OlehAngelicaCatherineEdelweis
StafLiterasidanPenulisanLK2FHUI2022
Perkembangan kehidupan pada abad ini menjadi sangat pesat dan cepat. Kecepatan perubahan dunia turut mendorong manusia untuk memaksimalkan penghidupannya masing-masing, seperti salah satunya melalui pekerjaan yang layak. Kebutuhan akan lapangan pekerjaan sayangnya tidak diiringi dengan perluasan lapangan kerja yang cepat pula. Para pemberi pekerjaan harus melakukan seleksi yang lebih ketat kepada calon pekerjanya untuk dapat mengambil yang terbaik. Hampir seluruh pekerjaan di dunia membutuhkan kualifikasi pendidikan yang sesuai. Latar belakang pendidikan dapat dipastikandandiverifikasikebenarannyadengankehadiranijazah. Ijazah merupakan dokumen tanda kelulusan seseorang dari pendidikan akademi maupun pendidikan vokasi yang telah dilalui.1 Ijazah menjadi bukti bahwaseseorangpernah melakukan dan menyelesaikan program studi yang terakreditasi. Para pemberi kerja dapat melakukan seleksi terhadap calon pekerja melalui kehadiran ijazah. Tidak jarang, para pemberi kerja meminta salinan ijazah yang dimiliki oleh calon pekerja untuk pengecekan berkas. Akan tetapi, kerap kita temukan dan dengar berita mengenai perusahaan yang menahanijazahterakhirkaryawannyasebagaijaminankerja.
Penahanan ijazah oleh perusahaan pemberi kerja dilakukan untuk menjamin bahwa karyawan dengan ijazah yang ditahan dapat mematuhi jangka waktu mengabdi sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Minimnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah calon pekerja dan kebutuhan hidup yang kian meningkat turut mendorong ketidak hati-hatian pekerja dalam mempertimbangkan klausula penahanan ijazah pada perjanjian kerja dan dampaknya.2 Hal seperti inimemilikidampaksepertikejadianmengenai seorang pemuda berinisial HN di Jogja. HN mengeluhkan ijazahnya yang sampai sekarang masih ditahan oleh perusahaan tempat ia pernah bekerja.3 Pemuda ini tidak bisa mengambil
1 Indonesia, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain,NomorPM6Tahun2022
2 Ferdiansyah Putra dan Muhamad Dicky P I, “Tinjauan Yuridis Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan DalamHubunganKerja,” Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum 4 (2020),hlm 35
3 Ombudsman Jogja, “Penahanan ijazah tembus, peneliti yang harus dibayar hingga Rp22,5 juta”, https://ombudsman.jogjaprov.go.id/penahanan ijazah tembus penalti yang harus dibayar hingga rp225 juta/, diakses17September2022
FaktaHukum:KeabsahanPerjanjianPenahananIjazahdalamPerjanjianKerjadari PerspektifHukumPerdataijazah yang ditahan lantaran harus menebus ijazah tersebut dengan uang sesuai nilai perjanjiankerjanyayaituRp22,500,000,00.4
Kejadian yang dialami oleh HN bukan satu-satunya kasus penahanan ijazah yang berujung penebusan ijazah di Indonesia. Adapun yang dimaksud dalam penebusan ijazah menurut kasus ini adalah pembayaran sejumlah uang untuk dapat mengambil kembaliijazah yang ditahan oleh pihak pemberi kerja/ perusahaan. Praktik ini kerap ditemukan disejumlah perusahaan besar di Indonesia. Sejumlah literatur menyatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa penahanan ijazah ini menjadi jaminan untuk memperkuat pelaksanaan perjanjian kerja kedua belah pihak, yaitu pekerja dan perusahaan.5 Dalam artian, adanya penahanan ijazah ini diharapkan para pekerja akan berpikir dua kali untuk keluar dari perusahaantempatiabekerja.
