Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara
Nama Jurnal
: Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Pengarang
: Asiyah Jamilah dan Hari Sutra Disemadi
Tahun
: 2020
Diulas oleh
: Brainda Amoreta Dewi
Pendahuluan Pemberian sanksi penjara merupakan perampasan kemerdekaan yang telah mengalami banyak pertimbangan. Apabila dilihat dari sisi kemanusiaan, maka dapat diketahui bahwa pidana perampasan kemerdekaan memiliki dampak negatif terhadap narapidana dan keluarganya. Tidak hanya itu, jika dilihat dari sisi ekonomi, maka diperlukan dana dengan jumlah besar untuk menjalankan pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mencari alternatif sanksi selain pidana perampasan kemerdekaan. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“RUU KUHP”), telah dikembangkan alternatif sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak kejahatan selain dari sanksi penjara. Sanksi yang diusulkan dalam RUU KUHP adalah pemberian kerja sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan peran pidana kerja sosial sebagai alternatif yang tepat dalam penanggulangan overcrowding penjara.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undangundang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Digunakan teknik analisis kualitatif untuk memberikan gambaran agar mendapatkan kesimpulan yang tepat. Pembahasan KUHP yang diberlakukan di Indonesia sampai saat ini belum mengenal sistem kerja sosial. Namun, kerja sosial telah dirumuskan dalam RUU KUHP. Dalam RUU KUHP 2019, pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai alternatif pemberian sanksi apabila terpidana terancam dengan hukuman penjara kurang dari lima tahun dan hakim menjatuhi
hukuman kurang dari enam bulan. Pidana kerja sosial merupakan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat tetap disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing terpidana. Setelah disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan, kemudian terpidana dapat melaksanakan kerja sosial di rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, dan lain-lain. Pelaksanaan kerja sosial sendiri akan diawasi oleh jaksa dan pembimbing kemasyarakatan.
Kerja sosial dapat menjadi alternatif yang tepat karena pelaku tindak pidana dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, kerja sosial juga dapat mengembangkan sikap positif, keahlian, dan kepercayaan diri. Kerja sosial juga bermanfaat pada lembaga atau institusi tempat terpidana melaksanakan kerja sosial. Kerja sosial dianggap lebih efektif dibandingkan harus menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam penjara yang juga membutuhkan biaya yang lebih. Selain itu, overcrowding lembaga pemasyarakatan (“lapas”) di Indonesia juga telah membuat pembinaan narapidana di lapas menjadi tidak efektif karena hanya berfokus pada keamanan saja. Penutup Kerja sosial merupakan alternatif pidana penjara jangka pendek yang dapat meminimalisasi dampak negatif dari penjara. Apabila kerja sosial diterapkan, maka tindak pidana ringan tidak akan ditempatkan di penjara. Dengan demikian, kerja sosial dapat menjadi alternatif dalam menanggulangi overcrowding penjara.
Catatan Kritis Ditinjau dari aspek teoretis, penelitian ini sudah menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan peran kerja sosial sebagai alternatif sanksi dalam menanggulangi isu overcrowding. Penulis tidak menuliskan penggunaan teori keilmuan tertentu dalam hasil penelitiannya. Namun, penulis menggunakan undang-undang dan data-data sebagai dasar dalam menganalisis.
Ditinjau dari aspek metodologis, metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep dianggap sudah tepat untuk
membahas mengenai isu tersebut. Pendekatan undang-undang relevan karena penelitian tersebut mengutamakan penggunaan KUHP dan perencanaan yang ada di RUU KUHP. Selanjutnya, pendekatan konseptual yang digunakan sangat sesuai dengan kebutuhan analisis kritis mengenai pidana kerja sosial karena dapat memahami konsep dan nilai pidana kerja sosial yang ada dalam RUU KUHP.
Ditinjau dari hasil penelitian, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis telah menjawab rumusan masalah yang dijadikan isu utama. Hal ini dapat diketahui dari pemaparan mengenai manfaat kerja sosial dan permasalahan overcrowding di lapas-lapas Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah narapidana setiap tahunnya untuk mengetahui urgensi kerja sosial demi menanggulangi overcrowding yang terjadi di lapaslapas Indonesia. Selain itu, penulis juga memaparkan data mengenai peningkatan jumlah tahanan dan narapidana pada rutan serta lapas nasional yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana. Dengan memberikan pemaparan mengenai manfaat kerja sosial terhadap overcrowding penjara dan data peningkatan jumlah tahanan, maka pembaca dapat mengetahui bahwa peran kerja sosial dalam penanganan permasalahan overcrowding lapas dengan mengurangi frekuensi hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana.
Secara keseluruhan, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai peran pidana kerja sosial sebagai upaya penanggulangan overcrowding lapas di Indonesia kepada masyarakat. Dengan mengetahui informasi tersebut, pandangan punitif terhadap penjatuhan sanksi pelaku tindak pidana yang ada pada masyarakat dapat dihilangkan secara perlahan-lahan. Maka dari itu, sebagai tahap lanjutan dalam mengupayakan pemberantasan pandangan demikian, Penulis menyarankan para akademisi untuk melakukan penelitian mengenai manfaat peran pidana kerja sosial dan prosedur pelaksanaannya sehingga pemahaman mengenai pidana kerja sosial semakin komprehensif.