PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENATAAN RUANG GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Nama Jurnal : Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Pengarang : Muhar Junef Tahun : 2016 Diulas oleh : Hilal Mohammad Fikry
Pendahuluan Perencanaan tata ruang kota menjadi salah satu masalah dalam upaya perkembangan kota. Keterbatasan lahan di daerah perkotaan mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai wilayah konservasi dan ruang terbuka hijau menjadi pemukiman penduduk. Hal tersebut membawa dampak buruk pada lingkungan. Sebagai contoh, kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang merupakan kawasan padat penduduk membuat banyak lahan beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk dari lahan yang seharusnya merupakan daerah resapan air. Kemudian juga daerah Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur) yang merupakan daerah hulu dan berfungsi sebagai daerah konservasi air dan tanah serta sebagai perlindungan banjir bagi daerah di bawahnya, di sana terjadi penyimpangan dengan maraknya pembangunan villa dan penginapan-penginapan. Terdapat tiga hal penting yang menjadi permasalahan di perkotaan terkait dengan penataan ruang. Pertama, Indonesia tidak punya perencanaan terintegrasi. Kedua, kurangnya konsistensi dalam melaksanakan aturan yang ada dan ketiga, Pemerintah kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dibuat rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimana penegakan hukum dalam rangka penataan ruang saat ini? 2. Bagaimana cara mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan?
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Metode penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diambil, baik melalui bahan hukum primer maupun sekunder.
Pembahasan 1. Penegakan Hukum Dalam Penataan Ruang Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 26 Tahun 2007, Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam proses penataan ruang diperlukan perencanaan terkait tata ruang, baik untuk pemanfaatan ruang maupun pengendalian ruang. Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam urusan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang berskala kabupaten/kota. 2. Penegakan Hukum Dalam Penataan Ruang Dewasa Ini Terkait dengan penegakan hukum di dalam penataan ruang, UU No. 26 Tahun 2007 membaginya menjadi empat rezim, yaitu rezim administrasi yang bertujuan untuk mengembalikan penataan ruang bermasalah ke keadaan semula; rezim perdata dan tata usaha negara yang bersifat lebih individual dan mengatur hubungan perorangan; serta rezim pidana yang berisi tentang sanksi pidana dan proses penyidikannya. Apabila dilihat dari jenis sanksi dan hukuman yang dijatuhkan, seharusnya pengaturan pemidanaan dapat menimbulkan efek takut bagi para pelaku pelanggar pidana terhadap penataan ruang. Namun, rupanya di lapangan tetap banyak pelanggaran terhadap penataan ruang. Ini membuktikan ada yang salah dalam proses penegakan hukum penataan ruang di Indonesia.
3. Penataan Ruang yang Berkelanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Selain itu, di dalam Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, pada angka 11 (sebelas) disebutkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua; menguatkan upaya untuk melindungi peninggalan budaya dan alam dunia; dan mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif antara wilayah. Dibutuhkan juga langkah nyata untuk mencapai tujuan itu, seperti peran serta tokoh masyarakat, peningkatan kesejahteraan warga, pengoptimalan fungsi lembaga pendidikan, pendayagunaan keunikan dan ciri khas kota, perumusan kebijakan kebijakan yang demokratis dan partisipatif, serta partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dan Saran Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang yang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan pembangunan tercapai. Peta Rencana Tata Ruang juga mempunyai peranan yang sangat penting karena dengan adanya peta rencana tata ruang, kita dapat mengetahui zonasi-zonasi apa saja yang ditetapkan di suatu wilayah. Untuk mewujudkan penataan ruang yang membantu penyelenggaraan otonomi daerah, perlu disusun strategi pendayagunaan penataan ruang yang selaras dengan semangat otonomi daerah, dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan diharapkan akan mencapai hasil yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien.