Paper Review: Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris dalam Sengketa Kewarisan Adat di Indonesia

Nama Jurnal : Justitia Jurnal Hukum

Pengarang : Riesta Yogahastama

Tahun : 2020

Diulas oleh : Pudja Maulani Savitri

Pendahuluan

Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang pewaris serta memiliki akibatnya bagi para ahli warisnya. Namun, sampai saat ini di Indonesia sendiri belum terdapat kebijakan terhadap “unifikasi hukum” terkait penyelesaian permasalahan waris. Hal ini dikarenakan adanya politik hukum oleh pemerintah Hindia Belanda yang membagi penduduk bangsa Indonesia menjadi tiga golongan. Dengan adanya penggolongan tersebut, memberikan dampak terhadap penentuan hukum dalam penyelesaian pembagian harta waris. Salah satu jalan yang diambil oleh ahli waris dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembagian waris adalah dengan membuat perjanjian waris. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu sengketa mengenai pembagian hartayangterdapat dalamPutusanNomor138/Pdt.G/2017/PN.Sby. Para pihak yang bersangkutan merupakan keturunan dari Pewaris. Namun kedudukannya berhalangan untuk mendapatkan hak waris dikarenakan berbeda keyakinan dengan pihak pewaris. Sehingga timbulah inisiatif para pihak untuk membuat perjanjian mengenai pemberian hak waris agar mendapatkan bagian waris. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah upaya penyelesaian sengketa pembagian waris yang ditempuh oleh para ahli waris.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu statute approach dengan menelaah undang undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, conceptual approach dengan menelaah konsep keilmuan hukum yang berkaitan dengan penelitian, dan case approach dengan menelaah kasus yang terjadi dengan norma yang ada.

Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Sebagai Objek Perjanjian dalam Sengketa Kewarisan Adat di Indonesia

Diskusi

Perjanjian waris berperan sangat penting sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris. Dalam Buku III KUH Burgerlijk Wetbook, asas kebebasan berkontrak bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan terdapat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikat dirinya yang dinyatakan secara lisan maupun dalam bentuk akta perjanjian, cakap menurut hukum, adanya suatu hal tertentu berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan kausa halal. Dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan suatu perjanjian menjadi sah dan berlaku secara hukum bagi kedua belah pihak yang terikat. Dengan demikian, kekuatan yang mengikat sah secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam sengketa Putusan Pengadilan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN.Sby mengenai kesepakatan para pihak dalam melakukan pembagian harta waris, dimana antara pihak pewaris dengan sebagian ahli waris berbeda keyakinan. Dalam sistem kewarisan Adat Bali, seluruh harta peninggalan dikuasai oleh golongan laki laki sedangkan golongan perempuan tidak berhak atas warisan. Oleh karena itu, timbulah inisiatif pihak ahli waris yang memiliki halangan untuk mewaris dalam mengadakan kesepakatan pembagian harta warisan. Dengan adanya perjanjian harta waris tidak serta merta memberikan kedudukan kepada seseorang sebagai pemilik hak atas harta peninggalan, melainkan sebagai bentuk merintangi salah satu nilai kesusilaan yang ada di masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu tengah perkembangan nilai masyarakat terdapat faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem Hukum Waris Adat Bali yaitu semakin tinggi pendidikan seseorang maka seseorang akan cenderung bersikap adil dalam pembagian harta warisan dan perpindahan penduduk yang mengubah kebiasaan mengikuti pola hukum waris parental yang ada di daerah perantauan.

Penutupan

Berdasarkan hasil diskusi yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan dua hal terkait pembahasannya, yaitu pemberian hak untuk mewarisi merupakan bentuk prestasi dengan memberikan sebagian hak waris kepada para pihak yang tidak memiliki hak waris dan adanya perjanjian pembagian harta waris tidak serta merta memberikan kedudukan

seseorang sebagai pemilik hak atas harta peninggalan, melainkan sebagai bentuk merintangi nilai kesusilaan yang ada di dalam masyarakat.

Catatan Kritis

Ditinjau dari aspek teoretis, artikel jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Sebagai Objek Perjanjian Dalam Sengketa Kewarisan Adat di Indonesia” sudah menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dari artikel jurnal tersebut, yaitu upaya penyelesaian sengketa pembagian waris yang ditempuh oleh para ahli waris dengan perjanjian waris. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Perjanjian sebagai upaya penyelesaian sengketa pembagian waris, serta mengacu pada ketentuan Pasal 1313 Burgerlijk Wetbook. Lebih lanjut, penulis menyertakan asas umum dalam suatu perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Burgerlijk Wetbook. Teori yang diangkat ini memiliki relevansi terhadap penelaahan rumusan masalah karena dapat dijadikan sebagai dasar dalam solusi penyelesaian permasalahan waris yang belum disertai berlakunya kebijakan unifikasi hukum di Indonesia. Dengan adanya perjanjian para ahli warisbersepakat dalamperjanjianyang telahdibuatdan mengharapkankeadilan dalam pembagian waris. Ditinjau dari aspek metodologis, penulis sudah tepat dalam memilih metode penelitian dalam artikel jurnal ini. Pemilihan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu Statute Approach, Conceptual Approach, dan Case Approach. Masing masing pendekatan merupakan metode yang sesuai untuk menganalisa materi penelitian. Pertama, Statute Approach dapat dianggap relevan terhadap penelitiannya karena penelitian ini mengharuskan penulis untuk mengutamakan penggunaan ketentuan hukum dalam Burgerlijk Wetbook Metode penelitian selanjutnya, yaitu Conceptual Approach, relevan untuk menjabarkan keterkaitan kasus yang diteliti dengan konsep hukum waris. Terakhir, Case Approach merupakanmetodeyangtepatuntukmemenuhikebutuhananalisakesepakatanparapihak dalam melakukan pembagian harta waris yang terjadi dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor 138/Pdt.G/2017/PN.Sby. Ditinjau dari hasil penelitian, hasil penelitian ini telah menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Penulis telah mengulas upaya yang dapat ditempuh oleh para ahli waris dalam penyelesaian sengketa pembagian waris dengan perjanjian waris dengan menggunakan konsep hukum waris dan sumber hukum yang relevan, serta putusan pengadilan yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk

menyelesaikan suatu perkara yang memiliki kesamaan di kemudian hari. Selain itu, penulis juga menambahkan tabel perbedaan sistem kewarisan di Indonesia sehingga pembacadapat denganmudahmemahami perbedaanmendapatkanhakmewarisi menurut sistem waris adat, waris perdata barat dan waris islam. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai peran perjanjian waris sebagai upaya mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa pembagian waris. Di samping itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang berhalangan untuk mendapatkan hak waris yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa pembagian waris dengan membuat perjanjian waris agar mendapatkan bagian waris.