■ Rabu Wage ■ 2 September 2015 Harga Eceran Rp 2.000 Harga Langganan Rp 50.000
TAHUN KE-30 NO: 157
Delapan Capim KPK Diserahkan ke DPR JAKARTA Delapan nama calon pimpinan KPK akan se gera diserahkan Presiden Jo ko Widodo ke DPR. Dijad walkan Rabu (2/9) hari ini Pre siden menyerahkan nama nama capim KPK itu ke DPR. Jokowi percaya pada kinerja Panitia Seleksi Capim KPK sehingga langsung umumkan. “Presiden percaya pada Pan sel. Jadi Presiden menerima, tahu namanya baru tadi dan langsung diumumkan,” kata Mensesneg Pratikno di Istana Negara, Jakarta Pusat, Sela
sa (1/9). Sejak awal Jokowi disebut percaya bahwa Pansel akan bekerja profesional, indepen den dan punya integritas. Me reka telah membuktikan bah wa penjaringan namanama capim KPK dilakukan dengan baik. “Pansel bekerja sebaik baiknya untuk temukan pim pinan yang punya integritas tinggi, profesional, indepen den dan lainlain dan punya kapasitas untuk pencegahan Bersambung ke hal 7 kol 1
UMUMKAN CAPIM KPK: Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Panitia seleksi calon pimpinan KPK yang diketuai Destry Damayanti (kiri) dengan Juru Bicara Betti S Alisjabana (kanan) mengumumkan delapan nama hasil seleksi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9). ■ Foto; Antara
TERBIT 32 HALAMAN - ISSN 0215-3203
Pemprov Takut Cairkan Bansos SEMARANG - Terbitnya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/462/SJ tentang bansos dan hibah tak serta merta dana hibah bansos bisa dicairkan. Pasalnya pihak eksekutif masih berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, sementara kalangan Dewan terus mendorong pihak eksekutif agar segera mencairkan hibah bansos kepada masyarakat yang membutuhkan, Selasa (1/9). Wakil Ketua DPRD Jateng dari FPKS Ahmadi mendorong Pemerintah Provinsi Jateng mencairkan dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Hal itu disarankan setelah terbitnya surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/462/SJ tentang bansos dan hibah. Diharapkan, langkah Pemprov lebih cepat lantaran masyarakat membutuhkan bantuan dari pemerintah. “Kemarin memang ada pole-
mik masalah posisi SE yang ada di bawah PP. SE Mendagri yang sudah diterbitkan itu pilihan yang harus dijalankan Pemerintah Daerah untuk segera dilaksanakan,” ungkap Ahmadi ditemui usai rapat paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian Jalan Pahlawan, Selasa (1/9). Pada SE tersebut, terangnya, merupakan jawaban dari kendala UU Nomor 23 tahun 2014 yang menyebutkan penerima bansos hibah harus berbadan
hukum. Dalam SE Mendagri, penerima hibah merupakan penerima bantuan yang sudah dilampirkan dalam APBD yang berlaku. Dalam kasus ini APBD 2015 yang telah melalui mekanisme internal masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Artinya, kata Ahmadi, masyarakat yang terdaftar untuk menerima bantuan bansos-hi-
bah merupakan masyarakat yang sudah dilihat oleh Pemprov secara langsung. Baik dilihat dari segi kebutuhan bantuan, cek silang kebenaran kebutuhan, hingga usulan yang masuk akal. Dengan kata lain, usulan masyarakat yang sudah dicatat dalam APBD 2015 bisa dicairkan tanpa perlu masyaraBersambung ke hal 7 kol 3
Buruh Tuntut Kenaikan UMK
Fokus Awasi Pilkada JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie gagal lolos dari seleksi wawancara calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jimly pun memilih untuk kembali menggeluti pekerjaan yang tengah dilakoninya. “Saya bisa fokus di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk sukseskan dulu Pilkada 2015. Sama mulianya di mana saja kami mengabdi,” kata Jimly di Jakarta, Selasa (1/9). Bersambung ke hal 7 kol 3
Jimly Asshiddiqie Foto: Ant
CILACAP - Ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Pekerja Kabupaten Cilacap, Selasa (1/9) siang menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut kenaikan angka UMK yang sebanding dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Mereka menilai bupati memiliki hak untuk menambah besaran angka UMK sebelum diusulkan ke provinsi. Buruh meminta bupati memeriksa sejumlah komponen dalam penentuan angka UMK sebelum diusulkan ke Dewan Pengupahan Kota (Depeko). “Tahun-tahun lalu SK Depeko dalam pengusulah upah ke provinsi merugikan buruh. Tahun 2015, UMK Bersambung ke hal 7 kol 1
KENAIKAN UMK: Ratusan buruh di Cilacap berunjuk rasa di halaman kantor pemkab. Mereka menuntut kenaikan angka UMK 2016 disesuaikan dengan survei KHL, Selasa (1/9). ■ Foto: ady purwadi
Sentra Tenun ATBM Tergerus Teknologi
Bunyi Klotak-klotak pun Tak Terdengar Lagi Seiring berkembangnya teknologi bidang tenun dan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar mengakibatkan sentra produksi ATBM (alat tenun bukan mesin) perlahan-lahan mati. Bahkan di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Pemalang yang dulu menjadi pusat produksi tenun ATBM kini sudah tak bisa dijumpai lagi. JARUM jam baru menunjukkan pukul 20.00 WIB, namun suasana sunyi senyap sangat terasa di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman. Hanya sesekali sepeda motor melintas. Angin kemarau yang berhembus dingin seolah menunjukkan kondisi muramnya desa
SEPI: Desa sentra tenun ATBM di Wanarejan Utara, Kabupaten Pemalang sepi aktivitas. Rangkaian kayu yang biasanya digunakan untuk menjemur benang teronggok tak terpakai sejak banyak pengusaha ATBM gulung tikar. ■ Foto: Probo Wirasto.
yang dulu terkenal dengan inggar bingar sebagai desa sentra tenun ATBM (alat tenun bukan mesin), namun kini tak ubahnya desa mati. Pada hal beberapa bulan lalu desa ini tak pernah sepi dari aktivitas menenun, bunyi klotakklotak dari alat tenun kayu yang beradu terdengar hampir di setiap rumah, dari pagi hingga dinihari. Sejumlah pedagang makanan keliling seperti bakso, sate dan lainnya juga ikut hilir mudik untuk mengais rezeki menawarkan dagangan kepada para pekerja. Maklum ratusan bahkan ribuan warga menggantungkan kehidupannya paBersambung ke hal 7 kol 1