Analisa Terkait Keabsahan Perjanjian Transaksi Sewa Pacar Oleh: Said Fathurrahman Staff Bidang Literasi dan Penulisan
Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-fakta-lucu-bisnis-pacar-sewaan.html Seiring dengan perkembangan zaman dimana adanya era globalisasi saat ini, membuat seseorang ingin meningkatkan gaya hidupnya mengikuti gaya hidup yang lebih mewah.1 Hal tersebut berdampak kepada adanya upaya yang dilakukan seseorang untuk selalu ingin mencari penghasilan tambahan. Terdapat satu kasus upaya untuk mencari penghasilan tambahan tersebut yang dilakukan dengan membuka transaksi sewa pacar. Upaya untuk mencari penghasilan melalui membuka transaksi sewa pacar tersebut mayoritas dilakukan oleh mahasiswi.2 Bentuk transaksi ini dilakukan pada laman website dengan promosi-promosinya melalui sosial media.3 Transaksi jasa sewa pacar di Indonesia merupakan jenis fenomena sosial yang baru. Alasan pengguna transaksi ini adalah untuk mencari teman kencan atau mencoba hal-hal yang baru.4 Transaksi ini dilakukan dengan penyewa yang memegang kendali atas seseorang yang disewa untuk mengikuti kemauan sang penyewa dengan dasar kesepakatan sebelumnya.
Mengenai transaksi jasa sewa pacar ini belum diketahui apakah transaksi tersebut dapat 1 Yohanes Liesto Poerwoto, “Dampak Perubahan Perilaku Masyarakat Indonesia karena Globalisasi: dari Gaya Hidup hingga Tradisi,” https://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/01/14/dampak-perubahan-perilaku-masyarakat-indonesia-karenaglobalisasi-dari-gaya-hidup-hingga-tradisi?page=2, diakses pada 30 Maret 2022. 2 Muchlisa Choiriyah, “Bisnis Sewa Pacar di Indonesia,” https://www.merdeka.com/peristiwa/bisnis-sewa-pacar-di-indonesia.html, diakses pada 30 Maret 2022. 3 Admin Metro, “Bisnis Jasa Sewa Pacar Marak di Bogor,” https://www.metropolitan.id/2016/08/bisnis-jasa-pacar-sewaan-marak-di-bogor/, diakses pada 7 April 2022. 4 Dwi Indriani, “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pacar Sewaan,” (Skripsi Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,2017), hlm. 1.
dikategorikan sebagai suatu perjanjian dan belum ada kejelasan apakah sesungguhnya transaksi sewa pacar ini merupakan perjanjian yang sah di mata hukum atau tidak. Oleh karena itu, tulisan ini akan meninjau mengenai dapat tidaknya transaksi sewa pacar ini diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian yang sah di mata hukum berdasarkan aspek hukum perjanjian dalam hukum perdata. Untuk mengetahui apakah transaksi sewa pacar dapat dikategorikan sebagai perjanjian, diperlukan pemahaman mengenai apa itu perjanjian dan unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian. Terdapat beberapa ahli yang menyebutkan definisi akan perjanjian. Akan tetapi, dalam tulisan ini hanya akan diberikan definisi yang terdapat pada Pasal 1313 KUHPer, yaitu: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”5 peristiwa mengenai satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Pada perikatan terdapat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sehingga perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak terlibat.6 Selain dari definisi mengenai perjanjian, terdapat unsur-unsur yang wajib tertera pada perjanjian. Unsur-unsur yang wajib tertera pada perjanjian meliputi para pihak yang ingin melakukan perjanjian, kesepakatan para pihak, objek perjanjian, tujuan dilakukan perjanjian, dan bentuk apa perjanjian tersebut baik lisan maupun tulisan.7 Terdapat beberapa jenis-jenis perjanjian sesuai dengan kelompoknya. Secara umum perjanjian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan non-obligatoir. Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang adanya kewajiban bagi tiap pihak untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, sedangkan perjanjian non-obligatoir merupakan perjanjian yang didalamnya tidak ada kewajiban bagi kedua pihak untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Pada kelompok perjanjian obligatoir, terdapat jenis perjanjian yang dilihat dari segi ketentuan yang mengaturnya. Jenis perjanjian tersebut, yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur pada bagian buku III KUHPer. Contoh perjanjian bernama adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kemudian untuk jenis perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada bagian buku III KUHPer. Contoh perjanjian tidak
5
Ahmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Syarif, Mengenal Hukum Perdata,ed. 1,cet.1 (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008), hlm. 119. 6 Ibid. 7 Ni Made Sukreni Gadis Bali, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Barber Shop Terhadap Kerugian Immaterial Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Tesis Magister Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2019.
