Oleh:NindyaAmarisMinar StafBidangLiterasidanPenulisan Sumber:hkcert.org
Dalam mendefinisikan konsepNFT,perludipahamikonsep fungible (tergantikan)dan non-fungible (tidak tergantikan). Non-Fungible Token atau NFT seperti dicirikan oleh namanya adalah token yang tidak dapat ditukar dengan jumlahataujenisyangserupakarena 2Leo Dwi Jatmiko, “NFT dan Bumerang Keamanan Data Pribadi,” https://bisnisindonesiaid/article/nft dan bumerang keamanan data pribadi,diakses18Juli2022 1BBC, “Foto selfieGhozalidiOpenSealakumiliaranrupiahdenganmatauangkripto,apaituNFTdan mengapabernilaimahal?”,https://wwwbbccom/indonesia/majalah 59976296,diakses18Juli2022
FaktaHukum:“DisrupsiTrenNon-FungibleToken(NFT):CelahPotensiEksploitasi KaryaSeni”
Kemunculanerarevolusiindustri4.0menghantarkanduniamenujusuatutransformasi secara komprehensif ke taraf yang lebih baru, khususnya pada bidang ekonomi. Dalam hal ini, perdagangan digital seperti penggunaan Non-Fungible Token (NFT) menjadi medium baru bagi para seniman untuk memperjualbelikan karyanya dalam bentuk digital. Pada awal pembukaan tahun 2022, jagat media sosial dikejutkan oleh seorang mahasiswa asal Semarang, Ghozali, yang berhasil meraup milyaran rupiah setelah mendagangkan swafoto dirinya sebagai NFT melalui platform marketplace OpenSea.1 MelejitnyapopularitasNFTdi bursa kripto Tanah Air telah mencuri perhatian masyarakat. Potensi NFT telah mendorong peningkatanekonomisecarapesatdisektorekonomidigital.
2
Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka,PeraturanBappebtiNo.5Tahun 2019,Ps 1 7Muhammad Usman Noor, “NFT (Non Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?”, Justakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Kepustakaan Vol 13No 2(Desember2021),hlm 232 6Ibid ,hlm.1. 5Alexander Sugiharto, et al, NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, dan Regulasi, Cet 1, (Jakarta:PerkumpulanKajianHukumTerdesentralisasi,2022),hlm 1 4Annisa Fitria, “Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia,” Lex Jurnalica Vol 18 No 2, (Agustus 2021),hlm.106. 3Hong Bau and David Roubaud, “Non Fungible Token: A Systematic Review andResearchAgenda,” Journal of Risk and Financial Management Vol15 No 5(2022),hlm 5
NFT tidak dapat direplikasi, lain halnya dengan bitcoin. 3 Bitcoin sebagai New Payment Method (NPM) berupa virtual currency dapatdiperjualbelikanatauditukardenganmatauang dollar maupun mata uang lainnya.4 Konsep inilah yang membuat entitas NFT sebagai aset digital dapat diverifikasi pada jaringan blockchain disimpan dalam dengan kode identifikasi dan metadataunik.5 Blockchain merupakanbukukaspublik(ledger)yangdidistribusikandan ditandatanganisecarakriptografis.6
Pada umumnya transaksi NFT dilakukan melalui platform marketplace seperti OpenSea atau di Indonesia sendiri terdapat lokapasar seperti TokoMall. Kegiatan jual beli pada NFT menggunakan mata uang ethereum yang termasuk uang kripto.7 Regulasi mata uang kripto telah diatur pada Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar FisikAsetKripto(CryptoAsset)DiBursaBerjangkabahwaasetkriptoadalahkomodititidak berwujud dalam bentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, serta buku besar terdistribusi guna mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta mengamankantransaksitanpaadanyacampurtangandaripihaklain.8 NFT sebagai aset berbasis digitalmendapatkanpijakanbarubagiparasenimandalam dunia kriptografi. Selain menjadi potensi ladang bisnis, NFT dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta karya seni digital oleh karena sifat NFT yang tidak dapat direplikasi.
