EsaiKritis:
ArogansidanKesewenang-wenanganDPRdalamPemberhentianHakimMK:Upaya AncamanPendegradasiandanIndependensiterhadapMahkamahKonstitusi
Oleh:FadliNurImanHasbullah
StafLiterasidanPenulisanLK2FHUI2022 sumber:Republika.co.id
Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah lembaga tinggi negara baru dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang terbentuk pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada tahun 1999. Gagasan pembentukan MK di Indonesia adalah diharapkan dapat menjadi bentuk nyata pengimplementasian prinsip checks and balances antar lembaga negara demi mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan sejalan dengan konstitusi.1 Sebagai lembaga yang memiliki fungsi The Guardian of The Constitution, Ideology, and Democracy diharapkan bahwa eksistensi MK sebagai lembaga kekuasaankehakimandapatmenjadipenjagamarwah konstitusi dan pilar terakhir terhadap segala bentuk ancaman yang bertentangan dengan konstitusi.2 Selain itu, sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, kedudukan MK bersifat independen baik secara struktural maupun fungsional.
1 Haposan Siallagan, “Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang Undang,” Jurnal Mimbar Hukum Vol 22No1(Februari2010),hlm71
2 Ilham Yuli Isdianto, Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of the Constitution (Yogyakarta: FakultasHukumUII,2012),hlm21.
Wewenang MK sendiri diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD1945,yaknimengadili padatingkatpertamadanterakhiryangputusannyabersifatfinaluntuk:
1. MengujiUndang-UndangterhadapUndang-UndangDasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyadiberikanoleh Undang-UndangDasar;
3. Memutuspembubaranpartaipolitik;
4. Memutusperselisihantentanghasilpemilihanumum;dan
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukanolehPresidendan/atauWakilPresidenmenurutUUD1945. Dalam menjalankan fungsinya, MK memiliki sembilan orang anggota hakim konstitusi yang diusulkan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung,tigaorangoleh Presiden, dan tiga orangolehDewanPerwakilanRakyat.3 Latarbelakangdibalikpengusulan dan rekrutmen kesembilan anggota hakim konstitusi yang masing-masing terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memilikitujuanuntukmenjaminkeseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara dan menjamin netralitas serta imparsialitas MK dalam hubungan antar lembaga negara tersebut.4 Regulasi mengenai kualifikasi dan persyaratan menjadi hakim MK hingga mekanisme proses pengangkatan dan pemberhentian hakim MK semuanya telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(UUMK).
Dalam Rapat Paripurna DPR RI baru-baru ini pada Kamis, 29 September 2022 terdapat sebuah keputusan kontroversial yang dikeluarkan oleh DPR yakni dengan memutuskan memberhentikan Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai pengganti, meskipun Aswanto belum memasuki masa pensiun.5 Aswanto sendiri merupakan hakim MK yang mulai menjabat sejak 21 Maret 2014 dan seharusnya menjabat sampai beliau pensiun pada 21 Maret 2029.6 Dalih pemberhentian Aswanto menurut Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menilai bahwa Aswanto
3 Indonesia, Undang Undang Dasar 1945,Pasal 24ayat(3)
4 Jimly Asshidiqqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraaan Indonesia,” https://wwwmkriid/indexphp?page=webBerita&id=11779,diakses6November2022
5 Adrian Pratama Taher, “ Persoalan di Balik Penggantian Hakim Konstituso Oleh DPR,” https://tirtoid/persoalan di balik penggantian hakim konstitusi aswanto oleh dpr gwUt, diakses 6 November 2022
6 Tim Redaksi VOI, “Selain Cacat Hukum, Pemberhentian Hakim MK Aswanto Dinilai Semakin Tunjukkkan Sikap Congkak DPR” https://voi.id/berita/215627/selain cacat hukum pemberhentian hakim mk aswanto dinilai semakin tunjukkan s ikap congkak dpr,diakses6November2022
telah menganulir produk-produk legislasi yang telah dikerjakan oleh DPR di MK dan tidak melaksanakan komitmen sebagai hakim konstitusiyangtelahdiusulkanolehDPR.Selainitu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskanbahwapenggantianhakimMK tersebuttelahsesuaidenganmekanismedanperaturanyangberlaku.7
