Artikel Berita 1 Prediksi Anies Sebelum PSBB: Hari Ini Kapasitas RS DKI Penuh Oleh: Tim Penulis CNN Indonesia, 17 September 2020
Petugas memeriksa ambulans yang membawa pasien Covid-19 masuk ke RS Darurat Wisma Atlet, (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Jakarta, CNN Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi kembali menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak Senin (14/9) untuk menekan laju penyebaran virus corona (Covid-19). Salah satu alasan Anies kala itu adalah kekhawatiran akan kapasitas rumah sakit yang terus tergerus. Saat mengumumkan bakal memperpanjang PSBB, Rabu (9/9), Anies memprediksi kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 bakal penuh pada Kamis (17/9) atau tepat hari ini. "Bila situasi ini berjalan terus tidak ada pengereman, maka dari data yang kita miliki bisa dibuat proyeksi tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI yang juga disiarkan daring kala itu. "Sesudah itu tidak mampu menampung pasien Covid-19. Dan ini sebentar lagi," lanjut dia. Untuk diketahui, saat ini Jakarta memiliki fasilitas kesehatan sebanyak 190 rumah sakit. Dari jumlah tersebut, 67 merupakan rumah sakit rujukan Covid-19. Saat Anies mengumumkan menarik rem darurat tersebut, DKI memiliki 4.053 tempat tidur isolasi khusus Covid-19. Anies kala itu mengaku bakal menambah kapasitas menjadi 4.807 tempat tidur isolasi khusus untuk pasien Covid-19. Namun, berdasarkan data Dinas
Kesehatan DKI pada 13 September, tempat tidur isolasi khusus baru mencapai 4.254 unit. Itu pun sudah terisi 75 persen. Untuk ICU, saat Anies mengumumkan prediksi tersebut jumlahnya baru 528 tempat tidur dan rencananya akan ditingkatkan menjadi 626 tempat tidur. Dan, sampai 13 September, jumlah ICU baru bertambah menjadi 594. Dari 594 ICU di 67 RS rujukan, tingkat keterpakaian mencapai 83 persen. Selain itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengklaim rumah sakit Jakarta masih mampu merawat pasien Covid-19. Berdasarkan pengamatan dan inspeksi mendadak (sidak) langsung di lapangan per 13 September 2020, Terawan menyebut ada ribuan ruangan yang belum terisi di sejumlah RS rujukan Covid-19 di ibu kota. Terawan merinci kapasitas perawatan yang masih tersedia sebanyak 4.271 tempat tidur untuk pasien Covid-19 gejala sedang. Dari jumlah tersebut, baru 1.088 tempat tidur yang terisi. Rencananya, kata Terawan, akan ada penambahan 1.022 tempat tidur. Untuk pasien dengan gejala berat yang memerlukan ruang ICU, Terawan menyebut hanya 115 yang terisi dari kapasitas 584 tempat tidur. Nantinya kapasitas tempat tidur ICU ini juga akan ditambah sebanyak 138 sehingga total menjadi 722 tempat tidur. "Untuk DKI Jakarta masih mampu melakukan perawatan pasien Covid-19," klaim Terawan. Sebagai informasi, sampai dengan Rabu (16/9), jumlah kasus di Jakarta masih terus meningkat. Kemarin, Jakarta mencatatkan penambahan 1.505 kasus yang merupakan rekor tertinggi penambahan kasus positif di Jakarta sejak awal Pandemi, Maret 2020. Penambahan kasus positif itu membuat jumlah kasus positif di Jakarta per 16 September mencapai 58.458 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, sebanyak 44.251 dinyatakan sembuh, dan 1.498 orang meninggal dunia.
