Polemik Euthanasia: Menyudahi Penderitaan atau Menyudahi Biaya Perawatan? Staf Bidang Literasi dan Penulisan Lembaga Kajian dan Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Sumber: bisnis.tempo.co
Hampir tujuh belas tahun setelah kisah Hasan Kusuma yang mengajukan permohonan tindakan euthanasia atas sang istri menjadi berita hangat. Kala itu, pada Oktober 2004, Hassan Kusuma mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sang istri diberikan euthanasia.1 Hal ini dikarenakan Again, istri Hasan, telah koma selama dua bulan dan ada kesulitan finansial untuk melanjutkan pembayaran medis. Penetapan permohonan berlangsung alot dan sempat tertunda sebelum akhirnya permohonan tersebut ditolak oleh pihak pengadilan. Permohonan Hassan merupakan permohonan pertama akan tindakan euthanasia di Indonesia, tetapi bukan yang terakhir. Euthanasia masih menjadi perdebatan hangat di dunia medis karena dasar hukum dan etika atas euthanasia masih dipertanyakan. Tindakan ini masih kerap dilirik sebagai solusi akhir penyelesaian masalah medis kronis. Euthanasia pada dasarnya merupakan pembunuhan atas dasar perasaan kasihan yang tak lepas dari kemampuan seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri.2 Euthanasia merupakan pembunuhan tanpa
1
Muhammad Yasin, “Euthanasia di Indonesia, Masalah Hukum dari Kisah-Kisah yang Tercatat,” https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd4f5e2a4f7f/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-darikisah-kisah-yang-tercatat/, diakes 6 April 2021. 2 Karyadi, Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Media Pressindo,2001), hlm. 20.
penderitaan atau biasa disebut dengan mercy killing.3 Euthanasia adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menghilangkan penderitaannya melalui suntikan mati yang diberikan oleh tenaga medis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan pasien akibat penyakitnya. Euthanasia dipilih sebagai jalan terakhir dengan harapan akan menyudahi sakit yang dirasa pasien dan memberikan ketenangan abadi. Tujuan dari euthanasia memang sebatas untuk mengakhiri penderitaan yang dirasa tidak dapat dijalani lagi. Namun, dalam prakteknya, euthanasia kerap dijadikan solusi dari permasalahan finansial. Tindakan euthanasia diajukan karena ketidaksanggupan menanggung biaya perawatan medis atas pasien dengan penyakit kronis yang memiliki kemungkinan kecil untuk sembuh. Pemikiran ini didasari karena perawatan medis berlanjut terhadap pasien yang memiliki penyakit kronis atau tidak bisa disembuhkan hanyalah menguras biaya. Permasalahan finansial seharusnya tidak bisa dijadikan dasar dihentikannya perawatan atas pasien. Jika dianalogikan, ketika seseorang memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk terus melakukan perawatan medis terhadap pasien, permohonan euthanasia mungkin saja tidak akan diajukan oleh dirinya. Inilah yang menjadikan motif/niat, tujuan, dan alasan akan permohonan euthanasia dipertanyakan. Euthanasia sebenarnya belum diatur dalam hukum positif Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran. Hal ini juga yang menyebabkan tidak adanya batasan jelas mengenai euthanasia. Euthanasia seolah ada dan tiada, antara solusi dan tidak, serta antara legal dan dilarang. Tindakan medis ini memiliki keterkaitan dengan Pasal 334 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan mengenai kegiatan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri.4 Selain dilarang dalam KUHP, euthanasia juga menyalahi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).5 KODEKI memberikan pengertian mengenai kewajiban dan hakikat seorang dokter, yakni melindungi setiap orang. Ini berarti, seorang dokter tidak diperbolehkan untuk mengakhiri nyawa siapapun dalam keadaan apapun. Tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis merupakan pertanggungjawaban pidana, etis
3
Budiyanto, A, et.al. Ilmu Kedokteran Forensik, (Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran Indonesia, 1997), hlm. 25 4 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 334. 5 Indonesia, Undang - Undang Praktik Kedokteran, UU No. 29 Tahun 2004, LN No. 116 Tahun 2004, TLN No. 4431.