bernama adalah perjanjian leasing, kerjasama, dan lain-lain.8 Terbentuknya perjanjian tidak bernama didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang menyatakan kedua buah pihak bebas membuat perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Walaupun memang dalam perjanjian terdapat ketentuan dimana terhadap dua pihak yang ingin membuat perjanjian dapat secara bebas menentukan apa saja yang ingin dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi, terdapat ketentuan dalam pembuatan perjanjian yang tidak dapat dilanggar, khususnya adalah syarat sahnya perjanjian.9 Berikut ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHper yang dapat berakibat pada keabsahan perjanjian:10 1. adanya kesepakatan dari orang yang mengikatkan diri 2.kecakapan dalam membuat suatu perjanjian 3. mengenal hal tertentu yang diperjanjian 4. adanya suatu sebab yang halal Hal mengenai adanya kesepakatan dari orang yang mengikatkan diri memiliki makna bahwa para pihak yang ingin mengadakan perjanjian harus menyatakan bahwa mereka sepakat atas kemauan sendiri untuk mengikatkan diri kepada pihak lainnya. Akan tetapi pernyataan akan kata sepakat dapat dianggap tidak sah apabila terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Unsur paksaan dalam suatu perjanjian terdapat pihak yang diberikan ancaman yang melanggar undang-undang untuk menyetujui suatu perjanjian. Kemudian unsur kekhilafan dapat terjadi apabila pihak yang mengadakan perjanjian mengalami kekeliruan baik kepada orang maupun barang yang diperjanjikan. Untuk unsur yang terakhir, yaitu penipuan. Penipuan terjadi ketika salah satu pihak memberikan keterangan yang tidak benar dengan bertujuan mengelabui pihak lain agar terbujuk untuk menyetujui suatu perjanjian.11 Syarat selanjutnya dalam membuat suatu perjanjian diperlukan suatu kecakapan untuk membuat perikatan. Merujuk kepada ketentuan yang berada pada KUHPer, telah disebutkan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali dalam Undang-Undang dinyatakan tidak cakap.12 Seseorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian telah 8
Valerie Augustine Budianto, “Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya,” https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc, diakses pada 6 April 2022. 9 Ahmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Syarif, Mengenal Hukum Perdata,ed. 1,cet.1 (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008), hlm. 128. 10 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29. (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 134. 11 Ibid., hlm. 135. 12 R.M. Panggabean, “Keabsahan perjanjian dengan Klausul Baku,” Jurnal hukum 4 (2010), hlm. 657.
