KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN ADAT NGEROROD (KAWIN LARI) DI DESA PADANG SAMBIAN KAJA, KECAMATAN DENPASAR BARAT, DENPASAR Nama Jurnal: Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 2 Pengarang: Firmansyah, Sukirno, Sri Sudaryatmi Tahun: 2017 Diulas oleh: Sari Martini Putri Pendahuluan Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan agama dan kepercayaan serta melakukan pencatatan di lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada dasarnya, pelaksanaan perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat yang mengikat masyarakat dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Salah satu daerah yang terkenal akan keunikan adatnya adalah Bali. Hukum adat Bali mengenal dua macam cara melangsungkan perkawinan: (1) kawin dengan cara memadik (meminang) dan (2) kawin dengan cara ngerorod (lari bersama). Cara memadik dilakukan apabila pertunangan mendapat restu orangtua dan keluarga kedua belah pihak. Sebaliknya, cara ngerorod atau kawin lari dilakukan ketika pertunangan tidak direstui. Perkawinan ngerorod diakui oleh agama Hindu dan keberadaan lembaga perkawinan ngerorod telah diakui oleh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 43/PN.Dps/Pdt/1976. Pewarisan dalam perkawinan ngerorod menerapkan sistem pewarisan pada umumnya di Bali, yaitu sistem kekerabatan patrilineal di mana istri mengikuti keluarga suaminya dan anak laki-laki berhak menjadi ahli waris orang tuanya. Dewasa ini, perkawinan ngerorod telah jarang ditemukan keberadaanya akibat modernisasi di Bali. Data dan Metodologi Penelitian Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, di mana objek kajiannya adalah perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Data penelitian diperoleh melalui data primer dan data sekunder atau literatur kepustakaan yang berupa dokumen resmi, buku, dan laporan hasil penelitian.
Adapun data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Guru Besar Fakultas Hukum Udayana, Kepala Desa Padang Sambian Kaja, dan pelaku kawin lari (ngerorod) di Desa Padang Sambian Kaja. Ketentuan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 43/PN.Dps/Pdt/1976; 3. Surat Direktur Jenderal Hukum Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI Nomor JHD.1/1/11 tanggal 20 April 1976 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor Kesra. II/C/115/76 tanggal 28 Februari 1976; dan 4. Kitab Manawa Dharmasastra (Buku III:2). Hasil Penelitian A. Tata cara pelaksanaan perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Ngerorod diawali dengan disembunyikannya calon mempelai perempuan ke parorodan yang merupakan tempat pihak ketiga. Selanjutnya, calon mempelai perempuan membuat surat pernyataan (pasadek) akan melakukan perkawinan dengan cara ngerorod dan disampaikan kepada orang tuanya. Apabila respon orang tuanya baik, mereka segera melakukan netes (minta pendapat) ke parorodan yang nantinya akan mendapatkan keterangan langsung bahwa anaknya benar-benar mencintai calon pasangannya dan tidak ada unsur paksaan dari manapun untuk melakukan perkawinan ngerorod ini. Selanjutnya, orang tua dari calon mempelai perempuan mengundang orang tua calon mempelai laki-laki datang ke rumahnya untuk membicarakan panglukuan (permohonan maaf keluarga calon mempelai laki-laki), pawarangan (penentuan hari dan tanggal), dan upacara perkawinan tanpa dihadiri oleh kedua calon mempelai. Setelah tercapai kata sepakat, maka dilaksanakanlah upacara perkawinan yang rangkaiannya serupa dengan perkawinan biasa di Bali. B. Kedudukan anak dalam perkawinan Ngerorod Apabila sebuah perkawinan diakui oleh agama dan/atau adat istiadat di tempat tinggalnya, maka perkawinan itu turut diakui oleh hukum nasional. Perkawinan ngerorod merupakan perkawinan yang sah, karena agama Hindu dan hukum adat Bali mengakui keberadaannya sehingga kedudukan anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang sah.
Sang anak berhak mendapatkan warisan sepanjang ia melaksanakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Selain harta benda milik keluarga, warisan juga dapat berupa hak-hak kemasyarakatan.