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200917072753-20-547470/prediksi-aniessebelum-psbb-hari-ini-kapasitas-rs-dki-penuh
Artikel Berita 2 PSBB Jakarta Diperketat, Warga Berkerumun Kena Denda atau Kerja Sosial Oleh: Rindi Nuris Velarosdela, 16 September 2020
Petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) menyemprotkan disinfektan di sepanjang jalan protokol dari monas sampai bunderan senayan di Jakarta, Selasa (31/3/2020). Penyemprotan disinfektan dalam rangka mitigasi pencegahan virus corona (COVID-19). (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, jajarannya akan mengenakan sanksi bagi warga yang tetap berkerumun lebih dari 5 orang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan. Mereka dapat dikenakan sanksi denda atau kerja sosial. Penerapan sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020. "Dalam ketentuan Pergubnya bahwa orang yang berkerumun lebih dari lima orang bisa dikenakan sanksi kerja sosial maupun denda sebesar Rp 100.000 sampai Rp 250.000," kata Arifin saat dihubungi, Rabu (16/9/2020). Tak hanya memberikan sanksi, Satpol PP akan membubarkan setiap kegiatan yang menimbulkan kerumunan. "Kalau ada warga yang berkerumun ya kita bubarkan. Kerja sosial dan sanksi denda menanti bagi orang yang kumpul-kumpul lebih dari 5 orang," ungkap Arifin. Pemprov DKI Jakarta memutuskan kembali menerapkan PSBB ketat selama dua pekan, mulai 14 hingga 27 September 2020. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh, tren kasus aktif yang kembali meningkat, dan peningkatan angka pemakaman
berdasarkan protap Covid-19. PSBB total diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19. Jumlah kasus harian positif Covid-19 bertambah 1.027 orang pada Selasa kemarin. Dengan demikian, jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta hingga hari ini adalah 56.953 orang. Dari jumlah tersebut, kasus aktif Covid-19 di ibu kota saat ini tercatat 12.179 orang yang masih menjalani perawatan atau isolasi. Kemudian, sebanyak 43.306 pasien sudah dinyatakan pulih, membuat tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Jakarta mencapai 76 persen. Selain itu, 1.468 pasien Covid-19 di Jakarta meninggal dunia. Jumlah kematian ini setara 2,6 persen dari total kasus di Jakarta. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding tingkat kematian nasional sebesar 4,1 persen. Sementara itu, angka positivity rate dalam sepekan terakhir hingga hari ini juga adalah 13,4 persen.
Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/16/11513941/psbb-jakarta-diperketatwarga-berkerumun-kena-denda-atau-kerja-sosial
Artikel Berita 3 Beda Aturan PSBB DKI Jakarta Terbaru, PSBB Transisi & PSBB Jilid 1 Oleh: Addi M Idhom, 15 September 2020
Anggota Satpol PP memberi peringatan warga untuk tidak makan di tempat saat razia penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin (14/9/2020) malam. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp)
tirto.id - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diberlakukan di DKI Jakarta dengan peraturan ketat sebagaimana pada masa awal pandemi virus corona (Covid-19), mulai 14 September 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil keputusan ini setelah angka kasus penularan Covid-19 menanjak selama penerapan PSBB Transisi Fase 1 di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan aturan PSBB perlu diperketat lagi mengingat peningkatan angka kasus Covid-19 berpotensi membuat fasilitas rawat inap khusus pasien corona di RS-RS ibu kota penuh. Anies mengilustrasikan keputusan itu dengan bilang: "Tidak ada pilihan lain bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat segera." Pemberlakuan PSBB Jakarta Jilid 2 yang dimulai 14 September 2020 ini dialasi dengan penerbitan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020. Isinya merupakan perubahan atas Pergub Nomor 33 Tahun 2020 yang menjadi dasar pemberlakuan PSBB Jakarta Jilid 1 pada April sampai awal Juni lalu. Selama masa pandemi corona, ada beberapa Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah diterbitkan Pemprov Jakarta sebagai
dasar pemberlakuan PSBB Jilid 1, transisi dan Jilid 2. Beberapa Pergub itu dan link dokumennya adalah sebagaimana perincian di bawah ini: 1. Pergub Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta (berlaku
di
PSBB
Jilid
2):
