Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video
Nama Jurnal
: Jurnal Hukum dan Pembangunan
Pengarang
: Ahmad Fajri Wibowo
Tahun
: 2020
Diulas oleh
: Alvianda Novanianto
Pendahuluan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang dihasilkan dari hasil intelektual manusia guna dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang bermanfaat secara ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual sendiri terdiri atas paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak, dan perlindungan varietas tanaman. Hak Cipta adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum, pengaturan terkait Hak Cipta di Indonesia tertuang pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lebih lanjut Hak Cipta terdiri dari dua macam hak, yaitu hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights). Hak moral dapat diartikan sebagai hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh si pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Permainan video adalah permainan elektronik berupa teks dan gambar yang melibatkan interaksi manusia dengan konsol. Aturan mengenai permainan video terdapat pada UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 huruf r yang menerangkan bahwa permainan video adalah salah satu jenis ciptaan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pentingnya perlindungan terhadap hak cipta permainan video dilakukan karena pesatnya pertumbuhan industri permainan video di Indonesia yang mencapai 20% hingga 30% pada tahun 2017 hingga 2018. Besarnya keuntungan dari penjualan permainan video membuka celah pembajakan permainan video yang dilakukan oleh www.skidrowreloaded.com guna diunduh kemudian digandakan kembali untuk dijual ke masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah hukum perlindungan hak cipta terkait penggandaan permainan video di Indonesia.
Metode Penelitian Pada artikel ini tidak dibahas secara eksplisit mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, namun menurut pendapat pengulas, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepustakaan yang berkait dengan topik penelitian. Pembahasan Hasil penelitian artikel ini membahas mengenai hukum perlindungan hak cipta terkait penggandaan permainan video. Mulanya penulis menjelaskan mengenai perkembangan perlindungan hak cipta terhadap permainan video yang sebelumnya belum diatur pada UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta namun telah diperbaharui dengan keluarnya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pembaharuan ini masih dirasa kurang karena masih memunculkan kebingungan mengenai perbedaan permainan video dan program komputer. Penulis kemudian menerangkan perbedaan dari program komputer dan permainan video terletak pada penekanan bahwa permainan video terdiri dari elemen perangkat lunak dan audio visual sedangkan program komputer tidak. Lebih lanjut, penulis menjelaskan bahwa permainan video dilindungi oleh hak cipta yang memiliki dua hak yang melekat, yaitu hak moral dan hak ekonomi, salah satu bagian dari hak ekonomi adalah hak reproduksi atau penggandaan. Menurut Pasal 9 UU Nomor 48 Tahun 2014 dijelaskan bahwa terdapat larangan untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial sebelum mengajukan izin kepada pemegang hak cipta. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta terdapat dua langkah dalam penegakan hak cipta, yaitu penegakan preventif dengan cara mendaftarkan ciptaan dan penegakkan represif dengan mengajukan gugatan perdata maupun pidana. Penutup Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggandaan permainan video tanpa seizin pencipta adalah bentuk pelanggaran hak cipta karena telah melanggar Pasal 9 UU No 48 Tahun 2014.
Catatan Kritis Ditinjau dari aspek teoretis, kajian yang dilakukan oleh Ahmad Fajri Wibowo dalam artikelnya yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video” telah menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan mengenai perlindungan hak cipta penggandaan permainan video. Namun, ada beberapa hal yang kurang diperhatikan secara mendalam oleh penulis. Pertama, penulis tidak menjelaskan apakah penggandaan permainan dilakukan oleh oknum pribadi yang menggandakan permainan video tanpa maksud komersial (bersifat pribadi) atau oknum yang menggandakan permainan video demi keuntungan komersial. Kedua, pada bagian pendahuluan tidak dijelaskan keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan permainan video secara ilegal padahal pada bagian pendahuluan diterangkan bahwa industri permainan video di Indonesia berkembang secara pesat dan disertai gambaran angka seberapa besar perkembangan tersebut dalam persentase dan omzet uang. Ditinjau dari aspek metodologis, penulis tidak mencantumkan metode apa yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini sehingga pengulas berpendapat bahwa penulis menggunakan metode hukum normatif karena tidak dicantumkan sumber wawancara sama sekali dan hanya mencantumkan sumber yang berasal dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Metode ini sudah tepat digunakan untuk melakukan penelitian hanya saja perlu ditambahkan keterangan mengenai kerugian yang dihasilkan dari pembajakan permainan video agar mampu memberikan gambaran secara umum. Ditinjau dari hasil penelitian, penulis sudah mampu menjawab pertanyaan penelitian utama yaitu hukum penggandaan permainan video di Indonesia. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penggandaan permainan video melanggar UU Nomor 48 Tahun 2014 namun alangkah lebih baik apabila penulis menerangkan pula mengenai jenis-jenis pembajakan berdasarkan tujuannya karena pembajakan tidak hanya semata mata
komersial
saja
namun
bisa
dimungkinkan
pembajakan
yang
bersifat
pribadi/digunakan sendiri. Kemudian penulis masih belum menerangkan secara spesifik hukuman apa yang dijatuhkan terkait pelanggaran hak cipta, penulis hanya menjelaskan secara singkat mengenai perlindungan hak cipta yaitu preventif dan represif. Pada perlindungan preventif penulis menerangkan pencatatan hak cipta diharapkan mampu memberikan bukti yang kuat atas kepemilikan suatu ciptaan namun tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana cara pencatatan kepemilikan hak cipta sedangkan pada
penegakkan represif penulis menerangkan bahwa cara represif dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Pada cara litigasi penulis menyebutkan terdapat dua cara yang dapat dilakukan, yaitu melalui gugatan perdata atau pidana. Penulis hanya menerangkan gugatan perdata tanpa memberikan penjelasan ancaman pada gugatan pidana. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Fajri Wibowo dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat umum mengenai hukum penggandaan permainan video di Indonesia serta memperkaya khazanah pengetahuan mengenai hak cipta. Meskipun terdapat beberapa kekurangan, namun hal ini mendorong penelitian-penelitian selanjutnya untuk lebih baik lagi dan dapat dikembangkan lagi mengenai perlindungan hak cipta permainan video di Indonesia.