EsaiKritis:KritikterhadapKelanjutanKasusLestiKejora danDelikAduanpadaUndang-Undang PenghapusanKekerasanDalamRumahTangga
Oleh:SaidFathurrahman
StafLiterasidanPenulisanLK2FHUI2022
Sumber:Viva.co.id
Dewasa ini, tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi pada kehidupan masyarakat melalui bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual,danpenelantaran rumah tangga.1 KDRT sendiri telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) untuk mencegah agar tidak terjadi KDRT secara berulang dan memperhatikan perlindungan korban.2 Berdasarkan Pasal1UUPKDRT,disebutkanbahwa:3
“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkup rumah tangga.”
Pada UU PKDRT, disebutkan mengenai tujuan penghapusan KDRT, yaitu untuk mencegahbentukkekerasanyangterdapatdalamrumahtangga,melindungikorbankekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara
1 DianRiyadi,“PemenuhanHak HakKorbanTindakPidana KekerasandalamRumahTanggadalam RangkaUpayaPemulihan(StudiKasusdiWilayahSurakarta),(SkripsiSarjanaUniversitasMuhammadiyah, Jakarta,2014),hlm1.
2 ZulfatunNi’mah,“EfektivitasPenegakanHukumPenghapusKekerasandalamRumahTangga,” Mimbar Hukum Volume24,Nomor1(Februari2012),hlm56
3 Indonesia, Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UUNo.23Tahun2004, LNNo95Tahun2004,TLNNo 4419,Ps 1
keutuhan rumah tangga.4 Akan tetapi, dengan diterapkannya UU PKDRT tidak menjamin tujuannya tercapai mengingat adanya perempuan yang lebih memilih untuk memaafkan dan menyelesaikan secara damai serta kurang seriusnya aparat hukum dalam mengimplementasikanUUPKDRT 5
Belakangan ini ditemukan kasus KDRT pada salah satu penyanyi Indonesia yang bernama Lesti Kejora. Suami Lesti Kejora yang bernama Rizky Billar diduga telah melakukan penganiayaan KDRT pada tanggal 28 September 2022 di kediamannya.6 Setelah kekerasanyangdialaminya,LestiKejoramembuatlaporanpolisidenganmenyebutkanbahwa dirinya telah menjadi korban KDRT 7 Berdasarkan kronologi yang disebutkan, Rizky Billar telah mencekik dan membanting Lesti ke kasur dan ke lantai. Hal tersebut membuat Lesti Kejora harus dirawat di rumah sakit selama dua hari dengan adanya sejumlah luka seperti lebamdanpergeserantulangleher.8 RizkyBillardijeratPasal44ayat(1) UUPKDRTdengan ancaman5tahunpenjara.
Kasus KDRTyangdilakukanRizkyBillarkepadaLestiKejoraberlanjuthinggaRizky Billar telah ditetapkansebagaitersangka.Akantetapi,setelahdilakukannyapemeriksaanbaik kepada Rizky Billar dan saksi lainnya, laporan mengenai KDRT tersebut dicabut oleh Lesti Kejora.9 Tercatat alasan pencabutan laporan yang dilakukan Lesti Kejora karena adanya perjanjianyangdibuatkepadaRizkyBillaruntuktidakmengulangiperbuatannya.Pencabutan laporan yang dilakukan Lesti kejora berakibat bebasnya Rizky Billar setelah menjalanimasa tahanan. Hal tersebut membuat publik mempertanyakan apakah pencabutan laporan KDRT akan berdampak langsung terhadap kelangsungan kasus KDRT dan akan mengakibatkan dicabutnya status tersangka Rizky Billar. Selain itu, timbul pula pertanyaan apakah seluruh tindakpidanadapatdihapuskanapabilaadanyapencabutanlaporandaripelapor
4
AndroGiovaniGinting,“Restorative Justice sebagaiMekanismePenyelesaianTindakPidana KekerasandalamRumahTangga,” JurnalRectum Volume1Nomor2(Juli2019),hlm.184.
5
SandroGatra,“KDRTBukanDelikAduan,” https://nasionalkompascom/read/2022/10/18/05450071/kdrt bukan delik aduan,diaksespada12November 2022.
