Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Nama Jurnal
: Jurnal Magister Hukum Udayana
Pengarang
: Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra
Tahun
: 2020
Diulas oleh
: Shafira Meutia Syahrial
Pendahuluan Indonesia berada pada era 4.0 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam seluruh aspek kehidupan seperti terciptanya alat pembayaran baru yang disebut uang digital. Uang digital diciptakan sebagai penemuan baru dalam transaksi ekonomi bisnis dan juga digunakan sebagai investasi yang disebut cryptocurrency. Keberadaan cryptocurrency dimulai dengan penemuan hasil emas ditambang yang dapat ditukarkan dalam bentuk uang konvensional sesuai mata uang yang berlaku di negara tempat cryptocurrency tersebut ditukar. Hasil tambang cryptocurrency banyak digunakan sebagai alat investasi seperti saham dan emas, serta untuk transaksi perdagangan elektronik seperti aplikasi game dan media sosial. Di Indonesia, cryptocurrency adalah investasi yang prospektif karena tidak dipengaruhi oleh efektivitas politik domestik dan internasional. Besarnya keuntungan investasi cryptocurrency dunia membuat aktivitas tersebut banyak dilakukan secara ilegal. Banyaknya pelaku ilegal menyebabkan pemerintah Indonesia berusaha melindungi investor cryptocurrency dengan cara menciptakan peraturan agar kelak investasi cryptocurrency dapat berlaku secara legal di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency dan upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam investasi cryptocurrency. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan berbagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Pembahasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) menciptakan aturan agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor dan transaksi cryptocurrency di Indonesia. Dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, semua marketplace cryptocurrency harus memenuhi semua syarat yang telah diatur dengan mengumpulkan semua berkas. Bappebti juga mengatur mengenai investor yang harus terlebih dahulu mendiami uang yang digunakan untuk transaksi menggunakan rekening terpisah dengan nama marketplace cryptocurrency yang diminati. Peraturan tersebut memungkinkan investor cryptocurrency untuk memastikan bahwa investasinya aman karena marketplace cryptocurrency sebagai pedagang aset kripto telah menjamin dananya. Oleh karena itu, pedagang aset kripto tidak dapat dengan mudah menipu investor cryptocurrency yang telah menginvestasikan modalnya. Bappebti juga telah mengatur cara penyelesaian sengketa antara para investor cryptocurrency dengan marketplace cryptocurrency melalui cara kekeluargaan, yaitu musyawarah mufakat. Kemudian, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah dijelaskan salah satu penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi, yaitu arbitrase. Para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui upaya hukum litigasi apabila telah menggunakan cara sebelumnya tetapi tidak berhasil. Selain itu, para pihak yang mengalami kerugian dengan unsur penipuan dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang keputusannya bersifat mengikat. Penutup Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat dua kesimpulan mengenai rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Pertama, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa peraturan, salah satunya yaitu Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 untuk menangani transaksi cryptocurrency sebagai suatu petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Kedua, dengan adanya peraturan Bappebti maka para pihak yang mengalami kerugian dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah mufakat, arbitrase, dan BPSK.
Catatan Kritis Ditinjau dari aspek teoretis, konsep-konsep yang dibahas dalam artikel jurnal berjudul “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019” yang ditulis oleh Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra sudah cukup komprehensif dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Latar belakang penulisan memiliki urgensi mengenai aspek perlindungan hukum apabila investor cryptocurrency mengalami kerugian. Ditinjau dari aspek metodologis, metode penelitian yuridis normatif sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan karena penelitian ini bersumber dari peraturan-peraturan yang telah ada. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual karena penelitian ini menjelaskan dan menganalisis ketentuan yang terdapat dalam peraturan mengenai cryptocurrency. Ditinjau dari hasil penelitian, untuk rumusan permasalahan penelitian yang pertama, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency; hasil penelitian yang diperoleh kurang mampu menjawab rumusan permasalahan penelitian karena hasil yang diperoleh hanya berdasarkan satu peraturan yang telah ada pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019. Meskipun perlindungan hukum terhadap investor cryptocurrency telah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, namun hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa investor cryptocurrency dapat diberikan perlindungan hukum karena aspek perlindungan hukum tidak diatur secara khusus ketika perusahaan cryptocurrency mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan celah hukum dalam peraturan mengenai investasi dalam cryptocurrency. Untuk rumusan permasalahan penelitian yang kedua, yaitu mengenai upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa dalam investasi cryptocurrency; hasil penelitian yang diperoleh telah mampu menjelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan ketika terjadi sengketa dalam investasi cryptocurrency melalui cara musyawarah mufakat, arbitrase, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewa Ayu Fera Nitha dan I Ketut Westra dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan investasi cryptocurrency serta dapat berkembang menjadi penelitian lain seperti mengenai legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia pada masa yang akan datang.