Dari permasalahan sehari-hari akan selalu menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan duduk masalah tersebut dalam perspektif hukum. Sama halnya dengan kasus penahanan ijazah sebagai bagian dari perjanjian kerja ini. Bagaimana hukum Indonesia memandang hal tersebut? Berbagai kajian hukum yang membahas mengenai hal ini belum dapat mengupas dengan dalam apakah penahanan ijazah dalam perjanjian kerja dapat diselenggarakan. Tulisan ini akan mencoba mengkaji keabsahan klausula penahanan ijazah dalam perjanjian kerja yang ditinjau dari perspektif hukum perdata. Selain itu, tulisan ini akan menyinggung secara singkat perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dari penahanan ijazahdalamhubungankerja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai legalitas penahanan ijazah dalam perjanjian kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan hanya mengatur mengenai apaituperjanjiankerja.Perjanjiankerjamenurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai perjanjian antara pekerja dengan pemberi pekerjaan yang berisikan syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.6 Dapat ditarik kesimpulan, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan kebebasan muatan dari syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak selagi tidak melanggar ketentuan hukum manapundanisinyamemuatmuatanyangsesuaidenganPasal54,yaitu:7
a. Identitaspemberikerja/perusahaan;
b. Identitaspekerja;
4 Ibid.
5 FerdiansyahPutradanMuhamadDickyP I,“TinjauanYuridisPenahananIjazahSebagaiJaminan DalamHubunganKerja,” Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum 4 (2020),hlm 35
6 Indonesia, Undang Undang tentang Ketenagakerjaan, UU No 13 Tahun 2013, LN No 39 Tahun 2003,TLNNo.4279,Ps.1butir14.
7 Ibid ,Ps 54
c. Jenispekerjaan;
d. Tempatpekerjaan;
e. Ketentuanupah;
f. Syaratkerjayangmemuathakdankewajibanparapihak;
g. Mulaidanjangkawaktuperjanjiankerja;
h. Tempatdantanggalperjanjiandibuat;dan
i. Tandatanganparapihak.
Dengan kelonggaran ketentuan perjanjian kerja yang diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, para pihak dalam perjanjiankerjadapatmenyesuaikanketentuan-ketentuan di dalamnya sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan ini dapat dipadu padankan dengan ketentuan dalam Hukum Perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).Asasinimemberikankebebasanbagiparapihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun, untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjiannya.8 Akan tetapi, asas ini memiliki pembatasanyaituadanyasyarat-syaratperjanjianyangharusdipenuhidiPasal1320 KUHPer dan dipertegas lagi dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk dapat melihat keabsahan perjanjian penahanan ijazah dalam perjanjian kerja, maka tulisaniniakanmembahasdarisetiapsyaratsahnyaperjanjiansesuaidenganKUHper Pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Sepakat dapat dikenal juga sebagai asas konsensualisme. Kesepakatan dapat diartikan ada kesesuaian kehendak yang diberikan tanpa paksaan, ancaman, kekhilafan, dan bebas dari unsur penipuan.9 Selain daripada persyaratan tanpa paksaan, ancaman, kekhilafan dan bebas dari unsur penipuan, Subekti menegaskan pada hakikatnya kebebasan berkontrak ini harus bertumpu dari kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, sehingga setiap kesepakatan juga harus memperhatikan kedudukan kedua belah pihak dalam bersepakat.10 Kedudukan yang tidak sama ini membuat adanya tekanan dari pihak yang lebih berkuasa kepada pihak yang membutuhkan,sehinggapihakyangmembutuhkancenderungmenyepakatiapapun.
Kesepakatan dalam perjanjian penahanan ijazah ini menimbulkan sebuah polemik baru, apakah kesepakatan antara kedua belah pihak terbebas dari tekanan pihak pemberi pekerjaan atau tidak. Dapat diketahui secara umum, bahwa posisi pencari kerja dengan
8 Arrisman, Hukum Perikatan Perdata dan Hukum Perikatan Islam di Indonesia,(Jakarta:Tampuniak MustikaEdukarya,2020),hlm 33
9 Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Syarif, Mengenal Hukum Perdata, (Jakarta: Gitama Jaya, 2008),hlm.129.