6 MilaniRestiDilanggi,“PerjalananKasusRizkyBillar,DugaanKDRTLestiKejora,” https://wwwtribunnewscom/nasional/2022/10/06/perjalanan kasus rizky billar dugaan kdrt lesti kejora,diakses pada12November2022.
7
MuhammadAhsanNurrijal,“KronologiLengkapDugaan KDRTLestiKejoraVersiRizkyBillar, https://hotdetikcom/celeb/d 6337629/kronologi lengkap dugaan kdrt lesti kejora versi rizky billar,diakses pada12November2022.
8
CNNIndonesia,“KronologiKasusKDRTRizkyBillar keLestiKejorahinggaResmiDitahan,” https://wwwcnnindonesiacom/hiburan/20221013170917 234 860223/kronologi kasus kdrt rizky billar ke lesti kejora hingga resmi ditahan,diaksespada12November2022.
9
AhmadNaufalDzulfaroh,“LestiKejoraCabutLaporanKDRTRizkyBillar,ApakahKasusnya Selesai?”
https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/090500065/lesti kejora cabut laporan kdrt rizky billar apakah k asusnya selesai ?page=all,diaksespada12November2022
Sejatinya pada hukum pidana terdapat istilah tindak pidana, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam akan hukuman yang berdasarkan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan undang-undang lainnya. Istilah tindak pidana disebut sebagai delik. 10 Untuk menentukanapakahsuatuperbuatanmerupakantindakpidana dapat diperhatikan dari apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdiri dari, subjek, kesalahan, sifat melawan hukum, suatu tindakan yangdilarangatau diharuskan oleh undang-undang diancam pidana, serta adanya waktu, tempat, dan keadaan. Apabiladipenuhiunsur-unsurberikutmakadapatdikualifikasikansebagaitindakpidana.11 Terdapat dua jenis tindak pidana atau delik berdasarkan cara penuntutan, yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah delik yang tidak diperlukannya aduan dari korban untuk dapat diproses hukum, sedangkan delik aduan adalah delik yang mewajibkan adanya aduan dari korban akan suatu perbuatan. Kemudian pada delik biasa, apabila korban dari tindak pidana mencabut laporannya, proses hukum pada tindak pidana tersebut tetap berlanjut. Hal tersebut berbeda dengan delik aduan yang mana apabila korban mencabut laporannya maka proses hukum tidak berlanjut.12 Kemudian, delik aduan terbagi lagi berdasarkan pihak yang melapor, yaitu delik aduan relatif yang mana korban atau keluarga berhak untuk mengajukan laporan dan terdapat delik aduan absolut yangmanahanyakorban sajayangdapatmengajukanlaporan.13 Ketentuan mengenai delik aduan diatur pada Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan, berhak untuk mencabut kembali tuntutannya selama jangka waktu tiga bulan sejak hari pemasukannya.14 Pengaduan sendiri merupakan pemberitahuan disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk menindak menurut hukum akan seseorang yang dianggap telahmerugikannyaberdasarkanPasal1butir 25 KUHAP.15 Hal yang harus diperhatikan pada pasal tersebut adalah pemberitahuan yang disertai permintaan akan di prosesnya tindakan tersebut. Pengaduan sendiri hanya dapat
10 Moeljatno, Azas Azas Hukum Pidana,cet 1(Jakarta:RinekaCipta,1993),hlm69
11R.Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,cet 10 (Bogor:Poilitea,1995)hlm,211
12 JulianusEdwinLatupeirissa,“PenanganTindakPidana yangDikualifikasiDelikAduan,” Jurnal BeloVolume 5No.2(Februari Juli2020),hlm.21.
13 SutanSiregar,“PenerapanHukum TerhadapPelaku KekerasanDalamRumahTangga(StudiKasus diPengadilanNegeriPadangsidimpuan),” Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 1No 2(2019),hlm 49.
