ObralRemisi:HakAsasiManusiaatauBerkahbagiKoruptor?
Oleh:MettaYoelandani
StaffLiterasidanPenulisanLK2FHUI2022
Sumber:Tirto.id
Fiat justitia ruat coelum, sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah,walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harustetapditegakkan.Begitulah adagium hukum yang sangat terkenal dan sering didengar oleh mahasiswa hukum.Adagium tersebut memancarkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menegakkan keadilan. Berbicara mengenai keadilan, tampaknya Indonesia harus belajar kembali untuk memahami adagium tersebut. Baru-baru ini pada tanggal 7 September 2022, 23 narapidana korupsi mendapatkan remisi (bebas bersyarat), mereka diantaranya adalah mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah serta adiknya Tubagus Chaeri Wardana, mantan jaksa, Pinangki Sirna Malasari, sertabeberapanamalainnya.1 Adapun, definisi dari remisi menurut Prof. Dr Jur Andi Hamzah, S.H., M.H adalah pengurangan hukuman baik seluruh atau sebagian menjadi hukuman terbatas dan tidak seumur hidup.2 Syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi, disebutkan dalamPasal34 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2006, yaitu remisi akan diberikan jika narapidana berkelakukan
1CNN Indonesia, “ICW: Pembebasan Bersyarat 23 Narapidana Koruptor Terstruktur,” https://wwwcnnindonesiacom/nasional/20220908093309 12 844934/icw pembebasan bersyarat 23 narapidana koruptor terstruktur,diaksespada27September2022
2DiditPrihantoro,“PemberianRemisiterhadapPelakuTindakPidanaKorupsidalamPerspektifHukum Positif,” Jurnal Transparansi Hukum Vol 3No1(2020),hlm89
baik dan telah menjalani masa pidana selama ⅓ (satu pertiga) masa pidana.3 Adapun jenis-jenis remisiyangdapatdiberikankepadanarapidanadananak,yaituremisiumum,yang diberikan pada hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus; remisi khusus, merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana, jika terdapat lebih dari satu hari besar agama, maka yang dipakai adalah hari besar agama yang paling dimuliakan; remisi susulan adalah remisi yang diberikan kepada narapidana yang telah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan belum diberikanremisi; remisi kemanusiaan adalah remisi yang diberikan karena alasan kemanusiaan dan hanya diberikan kepada narapidana dengan masa pidana maksimal 1 tahun, berusia lebih dari 70 tahun, atau menderita sakityangberkepanjangan;terakhir,adaremisitambahan,yakniremisi yang diberikan kepada narapidana dan anak apabila berjasa kepada negara atau melakukan perbuatansosialyangbermanfaat.4
Kita bisa melihat salah satuterpidana,yaitumantanjaksa,PinangkiSirnaMalasari,ia diduga mendapatkan suap sebesar 500.000 USD oleh Djoko Tjandra, ia juga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, dan melakukan permufakatan jahat antara ia, Djoko Tjandra, dan pengacaranya.5 Atas tindakannya, ia dipidana 10 tahun penjara dankemudianpidananya berkurang menjadi 4 tahun penjara. Pengurangan tersebut dikarenakan Pinangki masih memilikianakkecildaniamerupakanseorangibu.
DiIndonesiasendiri,jumlahkasuskorupsipadasemester1tahun2021,mencapai209 kasus dengan 482 tersangka, dengan terjadinya korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 26.830 Triliun.6 Berdasarkan data ini, Transparency International the Global Coalition Against Corruption, Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara di seluruh dunia, dengan skor 37/100.7 Dapat kita pahami, bawah indeks korupsi Indonesia masihjauhdarikatabaikdanberhasildalammemerangikorupsi.
Hal ini menambah rasa khawatir dari masyarakat, jika pemberian remisi malah membuat kasus korupsi merajalela dan tak dapat dikendalikan. Pemberian remisi bagi para
3Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No 28 Tahun 2006, Ps 24ayat(3).