dan profesi sehingga permasalahan euthanasia tidak bisa hanya dilihat dari segi keinginan pasien, tetapi juga resiko yang akan ditanggung tenaga medis. Dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM), euthanasia juga sebenarnya tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran. Dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diatur hak untuk hidup dengan bunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”6 Kata mempertahankan hidup telah dengan tegas menyatakan bahwa siapapun memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya dan tidak diakhiri maupun dihalangi oleh siapapun. Kemudian, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan hidup bahagia, aman, serta sejahtera lahir dan batin7. Ini memberi arti bahwa hak untuk hidup merupakan hak dasar yang melekat sebagai seorang manusia. Tak terlepas dari itu, hak untuk hidup juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, siapapun dalam kondisi apapun tetap mempunyai hak asasi yang tidak bisa dilanggar. Euthanasia merupakan permasalahan yang kompleks, sehingga tidak sebatas hubungan antar manusia saja. Dalam agama, kematian merupakan suatu kehendak Tuhan YME dan bukan tugas manusia untuk menentukan takdir seseorang. Ini menandakan bahwa euthanasia bukan hal yang hanya bisa dilihat dari satu sisi, melainkan sisi terbesarnya atau the bigger picture. Bukan hanya menyalahi aturan medis, euthanasia seolah “membunuh” sisi etis dan moral manusia. Euthanasia bukan solusi atas mahalnya biaya medis dan bukan pula solusi melepas penderitaan. Ia justru menghilangkan harapan, memupus kesempatan, dan mendahului kehendak Tuhan. Euthanasia tidak bisa semata-mata dapat dilakukan hanya karena alasan untuk menyudahi penderitaan. Prakteknya perlu diawasi dengan pedoman aturan yang jelas dan ketat. Euthanasia juga masih memerlukan penajaman dan penjelasan terkait hukum yang mengaturnya agar kedepannya tindakan ini tak lagi menjadi sebuah pilihan solusi.
6
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia., UUD 1945, Ps. 28A. Indonesia, Undang Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 9. 7
DAFTAR PUSTAKA Buku Budiyanto, A, et.al. Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran Indonesia, 1997. Djoko Prakoso. Euthanasia Hak Asasi dan Hukum Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984. Karyadi. Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta : Media Pressindo, 2001. Jurnal Smith, Cheryl K. “Active Euthanasia : Should it be legalized?” ABA Journal Vol. 79, No. 4 (1993). Hlm. 8-126. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UUD 1945. Indonesia. Undang - Undang Praktik Kedokteran. UU No. 29 Tahun 2004. LN No. 116 Tahun 2004. TLN No. 4431. Indonesia. Undang Undang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886 Internet Kusumasari, Diana. “Pengaturan Euthanasia di Indonesia.” https://www.hukumonline .com/klinik/detail/ulasan/cl2235/euthanasia/. Diakses 8 April 2021. Syatiri, Ana Shofiana. “Ignatius Ryan Tumiwa Ingin Suntik Mati Karena Merasa Sebatang Kara.” https://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/05/07394181/Igna tius.Ryan.Tumiwa.Ingin.Suntik.Mati.karena.Merasa.Sebatang.Kara. Diakses 7 April 2021 Winarno, Henry H. “Ketika Suntik Mati Jadi Pilihan.” https://www.merdeka.com/khas/ ketika-suntik-mati-jadi-pilihan-eutanasia-di-indonesia.html. Diakses 5 April 2021. Yasin, Muhammad dan Alda. “Euthanasia di Indonesia, Masalah Hukum dari KisahKisah
yang
Tercatat.”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd4f5e2
a4f7f/euthanasia-di-indonesia--masalah-hukum-dari-kisah-kisah-yang-tercatat/. Diakses 6 April 2021.