Penyelewengan Hak Pemagang dalam Dunia Pemagangan Oleh: Ken Mira Kusuma Staf Literasi dan Penulisan LK2 FHUI 2021
Sumber: peace.fes.de
Sekarang ini, lowongan pekerjaan menjadi hal penting bagi para pencari pekerja dikarenakan kebutuhan pemenuhan kehidupan sehari-hari. Lowongan pekerjaan yang tersedia pun ada yang ditawarkan untuk menjadi pekerja tetap dan pekerja magang. Munculnya program magang sendiri mendatangkan manfaat terutama bagi mahasiswa yang baru saja lulus ataupun bagi mahasiswa akhir serta bagi mahasiswa yang memiliki waktu luang lebih untuk menambah pengalaman dan mengasah kemampuannya dalam dunia kerja yang sebenarnya. Magang dijelaskan sebagai sebuah kegiatan pelatihan kerja oleh perusahaan tertentu untuk memberikan bimbingan kepada seseorang yang statusnya bukan karyawan di dalam perusahaan tersebut untuk memiliki pengalaman dan keahlian tertentu di dunia kerja yang sesuai dengan perusahaan yang didaftarkan tersebut.1 Di Indonesia sendiri, program magang sangatlah diminati, berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dalam lima tahun terakhir, peserta yang mendaftarkan diri untuk mencoba program magang mencapai 180.651 orang baik bagi peserta magang dalam negeri maupun peserta WNI yang magang di
1
Mutia Fauzia, “Apakah Peserta Magang atau Internship Harus Dibayar,?” https://money.kompas.com/read/2021/10/09/115442126/apakah-peserta-magang-atau-internship-harus-dibayar, diakses 15 Desember 2021.
luar negeri.2 Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadikan tahun 2021-2022 menjadi “Tahun Magang” dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 sehingga dilakukanlah peningkatan kompetensi produktivitas perusahaan melalui magang.3 Biasanya dalam program magang, para pekerja magang mengharapkan mendapatkan upah yang sesuai dengan beban kerja yang diberikan, namun terdapat beberapa perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai dengan jumlah beban kerja yang diberikan atau bahkan tidak memberikan upah sama sekali. Dibuktikan dengan kabar yang beredar di sosial media melalui twitter bahwa sebuah perusahaan startup yaitu Campuspedia dikabarkan bahwa para pekerja magang di tempat tersebut hanya digaji Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan dengan pekerjaan yang terbilang banyak dan tidak sebanding dengan gaji yang didapatkan serta terdapat keterangan lainnya yang mengatakan apabila para pekerja magang tersebut ingin keluar dari perusahaan tersebut akan dikenakan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).4 Selain itu, pada tahun 2020, The Conversation Indonesia dalam tautan sosial medianya melalui twitter sempat membuka lowongan pekerjaan magang yang tidak dibayar selama lima bulan. Tautan tersebut mendapat komplain dari netizen sehingga pada akhirnya The Conversation Indonesia menutup lapangan pekerjaan magang tersebut.5 Melalui dua contoh tersebut, bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dari pembayaran gaji bagi magang yang belum dianggap baik. Pemagangan sendiri pastinya diatur dalam regulasi hukum, terbukti dengan hadirnya Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 nomor 11 menjelaskan kegiatan pemagangan sebagai berikut: “Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam
2
Lulu Mahdiyah, “Dalam Lima Tahun Terakhir Peserta Magang Tembus 180 Ribu Orang,” https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/28/dalam-lima-tahun-terakhir-peserta-magang-tembus-180ribu-orang, diakses 15 Desember 2021. 3 CNBC Indonesia, “Menaker Canangkan 2021-2022 Sebagai Tahun Magang,” https://www.cnbcindonesia.com/news/20210701200428-4-257566/menaker-canangkan-2021-2022-sebagaitahun-magang, diakses 15 Desember 2021. 4 Safyra Primadhyta, “Melihat Aturan Upah Magang Usai Viral Anak Intern Digaji Rp100 Ribu,” https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211101144525-92-715063/melihat-aturan-upah-magang-usai-viralanak-intern-digaji-rp100-ribu, diakses 15 Desember 2021. 5 Trio Hamdani, “Viral Lowongan Magang Tak Dibayar, Aturannya Bagaimana?,” https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5108519/viral-lowongan-magang-tak-dibayar-aturannyabagaimana/1, diakses 16 Desember 2021.
proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.”6 Bagi pekerja magang sendiri pastinya memiliki hak dan kewajiban yang harus ditaati dan hal tersebut harus ditulis dalam perjanjian pemagangan dan hal tersebut diatur dalam undangundang yang sama yaitu Pasal 22 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:7 “Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dan pengusaha yang dibuat secara tertulis.” Dipaparkan dalam ayat selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) bahwa di dalam perjanjian tersebut harus berisi hak dan kewajiban dari pemagang sebagai berikut:8 “Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurang memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.” Ayat selanjutnya yakni Pasal 22 ayat (3) menegaskan apabila perjanjian pemagangan tersebut tidak dibuat secara tertulis, maka perjanjian tersebut tidak sah dan status pemagangan dapat berubah menjadi pekerja tetap. 9 Hak dari pekerja pemagang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 yang dijelaskan bahwa pemagang berhak: (a) mendapatkan bimbingan dari pembimbing di tempat kerja magang, (b) mendapatkan pemenuhan hak sesuai yang terdapat dalam perjanjian pemagangan, (c) memperoleh fasilitas kesehatan dan keselamatan selama menjadi pemagang, (d) mendapatkan uang saku, e) didaftarkan dalam program jaminan sosial, dan (f) mendapatkan sertifikat atau surat keterangan yang menandakan sudah mengikuti magang.10 Uang saku yang didapatkan oleh pemagang harus termasuk dari uang transportasi, uang makan, dan insentif bagi pekerja magang. Pastinya, semua pemagang mengharapkan mendapatkan hak dari bekerja magang sesuai dengan ketentuan tersebut, namun realitanya, masih terdapat perusahaan yang tidak menjalankan kebijakan tersebut dan juga tidak melaksanakan perjanjian pemagangan dengan
6
Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003. Psl. 1
No.11. 7
Ibid. Psl 22 ayat (1). Ibid. Psl 22 ayat (2). 9 Ibid. Psl 22 ayat (3). 10 Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri, Nomor 6 Tahun 2020, Psl. 13 ayat (1) 8
baik. Padahal, perusahaan si pemagang tersebut juga memiliki suatu kewajiban untuk memenuhi hak-hak si pemagang. Lalu, apa akibatnya apabila perusahaan tidak memenuhi hak-hak si pemagang? Salah satu hak dari pekerja magang adalah berhak mendapatkan jaminan sosial dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Menurut Pasal 17 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial hanya diberikan sanksi administratif.11 Selain itu, dari sisi upah sejauh ini belum ada sanksi pasti dikarenakan biasanya apabila perusahaan tidak memberikan upah sesuai terkadang pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah hanya memberikan peringatan atau dilakukan tahap mediasi. Pekerja magang seharusnya mendapatkan hak-haknya saat bekerja di perusahaan tersebut tanpa terkecuali. Pemerintah seharusnya bisa melakukan pendekatan lain dengan memberikan sanksi berjera agar perusahaan tidak semena-mena dalam melanggar hak para pemagang.
11
Indonesia, Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, UU No. 24 Tahun 2011, LN No. 116, TLN No. 5256, Psl. 17 ayat (1).
DAFTAR PUSTAKA
Perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003. LN No. 39 Tahun 2003. Indonesia. Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. UU No. 24 Tahun 2011. LN No. 116. TLN No. 5256. Indonesia,
Menteri
Ketenagakerjaan.
Peraturan
Menteri
Ketenagakerjaan
tentang
Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri. Nomor 6 Tahun 2020.
Internet CNBC
Indonesia.
“Menaker
Canangkan
2021-2022
Sebagai
Tahun
Magang.”
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210701200428-4-257566/menaker-canangkan2021-2022-sebagai-tahun-magang. Diakses 15 Desember 2021. Hamdani, Trio. “Viral Lowongan Magang Tak Dibayar, Aturannya Bagaimana?,” https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5108519/viral-lowongan-magang-takdibayar-aturannya-bagaimana/1. Diakses 16 Desember 2021. Fauzia,
Mutia.
“Apakah
Peserta
Magang
atau
Internship
Harus
Dibayar?”,
https://money.kompas.com/read/2021/10/09/115442126/apakah-peserta-magang-atauinternship-harus-dibayar. Diakses 15 Desember 2021. Mahdiyah, Lulu. “Dalam Lima Tahun Terakhir Peserta Magang Tembus 180 Ribu Orang.” https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/28/dalam-lima-tahun-terakhirpeserta-magang-tembus-180-ribu-orang. Diakses 15 Desember 2021. Primadhyta, Safyra. “Melihat Aturan Upah Magang Usai Viral Anak Intern Digaji Rp100 Ribu.”
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211101144525-92-715063/melihat-
aturan-upah-magang-usai-viral-anak-intern-digaji-rp100-ribu. Diakses 15 Desember 2021.