: 36 TERBIT 24 HALAMAN - ISSN 0215-3203
Layanan Masyarakat Terganggu ■ Aksi Mogok PNS Tegal Berlanjut TEGAL - Berbagai aksi penolakan kebijakan Wali Kota Tegal, Hj Siti Masitha belum berhenti. Rabu (22/4), ratusan PNS kembali menduduki Pendapa Ki Gede Sebayu dan melakukan aksi dengan berbagai orasi secara bergantian. Aksi ini juga mengganggu pelayanan umum kepada masyarakat. “Kita sepakat menolak Plt Inspektorat, Plt AT Raharjo yang juga menjabat Kepala Perpusda. Pimpinan kami masih yang dahulu, Praptomo WR,” tegas Inpektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) Drs Kaliri, Rabu (22/4). Dijelaskan dia, selama pejabat lama belum menerima Surat Keputusan (SK) nonjob, maka secara tidak langsung Praptomo WR masih menjadi kepala Inspektorat yang definitif. Adapun upaya Plt untuk mengantor di Inspektorat ditolak secara tegas oleh seluruh staf. Penolakan tersebut dibuk-
tikan dengan membubuhkan tanda tangan yang kemudian akan dilanjutkan dengan aksi mogok kerja. Mereka menilai, upaya pelengseran pejabat lama tidak seusai dengan perundang-undangan yang ada. “Kami tidak akan gegabah untuk menerima Plt baru. Karena pada hakekatnya proses yang ada tidaklah berkiblat dengan peraturan,” beber Kaliri. Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPP Bersambung ke hal 7 kol 1 DUDUKI PENDAPA : Ratusan PNS menduduki Pendapa Ki Gede Sebayu Komplek Pemkot Tegal untuk menolak kebijakan Wali Kota terkait SK nonjob. ■ Foto : Haikal-yan
Walikota Tegal Bisa di-PTUN SEMARANG - Pakar Komunikasi Politik Undip Yulianto menilai, kisruh yang terjadi antara Walikota Tegal Siti Masitha dan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Tegal, seharusnya bisa diselesaikan lewat komunikasi birokrasi. “Jika akhirnya persoalan tersebut akhirnya meluas, bisa dipastikan tidak terjalin komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, tidak menunjukkan pola pembangunan komunikasi yang kondusif sekaligus menunjukkan kelemahan walikota Tegal,” paparnya, Rabu (22/4).
EDUKATIKA
tersebut, juga dinilai mengindahkan saran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang meminta agar para PNS tersebut untuk tidak diberi sanksi. “Seharusnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, komunikasi yang baik. Jika para PNS ini tidak bisa menerima keputusan rotasi jabatan tersebut, mereka bisa menuntut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN), terlebih sudah ada saran dari Gubernur,” tegasnya. ■ Rotasi Selain itu, dirinya juga menilai dasar pertimbangan untuk
melakukan rotasi tersebut juga perlu dipertanyakan sebab dilakukan dalam waktu singkat dan terkesan mendadak. Apalagi persoalan pengaduan para PNS kepada DPRD tersebut tengah disorot. “Kesan yang ada, Walikota semena-mena terhadap bawahan,” jelasnya lagi. Yulianto menyarankan agar Siti Masitha banyak melihat jejak rekam walikota sebelumnya, dalam memahami kultur kepemimpinan birokrasi yang ada. “Kejadian yang sama juga pernah terjadi pada masa kepeBersambung ke hal 7 kol 3
■ Pembukaan KAA
5
Pelantikan BG Tak Jokowi Kritik PBB Indahkan Aspirasi
Mendikbud Cek Efek Kebocoran UN MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan kembali mengambil langkah cepat, untuk menanggulangi efek kebocoran 30 buklet naskah soal Ujian Nasional (UN) SMA melalui akun Google Drive.