dinyatakan dalam Pasal 1330 KUHPer, yaitu anak yang belum dewasa, seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin.13 Ketentuan syarat perjanjian kesatu dan kedua merupakan syarat subjektif, yaitu syarat yang menyangkut subjek yang membuat perjanjian. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdapatnya dua syarat tersebut dilanggar adalah dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan ini memiliki arti bahwa apabila tidak adanya keberatan diantara kedua pihak tersebut akan adanya pelanggaran dalam syarat subjektif ini maka perjanjian tersebut tetap sah di mata hukum.14 Syarat sah mengenai adanya hal tertentu yang diperjanjikan ditujukan kepada suatu perjanjian yang harus memiliki objek tertentu mengenai apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tersebut baik hak maupun kewajiban kedua pihak.15 Hal tertentu dalam suatu perjanjian adalah objek prestasi perjanjian yang biasanya adalah barang. Objek perjanjian tersebut harus dicantumkan secara jelas serta tegas sehingga dapat dihitung dan ditentukan jenis akan objek perjanjian tersebut. Syarat sah selanjutnya yang terakhir adalah adanya suatu sebab yang halal. Sebab yang halal ini berarti bahwa dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum mengacu kepada pasal 1337 KUHPer. Mengenai syarat sah bertentangan dengan undang-undang dapat disimpulkan apabila terdapat isi dalam perjanjian tersebut yang dapat membahayakan kepentingan umum sesuai dengan esensinya adalah untuk melindungi kepentingan umum.16 Akan tetapi, suatu hal yang bertentangan dengan kesusilaan sulit ditentukan karena unsur kesusilaan merupakan suatu yang abstrak. Kesusilaan memiliki isi yang berbeda dari satu daerah dan lainnya sehingga pandangan akan kesusilaan berbeda-berbeda. Ketentuan mengenai ketertiban umum dapat dikatakan apabila menimbulkan keresahan kepada masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat17 Ketentuan mengenai syarat perjanjian ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu syarat yang menyangkut objek yang diperjanjikan, Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terdapatnya pelanggaran syarat objektif ini adalah perjanjian batal demi hukum.
13
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelik Weatboek], diterjemahkan oleh R.Subekti, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Ps. 1330. 14 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata),” Pelangi Ilmu 5 (2012), hlm. 3. 15 R.M. Panggabean, “Keabsahan perjanjian dengan Klausul Baku,” Jurnal hukum 4 (2010), hlm. 667. 16 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian(Ditinjau dari KUHPerdata),” Pelangi Ilmu 5 (2012), hlm. 9. 17 Ibid.
18
Batal demi hukum ini memiliki pengertian bahwa perjanjian ini tidak memiliki kekuatan
hukum sejak awal dan tidak mengikat kedua pihak yang membuat perjanjian.19 Setelah adanya penjabaran mengenai definisi perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan syarat sahnya perjanjian maka dapat ditemukan kejelasan akan transaksi sewa pacar dalam aspek hukum. Definisi akan perjanjian dalam KUHPer dinyatakan bahwa adanya satu pihak yang mengikatkan diri dengan pihak yang lain. Pada kasus transaksi sewa pacar, bagian adanya satu pihak yang mengikatkan diri terdapat pada pacar sewaan yang mengingatkan diri kepada pelanggan dengan melayani selayaknya menjadi pendamping.20 Terdapatnya hal mengingatkan diri dalam transaksi sewa pacar membuat transaksi ini dikategorikan sebagai perjanjian. Akan tetapi, selain dari adanya bagian yang mengingatkan diri dalam transaksi sewa pacar diperlukan juga adanya unsur-unsur perjanjian dalam transaksi sewa pacar. Unsur adanya pihak yang ada dalam perjanjian atau subjek perjanjian merupakan para pihak yang terikat dalam perjanjian yang dibuat. Pihak yang terikat pada perjanjian minimal dua orang atau lebih yang terdiri dari orang dengan orang, orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum.21 Subjek pada transaksi sewa pacar adalah pelanggan dengan pacar sewaan yang merupakan orang dengan orang. Kemudian adanya unsur kesepakatan para pihak merupakan pernyataan kehendak dari parah pihak yang saling mengisi perjanjian tersebut. Dalam perjanjian, terdapatnya penawaran-penawaran yang disampaikan oleh para pihak sehingga bertemu dalam satu titik disebut sebagai kesepakatan.22 Pada kasus transaksi sewa pacar, terdapat harga yang dipatok melalui laman web atau media sosial dan tertulis adanya jasa yang ditawarkan pacar sewaan seperti menemani nonton bioskop hingga ke acara keluarga.23 Bertemunya jasa yang ditawarkan dan harga yang dibayar dalam transaksi ini merupakan bentuk kesepakatan sehingga unsur kesepakatan terpenuhi dalam transaksi ini. 18
Nanin Koeswidi Astuti, “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum,” Jurnal Hukum tô-râ (2016), hlm. 279. 19 Ronny Fauzi, “Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT Oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 03/PDT.G/2008/PN.PDG tanggal 07 Juli 2008),” Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. 20
Muchlisa Choiriah, “Bisnis Sewa Pacar di Indonesia,” https://www.merdeka.com/peristiwa/bisnis-sewa-pacar-di-indonesia.html, diakses pada 30 Maret 2022. 21 Ni Made Sukreni Gadis Bali, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Barber Shop Terhadap Kerugian Immaterial Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Tesis Magister Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2019. 22 Ibid., hlm. 28. 23 Muchlisa Choiriah, “Bisnis Sewa Pacar di Indonesia,” https://www.merdeka.com/peristiwa/bisnis-sewa-pacar-di-indonesia.html, diakses pada 30 Maret 2022.