Keputusan tersebutmenuaikecamandankritikdaribanyakpihakyangmenilaibahwa keputusan yang ditetapkan oleh DPR bertentangan dengan undang-undang, tidak sesuai dengan prosedur, dan sewenang-wenang. Salah satu pihak yang mengkritik pemberhentian tersebut adalah para mantan hakim MK yang terdiri dari Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Maruarar Siahaan, Laica Marzuki, Harjono, Maria F Indrati, Achmad Sodiki, dan I Dewa Gede Palguna, mereka melakukan pertemuan dengan Sekjen MK dan menilai bahwa pemberhentian Aswanto melanggar konstitusi dan didasari oleh kesalahpahaman DPR atas surat yang dikirimkan oleh MK.8 DPR dianggap keliru menafsirkan surat dari Ketua MK yangsubstansinyaterbataspadakonfirmasipemberitahuan Putusan MK Nomor 96/PUU-XIII/2020. Dalam Putusan MK tersebut mengubah periodisasi jabatan hakim MK yang tidak lagi merujuk pada siklus lima tahunan, tetapi merujuk pada pembatasan usia pensiun hakim konstitusi (70 tahun). Namun, alih-alih memahami suratitu, DPR malah memanfaatkan surat itu sebagai dasar memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto.9
Untuk menilai apakah pemberhentian tersebuttelahsesuaidenganUUatautidak,kita dapat merujuk pada Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2020 dan Peraturan MK No. 4 Tahun 2012 yang secara limitatiftelahmengaturtentangtatacarapemberhentianhakimMK.Dalampasal tersebut seorang hakim konstitusi dapat diberhentikan melalui 2 (dua) mekanisme pemberhentian, yaitu diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat (Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU MK). Dalam pasal tersebut menyebutkan secara rinci alasan-alasan untuk melakukan pemberhentian hakim konstitusi, seperti pemberhentian dengan hormat yang dapat dilakukan atas alasan-alasandiantaranyakarenameninggaldunia, mengundurkan diri, berusia 70 tahun, dan sakit jasmani atau rohani. Kemudian, pemberhentian secaratidakhormatdapatdilakukanapabilahakimkonstitusidipidanapenjara
7 Dewan Perwakilan Rakyat , Penggantian Hakim Mk Aswanto telah sesuai Mekanisme,”https://wwwdprgoid/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+MK+Aswanto+Telah+Sesuai+ Mekanisme,diakses6November2022
8 Ardito Ramadhan, “Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencabutan Aswanto,” https://nasionalkompascom/read/2022/10/01/18141711/sembilan eks hakim mk berkumpul soroti pencopotan aswanto,diakses6November2022
9 CNN Indonesia, “DPR Dicap Membangkang Konstitusi Gara gara Copot Aswanto dari MK,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221004123225 32 856133/dpr dicap membangkang konstitusi gara gara copot aswanto dari mk,diakses7November2022
sesuai dengan putusan inkracht pengadilan, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah atau janji jabatan, sengaja menghambat MK memberi putusan, rangkap jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi, serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Selanjutnya, dalam Pasal 23 ayat (4) mengatur bahwa pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua MK.10 Mengacu pada pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan yang dilakukan DPR dengan memberhentikan Aswanto secara sepihak terbukti bertentangan dengan UU karena Aswanto terbukti tidak memenuhi persyaratan alasan pemberhentian hakim konstitusi sebagaimana telah diatur dan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena tanpa penetapan oleh Presidenterlebihdahulu. Selain itu, pemberhentian Aswanto yang langsung digantikan oleh Guntur Hamzah juga tidak sesuai dengan Pasal 19 UU MK yang mengharuskan bahwa pencalonan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.11 Kemudian, dalam Pasal20 ayat (2) UU MK, pemilihan hakim konstitusi juga harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.12 Sehingga pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR erat kaitannya akan kepentingan politis dan terkesan hanya berlandaskan subjektivitasyangtidak beralasan. DPR hanya semata-mata menilai bahwa Aswanto gagal mewakili kepentingan DPR sebabtelahmenganulirbeberapaUUyangdibuatolehDPR.Padahal,jikamerujukpada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.13 Selain itu, dalam Pasal 18 ayat (1) UU MK juga menjelaskan bahwa partisipasi DPR dalam pemilihan hakim konstitusi hanya bersifat mengajukan dan tidak mengatur bahwa hakim konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi seluruh kepentingan lembaga yang mengusulnya.14 Oleh karena itu, hakim MK tidak memiliki kewajiban untuk mentaati atau menyetujui semua produk perundang-undangan baikdaripemerintahmaupunDPRsekalipun ia diusulkan dari salah satu lembaga negara tersebut. Dengan demikian, seorang hakimMK
