Pada bulan April 2020, dengan menyebarnya pandemi COVID-19 di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkunham) mengeluarkan kebijakan pembebasan bersyarat narapidana. Hal ini didasari oleh tingginya risiko penyebaran COVID-19 di penjara. Kebijakan tersebut langsung menuai pro dan kontra. Beberapa kalangan menyatakan bahwa kebijakan tersebut adalah hal yang rasional mengingat rentannya narapidana terhadap COVID-19, tetapi terdapat pandangan bahwa narapidana lebih aman tetap berada di dalam tahanan, ketimbang berada di luar tahanan dan berisiko terkena virus. Selain itu tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan mengulangi kejahatan mereka. Lantas apakah kebijakan ini merupakan hal yang tepat dan pantas dilakukan?