14 Kitab Undang Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht],diterjemahkanolehMoeljatno, (Jakarta:PradnyaParamita,1976),Ps 75
15 Indonesia, Undang Undang Hukum Acara Pidana, UUNo.8Tahun1981,LNNo.76Tahun1981, TLNNo 3209,Ps 1butir25
dilakukan oleh pihak yang berkepentingan saja.16 Apabila pengaduan terhadap suatu tindak pidana dicabut, maka tidak dapat diajukan kembali kelanjutan dari tindak pidana tersebut terkecualitentangperzinahan.
Pada UU PKDRT terdapat pasal yang merupakan delik aduan.17 Pasal tersebut mengenai kekerasan fisik yang tidak menghalangi seseorang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Selain dari pasal-pasal tersebut, ketentuan yang terdapat pada UU KDRT merupakan delik biasa. Delik aduan ditempatkan pada berbagai pasal di PKDRT bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan sebagai korban dan memberi kesempatan kepada para pihak agar dapat menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.18 Perancang UU PKDRT bermaksud untuk menerapkan yang dinamakan “Pidana Keseimbangan” yang menindak pelaku KDRT di satu sisi, tetapi secara bersamaan memiliki maksud untuk memelihara keutuhan rumah tangga. Maka dari itu,delik aduan merupakan upaya terakhir apabila perkara tersebut tidak dapat berdamai sedangkan apabila masih dimungkinkan untuk berdamai maka laporan masih bisa dicabut dankeutuhan rumahtanggaakanterjaga. 19 Terdapat Pasal yang mengatur bahwa kekerasan fisik pada KDRT merupakan delik aduan. Pasal tersebut merupakan Pasal 51 yang menyebutkan bahwa “tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan,” 20 Maksud dari pasal tersebut adalah menyebutkan Pasal 44 ayat 4 KDRT yang merupakan delik aduan. Pasal 44 ayat 4 merupakan tindakan fisik KDRT yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan hidup sehari-hari. Bunyi pasal tersebut adalah “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah),” berdasarkanpasaltersebut,makadapatdisimpulkanbahwa tindakan KDRT yang merupakan kekerasan fisik terhadap pasangan suami istri merupakan
16 WempiJh.Kumendong,“KemungkinanPenyidikanDelikAduanTanpaPengaduan,” Jurnal Hukum Unsrat Vol 23No 9(April2017),hlm 60
17 GeorgeMayor,“DelikAduanterhadapPerkaraKekerasan SeksualdalamRumahTangga,” Lex Crimen Vol.IV No.6(Agustus2015)hlm.78.
18 AstryaUmacySaragih,“PencabutanDelikAduanDalam KasusKekerasanDalamRumahTangga DanAkibatnyaDalamPeradilanPidana(StudiKasusPutusanPengadilanNegeriLubukPakamNo Reg 1276/Pid.B/2007PN.LP),”(SkripsiSarjanaUniversitasSumateraUtara,Medan,2014),hlm9.
19 GeorgeMayor,“DelikAduanterhadapPerkaraKekerasan SeksualdalamRumahTangga,” Lex Crimen VolIVNo 6(Agustus2015)hlm79
20 Indonesia, Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UUNo.23Tahun2004, LNNo95Tahun2004,TLNNo 4419,Ps 51
delik aduan yang hanya dapat dilaporkan pihak yang berkepentingan dan laporan tersebut dapat ditarik dengan syarat bahwa kekerasan tersebut tidak menghalangi seseorang untuk menjalankan jabatan, mata pencaharian,ataukegiatansehari-hari.Melihatketentuantersebut, timbul pertanyaan mengenai apakah kasus Rizky Billar merupakan delik aduan dan apakah penggunaanpasaltersebutsudahtepatpadakasusKDRTini.