Namun, perbincangan NFT mulai memunculkan hiruk pikuk. Tidak hanya cenderung mengadopsi kesalahpahaman tentang apa sebenarnya NFT itu, terdapat keacuhan dalam memperhatikan NFT dari segi Hak Kekayaan Intelektual yang berkelindan seputar hak cipta dan hak milik melingkupi teknologi NFT. Terlepas dari kemajuan ini, terdapat keprihatinan bahwa pada pelaksanaannya perdagangan NFT seringkali menimbulkan suatu permasalahan seputar maraknya kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pada tahun 2021 silam, Ilustrator asal Indonesia, Kendra Ahmisa mengabarkan berita tidak mengenakkan bahwa akun Twisted Vacancy telah mereproduksi karya Kendra, mencuri gaya signature Kendra, 8Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik
Adapun yang mencolok pada permasalahan NFT bahwa ketika suatu karya seni dienkripsi dan telah didaftarkan dalam jaringan blockchain, maka karya tersebut akan tersimpan dan tidak akan bisa dihapus. Alhasil, karya orisinilKendraAhmisaakandianggap palsu sebab Twisted Vacancy telah mendaftarkan karya hasil reproduksi karya Kendra terlebihdahulu.Sontakhaltersebutmemicukemarahanmasyarakat.Padaakhirnya,teknologi blockchain justru menjadi bumerang dan membuka celah bagi para pihak tidak bertanggung jawabuntukmengeksploitasikaryaorisinilsenimanlaindemikepentinganpribadi.
51
Kekhawatiran akan kasus pelanggaran hak cipta telah memicu kewaspadaan para seniman. Apabila tindakan Twisted Vacancy dinormalisasi, maka NFT berpotensi menjadi disrupsi di kemudian hari. Perlindungan hak cipta merupakan konsentrasi utama dalam industri kreatif. Lokapasar seperti OpenSea dengan tegas telah menyatakan bahwamencetak dan menjual NFT karya seni curian dilarang keras. Solusi yang dihadirkan adalah pengisian formulir “Permintaan Penghapusan IP”, akan tetapi prosesinijustrumemberikanbebanpada pembuat NFT. Seharusnya platform marketplace memberikan sanksi yang tegas terhadap pihakyangmelanggaruntukmelindungikaryacipta.
a. Distorsi ciptaan merupakan perbuatan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. b. MutilasiciptaanmerupakanprosesatauperbuatanmenghilangkansebagianCiptaan. c. Modifikasiciptaanadalahpengubahanatasciptaan.
11M.DjumhanadanR.Djubaidillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia),(Bandung:CitraAdityaBakti,1997),hlm 10Ibid 9The finery report, “Ketika seni kripto dan fisik bertabrakan,” https://wwwthefineryreportcom/articles/2021/3/10/ketika seni kripto dan fisik bertabrakan, diakses 9 Agustus 2022
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) memberikandefinisibahwahakciptaadalahhakeksklusifyangdimilikiolehpencipta.Karya pencipta didaftarkan untuk menunjukkan aspek legalitas jika terjadi pelanggaran hak cipta untuk mengajukan kompensasi. Dalam UUHC terdapat dua jenis hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.11 Hakmoraladalahhakyangmelekatpadadirisangpenciptauntukmelindungi kepentingan pribadi pencipta. Pasal 5 ayat 1 huruf e UUHC menjelaskan bahwa distorsi, mutilasi,danmodifikasiciptaanadalahsebagaiberikut:
serta menciptakan karya baru serupa yang diperjualbelikan sebagai NFT.9 Ironisnya melalui lelang NFT tersebut, Twisted Vacancy berhasil meraup lebih dari $46.000 berkat salah satu karyanya.10
16
12 Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUHC, pemegang hak ekonomi untuk menerbitkan dan menggandakan suatu ciptaan adalah pemegang hak cipta atau harus mendapatkan izin dari pencipta terlebih dahulu.13 Adapun sanksi terhadap pelanggarantersebuttelahtermaktubpasalPasal113ayat(3)UUHCyangberbunyibahwa: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ataupidanadendapalingbanyakRp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah).”14
Melalui pasal tersebut, seharusnya pihak Twisted Vacancy dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh sebab Twisted Vacancy telahmelakukanpenyimpangankewajibanyanglahirdariperundang-undangan.