10 Subekti, Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional,(Bandung:PenerbitAlumni,1980),hlm 26
pemberi kerja tidaklah setara.11 Pencari kerja atau yang nanti menjadi pekerja memiliki kebutuhan yang lebih besar terhadap pihak pemberi kerja dalam perjanjiankerja.Kebutuhan atau ketergantungan yang lebih besar yang ada pada pencari kerja serta hak dan kedudukan yang lebih besar pada pemberi pekerjaan, membuat posisi merekatidaklahsetarasejakawal.
Dengan ketergantungan dan posisi yang tidak setara, pencari kerja cenderung tidak memikirkan akibat hukum dari penahanan ijazah. Dalam konteks ini,posisitersebutmenjadi lebihberjarakdenganhadirnyapenahananijazahtersebut.
Untuk kasus seperti penahanan ijazah dalam perjanjian kerja memang tidak terlihat adanya paksaan secara langsung maupun paksaan fisik. Akan tetapi, secara tidak langsung, posisi yang tidak setara sejak awal ini menciptakan tekanan terhadap pencari kerja. Ditinjau dari KUHPer, Pasal 1323 hanya mensyaratkan kehadiran paksaan yang dapat berakibat kepada pembatalan perjanjian. AkantetapimenurutPutusanMahkamahAgungNomor:2356 K/Pdt/2008 menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa maka merupakan sebuah penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) yang membuat perjanjian menjadi dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur kehendak bebas dalam kesepakatan dari para pihak.12 Penyalahgunaan keadaan dalam konteks kasus penahanan ijazah adalah penyalahgunaan ketimpangan posisi kuasa antara pemberi kerja dengan pencari kerja untuk secara tidak langsung menekan pencari kerja menyerahkan/ menjaminkan ijazahnya. Maka, pada hakikatnya perjanjian penahanan ijazah dengantekananhukumnyadapatdibatalkan. Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Subjek hukum dapat dikatakan cakap jika mampu mengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintasHukum Perdata tanpa diwakilkan oleh orang lain.13 Cakap juga dapat diartikan sebagai kedewasaan seseorang untuk dapat bertindak sendiri dalam hukum. Ukuran dewasa disesuaikan dengan tindakan hukum yang akan dilakukan dan hukum yang menaunginya. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138, usia dewasa atau yang dianggap cakap untuk bekerja adalah mereka yang telah berusia 18 tahun atau mereka yang telah berusia 16 tahun jika lapangan kerja yang dituju melindungi kesehatan, kesehatan dan moral pekerja, serta yang bersangkutan telah mendapatkan pendidikandanpelatihanmengenaipekerjaanyangbersangkutan.14
11 MahkamahKonstitusiRepublikIndonesia,PutusanNo 101/PUU XVIII/2020,hlm 123
12 MahkamahAgung,PutusanMahkamahAgungNomor:2356K/Pdt/2008
13 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata,(Jakarta:Intermasa,2003),hlm 20
14 Indonesia, Undang Undang tentang pengesahan ILO Convention No 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja),UUNo. 20Tahun1999,LNNo 56Tahun1999,TLNNo 3835,Ps 3
Menurut ketentuan, mereka yang dianggap cakap dalam perjanjian kerja maka harus berusia 18 tahun ataupun semuda-mudanya 16 tahun tetapi dengan catatan memiliki ijazah pendidikan dan pelatihan mengenai pekerjaan yang bersangkutan. Dalam kasus perjanjian penahanan ijazah dalam perjanjian kerja, dapat dikatakan mayoritas para pihak telah dianggap cakap dengan pertimbangan ijazah dimiliki oleh mereka yang telah mendapatkan pendidikan lanjutan dan telah berusia 16 tahun ke atas. Ketentuan ini menjadi tidak berlaku jika yang membuat perjanjian sekalipun sudah mencapai usia dewasa menurut ketentuan yang berlaku ditaruh di bawah pengampuan karena alasan-alasan tertentu. Akan tetapi, jika berbicara mengenai kebiasaan yang ada, maka umumnya syarat kecakapan parapihakdalam perjanjianpenahananijazahdapatdikatakanterpenuhi.