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO._88_TAH UN_2020.pdf 2. Pergub 79/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 (berlaku di PSBB
Jilid
2):
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO._79_TAH UN_2020A.pdf 3. Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada Masa Transisi Menuju
Masyarakat
Sehat,
Aman,
dan
Produktif:
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO._80_TAH UN_2020A.pdf 4. Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di DKI Jakarta
dalam
Upaya
Pencegahan
Penyebaran
Covid-19:
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO._60_TAH UN_2020_A.pdf 5. Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB pada Masa Transisi Menuju
Masyarakat
Sehat,
Aman,
dan
Produktif:
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Pergub_51_Tahun_2020 _Tentang_Pelaksanaan_PSBB_Transisi_.pdf 6. Pergub Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan
PSBB
dalam
Penanganan
Covid-19
di
DKI
Jakarta:
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO._41_TAH UN_202011.pdf 7. Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19
di
DKI
Jakarta
(berlaku
di
PSBB
Jilid
1):
https://jdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/PERGUB_NO._33_TAH UN_20204.pdf
Jadwal PSBB Jakarta Terbaru yang Dimulai 14 September Selain Pergub Nomor 88 Tahun 2020, pemberlakuan PSBB Jakarta Jilid 2 juga diikuti oleh terbitnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020. Melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta itu, Anies Baswedan menetapkan jadwal pemberlakuan PSBB terbaru di ibu kota. Peraturan tersebut sekaligus mencabut perpanjangan PSBB transisi. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 959 Tahun 2020, jadwal pemberlakuan PSBB DKI Jakarta Jilid 2 terbagi dalam dua fase. Kedua fase tersebut berlangsung selama empat pekan. Pertama, PSBB Jakarta jilid 2 ditetapkan berlangsung 14 hari, yakni sejak tanggal 14 September sampai dengan 27 September 2020. Kedua, jika angka kasus penularan Covid-19 di ibu kota masih meningkat secara signifikan maka pemberlakuan PSBB Jakarta diperpanjang lagi 14 hari, yakni sejak 28 September 2020 sampai 11 Oktober 2020. Saat PSBB Jakarta Jilid 1 dan PSBB Transisi berlaku, Anies tercatat pernah mengeluarkan sejumlah Keputusan Gubernur untuk memperpanjang 2 kategori pembatasan sosial terdahulu itu. PSBB Jakarta Jilid 1 misalnya, setelah berlaku 14 hari sejak 10 April 2020, jadwal penerapannya diperpanjang selama 28 hari (24 April-21 Mei 2020). Terakhir, PSBB Jakarta Jilid 1 diperpanjang selama 14 hari sejak 22 Mei sampai 4 Juni 2020. Jadwal PSBB Jakarta Transisi Fase 1 juga beberapa kali diperpanjang. Setelah ditetapkan berlaku mulai 5 Juni 2020 selama 14 hari, jadwal PSBB Jakarta Transisi Fase 1 sempat diperpanjang 5 kali. Perpanjangan PSBB Jakarta Transisi terakhir kali ditetapkan pada 28 Agustus lalu. Semula, PSBB Transisi diperpanjang 14 hari, yakni selama 28 Agustus sampai 10 September 2020, dan jika tak ada peningkatan kasus, bakal diulur jadwalnya selama dua pekan hingga 24 September 2020. Namun, keputusan ini dicabut setelah Pemprov DKI Jakarta memutuskan pemberlakuan lagi PSBB secara ketat jilid kedua mulai Senin (14/9/2020). Perbedaan Aturan PSBB Jakarta Jilid 2, Transisi dan Jilid 1 Peraturan yang berlaku selama PSBB Jakarta Jilid 2 dijalankan jelas berbeda dengan masa PSBB Transisi Fase 1. Sejumlah peraturan pembatasan sosial menjadi jauh lebih ketat, baik yang barlaku untuk aktivitas usaha, perkantoran, ibadah, kemasyarakatan hingga transportasi. Meski secara umum peraturan yang berlaku di PSBB Jakarta Jilid 2
menyerupai ketentuan selama masa PSBB Jilid 1, masih ada sejumlah perbedaan. Selain itu, ada sejumlah ketentuan teknis baru di PSBB Jakarta Jilid 2. Contohnya, ada SK Kepala Dishub DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2020 yang memuat ketentuan teknis mengenai pembatasan di sektor transportasi. Mengutip siaran resmi Pemprov DKI, berikut sejumlah contoh perbedaan aturan PSBB Jakarta Jilid 2 dengan PSBB Transisi Fase 1 dan PSBB Jilid 1. Aktivitas
PSBB Jilid 2 (mulai 14 Sept)
PSBB Transisi
PSBB Jilid 1
Tempat Rekreasi
Tutup
Buka max 50%
Tutup
kapasitas (usia di bawah 9 dan di atas 60 tahun dilarang masuk) Taman
Tutup
Buka max 50%
Tutup
kapasitas dengan protokol kesehatan RPTRA
Tutup
Tutup
Tutup
Pasar & Mall
