■ Kamis Wage ■ 17 September 2015 Harga Eceran Rp 2.000 Harga Langganan Rp 50.000
TAHUN KE-30 NO: 171
TERBIT 20 HALAMAN - ISSN 0215-3203
Saudi Beri Rp 3,8 M untuk Korban Crane SOLO - Raja Salman pada Selasa memerintahkan pemberian uang santunan sebesar 1 juta riyal atau sekitar Rp 3,8 miliar untuk masing-masing keluarga korban yang tewas maupun cacat fisik permanen, akibat insiden jatuhnya crane di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi pekan lalu. Namun pihak panitia penyelenggara haji di tanah air, khususnya Embarkasi Adisumarmo Solo masih menunggu kepastian dari Kemenag terkait bantuan tersebut. Dilansir dari Saudi Gazette, masing-masing korban yang menderita luka akan mendapatkan uang santunan sebesar 500 ribu riyal, atau sekitar Rp1,9 miliar. Raja Salman juga memerintahkan bahwa dua kerabat jemaah haji dari luar negeri yang tewas akibat insiden crane akan menjadi tamu bagi Raja Salman pada musim Haji 2016 mendatang. Selain itu, para jemaah yang tidak mampu melakukan prosesi haji karena terluka akibat insiden crane akan dapat menunaikan ibadah haji tahun depan sebagai tamu Raja. Selain
itu, bagi keluarga para jemaah haji yang terluka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk sementara waktu, akan diberikan visa kunjungan khusus untuk merawat para korban hingga musim haji selesai dan para korban luka dapat dipulangkan. ■ Tunggu Konfirmasi Panitia Penyelanggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Solo masih menunggu kabar resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) soal bantuan Rp 3,8 miliar untuk keluarga korban jatuhnya crane di Masjidil Haram. Pejabat Humas PPIH, Gentur Rachma Indradi belum bisa memastikan, bantuan atau santunan yang diintruksikan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz kepada Pemerintah Arab Saudi menyikapi korban jatuhnya crane di Masjidil Haram. Apalagi besaran bantuan bagi keluarga korban yang meninggal, mencapai 1.000.000 riyal atau Rp 3,8 miliar. “Kami memantau. Benar atau tidaknya Bersambung ke hal 7 kol 3
AKSI: Para mahasiswa yang tergabung dalam PMII Komisariat Walisongo melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Semarang. Mereka menuntut keadilan bagi petani di Urut Sewu Kebumen. ■ Foto: Fitria Rahmawati-yan
Ganjar Dituntut Tuntaskan Urut Sewu SEMARANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo, menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (16/9). Mereka berdemo meminta agar sengketa di Urut Sewu Kebumen segera diselesaikan.
MELAKSANAKAN SHALAT : Calon haji Embarkasi Solo melaksanakan shalat di salah satu mushala sebelum berangkat ke Tanah Suci, di Asrama Donohudan. ■ SMNetwork/Yomas Times Suryadi-yan
Muhammadiyah Usul Kalender Qomariyah SEMARANG - Wakil Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jateng H Rozihan, mengatakan berdasarkan perhitungan Muhammadiyah, sesuai hisab Wujudul Hilal, usai matahari terbenam, bulan berada 0,25 derajat di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria bulan baru. Sehingga Idul Adha tanggal 10 Zulhijah 1436 H jatuh pada Rabu, (23/9) atau lebih cepat sehari, dibanding Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2015 yang menetapkan Idul Adha pada Kamis (24/9). Disampaikannya, untuk menetapkan tanggal 1 bulan baru Qomariah, dalam konsep hisab Wujudul Hilal terlebih dahulu harus terpenuhi tiga kriteria secara kumulatif, yaitu sudah terjadi ijtimak (konjungsi) antara bulan dan matahari, ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari, dan saat matahari terbenam, bulan belum terbenam, atau bulan masih berada di atas
Mahasiswa yang beraksi di gerbang Kantor Gubernuran Jalan Pahlawan, menuntut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan sikap pembelaan terhadap petani. Mereka menganggap petani yang berada di Urut Sewu menjadi korban dari aparat TNI yang merampas hak konstitusional para petani. Pasalnya dalam konflik, petani hanya mempertahankan mata pencahariannya. Sayang, dalam aksi mahasiswa tak mengetahui bahwa Gubernur tengah melaksana-
nang TNI. Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan, tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, bukan malah merampas hak rakyat jelata. Mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal yang menggam-
barkan penindasan terhadap warga. Aksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan menyerukan menuntut Gubernur turun langsung menemui para deBersambung ke hal 7 kol 3
Polisi Didesak Tangkap Dalang Pembakar Hutan
ufuk. “Selain karena perbedaan metode penghitungan, juga karena tidak ada kalender Qomariyah yang bertaraf internasional. Berbeda dengan kalender Syamsiyah, kalender Qomariyah dihitung berdasarkan kebijakan masing-masing wilayah.
