Esai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan berupa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara guna mencapai tujuan negara.1 Melalui APBN, sejumlah dana dialokasikan untuk menjalankan program kerja pemerintah.2 Dasar hukum APBN termaktub dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pengelolaan keuangan negara tersebut haruslah selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, sopan, adil, terhormat, dan bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakansewenang-wenang.
1Valerie budianto, “Begini Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN,” https://wwwhukumonlinecom/klinik/a/begini-pengertian--fungsi--dan-tujuan-apbn-lt62359ad0f21e1, diakses 7 Oktober2022
2Multi Media Center Kalimantan Tengah, “Pemahaman Dasar Pengadaan Barang/Jasa,” https://mmckaltenggoid/berita/read/36791/pemahaman-dasar-pengadaan-barang-jasa,diakses7Oktober2022
Kritis:Penerapan Blockchain dalamMekanismePengawasanAnggaran PendapatandanBelanjaNegara
OlehAshilahChairaYasmin StafBidangLiterasidanPenulisan
Sumber:TheWorldEconomicForum
DasarhukumpenyelenggaraantatakelolapemerintahanberdasarkanAUPBIndonesia dapat dirujuk pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. KonsekuensirumusanPasal23ayat(1)UUDNRI1945,terdapatduaasasAUPB yang sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan APBN, yakni asasketerbukaandanasas akuntabilitas. Asas keterbukaan bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan hendaklah mengakomodasi hak masyarakat atas informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan negara. Sedangkan asas akuntabilitas bermakna bahwa setiap kegiatanpenyelenggaraannegaraharusdapatdipertanggungjawabkankepadamasyarakat. Mirisnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyelewengan terhadap dana APBN merupakan hal yang marak terjadi. Berdasarkan laporan Transparansi Internasional Indonesia, sekitar 30-40% dana yang dialokasikan sebagai APBN raib dikorupsi.3 Menurut catatan KPK, sebagian besar kasus korupsi APBN terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Hal senada juga diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch (“ICW”) yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 sebanyak 49,1% kasus korupsi yang ditangani berada dalam lingkup proyek pengadaan barang dan jasa. Akibat dari korupsi pengadaan barang dan jasa ini tidakhanyaberupakerugiankeuangannegara,melainkanjuga menghambat pemenuhanlayananpubliksertatidaktercapainyatujuanpenganggarandanaitu sendiri,yaituuntuksebesar-besarnyakemakmuranrakyat.4 Salah satu faktor penyebab tingginya angka penyelewengan dana tersebut adalah manajemen yang kurang baik serta sistem pengontrolan yang kurang efektif dan efisien.5 Besarnya danayangdialokasikanpemerintahtidakdiiringidenganketerbukaandatasehingga menyulitkan pengawasan dari masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan. Pertama, dengan memperkecil kesempatan terjadinya korupsi.6 Kedua,denganmembukadatapengadaansecaralebihrincidanlengkap.7
3Angga Laraspati, “Bamsoet sebut 40 persen abn menguap oleh korupsi,” https://newsdetikcom/berita/d-5848377/bamsoet-sebut-40-apbnapbd-menguap-oleh-korupsi, diakses 7Oktober 2022.
4ICW, “Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi,” https://wwwantikorupsiorg/id/article/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi, diakses 7 Oktober2022.
5Muhammad Rezza Kurniawan dan Pujiyono, “MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANGDANJASAPEMERINTAHOLEHPNS,” Jurnal Law Reform Volume14,Nomor1(2018)
6Efendi T., “Menjalin Sinergi Antara Lembaga Pengawasan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi,” Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Depdiknas (2006)
7ICW, “Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi,” https://www.antikorupsi.org/id/article/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi, diakses 7 Oktober2022
Pengelolaan dana APBN yang dilakukan dengan cara konvensional membuka celah yang sangat besar untukterjadinyapenyelewengan.Haliniterjadikarenasulitnyamelakukan pengontrolan transaksi dana APBN yang harus didistribusikan ke seluruh instansi pemerintahan. Maka dari itu, pembentukan suatu sistem pembukuan yang terintegrasi akan mempermudah pengawasan alur transaksi dana APBN. Teknologi blockchain dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Sistem pengoperasian teknologi blockchain membuatnya memiliki empat keunggulanyangdapatdimanfaatkandalamupayapengawasanAPBNyaitu: transaksi yang terjadi dalam teknologi blockchain ini bersifat tidak dapat dihapus (immutable), tidak memerlukan perantara, transparan, dan ketepatan data yang tinggi menjadikan teknologi ini sebagai salah satu pilihan untuk memastikan keamanan dan ketepatanpencatatantransaksi. Penggunaan teknologi blockchain dalam penyelenggaran pemerintahan sebetulnya bukanlah hal baru. Contoh negara yang telah mengimplementasikan konsep ini adalah Cina. Negara ini memanfaatkan teknologi blockchain dalam sistem perpajakan mereka. Cina menggunakan teknologi blockchain untuk melakukan pencatatan pajak yang bersifat immutable dan transparan sehingga meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Mekanisme ini memungkinkan pencatatan yang detail dan runtut sehingga dapat mempermudah pelacakan asal-usul transaksi apabila dibutuhkan. Berkaca dari kebijakan pemerintah Cina ini, Indonesia dapat mengadopsi teknologi blockchain ini untuk membantu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, modern, dan terdigitalisasi. Blockchain merupakan teknologitermutakhirdalambidanginformatika. Blockchain merupakan teknologi pencatat transaksi berupa buku besar digital (distributed ledger)yangberadapadajaringanyangterdesentralisasi(decentralized network). Ledger merupakan catatan transaksi dalam suatu baris yang dicatatkan berdasarkan urutan terjadinya transaksi. Berdasarkan catatan dalam ledger ini akan terlihat perpindahan aset dalamsuatuwaktu.