Buka max 50%
Buka max 50%
Dibuka khusus
kapasitas dengan
kapasitas dengan
untuk pemenuhan
protokol kesehatan
protokol kesehatan
kebutuhan pokok & sehari-hari
Akad Nikah &
Hanya di
Buka max 50%
Hanya di
Perkawinan
KUA/kantor catatan
kapasitas dg
KUA/kantor catatan
sipil
protokol kesehatan
sipil
Olahraga mandiri di
Dilakukan
Olahraga mandiri di
sekitar rumah
mengikuti SK
sekitar rumah
Olahraga
Kadispora DKI Sekolah/lembaga
Tutup
Tutup
Tutup
Buka max 50%
Buka max 50%
Tutup
pendidikan Rumah Ibadah
kapasitas (hanya
kapasitas
untuk tempat ibadah di lingkungan permukiman yang dipakai warga setempat) Fasilitas Umum
Tutup (tidak boleh
Buka max 50%
Tutup (tidak boleh
ada kegiatan
kapasitas dg
ada kegiatan
berkumpul lebih
protokol kesehatan
berkumpul lebih
dari 5 orang)
dari 5 orang)
Ganjil genap
Tidak berlaku
Berlaku
Tidak berlaku
Mobilitas
Max 2 orang per
Max penumpang
Max penumpang
kendaraan pribadi
baris (kecuali jika
50% kapasitas
50% kapasitas
domisili di alamat
(kecuali jika domisi
yang sama)
di lamat yang sama)
Mobilitas angkutan
Max penumpang
Max penumpang
Max penumpang
umum massal
50% kapasitas
50% kapasitas
50% kapasitas
Taksi online &
Max penumpang
Max penumpang
Max penumpang
konvensional
50% kapasitas
50% kapasitas
50% kapasitas
Kendaraan rental
Max penumpang
Max penumpang
Max penumpang
50% kapasitas
50% kapasitas
50% kapasitas
Ojek online &
pangkalan Diatur
Boleh angkut
Tak boleh angkut
pangkalan
SK Kadishub (uji
penumpang
penumpang
coba dulu) SIKM
Tak Berlaku
Tak Berlaku
Berlaku
HBKB (Hari Bebas
Tutup
Sempat dibuka tapi
Tutup
Kendaraan) Kantor instansi
tutup lagi Buka max 25%
Buka max 50%
kapasitas (sesuai SE
kapasitas dg
Beroperasi 100% dg
pemda/pusat
Kemenpan-RB di
protokol kesehatan
protokol kesehatan
Tutup
zona merah) Kantor swasta
Buka max 25%
Buka max 50%
sektor non-esensial
kapasitas dg
kapasitas dg
protokol kesehatan
protokol kesehatan
Buka max 50%
Buka max 50%
Beroperasi 100% dg
kapasitas dg
kapasitas dg
protokol kesehatan
protokol kesehatan
protokol kesehatan
Sektor kesehatan
Sumber: https://tirto.id/beda-aturan-psbb-dki-jakarta-terbaru-psbb-transisi-psbb-jilid-1-f4ue
Artikel Berita 4 Jakarta Back Under PSBB, but Less Strict Than before Oleh: Ardila Syakriah, 14 September 2020
A grave digger writes the name of a deceased COVID-19 patient on a cross at the Pondok Ranggon public cemetery in East Jakarta on Aug. 31 while a burial takes place in the background. Up to 40 people are buried at the cemetery every day. (JP/P.J. Leo)
The Jakarta administration has decided to reimpose large-scale social restrictions (PSBB) starting on Monday, but the curbs are more relaxed than when they were first implemented in April, leading experts to doubt the policy will bring down cases and deaths in the capital. Jakarta Governor Anies Baswedan said at a press conference on Sunday that the measure would last for two weeks and could be extended. Workplaces in 11 essential sectors – including health, food, energy, communications, finance, logistics and daily needs retail – will be allowed to remain open at 50 percent of capacity, while private companies outside these sectors as well as government offices must implement workfrom-home policies and allow no more than 25 percent of their employees to work in the office at the same time. The Jakarta administration has decided to reimpose large-scale social restrictions (PSBB) starting on Monday, but the curbs are more relaxed than when they were first
implemented in April, leading experts to doubt the policy will bring down cases and deaths in the capital. Jakarta Governor Anies Baswedan said at a press conference on Sunday that the measure would last for two weeks and could be extended. Workplaces in 11 essential sectors – including health, food, energy, communications, finance, logistics and daily needs retail – will be allowed to remain open at 50 percent of capacity, while private companies outside these sectors as well as government offices must implement workfrom-home policies and allow no more than 25 percent of their employees to work in the office at the same time. "We're now seeing cases emerge mostly from offices. That's why, for the PSBB starting on Sept. 14, our main focus will be on restrictions in office areas," he said. Some of these restrictions were more relaxed than the first time the city imposed