10 Indonesia, Undang Undang Mahkamah Konstitusi, UU No23 Tahun 2003, LN No 98Tahun2003, TLNNo.4316,Pasal23ayat(4).
11 Ibid,Pasal19
12 Ibid,Pasal20
13 Indonesia, Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009,TLNNo 5076, Pasal3ayat(1)
14 Indonesian Coruption Watch, “Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah,” https://antikorupsi.org/id/menyoal pemberhentian hakim konstitusi oleh dpr tindakan serampangan otoritariani sme dan upaya,diakses6November2022
tidak boleh tunduk kepada siapapun dan apapun kecuali kepada konstitusi dan Hak Asasi Manusia(HAM)sertanilaikebenarandankeadilan.15
Akibat dari keputusan sewenang-wenang yang dilakukan oleh DPR ini dapat berakibat jangka panjang karena akan mendegradasi prinsip ketatanegaraan serta merusak independensi, kemandirian, dan kebebasan kekuasaan hakim yang telah diamanatkan dalam konstitusi sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman.16 Pemberhentian hakim konstitusi secara sepihak oleh DPR ini tentunya akan memberikan preseden atau warisan yang buruk untuk kedepannya karena akan berpotensi diikuti oleh cabang kekuasaan lainnya yang menjadi pengusul hakim konstitusi, baik presiden maupun MA untuk melakukan tindakan serupa.17 Tujuan dari pengusulan jabatan hakim MK melalui 3 cabang kekuasaan Presiden, DPR dan Mahkamah Agung bukan dimaksudkan untuk mewakili kepentingan dan menjadi alat kepentingan masing-masing institusi melainkan untuk menjamin independensi MK sebagai The Guardian of Constitution. Apabila keputusan tersebut dibiarkan tanpa sikap yang tegas tentunya hanya akan menciptakan citra bahwa lembaga kekuasaan kehakiman kita hanya menjadi bentuk dominasi dan kontrol legislatif terhadapindependensikekuasaankehakiman. Hal tersebut akan berimplikasi pada posisi Indonesia yang semakin jauh dari penegakan hukum dan independensi kekuasaan kehakiman. Langkah yang saat ini dapat dilakukan dalam merespons hal tersebut adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi yang telah diusulkan olehDPRsertatetapmengawalperkembangankasustersebut hinggapemberhentiantersebutdibatalkan.
Dengan demikian, dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemberhentian Aswanto bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh DPR tersebut terkesan menunjukan arogansi dan kesewenang-wenangan DPR dalam menetapkan suatu keputusan dan menunjukan bahwa DPR tidak memahami serta mengesampingkan peraturan yang
15 LBHJakarta,“PemberhentianHakimMKAswantoolehDPR:MelanggarHukumdanMengacaukan Konsep Ketatanegaraan,”
https://bantuanhukumorid/pemberhentian hakim mk aswanto oleh dpr melanggar hukum dan mengacaukan k onsep ketatanegaraan/,diakses6November2022