Dalam konteks blockchain, ledger diibaratkan sebagai sebuah blok. Blok demi blok akan terus muncul seiring dengan terjadinya transaksi. Antara blok awal dengan blok selanjutnya terdapat hubungan yang didasarkan pada fungsi hash. Fungsi hash adalah alat untuk mengubah menjadi sebuah ringkasan yang memiliki nilai tetap. Hasil ringkasan tersebut diistilahkan dengan message digest. Dalam sebuah fungsi hash yang aman, dikenal mekanisme one-way hash function.Mekanismeinimemperkuatintegritasdokumentransaksi. Hash pada blok sebelumnya akan dicatatkan kembali pada blok berikutnya sehingga terbentuklahhubunganseruparantaiantarblok.
Untuk memastikan setiap transaksi yang terjadi dalam blockchain adalah valid, dilakukan validasi oleh setiap node yang ada dalam blockchain Node merupakan jaringan komputer yang terhubung dengan teknologi blockchain dan bertanggung jawab sebagai titik komunikasi yang dapat melakukan berbagai fungsi. Validasi dari tiap-tiap node harus dapat menghasilkan sebuah kesepakatan di antara mereka (konsensus) bahwa transaksi yang dimaksud disepakati secara bersama-sama atau oleh mayoritas node sebagai transaksi yang valid.
Terdapattigamekanismekonsensusdalamteknologi blockchain.Pertama,mekanisme proof of work dimana setiap node diharuskan untuk memecahkan sebuah persoalan matematika.Prosesinidiistilahkandengan mining (menambang)danpesertayangmelakukan proses ini dinamakan miner (penambang). Apabila persoalan berhasil dipecahkan dengan benar, transaksi akan tervalidasi. Selanjutnya, miner akan mengumumkan hasil temuannya kepada seluruh peserta lainnya untuk mendapatkan konsensus. Setelah mencapai konsensus, temuan berupa rantaian kode tersebut dicatatkan ke dalam blok dan disambungkankedalam rantai. Miners yang berhasil memecahkan persoalan tersebut akan mendapat insentif berupa asetkriptoseperti bitcoin
Metode kedua dikenal dengan istilah proof of state di mana partisipan mempertaruhkan sejumlah koin agar dipilih oleh sistem untuk memvalidasi transaksi. Partisipan terpilih disebut sebagai validator dan berhak untuk melakukan validasi transaksi dengan memecahkan persoalan matematika selayaknya pada mekanisme proof of work. Perbedaan mekanisme pertama dengan mekanisme keduaadalahtidakadaperlombaanuntuk menjadi yang paling cepat menemukan solusi dari persoalan seperti yang terjadi pada mekanisme proof of work Dalam mekanisme kedua ini, koin yang dipertaruhkan oleh validatorakanhilangjikaisterbuktiberbuatcurangdalammelakukanvalidasi. Ketiga, mekanisme proof of authority yang merupakan modifikasi dari mekanisme proof of stake Padamekanismeini,partisipanmempertaruhkanidentitasuntukdapatmenjadi validator. Identitas yang digunakan haruslah identitas yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Mekanisme ini cocok untuk diterapkan pada teknologi blockchain untuk pengawasan APBN. Halinikarenamekanisme proof of authority memberikan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas. Selain itu, disebabkan blockchain ini dirancang untuk dapatmengawasiAPBN,makavalidatorharuslahmerupakan pihak yang berwenang untuk dapat memvalidasi transaksi keuangan negara berdasarkan undang-undang.