the PSBB in April, when all places of worship had to be closed, malls and markets were allowed to open only for essential daily needs and nonessential companies had to get an Industrial Ministry permit to operate. "There's no difference to the past six months. I'm confused as to how they could distinguish between the 25 and 50 percent capacity," Masdalina Pane of the Indonesian Epidemiologists Association (PAEI) said. She expressed doubt that the measure would reduce COVID-19 transmissions, saying that now, with new cases reaching thousands, all people in the affected areas should be required to stay at home. "During the PSBB in Jakarta, there could be people traveling to their hometowns, and when the PSBB is lifted, they'll come back to Jakarta. This has been happening repeatedly over the past six months; adding new cases in other regions [...]. When Jakarta sees declining cases, they'll rise again. This is what's called ping-pong transmission," Masdalina said. Under the reimposed PSBB, travelers will not need to provide the previously required exit and entry permits (SIKM), while app-based motorcycle taxis, previously allowed only to carry goods, now may still carry passengers, provided they abide by health protocol, although a separate Transportation Agency regulation is to regulate the matter further. Public transportation will be limited to 50 percent of passenger capacity, and the odd-even license plate traffic policy will be suspended for the duration of the PSBB.
The government’s spokesperson for all things COVID-19, Wiku Adisasmito, said during the press briefing that Jakarta's decision to reimpose the full PSBB had been coordinated with the national COVID-19 task-force and the central government. Anies announced the return to full PSBB on Wednesday, citing an increasing number of daily new COVID-19 cases and a decreasing number of free hospital beds. The announcement sparked concerns over the country's economy among many, from government officials to the business community. President Joko “Jokowi” Widodo said the plan should be "well and cautiously calculated”. One of Indonesia's richest men, Budi Hartono of tobacco company Djarum, sent a letter to the President on Friday expressing his objection to the plan and citing data that, he said, showed that "the PSBB policy has proven ineffective in reducing infections in Jakarta". A biostatistics researcher at the University of Indonesia's (UI) School of Public Health, Iwan Ariawan, who has been analyzing data for Jakarta, said that, during the first full PSBB, cases had in fact been on the decline, but spiked again afterward, when the city entered the so-called transition phase. Iwan said his team's analysis since April showed that, as the proportion of people staying at home since April dropped, there was a rise in estimated new cases per day. His team used mobility data from Cuebiq mobility insights and UNICEF and Jakarta's daily data on new cases based on reported symptom onset, concluding that, when fewer than 50 percent of Jakarta's residents stayed at home, there was an estimated increase of 100 cases a day for every 1 percent reduction in the share of those staying at home. When the proportion was between 55 percent and 65 percent, as observed during the full PSBB, there was no difference in daily cases at around 140 cases per day. Iwan expressed doubt that the new PSBB phase would lift the proportion of people staying at home to the desired 60 percent to suppress transmission. In that case the government had to ensure that at least 85 percent of the people who do not stay at home follow health protocol regarding face masks, frequent handwashing and social distancing, Iwan said, citing studies conducted abroad. "If things run just the way they do now, it won't be enough. There need to be stronger efforts in communicating and raising people's awareness, as well as in enforcement," he said. But even such
restrictions and health campaigns, experts said, would not be enough to reduce transmission without improved isolation and contact-tracing. Iwan said the Health Ministry's protocol had to be changed to require that all close contacts be tested right away, rather than just being advised to self-isolate for 14 days, and even if isolation was suggested, there should be tighter monitoring.
