Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nama Jurnal : Cepalo Pengarang
: Muhammad Habibi
Tahun
: 2020
Pengulas
: Brainda Amoreta Dewi dan Diandra Paramita Anggraini
I.
Pendahuluan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berfungsi
memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi oleh dorongan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Convention Against Corruption. Konvensi tersebut mengamanatkan negara untuk melakukan pemberantasan korupsi dengan bantuan institusi-institusi khusus. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada tahun 2003. Konvensi ini adalah aktualisasi dari dua peraturan pembentukan KPK sebelumnya, yaitu Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999. Pasal tersebut mengatur pembentukan KPK selambat-lambatnya dua tahun setelah UU tersebut disahkan. Selang beberapa tahun, pemerintah melakukan perubahan UU KPK yang kedua, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Revisi UU KPK mengubah kedudukan KPK sebagai lembaga nonpemerintah menjadi lembaga yang termasuk rumpun cabang kekuasaan pemerintah (auxiliary state organ). Perubahan ini dilandasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan KPK merupakan lembaga cabang kekuasaan pemerintah yang bersifat independen dan bebas. Sebagai lembaga negara independen yang memiliki kewenangan pro justitia dalam menindaklanjuti kasus korupsi, kerja KPK tidak terlepas dari kritik selama ini. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa KPK harus mendukung kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, KPK belum mampu mengoordinasikan tugas tersebut kepada kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum dengan adanya beberapa kali perubahan. Berdasarkan masalah tersebut, efektivitas revisi UU KPK terhadap independensi lembaga ini perlu ditinjau kembali.
II.
Metodologi Penelitian Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan.
Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk meninjau asas-asas hukum yang mengatur KPK sebagai lembaga negara independen. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji doktrin-doktrin terkait lembaga negara independen. III.
Pembahasan Pada tahun 2019, telah terjadi perubahan mengenai undang-undang tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi. Perubahan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menggantikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Perubahan ini telah menimbulkan pertanyaan mengenai independensi penindakan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Pada Undang-Undang sebelumnya KPK dianggap belum berfungsi secara efektif dan efisien akibat kurangnya kerja sama antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sinergitas antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian diharapkan akan mengalami peningkatan. Namun, terdapat beberapa rumusan dalam undang-undang terbaru yang melemahkan nilai-nilai independensi KPK. Rumusan pertama yang melemahkan independensi KPK adalah mengenai pembentukan Dewan Pengawas. Tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi KPK dalam menjalankan kewenangan pro justicia. Dalam hal ini dewan pengawas bertugas sebagai pemberi izin terhadap penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan. Tidak hanya itu, Dewan Pengawas juga dapat memberhentikan kasus korupsi yang selama dua tahun lamanya tidak selesai. Rumusan yang terkesan melemahkan independensi KPK selanjutnya adalah mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan. Dengan undang-undang terbaru, ruang gerak KPK dalam melakukan penyadapan menjadi sangat sempit. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penyadapan, KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas. Rumusan ini dianggap tidak memperhatikan
putusan penyadapan oleh Mahkamah
Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa penyadapan tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945 jika telah sesuai dengan instrumen hukum dan tata cara pelaksanaannya. Rumusan terakhir adalah mengenai kewajiban KPK dalam mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) jika kasus korupsi tidak rampung dalam waktu dua tahun. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-1/2003, dinyatakan bahwa bukan hal
yang inkonstitusional jika KPK tidak mengeluarkan SP3. Hal ini sesuai dengan fakta yaitu apabila KPK tidak memiliki bukti tindak pidana, maka penuntut umum lebih baik tetap membawa terdakwa ke pengadilan demi kepastian hukum dan kepentingan umum. Lebih dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa potensi penyalahgunaan kewenangan oleh KPK akan lebih besar jika diberikan kewenangan mengeluarkan SP3. Hal ini dapat terjadi karena KPK dapat mengeluarkan SP3 tanpa sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, dan masyarakat. IV.
Kesimpulan Rumusan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dianggap belum mampu
untuk memperkuat independensi KPK. Perubahan ini sejatinya melemahkan kewenangan penindakan KPK dalam melaksanakan tugasnya. Pelemahan ini sesuai dengan rumusan dalam undang-undang yang masih mengintervensi kewenangan KPK. Rumusan-rumusan yang melemahkan dapat dilihat dari tindakan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan yang harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Penyadapan yang harus dimintai perizinan terlebih dahulu dianggap mempersempit ruang gerak KPK dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu, kewajiban untuk mengeluarkan SP3 bagi kasus korupsi yang tidak rampung juga dapat melemahkan independensi KPK.