Hingga saat ini, terdapat tiga tipe blockchain berdasarkan aksesibilitasnya. Pertama, blockchain publik dimana setiap orang dapat di seluruh dunia dapat berpartisipasi dalam seluruh kegiatan blockchain ini. Kedua, blockchain konsorsium dimana blockchain dikendalikan oleh beberapa pihak tertentu. Terakhir, blockchain privat dimana blockchain dikendalikanoleh1pihakyangberperansebagaioperator. Blockchain tipe konsorsium akan lebih tepat untuk dimanfaatkan dalam mekanisme pengawasan APBN. Pada blockchain tipe ini, semua pihak masih dapat untuk berpartisipasi dalam sistem. Akan tetapi, hak dan kewenangan para peserta dibedakan berdasarkan pengaturan yang diberlakukan oleh pemegang kendali. Oleh karena itu, sistem ini memungkinkan setiap masyarakat Indonesia untuk mengawasi transaksi yang terjadi dalam blockchain dengan tetap menjaga kewenangan pemerintah sebagai pelaksana transaksi dan sebagaivalidator.
Penerapan smart contract dalam teknologi blockchain jugamenjadihalyangpenting. Smart contract adalah sebuah kontrak yang dapat mengeksekusi dirinya sendiri dengan menggunakan program komputer. Smart contract dibuat dengan menuliskan pasal-pasal dalam bahasa pemrograman yang dapat langsung dieksekusi oleh program komputer itu sendiri ketika klausul-klausulnya terpenuhi. Hal ini akan memudahkan validator dalam melakukanvalidasitransaksi.
Implementasi teknologi blockchain untuk melakukan pencatatan transaksi APBN membutuhkan alat untuk mengintegrasikan transaksi dana APBN yang terjadi di luar sistem blockchain dengan sistem blockchain dan smart contract Hal tersebut dapat diakomodasi dengan alatbernamaOracle.Oraclemerupakanagenyangbertugasuntukmemverifikasidata yang berasal dari luar blockchain dan meneruskan data yang telah tervalidasi tersebut ke dalam blockchain. Setelah data tersebut masuk ke dalam blockchain, data akan dimasukkan ke smart contract Seluruh validator yangmemegangsalinan smart contract akanmelakukan validasi kontrak dengan cara memasukkan data dari bank ke dalam smart contract yang mereka pegang. Apabila para validator telah melakukan validasi dan mencapai konsensus makatransaksiakantercatatkandalam blockchain Penerapan teknologi blockchain dalam mekanisme pengawasan APBN harus dilakukan dengan menetapkan beberapa ketentuan agar berjalan dengan efektif. Pertama, dana APBN hanya dapat ditransaksikan melalui akun bank yang telah tersambung dengan Oracle menurutketentuanpemerintah.Kedua,pencairandanadibankpenerimaAPBNhanya dapat dilakukan apabila transaksi telah dicatatkan dalam blockchain Ketiga, pencairan dana hanya dapat dilakukan pada transaksi terakhir. Transaksi terakhir adalah transaksi yang
berhubungan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan dan tidak terjadi lagi transfer kepada pihak-pihak dalam lingkungan pemerintahan. Semisal, pembayaran gaji pegawai, pembelian kebutuhan acara, dan lainnya. Proses validasi yang melibatkan banyakpihakjuga diharapkandapatmemperkecilkemungkinanterjadinyapenyelewengan.
DAFTARPUSTAKA
Jurnal
Kurniawan, Muhammad Rezza dan Pujiyono. “MODUS OPERANDI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH PNS.” Jurnal Law Reform Volume14,Nomor1(2018).
T., Efendi. “Menjalin Sinergi Antara Lembaga Pengawasan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.” Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Depdiknas (2006).
Internet
Budianto, Valerie. “Begini Pengertian, Fungsi, dan Tujuan APBN.” https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-pengertian--fungsi--dan-tujuan-apbn-lt 62359ad0f21e1.Diakses7Oktober2022.
Multi Media Center Kalimantan Tengah. “Pemahaman Dasar Pengadaan Barang/Jasa.” https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/36791/pemahaman-dasar-pengadaan-barang-jas a.Diakses7Oktober2022.
Laraspati, Angga. “Bamsoet sebut 40 persen abn menguap oleh korupsi.” https://news.detik.com/berita/d-5848377/bamsoet-sebut-40-apbnapbd-menguap-olehkorupsi.Diakses7Oktober2022.
ICW. “Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah: Lahan Basah Korupsi.” https://www.antikorupsi.org/id/article/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-b asah-korupsi.Diakses7Oktober2022.