JAKARTA - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo meminta aparat kepolisian dapat mengungkap dalang di balik maraknya aksi pembakaran hutan di beberapa daerah. Prasetyo menduga terbakarnya hutan di beberapa daerah sebagai akibat dari permainan sejumlah orang yang memiliki kepentingan sendiri. “Selama ini justru yang diajukan ke pengadilan adalah eksekutor lapangan. Itu yang dari dulu kami minta dicari siapa dalangnya dari belakang dan dalang intelektualnya. Kami punya dugaan orang-orang
Bersambung ke hal 7 kol 1
Bersambung ke hal 7 kol 3
Foto: Arixc
Rozihan
Proyek pembangunan wana wisata Penggaron Jateng Park masih terganjal regulasi yang memerlukan (Peraturan Pemerintah) PP baru.
Ketagihan KARIER aktris Tika Bravani nampaknya tengah moncer. Terbukti tahun ini saja dia su dah membintangi beberapa judul film, salah satunya yang terbaru yaitu 3 (Alif Lam Mim). “Dalam berkarier saya mengalir saja. Jadi kalau pe rannya bagus dan cocok, ya saya terima. Kalau kemudian jadi kesannya laris, Alhamdulillah,” ujar Tika kepada awak media usai jumpa pers Bali International Film Festival Bersambung ke hal 7 kol 1 Foto: Buyil
kan kunjungan kerja (roadshow) ke luar kota, sehingga hanya ditemui oleh Kabag Pemerintahan dan Trantib Setda Provinsi Jateng Agus Haryanto. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutannya kepada Pemprov Jateng. Koordinator aksi Bima Sakti mengatakan, lima tuntutan tersebut yakni menolak kuasa militer di Urut Sewu karena telah melanggar. Pelanggaran yang dimaksud yakni pada undangundang (UU) nomor 34 tahun 2004 tentang fungsi dan wewe-
PASALNYA, dalam pelaksanaan proyek wana wisata, masih dibutuhkan regulasi terkait penggunaan objek wisata dari hutan produksi. Titik lokasi di KM 20 yang awalnya menjadi rest area (tempat peristirahatan), berubah disan menjadi interchange (akses keluar-ma suk). Sekretaris tim pembangunan wana wisata Penggaron Peni Rahayu mengatakan, regulasi pengaturan kegunaan pengelolaan wana wisata hutan produksi Penggaron masih diusulkan ke Menteri Kehutanan. Regulasi tersebut merupakan turunan dari PP nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan. Ia
DIPADAMKAN: Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ogan Ilir (OI) berusaha memadamkan kebakaran lahan di Desa Sei Rambutan, Ogan Ilir, Indralaya, Sumsel, Rabu (16/9). ■ Foto: Antara
Pembangunan Jateng Park Terganjal Regulasi
Belum Satu pun Investor Melirik mengaku sudah melakukan tindakan proaktif dalam mengejar regulasi tersebut, lantaran pembangunan akan terkendala aturan yang harus segera diterbitkan. “Saya sudah minta informasi langsung di Bu Menteri (Kehutanan RI, Siti Nurbaya-red), bahwa draf final untuk PP hutan produksi mendekati final. Diprediksikan Oktober tahun ini sudah bisa diterbitkan. Saya memang mengejar karena sesuai desain yang disediakan dari Pak Budi Faisal (Konsultan ITB), ada tujuh klaster yang disajikan, sehingga ada pemanfaatan yang harus diatur,” ungkap Kepala Bersambung ke hal 7 kol 1