Pada kasus KDRT Lesti Kejora disebutkan bahwa kasus tersebut merupakan delik aduan.21 MengingatbahwadengandicabutnyalaporanolehLestiKejorayangmembuatRizky Billar bebas maka dikatakan kasus ini merupakan delik aduan. Akan tetapi, penulis disini berpendapat bahwa kasus tersebut bukanlah merupakan delik aduan, melainkan delik biasa. Hal tersebut didasarkan bahwa delik aduan yang terdapatpadaUUPKDRTmerupakanPasal 44 ayat (4) sedangkan pada kasus tersebut pasal yang menjerat Rizky Billar adalah Pasal 44 ayat(1)UUPKDRT.Pasal44ayat(1)UUPKDRTberbunyi: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”
Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) merupakan kedua pasal yang mengatur mengenai kekerasan fisik yang dilakukan dalam ranah KDRT.22 Perbedaan pada kedua pasal tersebut, yaitu pada Pasal 44 ayat (4) merupakan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari. Kemudian, perbedaan lainnya terletak pada ayat (1) di mana delik yang terkandung merupakan delik biasa bukan delik aduan sehingga berbeda dengan ayat (4). Maka dari itu, penulis mempertanyakan perihal penarikan laporan pengaduan yang diajukan lesti kejora mengakibatkan bebasnya Rizky Billar Seharusnya dengan Pasal 44 ayat(1)UUKDRTyang menjerat Rizky Billar tidak berpengaruh kepada pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Hal tersebut didasarkan bahwa delik yang terdapat pada Pasal 44 ayat (1) merupakandelikbiasa,bukanlahdelikaduan. Untuk menentukan apakah suatu kasus KDRT merupakan Pasal 44 ayat (1) atau ayat (4) dapat dilihat pada dampak kekerasan yang dialami korban. Apabila korban telah mengalami kekerasan yangmenimbulkanpenyakitataumenghalangiseseoranguntukbekerja atau melakukan kegiatan sehari-hari maka pasal yang dikenakan bukanlah Pasal 44 ayat (4),
21 FerryNoviandi,“DelikAduan,RizkyBillarBisaDitahanAtauLepasKasusTergantungLesti Kejora, https://wwwsuaracom/entertainment/2022/10/05/123239/delik aduan rizky billar bisa ditahan atau lepas kasus tergantung lesti kejora,diakses13November2022
22 DewoKarya,“TindakPidanaKekerasandalamRumahTanggayangDilakukanSuamiterhadap Istri,” DIH, Jurnal Ilmu Hukum Vol 9,Nomor17(Februari2013),hlm39
melainkan Pasal 44 ayat (1). Dilihat pada kasus Lesti Kejora, ditemukan bahwa Lesti mengalami luka seperti lebam dan adanya pergeseran tulang leher Luka dan lebam yang dialami Lesti Kejora membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Masuknya Lesti ke rumah sakit membuat dirinya tidak dapat menjalanihidupnya sehari-hari seperti biasanya dan tidak dapat bekerja. Maka dari itu, pasal yang dijerat adalah 44 ayat (1) yang merupakan delik biasa. Menurut Penulis, adanya pencabutan laporan yang dilakukan seharusnya tidak memiliki pengaruh terhadap kepada berjalannya proses hukum kasus ini. Penulis di sini mengkritik aparat penegak hukum yang membebaskan RizkyBillar hanya karena adanya pencabutan laporan sedangkan Pasal yang menjerat Rizky Billar merupakandelikbiasa.
Ditemukan bahwa dalam penyelesaian kasus Lesti Kejora, aparat penegak hukum menggunakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Aparat penegak hukum menggunakan langkah keadilanrestoratifuntukmenekankanpemulihanpadakeadaansemula serta mementingkan korban dan pelaku yang tidak berorientasi kepada pemidanaan.23 Berdasarkan terminologi hukum pidana, restorative justice merupakan penyelesaian perkara dengan perdamaian antar korban dan tersangka di luar pengadilan.24 Kemudian Pengertian akan Restorative Justice lebih lanjut diatur pada Perkap No 8 Tahun 2021 Pasal 1 angka 3 yangmenyebutkanbahwa: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, toko agama, toko adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,” 25 Keadilan Restoratif sendiri memiliki beberapa persyaratan untuk diterapkan, yaitu syarat materiil dan formil. Persyaratan formil keadilan restoratif terdiri dari tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, tidak berlaku pengulangan tindak pidana, dan bukan tindak pidana separatisme. 26 Kemudian mengenai
23 WidhiaArumWibawana,“ApakahKDRTTermasukDelikAduan?BeginiPenjelasannya,” https://news.detik.com/berita/d 6348032/apakah kdrt termasuk delik aduan begini penjelasannya,diaksespada 14November2022
24
RizaPriyadi,“Restoratice Justice padaKasusTindak PidanaKekerasandalamKeluargaPerspektif HukumPidanaIslamdanHukumPidanaPositif,(SkripsiSarjanaUniversitasIslamNegeri,Jakarta,2019),hlm 31
25 Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengangan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, PerpolNo.8Tahun 2021,Ps.1angka3.