Ketiga, ada hal yang diperjanjikan. Dalam perjanjian kerja, hal yang sepatutnya diperjanjikan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah syarat serta hak dan kewajiban para pihak di dalamnya. Akan tetapi, dalam kasus initerdapatklausulatambahan, yakni terkait hak perusahaan untuk menahan ijazah pekerja sebagai jaminan bagi keberlangsungan perjanjiankerja.Denganbegitu,sudahsepatutnyakedudukanijazahsebagai bendajaminanditelaahdemihukum.
Menurut Sardjono, benda merupakan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, dapat berdiri sendiri, dan merupakan sebuah keutuhan yang tidak terlepas satu sama lain.15 Dapat disimpulkan, salah satu unsur penting dalam benda adalah dapat dinilai. Lebih dalam lagi mengenai kedudukan benda sebagai jaminan, Subekti memaparkan benda sebagai jaminan yangbaikharusmemenuhiunsur:16
1. Dapatmempermudahpendapatankreditolehpihakyangmemerlukan;
2. Tidakmenghambatposisipenerimakredituntukmelanjutkanusahanya;dan
3. Dapat memberikan kepastiankepadakrediturterhadapbendayangdijaminkan untukdapatmelunasiutangdebitur Benda sebagai jaminan memiliki relasi erat dengan nilai dari barang yang hendak dijaminkan. Dalam hal penahanan ijazah sebagai jaminan berlangsungnyakontrakperjanjian pekerjaan, ijazah tidak dapat dikatakan sebagai benda jaminan. Ijazah tidak memiliki nilai yang dapat membuat si penjamin memperoleh kredit maupun dapat menjamin kepastian pelunasan sebuah perjanjian kepada kreditur Benda yang dapat dijaminkan adalah yang bernilai dan dapat dialihkan, sedangkan ijazah tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak
15 FriedaHusniHasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hak Hak Yang Memberi Kenikmatan, (Jakarta:Ind HillCo,2005),hlm 28
16 Subekti, Jaminan Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Bandung: Citra AdityaBakti,1986),hlm 29
dapat dialihkan. Oleh karena itu, perikatan yang mengatur ijazah sebagai jaminan pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan karena ijazah bukan merupakan benda jaminan. Maka, syarat ketiga yaitu adanya hal yang disepakati menjadi tidak sesuai dengan kaidah Hukum Perdata dan dapat dinyatakan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat ini menyebabkan perjanjianmenjadibataldemihukum. Terakhir, adanya sebab yang halal Sebab yang halal dikenal juga dengan syarat objek yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, ketentuan umum, dan kaidah kesusilaan masyarakat.17 Mengenai perjanjian penahanan ijazah dalam perjanjian kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya tidak mengatur keabsahannya. Akan tetapi, hal ini tidak dapat diartikan sebagai pemenuhan syarat sebab yang halal. Selain melihat undang-undang yang secara langsung mengatur mengenai ketenagakerjaan, syarat sebab yang halal harus sesuai dengan keseluruhan peraturan di Indonesia. Jika dikaji dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dengan tegas memberikan jaminan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.18 Sekalipun sampai sekarang Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur mengenai hal ini, syarat sebab yang halaltetapdapatdikatakantidakterpenuhikarenabertentangandengan ketentuan HakAsasiManusia(HAM)yangterkandungdalamkonstitusi.
