Pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang juga memengaruhi sebagian besar negara lain di dunia. Dengan semakin meningkatnya jumlah penderita COVID-19 di Indonesia, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat kesehatan masyarakat pada tanggal 31 Maret 2020 dan mengumumkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19. Selain menerapkan PSBB, Presiden juga mewacanakan penerapan darurat sipil sebagai opsi terakhir dalam menghadapi COVID-19. Wacana penerapan darurat sipil ini langsung menuai kritik karena berpotensi melanggar HAM, terutama hak sipil dan politik. Lantas bagaimana sebenarnya dasar hukum penerapan darurat sipil di Indonesia?