26 Ibid , Psl 5
syarat formil terdiri dari, adanya perdamaian kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korbansertatanggungjawabpelaku. 27
Pada Kasus Lesti kejora telah terpenuhi syarat formil keadilan restoratif yang menyebutkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Hal tersebut terlihat dari bertemunya Lesti kejora dengan Rizky Billar yang memunculkan kesepakatan damai di Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 13 Oktober 2022.28 Akan tetapi, terdapat syarat keadilan restoratif yang tidak terpenuhi, yaitu persyaratan materiil pada bagian tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat. Dengan pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan memilih berdamai membuat adanya penolakan dan keresahan dari masyarakat.29 Salah satu contoh penolakandankeresahanmasyarakattersebut dapat dilihat pada Komnas Perempuan. Komnas Perempuan kecewa dengan perbuatan Lesti yang menarik laporan KDRT-nya, bahkan walaupun adanya penarikan laporan Komnas perempuan tetap menyarankan aparat penegak hukum untuktetapmelanjutkanproseshukum pada kasus tersebut.30 Selain dari Komnas Perempuan, terdapat juga penolakan dari masyarakat yang dinyatakan oleh Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewisehinggamenghambatpenerapankeadilanrestoratifpadakasusini.31 Dengan terdapatnya penolakan dari masyarakat yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil keadilan restoratif, maka seharusnya kasus ini tidak bisa diselesaikan secara keadilan restoratif. Penulis mengkritik penyelesaian kasus ini yang diselesaikan dengan cara keadilan restoratif sedangkan pada kasus ini tidak memenuhi kualifikasi syarat materiil. Kemudian penulis mengkritik keputusan Lesti Kejora yang memilihdamaidanmencabutlaporannyaKDRT-nya. Sebelum Lesti Kejora mencabut laporannya, terdapat perjanjian perdamaian yang tertuang dalam surat perjanjian dengan Rizky Billar. Isi pada perjanjian tersebutadalah,baik
27 Ibid., Psl.6
28 CNNIndonesia,“LestiKejoraDisebutBerdamaidenganRizkyBillarTanpaTekanan,” https://wwwcnnindonesiacom/hiburan/20221014081100 234 860387/lesti kejora disebut berdamai dengan riz ky billar tanpa tekanan,diaksespada14November2022,
29 YazirFarouk,“PencabutanLaporanAdaPenolakandariMasyarakat,KasusKDRTRizkyBillar BerpeluangTetapDiproses,” https://www.suara.com/entertainment/2022/10/17/170847/pencabutan laporan ada penolakan dari masyarakat k asus kdrt rizky billar berpeluang tetap diproses,diaksespada14November2022
30 KompastvLampung,“LestiCabutLaporan KomnasPerempuanDesakProsesHukumKDRTBillar TetapDilanjutkan,”
https://wwwkompastv/article/338147/lesti cabut laporan komnas perempuan desak proses hukum kdrt billar t etap dilanjutkan,diaksespada14November2022
31 BaharudinAlFarisi,“SoalRestorativeJusticeKasus KDRTRizkyBillar,Polisi: MasihProses,” https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/17/172359966/soal-restorative-justice-kasus-kdr t-rizky-billar-polisi-masih-proses,diaksespada15November2022.
Lesti Kejora dan Rizky Billar sepakat untuk berdamai dengan Rizky Billar mengakui kesalahannya dan diikuti dengan Lesti Kejora yang memaafkan Rizky Billar Kemudian dituangkan bahwa para pihak telah berdamai dan pencabutan laporan oleh Lesti Kejora.32 Akan tetapi,timbulpertanyaanapakahdibuatnyaperjanjiantersebutakanmenjamintidakada pengulanganKDRTdikemudianhari.