16
telah menghimbau agar platform transaksi NFT tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.15 Hingga saat ini, pengawasan NFT dilakukan oleh Pusat Pelaporan danAnalisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dikenal istilah hukum benda. Obyek jual beli NFT pada umumnya adalah karya seni,foto,video,GIF,gambar,dan bidang kreatif lainnya. Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata, barang adalah tiap benda dan Dina Purnama Sari, “Pemanfaatan NFT sebagai Peluang Bisnis pada Era Metaverse,” Jurnal Akrab
Di Indonesia sendiri, teknologi NFT merupakan hal baru sehingga banyakaspekdari NFT yang belum dilindungi payung hukum. Kendati demikian, dalam menyikapi fenomena peningkatan penggunaan NFT, Kementerian KomunikasidanInformatikamelaluisiaranpers No 9/HM/KOMINFO/01/2022
Juara Vol 7No 1(Februari2022),hlm 240 15KementerianKomunikasidanInformasi,KeteranganPers,No9/HM/KOMINFO/01/2022 14Ibid , Ps 113 13Indonesia, Undang Undang Hak Cipta, UU No 28 Tahun 2014, LN No 266 Tahun 2014,TLNNo 5599,Ps 9 12Ibid.,hlm.52.
Beranjak dari pasal tersebut, hak ekonomi pada UUHC mencakup: Pertama, Hak penggandaan (reproduction right). Kedua, Hak penyebarluasan (distribution right). Ketiga, Hak adaptasi (adaptation right).
Apabila ditarik penafsiran secara argumentum a contrario, maka tindakan Twisted Vacancy dapat diklasifikasikan sebagai mutilasiciptaan.Dalamhalini,TwistedVacancyterbuktitelah mengambil elemen gunung dari karya Kendra tanpa adanya perubahan dari elemen tersebut. Bersamaandenganhaltersebut,TwistedVacancytelahmerampashakmoralKendraAhmisa.
8No 3(2022),hlm 282 18Ibid.,Ps.503. 17Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio Cet 44 Jakarta:BalaiPustaka,2020,Ps 499
tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.17 Pasal 503 KUHPerdatamenggolongkan benda menjadi dua kelompok yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud.18 Hak merupakan salah satu dari jenis benda tidak terwujud, dalam hal ini adalah hak kekayaan intelektual (intellectual property rights). NFT dapat diklasifikan sebagai hak kekayaan intangible atau tidak berwujud. Dengan demikian, setiap transaksi jual beli NFT menimbulkan akibat hukum karena pada NFT terdapat hak kepemilikan atas benda dan hak cipta.
Perbedaan mendasar yang perlu digarisbawahi adalah kepemilikan NFT dan kepemilikan hak kekayaan intelektual atas suatu karya yang diwakili oleh NFT Hak yang dilimpahkan oleh pembuat NFT bersandar pada pengalihan melalui suatu lisensi dimana setiap NFT mengemban hak yang berbeda. Jikaditelaahlebihdalam,kepemilikanNFTtidak menjadikan pemilik NFT mempunyai hak tidak terbatas atas suatukaryayangdiwakiliNFT. Pembelian NFT tidak memberikan keleluasan pemilik NFT untuk menduplikasi atau mereplikasi suatu karya karena aset pada NFT tidak mewakilkan kepemilikan sebuah karya, tapihanyatokennyasaja.
Kertha
20Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi dan IdaAyuSukihana,“PerlindunganHukumTerhadapKarya Seni dalam Bentuk Non Fungible Token (NFT),”
hlm. 914. Hlm. 908 918 19Yosafat CaesarSinurat,etal,“TheDeceptionofArt:AnalisisPotensiAncamanNFTs(Non Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia,” Journal of International Relations
Mekanisme NFT dapat diibaratkan sebagai surat berharga dimana NFT merupakan aset digital yang mewakili kepemilikan aset atau barang berharga dengan nilai tukar yang tidak terganti.19 Perlisensian dalam NFT adalah buktipendukungketikamemindahtangankan suatu karya. Lain halnya dengan hak cipta yang harus dicatatkan ke pemerintah. Hak cipta hanyaberlakukepadakaryayangdiwakiliolehNFT.SedangkanuntukNFTsendiritidakbisa dilindungi oleh Hak Cipta. Hal ini disebabkan oleh karena kepemilikan NFT belum tentu samadengankepemilikankaryatersebut. Hak kepemilikan NFT dijamin kepastiannya melalui kode unik atau token pada NFT yang memberikan pemilik sah suatu sertifikat kepemilikan secara otomatis. Jika terjadi transaksi terhadap NFT tersebut, maka secara otomatis pula sertifikat kepemilikan akan berpindah tangan kepada pembeli baru. Penggunaan teknologi blockchain menghadirkan sistem transparan yang menunjukkandataataucatatanhistorisNFTdibukubesar blockchain di mana setiap orang dapat memastikan orisinalitas darisebuahkarya.20 Keunggulantersebut Jurnal Wicara Vol 11 No. 4 (2022), Vol
memberikan kemudahan bagi pencipta karya untuk menelusuri keberadaan dan kepemilikan dari aset digital. Pencipta, dalam hal ini, pembuat NFT, juga diberikan royalti apabila karya yangdiciptakannyaberpindahtangandipasarNFTmanapun. Apabila pembuat NFT akan memindahtangankan kepemilikannya atas hak cipta karyanya kepada pembeli, maka akan diadakan perjanjian melalui smart contract. Kepemilikan NFT tidak memberikan hak cipta kecuali jika memang tercantum dan telah ditentukan dalam perjanjian smart contract. Smart contract adalah program yang bisa menjamin proses transaksi sudah sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang sudah disepakati bersama dalam bentuk digital dengan menggunakan bahasa pemrograman.21 Kendati demikian, kontrak smart contract di blockchain masihbelummemilikiaspekhukum yang jelas dan menuai beberapa kontroversi. Nomenklatur di balik program smart contract adalahbahwaprogramtersebutakanmenggantikaninstrumenhukum. Negara Ibu Pertiwi ini tak jarang menampilkan kasus plagiarisme. Pencurian, penjiplakan, dan pembajakan suatu karya diibaratkan seperti parade yang terus dipertontonkan. Repetitif dan tidak kunjung berubah. Minimnya kasuspelanggaranhakcipta ilustrasi digital yang berakhir di meja hijau menyebabkan tidak tegasnya yurisprudensi yang dapat menjadi landasan pertimbangan. UUHC dinilai tertinggal jauh dalam merespons perkembangan teknologi, dalam hal ini, NFT, dapat menjadi ancaman bagi pelaku ekonomi kreatif dari sisi orisinalitas.22 Padahal, dengan adanya riwayat perdagangan yang lengkap, likuiditas yang tidak sulit, dan pengoperasian yang mudah membukasuatukemungkinan bahwaNFTjustrudapatmenjadisolusiperlindungankekayaanintelektual.23
282 22
Prahara hak kekayaan intelektual pada dunia NFT masih terkesan abu-abu.
23
Kurangnya aspek hukum yang tegas dalam pengaturan NFT menjadi suatu kekurangan bagi teknologi yang sangat bermanfaat ini. Alih-alih mendorong seniman untuk bebas berkreasi, NFT menurutPenulisjustrucenderungmencederaidanmerampashaksenimanataskaryanya sendiri yang bertentangan dari tujuan awal diciptakannya NFT Ketiadaan suatu undang-undangkhususyangmengaturperlindunganNFTmerupakansebuahancamankarena dapat menciptakan banyak permasalahan seperti tidak adanya harmonisasi dalam tataran Yosafat CaesarSinurat,etal,“TheDeceptionofArt:AnalisisPotensiAncamanNFTs(Non Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia,” Journal of International Relations Vol.8No.3(2022),hlm. Rahmadi Indra Tektona, et al, “Quo Vadis Undang Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara,” Negara Hukum Vol 12 No 2 (November 2021), hlm 287 21Sabrina Oktaviani, “Implementasi Smart Contract pada Teknologi Blockchain dalam kaitannya denganNotarisSebagaiPejabatUmum,” Jurnal Kertha Semaya Vol.9No.11(2021),hlm.2207.
normatif, tidak ada kepastian perlindungan hukum yang kuat, serta menimbulkan banyak permasalahansepertikasuspelanggaranhakcipta. Maka dari itu, dibutuhkan sarana perlindungan hukum secara menyeluruh agar para seniman dapat terhindari dari berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang tidak dapat ditindaklanjuti. Untuk kedepannya, diharapkan terdapat perlindungan terhadaphakkekayaan intelektual pada setiap platform marketplace NFT dan penataan regulasi NFT yang lebih terorganisir. Sistem blockchain yang terbuka bagi semua orang membuka kesempatan bagi setiap orang mendagangkan NFT, akan tetapi jika tidak adaprosesseleksiakanvaliditasdari hak cipta karya yang diperdagangkan, maka medium tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan terlebih dengan kekosongan landasan hukum untuk mencakup setiap aspek dariNFTyangmasihtergolongbaruagardapatberkembangmenjaditeknologimumpuni.
BUKU Djumhana, M. dan R. Djubaidillah. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia).Bandung:CitraAdityaBakti,1997. Sugiharto, Alexander et al. NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, dan Regulasi.Cet 1.Jakarta:PerkumpulanKajianHukumTerdesentralisasi,2022. ARTIKEL Bau, Hong dan David Roubaud. “Non-Fungible Token: A Systematic Review and Research Agenda.” Journal of Risk and Financial Management Vol 15. No. 5 (2022). Hlm. 1-9. Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani dan Ida Ayu Sukihana. “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT).” Jurnal Kertha Wicara Vol.11No.4(2022). Hlm.908-918. Fitria, Annisa. “Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Lex Jurnalica Vol. 18 No. 2, (Agustus2021).Hlm.104-112. Noor, Muhammad Usman. “NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?” Justakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Kepustakaan Vol.13No.2(Desember2021).Hlm.224-234. Oktaviani, Sabrina. “Implementasi Smart Contract pada Teknologi Blockchain dalam kaitannya dengan Notaris Sebagai Pejabat Umum.” Jurnal Kertha Semaya Vol. 9 No.11(2021).Hlm.2205-2221 Sari, Dina Purnama. “Pemanfaatan NFT sebagai Peluang BisnispadaEraMetaverse.”Jurnal AkrabJuaraVol.7No.1(Februari2022).Hlm.237-245. Sinurat, Yosafat Caesar, et al. “The Deception of Art : Analisis Potensi Ancaman NFTs (Non-Fungible Tokens) Terhadap Keamanan Nasional Indonesia.” Journal of International Relations Vol.8No.3(2022).Hlm.280-288. Tektona, Rahmadi Indra, et al. “Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara.” Negara Hukum Vol.12No.2(November2021).Hlm.285-305.
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN No. 266 Tahun 2014, TLNNo.5599.
DAFTARPUSTAKA
Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.PeraturanBappebtiNo.5Tahun2019. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan olehR.Subekti danR.Tjitrosudibio.Cet.44.Jakarta:BalaiPustaka,2020. KETERANGANPERS KementerianKomunikasidanInformasi.KeteranganPers.No9/HM/KOMINFO/01/2022. INTERNET BBC. “Foto selfie Ghozali di OpenSea lakumiliaranrupiahdenganmatauangkripto,apaitu NFT dan mengapa bernilai mahal?” https://www.bbc.com/indonesia/majalah-59976296.Diakses18Juli2022. Jatmiko, Leo Dwi. “NFT dan Bumerang Keamanan Data Pribadi.” https://bisnisindonesia.id/article/nft-dan-bumerang-keamanan-data-pribadi. Diakses 18Juli2022. The finery report. “Ketika seni kripto dan fisik bertabrakan,” brakan.https://www.thefineryreport.com/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertaDiakses9Agustus2022.