Pasal 1338 KUHPer tidak hanya memberikan asas kebebasan berkontrak, tetapi juga mengisyaratkan setiap perjanjian yang dibuat harus dengan itikad baik. Subekti berpendapat bahwa asas itikad baik menjadi sendi terpenting dan landasan utama pelaksanaan suatu perjanjian.19 Itikad baik menurut Wirjono Prodjodikoro dapat dibagi menjadi itikadbaiksaat mengadakan perjanjian dan itikad baik saat pelaksanaan perjanjian.20 Dalam mengadakan perjanjian, kedua belah pihak harus telah melewati perkiraan bahwa syarat yang diperlukan untuk mengadakan perjanjian secara sah menurut hukum sudah terpenuhi. Di sini dapat diartikan adanya kepercayaan terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Hofmann dan Volmaar memberikan pendapat yang dapat menambahkan keutuhanpemikiranitikadbaik,yaituitikad baiktidaklebihdarisebuahkepatutan.21
Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, asas itikad baik juga tidak dapat ditemukan. Ijazah yang ditahan oleh pemberikerjakeraptidakdiberikankembaliolehpemberikerjasaat masa waktu perjanjian kerja telah selesai.Bahkan,dalambeberapakasussepertikasusHNdi
17
Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata,(Jakarta:Intermasa,2003),hlm 132
18 Indonesia, Undang Undang Dasar 1945,Ps 27ayat(2)
19
Subekti, Hukum Perjanjian,(Jakarta:Intermasa,2005),hlm 41
20 WirdjonoProdjodikoro, Asas Asas Hukum Perdata,(Bandung:SumurBandung,1979),hlm.56.
21 Ibid ,hlm 58
atas, pemberi kerja memberikan sanksi yang tidak diatur dalam perjanjian kerja. Pekerja harus menebus ijazah mereka dengan sejumlah uang disaat alasan mereka keluar dari perusahaan adalah penghidupan yang layak. Lantas, bagaimana cara para pekerja menebus ijazah mereka jika mereka tidak mendapatkanpenghidupanyanglayakselamabekerjadalam perusahaan tersebut? Pertanyaan ini seyogyanya menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan untuk memperhatikan dan memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus penahananijazaholehperusahaanyangtidakbertanggungjawab. Selain melihat dari segi pandang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor39Tahun 1999 Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga turut mengatur mengenai hal ini, secara spesifik Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk meningkatkan taraf kehidupannya.22 Lebih dalam lagi, pada Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan pada ayat (2) diberikan pula hak atas syarat ketenagakerjaan yang adil.23 Dari kedua ketentuan tersebut,dapatdiambilkesimpulanbahwa hak untuk penghidupan dan pekerjaan yang layak dijamin oleh Undang-Undang HAM yang merupakan perwujudan daricita-citaperlindunganHAMkonstitusinegarakita.Perlindungan ini turut mencakup perlindungan terhadap hal-hal yang dapat membatasi kebebasan bekerja, penghidupanyanglayak,danpekerjaanyanglayak.