Kemudian terdapat unsur objek perjanjian yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Unsur objek perjanjian pada transaksi sewa pacar adalah jasa rental menemani pelanggan dari pacar sewaan. Hal ini terlihat pada kegiatan yang dilakukan pacar sewaan untuk menemani pelanggan baik kencan maupun menonton bioskop. Selain unsur objek dalam perjanjian, terdapat unsur tujuan yang harus dibuat oleh para pihak. Pada transaksi sewa pacar, tujuannya adalah terpenuhinya keinginan pelanggan, yaitu untuk ditemani kencan ke berbagai tempat. Unsur yang terakhir merupakan unsur bentuk perjanjian, bentuk perjanjian yang terdapat pada transaksi sewa pacar adalah perjanjian lisan. Bentuk perjanjian lisan dalam transaksi sewa pacar karena tidak adanya kesepakatan yang tertulis di atas kertas setelah tercapainya kesepakatan.24 Setelah terdapatnya hal yang mengikatkan diri dan unsur-unsur perjanjian dalam transaksi sewa pacar maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai perjanjian. Akan tetapi, terdapat pertanyaan mengenai jenis perjanjian apa transaksi pacar sewaan. Transaksi sewa pacar tergolong sebagai perjanjian obligatoir karena adanya kewajiban bagi para pihak yang terkait baik pelanggan yang mempunyai kewajiban untuk membayar sesuatu maupun pacar sewaan yang mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa rental menemani pelanggan. Tranksasi sewa pacar apabila dilihat segi ketentuan yang mengaturnya merupakan perjanjian bernama. Hal tersebut dilandaskan bahwa transaksi sewa pacar terdapat ketentuannya pada KUHper yang merupakan perjanjian jasa tertentu. Perjanjian jasa tertentu merupakan salah satu jenis perjanjian melakukan pekerjaan yang terdapat pada KUHPer pada pasal 1601 sampai pasal 1607. Perjanjian jasa tertentu merupakan perjanjian yang dilakukan di bidang jasa dengan pelaksanaannya dilakukan oleh para pihak dan ketentuan atau syaratnya diatur pihak yang bersangkutan. Mengingat bahwa adanya unsur perjanjian jasa tertentu yang terdapat pada transaksi sewa pacar maka dapat dikatakan bahwa transaksi sewa pacar ini merupakan jenis perjanjian jasa tertentu.25 Transaksi sewa pacar merupakan sebuah perjanjian yang tergolong perjanjian obligatoir dan jenisnya merupakan perjanjian jasa tertentu yang terdapat ketentuannya dalam KUHPer. Akan tetapi, untuk menentukan apakah transaksi pacar sewaan sah atau tidak di mata hukum, diperlukan studi lebih lanjut dari tiap-tiap syarat sahnya perjanjian apakah ada ketentuan yang dilanggar dalam transaksi sewa pacar. Berikut merupakan analisis tiap-tiap syarat sahnya perjanjian pada kasus transaksi sewa pacar. 24
Ni Made Sukreni Gadis Bali, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Barber Shop Terhadap Kerugian Immaterial Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Tesis Magister Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2019. 25 Ibid.
