PREVENT EARLY CHILDHOOD MARRIAGE IN INDONESIA

THE ROLE OF HUMAN RIGHTS AND CUSTOMARY LAW TO PREVENT

EARLY CHILDHOOD MARRIAGE IN INDONESIA

Nama Jurnal : Sriwijaya Law Review

Pengarang : Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Istri Eka Krisnayanti, Putu Aras Samsithawrati, dan I Gede Agus Kurniawan

Tahun : 2022

Diulas oleh : Samuel Gabriel Manurung dan Danadhyaksa Zulu Savano

Pendahuluan

Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk mendapat pendidikan, kesehatan, dan hakhak penting lainnya. Hak-hak tersebut sangat berguna bagi perkembangan mereka dalam masa pertumbuhan. Akan tetapi, semua hal itu bisa hilang begitu saja karena pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini sendiri bisa terjadi akibat beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah perkembangan sosial media, perekonomian rumah tangga yang rendah, dan keretakan hubungan keluarga. Apalagi, di era sekarang dimana perkembangan media yang tidak terbatas memberikan informasi seluas-luasnya serta pandemi COVID-19 yang membuat banyak rumah tangga mengalami masalah ekonomi dan keluarga membuat pernikahan usia dini semakin marak terjadi. Hal ini terlihat dengan meningkatnya angka pernikahan usia dini pada perempuan lewat data-data yang ada, sehingga pernikahan usia dini bisa berefek domino pada hak-hak lainnya. Dengan terjadinya pernikahan usia dini, seorang anak bisa saja kehilangan momen-momen yang seharusnya didapatkan dalam usia mudanya. Selain itu, seorang anak juga bisa kehilangan waktu untuk melanjutkan pendidikan dan mengalami kerusakan mental. Bisa dikatakan pernikahan usia dini melanggar banyak hak seorang anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan terkait hak-hak anak yang dilanggar oleh pernikahan usia dini serta pihak-pihak yang berwenang dalam menangani masalah tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini mempunyai pendekatan terhadap undang-undang,

perbandingan, serta analisis untuk menggali komponen-komponen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional yang berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap pernikahan usia dini. Dalam menguraikan jawaban dari rumusan masalahnya, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu dengan menjabarkan peraturan perundangan-undangan yang ada mengenai hak anak.

Pembahasan

Pengaturan mengenai hak-hak anak, yang dibahas dalam ruang lingkup internasional, diatur dalam United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC). UNCRC merupakan perjanjian Hak Asasi Manusia yang paling banyak diratifikasi di dunia. Hal ini terlihat dari adanya 196 negara yang menandatanganinya. Perjanjian ini mulai berlaku efektif pada tanggal 2 September 1990. UNCRC memiliki empat pilar yang mengatur hak fundamental anak, yaitu the right to survival, protection, development, serta participation. Dalam sistem hukum Indonesia, diatur mengenai hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Khususnya, mengenai pernikahan dini, diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak. Untuk mendefinisikan pernikahan anak, maka definisi “anak” dapat merujuk pada Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan anak. Ditarik dari uraian tersebut, maka pernikahan anak adalah pernikahan yang melibatkan pihak yang berusia kurang dari 18 tahun. Pernikahan dini dapat menimbulkan banyak problematika yang berpotensi melanggar hak anak. Pertama, kehamilan pada anak yang berusia di bawah 16 tahun memiliki potensi kematian empat kali lebih tinggi dari wanita berusia 20 tahun. Kedua, kehamilan pada anak menimbulkan beberapa komplikasi, seperti pendarahan pada rahim dan kematian pada janin. Selain itu, pernikahan dini berkaitan erat dengan masalah kemiskinan pada keluarga anak. Untuk melawan pernikahan anak, telah dilakukan kerja sama antara pemerintah, Nongovernmental Organization (NGO), keluarga, komunitas, pengusaha, media, masyarakat hukum adat, pemuka agama, akademisi, serta penegak hukum. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah pernikahan anak melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Beberapa contohnya adalah Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pusat

pembelajaran keluarga (PUSPAGA), Forum Anak Nasional (FAN), serta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat kesimpulan terkait jawaban dari dua permasalahan tersebut. Pertama, hak anak telah diatur dalam peraturan-peraturan internasional, yang di mana unsur-unsurnya terdapat juga dalam peraturan perundangundangan nasional. Pernikahan anak menimbulkan potensi kematian dan komplikasi kesehatan yang merupakan bentuk pelanggaran anak. Kedua, telah ada upaya dari para stakeholder untuk memerangi pernikahan anak. Salah satunya adalah oleh Pemerintah melalui KemenPPPA yang sudah memberlakukan beberapa program untuk mencegah pernikahan anak.

Catatan Kritis

Ditinjau dari aspek teoritis, Penelitian ini telah menggunakan pendapat-pendapat dari para ahli untuk menafsirkan empat pilar dari UNCRC. Selain itu, untuk menjawab permasalahan dari pernikahan dini, penulis telah menjelaskan mengapa pernikahan dini berbahaya untuk perkembangan anak yang berpotensi melanggar HAM anak tersebut. Juga, dalam menjawab permasalahan pihak yang berkontribusi dalam melawan fenomena pernikahan anak, penulis telah menguraikan pendapat dari pejabat Kementerian PPPA mengenai kewajiban bagi seluruh pihak untuk memenuhi hak-hak anak sebagai dasar dari argumentasinya. Ditinjau dari aspek metodologis, metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam jurnal ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini terlihat dari rumusan masalah yang mengharuskan untuk melakukan studi kepustakaan. Pendekatan terhadap undang-undang dalam jurnal ini digunakan karena pengaturan mengenai hak-hak seorang anak terkait pernikahan anak usia dini terdapat di undangundang yang sudah ada baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perbandingan dan analisis dalam membahas pihak-pihak yang terlibat dalam menangani masalah pernikahan anak usia dini. Ditinjau dari aspek hasil penelitian. Pertama, penulis telah menguraikan secara komprehensif apa saja hak anak, sebagaimana tertuang dalam hukum internasional, seperti UNCRC, ACHR, dan UN General Assembly’s Resolution of the 2030 Sustainable Development Agenda.

Kemudian, telah diuraikan mengenai hak fundamental anak yang diatur dalam UU HAM dan UU Perlindungan Anak, serta komparasi pasal-pasal UNCRC dengan hukum positif Indonesia. Juga diuraikan dalam perspektif ilmu kedokteran mengapa pernikahan anak berbahaya bagi nyawa anak, di mana hal ini sangat berkaitan erat dengan pelanggaran hak anak. Kedua, penulis telah menguraikan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap perlawanan fenomena ini. Namun, pembahasan untuk rumusan masalah ini masih sangat umum dan minim. Penulis telah menyebutkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KemenPPA, tetapi tidak menguraikan lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan tersebut. Sebagian besar isi dari artikel ini tidak menjawab rumusan masalah utamanya.