Terdapat pula beberapa peraturan daerah juga secara spesifik telah mengatur mengenai larangan penahanan ijazah olehperusahaandalamperjanjiankerjayangbaikuntuk dijadikan acuan bagi penegakan larangan penahanan ijazah. Menurut Pasal 42 Peraturan Daerah JawaTimurNomor8Tahun2016,perusahaandilarangmenyimpanmaupunmenahan dokumen asli pekerja sebagai jaminan.24 Di Jawa Tengah, peraturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah SE No. 560/00/9350. Kedua peraturan ini hadir dikarenakanbanyaknyapenahananijazahyangdilakukanolehperusahaan-perusahaanbaikdi Jawa Timur maupun Jawa Tengah.25 Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki perusahaan serta pabrik yang cukup banyak, bahkan salah satu yang terbanyak di Indonesia.26
22 Indonesia, Undang Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165Tahun1999, TLNNo 3886,Ps 9ayat(1)
23 Ibid ,Ps 38ayat(1)dan(2)
24 Indonesia, Jawa Timur, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,PerdaNo.8 Tahun2014,Ps 42
25 Kanwil Jateng, “Penahanan Ijazah Karyawan Oleh Perusahaan Masih Marak Terjadi,” https://jatengkemenkumhamgoid/pusat informasi/artikel/3893 penahan ijazah karyawan oleh perusahaan mas ih marak terjadi,diakses23September2022
26
Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perusahaan menurut provinsi (Unit), 2018 2020,” https://wwwbpsgoid/indicator/170/440/1/jumlah perusahaan menurut provinsihtml,diakses13September
Kedua peraturan ini juga bisa menjadi acuan yang baik untuk daerah-daerah lainnya secara khususnya daerah dengan praktik penahananijazahyangtinggi.Melihatkembalipada kejadian yang dialami HN, dengan tidak adanya ketentuan peraturan yang mengatur mengenai penahanan ijazah oleh pemberi kerja membuat para pencari kerja yang tidak mengerti mengenai keabsahan perjanjian ditinjau dari Hukum Perdata tidak tahu cara mempertahankan hak-haknya. Sudah seharusnya peraturan yang lebih tinggi dan setara Undang-Undang memberikan kepastian hukum untuk seluruh daerah di Indonesia, bahwa penahanan ijazah dalam perjanjian kerja tidaklah sesuai dengan pengakuan HAM di Indonesiadantidakdapatdiberlakukan.
Penahanan ijazah dilakukan dengan tujuan sebagai jaminan seorang pekerja tetap bekerja sesuai jangka waktu perjanjian kerja yang telah dijanjikan. Penahanan ijazah dilakukan agar seorang pekerja tidak bekerja di tempat lain sebelum jangka waktu di perjanjian kerja selesai bahkan jika tempat kerjanya tidak memberikan penghidupan yang layak. Penahanan ijazah juga dapat menghambat seorang pekerja untuk melamar ke perusahaan yang dapat memberikannya pekerjaan danpenghidupanyanglebihlayak.Seperti pada kasus yang terdapat di atas, HN tidak melanjutkan pekerjaannya di perusahaan yang lama karena tidak mendapat perlakuanyangadildanpenghidupanyanglayak.27 Dalamkasus tersebut, perusahaan tidak hanya melanggar hak atas pekerjaan yang layak, tetapi juga hak ataspenghidupanyanglayak.
Melalui penguraian unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian penahanan ijazah sebagai jaminan dalam perjanjian kerja tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Perjanjian penahanan ijazahdalamperjanjiankerjajuga bertentangan dengan peraturandaerahsepertiperaturandaerahJawaTimurdanJawaTengah. Lebih lagi, perjanjian penahanan ijazah dalam perjanjian kerja tidak sesuai dengan HAM yang telah diatur dan dijamin perlindungannya oleh UUD 1945 secara khususnya Pasal 27 ayat(2).
Menurut kaidah Hukum Perdata memang perjanjian penahanan ijazah dalam perjanjian kerja tidak dibenarkan, tetapi tetap perlu ada kepastian hukum dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sudah sepatutnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun peraturan turunannya yang berskala nasional memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja, terlebih lagi terhadap hakataspekerjaandanpenghidupanyanglayak.
27 Ombudsman Jogja, “Penahanan ijazah tembus, peneliti yang harus dibayar hingga Rp22,5 juta,” https://ombudsman.jogjaprov.go.id/penahanan ijazah tembus penalti yang harus dibayar hingga rp225 juta/, diakses17September2022
Dengan pertimbangan revisi maupun pembuatan undang-undang yang memakan waktu cukup ada baiknya bagi daerah-daerah lain terutama yang mengampu banyak perusahaan-perusahaan besar untuk turut mengikuti jejak Pemerintah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memberikan kepastian hukum terhadap larangan penahanan ijazah dalam perjanjiankerja.