KDRT sendiri merupakan kejahatan yang sering kali terulang. Terdapat siklus yang akan dialami oleh korban KDRT, yang berdasarkan pengalaman KorbanKDRTbahwasiklus dimulai darimeningkatnyaketeganganantarsuamiisteri,dilanjutkandenganadanyatindakan kekerasan, kemudian akan ada tindakan minta maaf dan masa “bulan madu”, dan ditutup dengan hubungan yang kembali membaik.33 Siklus tersebut akan berulang seterusnya karena setiap siklus tersebut terulang, para korban akan berharap bahwa pelaku akan memperbaiki diri namun kenyataannya KDRT tetap terulang. Maka dari itu, penulis menyayangkan tindakan Lesti Kejora yang mudah dalam mempercayai perjanjian yang dibuat Rizky Billar tanpamemperhatikandanmengkhawatirkantindakanKDRTtersebutterulang. Terakhir, penulis mengkritik adanya pasal delik aduan pada tindakan fisik yang dilakukan oleh pasangan suami isteri. Walaupun memang tindakan tersebut tidak menimbulkan penyakit namun adanya delik aduan pada pasal tersebut akan mempermudah siklus KDRT pada pasangan suami isteri. Apabila terdapat kekerasan fisik dalam KDRT, kemudian korban melapor dan diikuti oleh permintaan maafyangmengakibatkandicabutnya laporan tersebut. Melihat hal tersebut, penulis merasa bahwa permintaan maaf dandamainya kedua belah pihak tidak menutup kemungkinan akan terjadinyaKDRTdikemudianhariyang bahkandapatmengakibatkanhalyanglebihburuklagi.
32
TimdetikHot,“IsiPerjanjianDamaiLestiKejoradanRizkyBillar,AdaCabutTalak,” https://wwwdetikcom/bali/berita/d 6349037/isi perjanjian damai lesti kejora dan rizky billar ada cabut talak, diaksespada15November2022
33HamidahAbdurrachman,”KDRTBukanDelikAduan,” https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/05450071/kdrt bukan delik aduan,diaksespada14November 2022
PUSTAKA
Buku
Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana.Cet.1Jakarta:RinekaCipta,1993.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.Cet.10Bogor:Poilitea,1995.
Artikel
Ginting, Andro Giovani. “Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.” JurnalRectum Volume 1 Nomor 2 (Juli 2019).Hlm.180-187.
Karya, Dewi. “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadapIstri,”DIH. Jurnal Ilmu Hukum Vol.9,Nomor17(Februari2013).hlm35-46.
Kumendong, Wempi Jh. “Kemungkinan Penyidikan DelikAduanTanpaPengaduan.” Jurnal Hukum Unsrat Vol.23No.9(April2017).Hlm53-62
Latupeirissa, Julianus Edwin. “Penangan Tindak Pidana yang Dikualifikasi Delik Aduan.” Jurnal BeloVolume 5No.2(Februari-Juli2020).Hlm21-33.
Mayor, George. “Delik Aduan terhadap Perkara Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga.” Lex Crimen Vol.IVNo.6(Agustus2015).Hlm.74-81.
Ni’mah, Zulfatun. “Efektivitas Penegakan Hukum Penghapus Kekerasan dalam Rumah Tangga.” Mimbar Hukum Volume24,Nomor1(Februari2012).Hlm.56-68.
Siregar, Sutan. “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan).” Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol.1No.2(2019).Hlm43-49.
Skripsi
Riyadi,Dian.“PemenuhanHak-HakKorbanTindakPidanaKekerasandalamRumahTangga dalam Rangka Upaya Pemulihan (Studi Kasus di Wilayah Surakarta).” Skripsi Sarjana UniversitasMuhammadiyah,Jakarta,2014.
Riza Priyadi, “Restoratice Justice pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif HukumPidanaIslamdanHukumPidanaPositif,(SkripsiSarjanaUniversitas IslamNegeri,Jakarta,2019),hlm31.
Saragih, Astrya Umacy. “Pencabutan Delik Aduan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Akibatnya Dalam Peradilan Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam No. Reg. 1276/Pid.B/2007 PN.LP).” Skripsi Sarjana Universitas SumateraUtara,Medan,2014.