Syarat sah mengenai adanya kesepakatan dari orang yang mengikatkan diri terdapat dalam transaksi sewa pacar yang dilihat pada media sosial Facebook dengan bernama “Rental GirlFriend UwU”. Pada laman media sosial tersebut, ditemukan adanya prosedur mengenai pemesanan jasa sewa pacar yang dilakukan dengan pelanggan membayar uang dimuka untuk antri jadwal dan kemudian dibayarkan setelah ditemukannya pacar sewaan.26 Adanya titik temu setelah dibayarkannya sejumlah upah kepada pelanggan diikuti dengan adanya jasa yang ditawarkan pacar sewaan merupakan terpenuhinya syarat kesepakatan yang terdapat pada syarat sahnya perjanjian. Syarat sah selanjutnya yaitu adanya kecakapan dalam membentuk suatu perjanjian. Kecakapan meliputi orang dewasa, seseorang yang tidak dibawah pengampuan dan perempuan yang tidak sedang dalam hubungan perkawinan. Mengenai seseorang yang tidak dibawah pengampuan dan perempuan yang telah berkawin telah jelas dipenuhi. Hal tersebut dilandaskan
karena para pihak yang melangsungkan transaksi sewa pacar mayoritas
dilakukan para mahasiswi yang merupakan orang yang mengetahui akan hak dan kewajiban serta orang yang tidak sedang dalam hubungan suami istri.27 Akan tetapi, mengenai kejelasan terkait dewasa yang merupakan seseorang berumur 21 tahun mengacu kepada KUHPer belum dapat dipastikan terpenuhi.28 Hal ini didasarkan bahwa umur mahasiswi yang memiliki usia sekitar 19-23 tahun.29 Dengan memungkinkan adanya mahasiswi yang belum berumur 21 tahun, maka belum dapat diketahui syarat ini terpenuhi atau tidak sesuai dengan umur para pihak yang melangsungkan transaksi ini. Akan tetapi, kedua syarat diatas tersebut kembali lagi bahwa syarat subjektif dengan akibat hukum yang ditimbulkan bahwa dapat dibatalkan. Mengenai unsur dewasa yang belum terpenuhi dalam transaksi sewa pacar sepertinya tidak adanya keberatan di antara kedua pihak. Hal ini didasarkan sebelum adanya kesepakatan, para pihak telah mengetahui syarat umur kedua pihak bebas melalui laman website sewa pacar.30 Maka dari itu, walaupun syarat
26
Ghassan Faikar Dedi, “Ternyata Jasa Sewa Pacar Sudah Ada di Indonesia, Berikut Aturan yang Harus Dipenuhi,” https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063284740/ternyata-jasa-sewa-pacar-sudah-ada-di-indonesia-ber ikut-aturan-yang-harus-dipenuhi, diakses pada 7 April 2022. 27 Muchlisa Choiriah, “Bisnis Sewa Pacar di Indonesia,” https://www.merdeka.com/peristiwa/bisnis-sewa-pacar-di-indonesia.html, diakses pada 30 Maret 2022. 28 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian(Ditinjau dari KUHPerdata),” Pelangi Ilmu 5 (2012), hlm. 7. 29 YUD, “Menristekdikti: Mahasiswa Indonesia Mencapai 7,5 Juta,” https://www.beritasatu.com/nasional/521969/menristekdikti-mahasiswa-indonesia-mencapai-75-juta, diakses pada 7 April 2022. 30 Muchlisa Choiriah, “Bisnis Sewa Pacar di Indonesia,” https://www.merdeka.com/peristiwa/bisnis-sewa-pacar-di-indonesia.html, diakses pada 30 Maret 2022.