GEBYAR
Reaksi yang ditunjukkan Walikota Tegal, dengan memberikan sanksi pelanggaran disiplin dengan menggeser atau menonjobkan ke-15 PNS yang vokal, justru menunjukkan pola kepemimpinan yang protektif. “Justru malah membuat kondisi semakin tidak kondusif. Saya melihat apa yang disampaikan para PNS itu merupakan sebuah sebab akibat, mereka bereaksi dengan pola kepemimpinan walikota sehingga kemudian mengadukan persoalan mereka kepada DPRD,” lanjutnya. Keputusan yang dilakukan
JAKARTA Komjen Budi Gunawan akhirnya dilantik sebagai Wakil Kapolri (Wakapolri) Rabu (22/4). Namun pe lantikan Wakapolri kali ini agak sedikit berbeda pasalnya digelar tertutup. Pa dahal pelatikanpelantikan yang pernah ada digelar secara terbuka. Hanya Saja Polri membantah pelantikan digelar ter tutup. “Tidak tertutup, harus (dige lar) sederhana, kalau tertutup saya tidak akan membe ri kan keterangan pers,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/4). Komisioner Komisi Ke polisian Nasional M Nas ser mengkritik prosesi pe lantikan Wakapolri Komjen Budi Gunawan yang dila kukan secara tertutup. Me nurut Nasser sejak awal rencananya pelantikan me
6
Punya Pacar Banyak ARTIS cantik Citra Kirana diketahui sudah cukup lama berpacaran dengan aktor Ali Syakieb. Tapi rencana untuk menikah sepertinya masih lama terwujud. Citra yang di singgung kapan akan menikah malah berseloroh. Ia mengaku punya pacar ba nyak dan masih dalam tahap memilih yang terbaik.
Komjen Budi Gunawan
Bersambung ke hal 7 kol 3
Foto: Ant
Belasan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Muria Research Center (MRC) Indonesia, Rabu (22/4) kemarin menggelar aksi unjuk rasa di alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Aksi yang dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Bumi tersebut dengan tuntutan menolak eksploitasi air di Pegunungan Muria Kudus. AKSI unjuk rasa yang berbentuk aksi diam tersebut digelar di Alun-alun Kudus mulai pukul 09.00 WIB. Para pengunjuk rasa yang berjumlah belasan itu juga mengusung poster bertuliskan “selamatkan air di Pegunungan Muria dan Kendeng”. Menurut koordinator aksi dari Muria Research Center Vijai Murdiono di Kudus, Rabu, aksi ini sengaja digelar bersamaan dengan Hari Bumi untuk mengajak masyarakat di Kabu-
BANDUNG - Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA) mengkiritisi peran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
yang kurang sigap dalam menyikapi konflik antar negara. Apa maksud Jokowi? Bersambung ke hal 7 kol 1
PEMBUKAAN: Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi President Myanmar Thein Sein (tengah) dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi (kiri) memukul gong saat pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika tahun 2015 di Jakarta Convention Center, Rabu (22/4). ■ Foto: Antara
Eksploitasi Pegunungan Muria
Pengusaha Air Disinyalir Tak Kantongi Izin
TOLAK EKSPLOITASI: Para aktivis dari Muria Research Center Indonesia saat menggelar aksi menolak eksploitasi air pegunungan Muria. Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Bumi. ■ Foto: Ali Bustomi-yan
paten Kudus untuk memanfaatkan air secara bijak.Pemanfaatan air secara berlebihan, kata dia, justru merugikan masyarakat untuk jangka panjang. Oleh karena itu, lanjut dia, eksploitasi air di kawasan Pegunungan Muria dan Kendeng harus ditolak, karena merupakan daerah tangkapan air. “Jika dieksploitasi secara besar-besaran dikhawatirkan masyarakat setempat nantinya tidak bisa lagi menikmati air bersih,” ujarnya. Apalagi, lanjut dia, air merupakan komponen penting dalam kehidupan karena setiap hari manusia menggunakan air untuk minum, mencuci, mema-
sak, mandi dan kebutuhan lainnya. Bahkan, lanjut dia, sekitar 75 persen jaringan tubuh manusia terdiri atas air. Menurut dia, air boleh dimanfaatkan, namun tidak bisa dimiliki. Berdasarkan hasil riset Khasan pada tahun 2015 di Pegunungan Muria, kata dia, air dijual per tangki ukuran 5.000 liter sebesar Rp20.000 dan ukuran 7.000 liter seharga Rp25.000. Setiap harinya, lanjut dia, terjual hingga 16 rit pada musim kemarau, sedangkan musim hujan antara enam hingga delapan rit. Untuk keuntungan Bersambung ke hal 7 kol 1