Sumber: https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/13/jakarta-back-under-psbb-but-lessstrict-than-before.html
PSBB Ketat DKI Jakarta: Rem Darurat Anies Rasyid Baswedan Oleh: Muhammad Kahlil Staf Bidang Literasi dan Penulisan Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2020 Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menyebar dengan sangat cepat ke berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia, COVID-19 telah menyebar ke 215 negara di seluruh dunia. Virus ini menimbulkan dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat, seperti dampak kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan lainlain. Banyak sekali perubahan yang terjadi pada masyarakat semenjak COVID-19 menyebar ke berbagai negara. Perubahan yang sangat besar dapat terlihat pada bidang kesehatan, sehingga kini pelaksanaan program-program kesehatan berfokus pada penanganan pandemi COVID-19. Hal ini menunjukan bahwa COVID-19 menuntut semua kalangan masyarakat untuk melakukan perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, maupun cara bekerja. Jika tidak melakukan perubahan, maka dampak dari COVID-19 sangat bisa dirasakan, terutama dampak pada kesehatan seperti kerusakan paru-paru, sindrom gangguan pernafasan akut, bahkan hingga kematian. Pada tanggal 30 Januari 2020, Direktur Jendral WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).1 PHEIC adalah peristiwa luar biasa yang menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat di lebih dari satu negara karena penyebaran penyakit tersebut secara internasional, sehingga berpotensi memerlukan tanggapan internasional yang terkoordinasi. 2 Di Indonesia, PHEIC disebut
sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
yang
Meresahkan Dunia (KKMMD). Karakteristik dari KKMMD adalah mengakibatkan kejadian serius terhadap kesehatan masyarakat, kejadian yang tidak biasa/tidak pernah diperkirakan, berisiko menyebar secara internasional, serta berisiko terhadap pembatasan perjalanan/perdagangan internasional. 3 Untuk itu, pemerintah, masyarakat, World Health Organization, “COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC),” https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-public-health-emergency-of-internationalconcern-(pheic)-global-research-and-innovation-forum, diakses 19 September 2020. 2 World Health Organization, "COVID-19 as a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) under the IHR,” https://extranet.who.int/sph/sites/default/files/documentlibrary/document/FS15A_IHR_COVID19_EN_MAY_2020.pdf, diakses 19 September 2020. 3 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Waspada Penyebaran Penyakit Emerging,” Master PIE 1 (Maret, 2017), hlm. 1. 1
pelaku usaha dan semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya KKMMD. Kolaborasi dan koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk tetap terjaga dalam upaya mempertahankan kemampuan deteksi, verifikasi, penilaian ,serta penanggulangan potensi terjadinya KKMMD.4 Kedaruratan kesehatan tersebut sepertinya sudah semakin telihat jelas dewasa ini, berdasarkan data dari Worldometer, pada Sabtu (19/9), jumlah kasus COVID-19 di dunia sudah mencapai 30.824.539, dengan total kematian sejumlah 958.449 dan angka kesembuhan sebanyak 22.438.539.5 Hal ini seharusnya dapat menjadi dorongan bagi negara-negara di dunia untuk bekerja sama sebanyak mungkin dengan mengoordinasikan personel, dana, serta sumber daya lainnya. Di Indonesia, kasus COVID-19 juga kian memprihatinkan. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali memecahkan rekornya pada hari Sabtu (19/9). Sampai dengan hari Sabtu (19/9) Pukul 16.00 WIB, terdapat tambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 4.168 kasus, dengan begitu total kasus COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 240.687. Sementara itu, total kasus sembuh sebanyak 174.350 serta kasus meninggal sejumlah 9.448.6 Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati peringkat 23 dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia, adapun jika ditinjau dari angka penambahan kasus kematian yang bertambah 112 orang sampai dengan sabtu ini, maka Indonesia menduduki peringkat empat dunia dengan penambahan kasus kematian akibat COVID-19 per hari terbanyak di dunia. Disisi lain, jika dilihat dari peta sebaran kasus COVID-19, DKI Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang kasus COVID-19 terbanyak di Indonesia. Hingga Sabtu (19/9) total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 61.807 kasus. 