PeraturanPerundang-Undangan
Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, PerpolNo.8Tahun2021.
Indonesia Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981,LNNo.76Tahun 1981,TLNNo.3209.
Indonesia. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun2004,LNNo.95Tahun2004,TLNNo.4419.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht] Diterjemahkan oleh Moeljatno.Jakarta:PradnyaParamita.
Internet
Abdurrachman, Hamidah.” KDRT Bukan Delik Aduan.” https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/05450071/kdrt-bukan-delik-aduan Diaksespada14November2022.
Farisi, Baharudin Al. “Soal Restorative Justice Kasus KDRT Rizky Billar, Polisi: Masih Proses.”
https://www.kompas.com/hype/read/2022/10/17/172359966/soal-restorative-justice-kas us-kdrt-rizky-billar-polisi-masih-proses. Diaksespada15November2022.
CNN Indonesia. “ Kronologi Kasus KDRT Rizky Billar ke Lesti Kejora hingga Resmi Ditahan.”
https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi-kasuskdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan Diakses pada 12 November 2022.
CNN Indonesia. “Lesti Kejora Disebut Berdamai dengan Rizky Billar Tanpa Tekanan,” https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221014081100-234-860387/lesti-kejora-dise but-berdamai-dengan-rizky-billar-tanpa-tekanan.Diaksespada14November2022,
Dilanggi, Milani Resti.“Perjalanan Kasus Rizky Billar, Dugaan KDRT Lesti Kejora.” https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/06/perjalanan-kasus-rizky-billar-dugaan -kdrt-lesti-kejora.Diaksespada11November2022.
Gatra, Sandro. “ KDRT Bukan Delik Aduan.” https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/05450071/kdrt-bukan-delik-aduan Diaksespada12November2022.
Dzulfaroh, Ahmad Naufal. “ Lesti Kejora Cabut Laporan KDRT Rizky Billar, Apakah Kasusnya Selesai?.” https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/15/090500065/lesti-kejora-cabut-laporan-k drt-rizky-billar-apakah-kasusnya-selesai-?page=all.Diaksespada12November2022.
Farouk, Yazir. “Pencabutan Laporan Ada Penolakan dari Masyarakat, Kasus KDRT Rizky Billar Berpeluang Tetap Diproses.” https://www.suara.com/entertainment/2022/10/17/170847/pencabutan-laporan-ada-peno lakan-dari-masyarakat-kasus-kdrt-rizky-billar-berpeluang-tetap-diproses Diakses pada 14November2022.
Kompastv Lampung. “ Lesti Cabut Laporan. Komnas Perempuan Desak Proses Hukum KDRT Billar Tetap Dilanjutkan.” https://www.kompas.tv/article/338147/lesti-cabut-laporan-komnas-perempuan-desak-pr oses-hukum-kdrt-billar-tetap-dilanjutkan.Diaksespada14November2022
Tim detikHot. “ Isi Perjanjian Damai Lesti Kejora dan Rizky Billar, Ada Cabut Talak.” https://www.detik.com/bali/berita/d-6349037/isi-perjanjian-damai-lesti-kejora-dan-rizk y-billar-ada-cabut-talak.Diaksespada15November2022.
Noviandi, Ferry. “Delik Aduan, Rizky Billar Bisa Ditahan Atau Lepas Kasus Tergantung Lesti Kejora.” https://www.suara.com/entertainment/2022/10/05/123239/delik-aduan-rizky-billar-bisaditahan-atau-lepas-kasus-tergantung-lesti-kejora Diaksespada13November2022.
Nurrijal, Muhammad Ahsan. “Kronologi Lengkap Dugaan KDRT Lesti KejoraVersiRizky Billar.”
https://hot.detik.com/celeb/d-6337629/kronologi-lengkap-dugaan-kdrt-lesti-kejora-versi -rizky-billar.Diaksespada12November2022.
Wibawana, Widhia Arum. “Apakah KDRTTermasukDelikAduan?BeginiPenjelasannya.” https://news.detik.com/berita/d-6348032/apakah-kdrt-termasuk-delik-aduan-begini-penj elasannya.Diaksespada14November2022.