Efektivitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia Nama Jurnal
: Pandecta
Pengarang
: Kornelius Benuf, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatun Badriyah, Bagus Rahmanda, Amiek Soemarmi
Tahun
: 2020
Diulas oleh
: Muhammad Ravanza Kindy
Pendahuluan Perkembangan era digital mengubah pola kehidupan manusia yang pada awalnya secara tatap muka (luring) menjadi secara tidak tatap muka (daring). Dalam hal ini, perkembangan era digital dituntut untuk kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia, salah satunya pada aspek layanan keuangan secara digital atau Financial Technology (Fintech). Fintech merupakan hasil kolaborasi antara finansial dengan perkembangan teknologi sehingga menciptakan inovasi baru. Dalam hal ini, Fintech yang dimaksud adalah Peer to Peer Lending (P2P Lending). Dalam perkembangannya, Indonesia mengalami pertumbuhan dengan sangat pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatakan terdapat sebanyak 161 perusahaan Fintech yang telah mendapatkan izin oleh OJK. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perusahaan Fintech yang belum mendapatkan izin oleh OJK (ilegal). Hal tersebut dapat dibuktikan oleh Satgas Waspada Investasi mengindikasikan sebanyak 2.486 perusahaan Fintech ilegal yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih lanjut terkait regulasi serta efektivitas pengawasan bisnis Fintech di Indonesia. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach. Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Di samping itu, penelitian ini akan dianalisis
menggunakan deskriptif analitik, yaitu menjelaskan peraturan yang mengatur bisnis Fintech di Indonesia. Pembahasan Hasil penelitian mengenai pengaturan dan pengawasan bisnis Fintech khususnya peer to peer lending di Indonesia telah diawasi oleh lembaga yang berwenang, seperti OJK, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ketiga lembaga tersebut mengatur tentang Fintech di dalam peraturannya masing-masing, seperti Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut, dalam POJK Nomor 77/POJK/2016 khususnya pada Pasal 29 mengatur tentang prinsip dasar bagi perlindungan pengguna yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara bisnis Fintech, salah satunya penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana. Namun, dalam hasil penelitian ini terindikasi bahwa masih terdapat kekosongan hukum yang hingga saat ini belum diatur mengenai sistem pelaksanaan terkait prinsip penyelesaian sengketa oleh OJK. Penutup Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis jurnal ini memberikan dua saran untuk permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, pemerintah harus memperjelas regulasi mengenai sistem pelaksanaan sengketa dalam bisnis Fintech untuk terwujudnya pengaturan dan pengawasan bisnis Fintech di Indonesia secara efektif. Kedua, pemerintah harus memberikan pemahaman mengenai bisnis Fintech di Indonesia kepada masyarakat umum agar mewujudkan budaya hukum yang maksimal. Catatan Kritis Ditinjau dari aspek teoretis, pada artikel jurnal dengan judul “Efektivitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia” yang ditulis oleh Kornelius Benuf, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatun Badriyah, Bagus Rahmanda, dan Amiek Soemarmi, secara umum telah menjawab
pertanyaan rumusan masalah dari artikel jurnal tersebut, yaitu bisnis Fintech di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah diawasi oleh lembaga OJK, BI, dan Kominfo. Ditinjau dari aspek metodologis, penulis telah tepat dalam memilih metode penelitian dalam artikel jurnal ini. Pemilihan metode penelitian statute approach yang telah ditentukan oleh penulis juga telah memenuhi tujuan penelitian. Hal tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai regulasi yang mengatur bisnis Fintech di Indonesia yang perlu dianalisis menggunakan sumber-sumber perundang-undangan, artikel jurnal, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian tersebut. Selain itu, penggunaan metode deskriptif analitik yang digunakan oleh penulis dalam meneliti bisnis Fintech di Indonesia juga telah tepat. Dengan demikian, peneliti harus mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana bekerjanya suatu regulasi yang mengatur terkait bisnis Fintech di Indonesia agar dapat memecahkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Ditinjau dari hasil penelitian, hasil penelitian ini telah komprehensif dalam menjawab rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini. Penulis artikel jurnal ini telah membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme bisnis Fintech khususnya P2P di Indonesia dengan runtut dan jelas sehingga mudah untuk dimengerti. Selain itu, penulis artikel jurnal ini juga telah membahas secara komprehensif mengenai lembaga-lembaga yang turut berpartisipasi dalam mengawasi bisnis Fintech di Indonesia, seperti OJK, BI, dan Kominfo. Selanjutnya, penulis artikel jurnal ini juga menjelaskan tugas dari lembaga-lembaga tersebut dalam mengawasi bisnis Fintech di Indonesia, seperti tugas Kominfo yang mengawasi kontrak elektronik dalam kegiatan P2P di Indonesia. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kornelius Benuf, Ery Agus Priyono, Siti Mahmudah, Siti Malikhatun Badriyah, Bagus Rahmanda, dan Amiek Soemarmi dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat umum serta pemangku kepentingan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai regulasi bisnis Fintech khususnya P2P di Indonesia.