7 Hal tersebut diperparah dengan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta yang terus meningkat sejak Maret 2020, lalu DKI Jakarta juga mengalami krisis kapasitas ketersediaan tempat tidur isolasi dan ruang ICU khusus pasien COVID-19, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Implementasi IHR (2005) di Indonesia,” https://sinkarkes.kemkes.go.id/uploads/imgihr/20150218111835.pdf, diakses 19 September 2020. 5 Worldometer, “COVID-19 Coronavirus Pandemic,” https://www.worldometers.info/coronavirus/, diakses 19 September 2020. 6 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Infeksi Emerging,” https://infeksiemerging.kemkes.go.id/, diakses 19 September 2020. 7 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Jakarta Tanggap COVID-19,” https://corona.jakarta.go.id/id, diakses 19 September 2020. 4
tingginya tingkat kematian akibat COVID-19. Maka dari itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya memutuskan untuk menarik rem darurat untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada PSBB jilid 1. Masa PSBB itu resmi diberlakukan dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Pemberlakuan PSBB ini didasari oleh Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 959 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bersamaan dengan itu, pemberlakuan PSBB DKI Jakarta juga diikuti dengan terbitnya Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang beberapa diantaranya mengatur mengenai karantina bagi warga yang positif COVID-19, selalu melakukan physical distancing, senantiasa menggunakan masker, pembatasan jumlah penumpang dalam mobil, dan lain-lain. Pemberlakuan PSBB di provinsi DKI Jakarta adalah salah satu upaya Gubernur DKI Jakarta untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB guna memutus rantai penyebaran COVID-19 sudah tepat. Menimbang bahwa kasus positif COVID-19 di Jakarta yang terus meningkat dan menjadi yang tertinggi di Indonesia saat ini, dan krisis kapasitas ketersediaan tempat tidur isolasi dan ruang ICU khusus pasien COVID-19, serta banyaknya kasus kematian akibat COVID-19. Maka dari itu, kebijakan PSBB di provinsi DKI Jakarta menjadi sangat tepat dalam rangka menekan angka kematian akibat COVID-19 dan mencegah meluasnya penularan COVID-19 di ibu kota.
DAFTAR PUSTAKA Bulletin Kementerian
Kesehatan Republik
Indonesia,
“Waspada
Penyebaran Penyakit
Emerging,” Master PIE 1 (Maret, 2017), Hlm. 1. Internet Idhom, Addi M. “Beda Aturan PSBB DKI Jakarta Terbaru, PSBB Transisi & PSBB Jilid 1.” https://tirto.id/beda-aturan-psbb-dki-jakarta-terbaru-psbb-transisi-psbbjilid-1-f4ue. Diakses 17 September 2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Implementasi IHR (2005) di Indonesia.” https://sinkarkes.kemkes.go.id/uploads/imgihr/20150218111835.pdf. Diakses 19 September 2020. “COVID-19
Worldometer.
Coronavirus
Pandemic.”
https://www.worldometers.info/coronavirus/. Diakses 19 September 2020. Kementerian
Kesehatan
Republik
Indonesia.
“Infeksi
Emerging.”
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/. Diakses 19 September 2020. Pemerintah
Provinsi
DKI
Jakarta.
“Jakarta
Tanggap
COVID-19.”
https://corona.jakarta.go.id/id. Diakses 19 September 2020. Syakriah, Ardila. “Jakarta Back Under PSBB, but Less Strict Than before.” https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/13/jakarta-back-under-psbb-butless-strict-than-before.html. Diakses 17 September 2020. Tim Penulis CNN Indonesia. “Prediksi Anies Sebelum PSBB: Hari Ini Kapasitas RS DKI
Penuh.”
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200917072753-20-
547470/prediksi-anies-sebelum-psbb-hari-ini-kapasitas-rs-dki-penuh. Diakses 18 September 2020. Tim Penulis Kompas.com. “PSBB Jakarta Diperketat, Warga Berkerumun Kena Denda atau
Kerja
Sosial.”
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/09/16/11513941/psbb-jakartadiperketat-warga-berkerumun-kena-denda-atau-kerja-sosial. September 2020.
Diakses
17
World Health Organization. "COVID-19 as a Public Health Emergency of International Concern
(PHEIC)
under
the
IHR.”
https://extranet.who.int/sph/sites/default/files/documentlibrary/document/FS15A_IHR_COVID19_EN_MAY_2020.pdf.
Diakses
19
September 2020. World Health Organization. “COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).” https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-publichealth-emergency-of-international-concern-(pheic)-global-research-andinnovation-forum. Diakses 19 September 2020.