kecakapan mengenai dewasa belum terpenuhi dalam transaksi ini, transaksi ini sah-sah saja dalam hukum. Syarat sah adanya hal tertentu yang diperjanjikan dalam perjanjian mengacu bahwa adanya objek yang diperjanjikan. Objek yang diperjanjikan dalam transaksi sewa pacar adalah jasa sang pacar sewaan yang menemani pelanggan dengan bertujuan kencan, nonton bioskop, dan lain-lain. Objek pada transaksi sewa pacar merupakan objek yang jelas dengan ditandai adanya jasa yang ditawarkan oleh pacar sewaan. Kemudian dalam hak dan kewajiban yang dimiliki para pihak terkait transaksi sewa pacar adalah hak pelanggan untuk membayarkan suatu upah kepada pacar sewaan dan kewajiban pacar sewaan mengikuti kemauan pelanggan. Terdapatnya objek serta hak dan kewajiban ini memenuhi syarat sah adanya hal tertentu dalam transaksi sewa pacar ini. Kemudian syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya suatu sebab yang halal dalam perjanjian. Pada transaksi sewa pacar tidak ditemukannya pelanggaran undang-undang yang melindungi kepentingan umum. Apabila memang dalam transaksi sewa pacar ditemukan adanya pelanggaran undang-undang tetapi bukan undang-undang yang mengatur kepentingan umum, hal tersebut tidak menganggu keabsahannya tranksaksi ini sebagaimana makna bertentangan undang-undang pada syarat sah perjanjian hanya bertentangan dengan hal yang membahayakan kepentingan umum.31 Pada transaksi sewa pacar, tidak ditemukannya ada unsur yang membahayakan kepentingan umum sebagaimana dengan adanya transaksi ini kepentingan umum tetap terjalankan sehingga unsur tidak bertentangan dengan undang-undang terpenuhi pada kasus ini. Kemudian tidak bolehnya bertentangan dengan ketertiban umum merupakan hal yang mengenai masalah ketatanegaraan. mengacu pada konteks hukum perdata internasional, ketertiban umum dimaknai sebagai asas-asas hukum suatu negara.32 Dalam transaksi sewa pacar, tidak ditemukan adanya pelanggaran asas-asas hukum suatu negara sehingga unsur ketertiban umum telah dipenuhi dalam syarat sah mengenal suatu yang halal. Terdapat kesulitan untuk menentukan transaksi sewa pacar apakah melanggar kesusilaan atau tidak. Hal ini didasarkan bahwa makna kesusilaan yang memiliki perbedaan pada tiap daerah dan kesusilaan merupakan suatu hal yang abstrak. Kesusilaan ditujukan kepada umat manusia untuk berakhlak yang baik dengan melarang manusia melakukan perbuatan jahat. Hal-hal mengenai membunuh, berzina, dan mencuri merupakan suatu 31
Ahmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Syarif, Mengenal Hukum Perdata,ed. 1,cet.1 (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008), hlm. 132. 32 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian(Ditinjau dari KUHPerdata),” Pelangi Ilmu 5 (2012), hlm. 9.
perbuatan yang melanggar kesusilaan.33 Perjanjian dapat dikatakan melanggar kesusilaan apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:34 1. bertentangan dengan kesadaran etis manusia sehingga dapat merendahkan manusia sebagai makhluk tuhan 2. adanya unsur pelanggaran etis perilaku seksual yang dalam perjanjian dapat membangkitkan nafsu, mengeksploitasi aurat para pihak, dan menimbulkan rasa malu kepada pekerja pada umumnya 3. digolongkannya perjanjian yang melanggar peraturan undang-undang kejahatan seperti pornografi, perbuatan cabul, perdagangan wanita, dan lain-lain 4. bertentangan dengan perasaan kolektif masyarakat lokal 5. bertentangan dengan nilai-nilai religius. Kemudian terdapat pernyataan Imam Soepomo yang menyatakan bahwa dalam perjanjian tidak diperkenankan adanya kesusilaan masyarakat yang dilanggar. Perjanjian dapat dikatakan kesusilaan apabila bertentangan dengan asas peradaban yang menjadi sendi peri kehidupan negara dan masyarakat. Contohnya pada suatu perjanjian terdapat ketentuan yang membuat bahwa pekerja tidak boleh menganut agama apapun, dilarang mengejar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan diwajibkannya para wanita untuk melacurkan diri. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut merupakan pelanggaran kesusilaan sehingga perjanjian yang terjadi batal demi hukum dan perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak mengikat kedua pihak yang membuat perjanjian sejak awal.35 Pada transaksi sewa pacar terdapat syarat dimana pelanggan tidak diperbolehkan untuk berbicara dan meminta hal yang menjerumus ranah seksual.36 Kemudian pengelola akan bisnis sewa pacar menyatakan bahwa transaksi ini hanya sebatas menemani pelanggan, tidak untuk hal-hal negatif atau mengarah kepada tindak asusila. Akan tetapi, terdapat suatu kasus dimana pacar sewaan berujung kasus hamil di luar nikah seperti contoh di Kota Bogor Jawa Barat. Adanya pengakuan dari pihak yang terkait bahwa dirinya menjadi pacar sewaan awalnya hanya dikira menjadi teman jalan, tetapi malah menjerumus ranah seksual sehingga
33
Sudikno Mertukusumo, Mengenal Hukum, ed. 5,cel. 5 (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2018),
Hlm 10. 34
Aries Harianto, “Kebatalan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan Kesuilaan,” (Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Perdata III Sebagai Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ,Malang,September,2017), hlm 348. 35 Ibid., hlm. 351. 36 Ghassan Faikar Dedi, “Ternyata Jasa Sewa Pacar Sudah Ada di Indonesia, Berikut Aturan yang Harus Dipenuhi,” https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063284740/ternyata-jasa-sewa-pacar-sudah-ada-di-indonesia-ber ikut-aturan-yang-harus-dipenuhi, diakses pada 7 April 2022.
mamaksakan untuk menikah dini.37 Penemuan akan kasus ini membuat transaksi sewa pacar dikatakan sebagai transaksi yang melanggar suatu kesusilaan. Hal ini terkait dengan adanya unsur pelanggaran etis perilaku seksual yang dalam perjanjian dapat membangkitkan nafsu dan mengeksploitasi aurat para pihak. Walaupun memang adanya syarat bahwa pelanggan tidak boleh berbicara dan menjerumus ranah seksual, tetapi realitanya seperti dalam kasus diatas bahwa transaksi ini memang melanggar unsur etis perilaku seksual sehingga transaksi ini dikategorikan melanggar kesusilaan dalam syarat adanya suatu sebab yang halal dalam perjanjian. Ketentuan mengenai syarat perjanjian ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang dapat berakibat pada perjanjian yaitu batal demi hukum. Adanya syarat keempat yang merupakan sebab yang halal dilanggar membuat perjanjian transkasi sewa pacar ini merupakan perjanjian yang tidak sah sehingga transaksi sewa pacar ini merupakan perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat kedua pihak. Mengenai batal demi hukum dalam perjanjian ini membuat para pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan untuk melaksanakan perjanjian atau meminta rugi. Hal tersebut karena perjanjian ini tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum.38 Dengan demikian, adanya syarat sah yang dilanggar dalam transaksi sewa pacar menjawab pertanyaan mengenai apakah transaksi ini dikatakan perjanjian yang sah atau tidak yang jawabannya adalah tidak sah. Kesimpulan yang didapatkan dalam tulisan ini adalah transaksi sewa pacar merupakan perjanjian karena adanya perbuatan mengikatkan diri dari satu orang kepada satu orang lainnya dan telah memenuhi berbagai unsur yang diwajibkan terdapat pada parjanjian. Transaksi sewa pacar dikategorikan sebagai bentuk transaksi obligatoir dengan jenisnya, yaitu perjanjian bernama karena telah diatur ketentuannya dalam KUHper yang merupakan perjanjian jasa tertentu. Akan tetapi, transaksi ini tidak sah karena adanya syarat sah objektif yang dilanggar, yaitu adanya sebab yang halal yang ditandai dengan bertentangannya transaksi ini dengan kesusilaan. Akibat yang ditimbulkan apabila perjanjian tidak sah yaitu tidak adanya kekuatan hukum dan perjanjian ini tidak mengikat para pihak sebagaimana perjanjian ini batal demi hukum. Batal demi hukum membuat pihak yang terlibat dalam transaksi sewa pacar tidak dapat mengajukan tuntutan apabila terdapat janji yang tidak 37
Ridwan, “Pacar Sewaan Marak di Bogor, Sehari 2 Siswi Hamil,” https://pojoksatu.id/wohoo/2016/08/10/pacar-sewaan-marak-bogor-sehari-2-siswi-hamil/, diakses pada 7 April 2022. 38 Ahmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Syarif, Mengenal Hukum Perdata,ed. 1,cet.1 (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008), hlm. 133.
