Indonesia masih merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia ini yang belum memiliki payung hukum untuk melindungi perempuan dan laki-laki dari tindak kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup melindungi mereka ketika berhadapan dengan hukum. Selain itu, adanya pandangan negatif masyarakat kita terhadap korban kekerasan seksual mulai dari pakaian yang dikenakan korban, sampai anggapan laki-laki tidak dapat diperkosa hanya semakin memperburuk citra korban di masyarakat. Kenyataan tersebut harusnya mendorong para legislator untuk segera mengesahkan RUU PKS yang dapat melindungi korban terlepas jenis kelamin dan keadaannya ketika menerima perlakuan kekerasan seksual. Namun, sistem patriarki yang demikian mengakar dalam masyarakat Indonesia, membuat RUU PKS sulit untuk disahkan.
