Pelindungan Hukum atas Vaksin COVID-19 dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Penulis
: M. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ronaboyd
Tahun
: 2021
Jurnal
: DiH: Jurnal Ilmu Hukum
Diulas oleh
: Amelia Oryzae Norhasni
A. PENDAHULUAN
COVID-19 telah melanda dunia lebih dari setahun. Dalam waktu yang tidak sebentar ini, telah terjadi banyak perubahan di masyarakat. Perubahan tersebut di antaranya, kegiatan luring menjadi lebih dibatasi, digantikan dengan kegiatan daring (bekerja, bersekolah). Selain itu, diakibatkan oleh perubahan pola interaksi masyarakat, pertumbuhan ekonomi terus menurun. Hal ini membuktikan bahwa COVID-19 berdampak ke berbagai sektor, yang menghasilkan kesulitan bersama. Atas dasar hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi COVID-19 serta pemulihan ekonomi masyarakat. Jalan terampuh yang dianggap dapat menjadi solusi untuk pandemi ini adalah vaksinasi, yang mana vaksin merupakan produk penelitian sains yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai hukum. Riset tentang vaksin ini kemungkinan menjadi perang dagang antar negara. Penciptaan vaksin ini sendiri perlu dilindungi dengan dasar Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HKI”) yang masuk dalam kajian hukum.
B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal (penelitian yang yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin), dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.
C. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Negara (Perbedaan Paten dan Rahasia Dagang)
Tanggung jawab negara dalam pemenuhan vaksin bagi seluruh warga negara adalah salah satu fungsi negara sebagai organisasi yang mewujudkan kesejahteraan sosial, sesuai dengan teori welfare state (negara kesejahteraan). Oleh karena itu, kendati vaksin adalah barang yang memiliki hak cipta, vaksin dapat dipindahtangankan dari para ilmuwan kepada
pemerintah dengan beberapa mekanisme untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang diketahui sebelumnya, penemuan vaksin merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (“KI”) seseorang/lembaga yang perlu dilindungi karena ada HKI di dalamnya. Ada dua teori yang mendasari pelindungan HKI, yaitu teori Pound yang berpendapat bahwa kepentingan hukum sebagai “alat” pengendali sosial. Teori lain adalah teori Sherwood yang berdasar pada reward, recover, incentive. Ada banyak kovenan internasional yang telah menyepakati soal HKI, tetapi yang akan difokuskan adalah Agreement Establishing the WTO (“TRIPs Agreement”) yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Berdasarkan Agreement tersebut, pelindungan HAKI ini dapat ditempuh lewat dua cara, yakni Paten dan Rahasia Dagang. Berikut ini tabel yang menunjukkan perbedaan antara Paten dan Rahasia Dagang: Variabel
Paten (Undang-Undang Nomor 13 Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Paten)
30 Tahun 2016 tentang Rahasia Dagang)
Pelindungan Perlu melakukan pendaftaran (first to Tidak perlu melakukan pendaftaran, sebatas file), syarat substantif relatif sulit bila dibutuhkan perjanjian kerja. belum berpengalaman. Jangka
20 tahun, dan tidak bisa diperpanjang Tidak terbatas, sepanjang informasi rahasia
waktu
kembali.
tersebut masih terjaga
pelindungan Biaya
Relatif mahal karena ada biaya Tidak perlu biaya. pendaftaran dan biaya tahunan.
Syarat
Novelty,
industrial
substantif
inventif step, dan memenuhi syarat bernilai ekonomi, dan ada upaya untuk administratif.
applicability, Informasi bersifat rahasia, informasi tersebut
melindungi informasi tersebut.
Intervensi negara dalam hal melindungi HKI di sini tentunya juga berbeda, antara penggunaan Paten atau Rahasia Dagang. Hal tersebut disebabkan dalam konsep rahasia dagang tidak dikenal lisensi wajib, sehingga penerapan lisensi wajib tidak memungkinkan. Prinsip perjanjian lisensi dalam rahasia dagang tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi Indonesia dan dilarang memuat ketentuan pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Prinsip sebagaimana yang dimaksud di atas adalah untuk merangsang
pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Dalam Paten, dikenal istilah lisensi wajib. Lisensi wajib ini adalah syarat untuk mendapatkan izin guna produk bagi pihak ketiga, yang mana dalam kasus ini adalah pemerintah. Lisensi wajib sendiri tidak sembarangan dapat diberikan secara bebas, melainkan harus dengan alasan khusus. antara lain karena kebutuhan mendesak suatu negara atau situasi dan kondisi ekstrem lainnya atau kepentingan masyarakat yang tidak untuk penggunaan komersial sesuai Article 31(b) TRIPs sebagai upaya untuk mengantisipasi jika Pemegang Paten atau penerima Lisensi melaksanakan Paten dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Alasan sebagaimana disebutkan di atas, tentu dapat dijadikan sebagai dasar intervensi negara dalam mewujudkan tanggung jawab negara sebagai bentuk kehadiran negara dalam menanggulangi COVID-19 melalui penerapan lisensi wajib. Tanggung jawab negara melalui intervensi negara dalam hal seperti sekarang ini sudah tidak dapat ditawar lagi demi mewujudkan tujuan negara, terutama jika Indonesia sebagai penerima atau pemohon lisensi wajib. Hal tersebut selaras dengan Article 8 TRIPs yang menyatakan bahwa negara anggota dapat menetapkan atau mengubah hukum dan regulasi yang mereka guna menetapkan ukuran perlindungan yang dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat. Alasan kesehatan dan keselamatan masyarakat menurut pandangan penulis dapat dijadikan dasar justifikasi bahwa negara dapat intervensi melalui pengungkapan rahasia dagang atau menerapkan lisensi wajib vaksin COVID-19.
D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis, vaksin COVID-19 memiliki aspek hukum yang patut diperhatikan karena vaksin adalah hasil olah pikir manusia. Paten dari sisi pelindungannya paten perlu ada pendaftaran (prinsip first to file) dan jangka waktu pelindungannya memakan waktu yang tidak singkat sementara untuk rahasia dagang tidak demikian. Kedua, bahwa jangka waktu pelindungan paten terbatas selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang sementara rahasia dagang lebih lama sepanjang sifat rahasia tersebut masih dapat dijaga. Ketiga, mengenai biaya paten relatif lebih mahal karena membutuhkan biaya tahunan yang tidak demikian berlaku pada pelindungan rahasia dagang. Pemilihan salah satu cara dari rezim paten atau rahasia dagang dalam melindungi HAKI memiliki kelebihan masing-masing sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang. Negara hadir sebagai
bentuk tanggung jawabnya dalam penerapan lisensi wajib atau pengungkapan informasi rahasia. Penerapan lisensi wajib ataupun pengungkapan rahasia dagang merupakan langkah yang tepat.