dilaksanakan atau meminta ganti rugi kepada penagilan karena perjanjian ini tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum.
Daftar Pustaka Buku Cahyono, Ahmad Budi dan Surini Ahlan Syarif. Mengenal Hukum Perdata. Cet.1 Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008. Harianto, Aries. “Kebatalan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan Kesuilaan.” Dalam Konferensi Nasional Hukum Perdata III. Malang: Asosiasi pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017. Hlm 344-359. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Cet. 5. Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2018. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Cet. 29. Jakarta: Intermasa, 2000. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009. Skripsi/Tesis Bali, Ni Made Sukreni Gadis. “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Barber Shop Terhadap Kerugian Immaterial Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Tesis Magister Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2019. Fauzi, Ronny. “Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT Oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 03/PDT.G/2008/PN.PDG tanggal 07 Juli 2008).” Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. Indriani, Dwi. “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pacar Sewaan.” Skripsi Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta,2017. Makalah Harianto, Aries. “Kebatalan Perjanjian Kerja yang Bertentangan dengan Kesuilaan.” Makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum Perdata III Sebagai Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, September 2017. Jurnal Astuti, Nanin Koeswidi.“Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum.” Jurnal Hukum tô-râ (2016). Hlm. 279-286.
Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata).” Pelangi Ilmu 5 (2012). Hlm. 1-12 Panggabean, R.M.“Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku.” Jurnal Hukum 4 (2010). Hlm. 651-662. Internet Admin
Metro.
“Bisnis
Jasa
Sewa
Pacar
Marak
di
Bogor.”
https://www.metropolitan.id/2016/08/bisnis-jasa-pacar-sewaan-marak-di-bogor/. Diakses pada 7 April 2022. Budianto,
Valerie
Augustine.
“Macam-Macam
Perjanjian
dan
Syarat
Sahnya.”
https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt 4c3d1e98bb1bc. Diakses pada 6 April 2022. Choiriyah,
Muchlisa.
“Bisnis
Sewa
Pacar
di
Indonesia.”
https://www.merdeka.com/peristiwa/bisnis-sewa-pacar-di-indonesia.html. Diakses pada 30 Maret 2022. Dedi, Ghassan Faikar. “Ternyata Jasa Sewa Pacar Sudah Ada di Indonesia, Berikut Aturan yang
Harus
Dipenuhi.”
https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063284740/ternyata-jasa-sewa-pacar-su dah-ada-di-indonesia-berikut-aturan-yang-harus-dipenuhi. Diakses pada 7 April 2022. Poerwoto, Yohanes Liesto. “Dampak Perubahan Perilaku Masyarakat Indonesia karena Globalisasi:
dari
Gaya
Hidup
hingga
Tradisi.”
https://www.tribunnews.com/pendidikan/2022/01/14/dampak-perubahan-perilaku-masy arakat-indonesia-karena-globalisasi-dari-gaya-hidup-hingga-tradisi?page=2.
Diakses
pada 30 Maret 2022. Ridwan.
“Pacar
Sewaan
Marak
di
Bogor,
Sehari
2
Siswi
Hamil.”
https://pojoksatu.id/wohoo/2016/08/10/pacar-sewaan-marak-bogor-sehari-2-siswi-hami l/. Diakses pada 7 April 2022. YUD.
“Menristekdikti:
Mahasiswa
Indonesia
Mencapai
7,5
Juta,”
https://www.beritasatu.com/nasional/521969/menristekdikti-mahasiswa-indonesia-men capai-75-juta. diakses pada 7 April 2022.