16 Indonesia, Undang Undang Dasar 1945,Pasal 24ayat(1).
17 Rofiq Hidayat, “Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Upaya Sistematis Mengendalikan Mahkamah,”
https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian hakim konstitusi aswanto upaya sistematis mengendalik an mahkamah lt633bf7956c4ee/?page=2,diakses6November2022
berlaku. Sudah sepatutnya DPR sebagai representasidarirakyatdansalahsatulembagayang mengusulkan hakim konstitusi memberikan independensi yang sebebas-bebasnya kepada hakim konstitusi untuk mengambil setiap keputusan dalam setiap perkara yang ditanganinya bukan mendegradasi independensi hakim karena tidak menjalankan kepentingannya. Perlu dipahami bahwa hakim konstitusi yang diusulkan oleh DPR bertujuan untuk menciptakan independensi MK sebagaipenjagakonstitusibukanmenjadialatkendaraankepentinganDPR untuk selalu menyetujui produklegislasibuatannya.Sejatinya,DPRdapatbersifatlebihbijak dalam menanggapi produk legislasinya apabila dianulir di MK. DPR seharusnya dapat mengintrospeksi diri apabila terdapat kekeliruan dalam produk legislasinya dan berusaha memperbaikinya sehingga kedepannya dapat meminimalisir produk legislasinya diajukan kembali di MK, bukan malah mengkambing hitamkan dan mengintimidasi hakim konstitusi karena tidak memenuhi kepentingannya, terlebih lagi dilakukandengancarayangmelanggar dan melawan hukum. Hal demikian apabila dibiarkan dan tidak ditanggapi dengan serius tentunya akan berpotensi membahayakan konstitusi, karena pendegradasian independensi di MK akan mengancam esensi dan hakikat dari jabatan hakim yang sejatinya bebas dan lepas daricampurtangandankepentinganlembagalain.
DAFTARPUSTAKA
BUKU
Isdianto, Ilham Yuli Isdianto. Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of the Constitution Yogyakarta:FakultasHukumUII,2012.
JURNAL
Siallagan, Haposan. “Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang.” Jurnal Mimbar Hukum Vol.22No.1(Februari2010).Hlm71.
PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun2009,TLNNo.5076.
Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,UUNo.23Tahun2003,LNNo.98Tahun 2003,TLNNo.4316.
INTERNET
Asshidiqqie, Jimly “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779. Diakses 6 November2022.
CNN Indonesia.“DPRDicapMembangkangKonstitusiGara-garaCopotAswantodariMK.” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221004123225-32-856133/dpr-dicap-me mbangkang-konstitusi-gara-gara-copot-aswanto-dari-mk. Diakses 7 November 2022.
Dewan Perwakilan Rakyat. “Penggantian Hakim Mk Aswanto telah sesuai Mekanisme.”https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41327/t/Penggantian+Hakim+M K+Aswanto+Telah+Sesuai+Mekanisme.Diakses6November2022.
Hidayat, Rofiq. “Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Upaya Sistematis Mengendalikan Mahkamah.” https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-hakim-konstitusi-aswanto-up aya-sistematis-mengendalikan-mahkamah-lt633bf7956c4ee/?page=2. Diakses 6 November2022.
Indonesian Corruption Watch. “Menyoal Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR: Tindakan Serampangan, Otoritarianisme, dan Upaya Sistematis Menundukkan Mahkamah.”
https://antikorupsi.org/id/menyoal-pemberhentian-hakim-konstitusi-oleh-dpr-tindaka n-serampangan-otoritarianisme-dan-upaya.Diakses6November2022.
LBH Jakarta, “Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan.” https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggarhukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/.Diakses6November2022.
Ramadhan, Ardito. “Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencabutan Aswanto.” https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/18141711/sembilan-eks-hakim-mk-be rkumpul-soroti-pencopotan-aswanto.Diakses6November2022.
Taher, Adrian Pratama. “Persoalan di Balik Penggantian Hakim Konstituso Oleh DPR.” https://tirto.id/persoalan-di-balik-penggantian-hakim-konstitusi-aswanto-oleh-dpr-g wUt.Diakses6November2022.
Redaksi VOI. “Selain Cacat Hukum, Pemberhentian Hakim MK Aswanto Dinilai Semakin Tunjukkkan Sikap Congkak DPR.” https://voi.id/berita/215627/selain-cacat-hukum-pemberhentian-hakim-mk-aswantodinilai-semakin-tunjukkan-sikap-congkak-dpr.Diakses6November2022.