4Ainuddin, “Kebijakan Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Unizar Law Review Vol5No1(Juni2022),hlm41
5Kompas.com, “Kilas Balik Kasus Jaksa Pinangki, dari Viral di Medsos Hingga Keengganan JPU Ajukan Kasasi,” https://wwwkompascom/tren/read/2021/07/07/200500965/kilas balik kasus jaksa pinangki dari viral di medso s hingga keengganan jpu?page=all,diaksespada27September2022
6Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi SemesterITahun2021,”hlm.30
7
koruptor di atas, banyak menuai kritik. Salah satu kritik berasal dari Koordinator MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Boyamin Saiman, ia berpendapat bahwa pemberian remisi (bebas bersyarat) ini membuktikan bahwa korupsi bukan lagi termasuk dalam kejahatan yang berat, hal ini termasuk pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.8 Indonesia memberikan hak pemberian remisi kepada narapidana koruptor berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7Tahun2022.Adapunsyaratagarnarapidanakorupsidapatdiberikan remisi tertera dalam Pasal 10, bahwasanya ia harus melunasi denda danjugauangpengganti yangditujukankepadanya.9
Padadasarnya,korupsisendiritermasukkedalamkejahatanluarbiasa(extra ordinary crime). Alasannya, karena akibat yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi akan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat terlebih dalam bidang keuangan. Uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk menambahfasilitasyangdiperlukanolehsetiapmasyarakat Indonesia, tetapi karena adanya korupsi ini yang menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakatnya, tujuan itu tidak bisa tercapai.10 Adapun, dasar hukumyangmelandasibahwa korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa adalah Pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999joUndang-undangNomor20Tahun2001tentangPemberantasanTindakPidana Korupsi.
Pendapat yang sama berasal dari ahli hukum pidana, Eddy O.SHiariejmengutipdari Mohammad Hatta, mengenai alasan-alasan korupsi dimasukan ke dalamkejahatanluarbiasa (extraordinary crime), setidaknya terdapat 4 alasan. Alasan itu adalah (1) Korupsi termasuk kejahatan yang terorganisasi, (2) Dilakukan secara kelompok, akibatnya kejahatan korupsi sulit untuk dibuktikan, (3) Seringsekalikorupsiberkaitandenganjabatan,(4)Korupsisangat merugikan masyarakat luas, uang yang dikorupsi seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yangbermanfaat.11
Setelah kita mengetahui bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), lantas pemberian remisi terhadap koruptor ini tentu menjadi pertanyaan. Pada
8CNN Indonesia, “MAKI Kecewa koruptor Bebas Bersyarat, Minta Hukum Diperberat,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220909073019 12 845425/maki kecewa koruptor bebas bersyarat m inta hukuman diperberat,diaksespada27September2022
9Indonesia, Peraturan Kementerian Hukum dan HAM tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No, 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat, Permenkumham No 7tahun2022,Ps10
10Mohammad Al Faridzi dan Gunawan Nachrawi, “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung No 301 K/PidSus/2021),” Jurnal Kewarganegaraan Vol6 No2 (September2022),hlm.2.
11MuhammadHatta, Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime),cet1(Aceh:UnimalPress,2019),hlm12
dasarnya remisi adalah pengurangan hukuman. Mengenai pemberian remisi bagi narapidana korupsi sendiri berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Walaupun pada kenyataannya tindakan korupsi itusangatmerugikannegara,koruptortetapsahuntukmendapatkanhaknya, salah satunya adalah remisi. Alasannya adalah perlindungan HAMtidakmemandangkepada manusia yang tidak terlibat dalam tindak pidana saja,tetapikepadasetiapmanusia,termasuk yang melakukan tindak pidana sekalipun. Narapidana, khususnya narapidana korupsi pasti akan dilakukan penahanan kepadanya, jika dia terbukti bersalah. Penahanan ini merupakan kegiatan yang merampas kemerdekaannya, tetapi hal ini sah karena dilaksanakan sesuai denganketentuanperaturanperundang-undangan. Pada dasarnya, narapidana itu merupakan subjek hukum yang sama dengan manusia bebas lainnya. Oleh karena itu, narapidana khususnya dalam kasus korupsi berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, layaknya manusia bebas di luar sana. Hal ini juga selaras dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, bahwa dalam melaksanakan sanksi atau hukuman tindak pidana boleh menghilangkan hak-hak asasi yang terdapat pada setiap individu (termasuk narapidana korupsi).12 Keabsahan pemberian remisi bagi narapidana korupsi disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasalinimembahastentangpemberianjaminankesamaandanperlakukanderajatdi hadapanhukumatau equality before the law 13
Di Indonesia sendiri menganut mazhab hukum positivisme yang berarti dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, didasarkan oleh undang-undang, dengan kata lain, pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia, tidak bertentangan dengan hukum. Namun, walaupun tidak bertentangan dengan hukum, masyarakat sering sekali menganggap bawah pemberian remisimelukaihatimereka,karenauangyangseharusnyadisalurkanuntuk membangun fasilitas dan membuat hidup mereka layak, malah diambil oleh para koruptor tersebut secara sewenang-wenang. Berkaitan dengan ini, pada tahun 2014 lalu, Kementrian Hukum dan HAM pernah berencana melakukan moratorium pemberian remisi kepada koruptor.14 Namun, rencana ini nampaknya tidak jadi direalisasikan mengingat banyak pengamat hukum pidana yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Mereka menilai bahwa
12Mardjono Reksodiputro, Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai bagian dari Hak Hak Warga Negara (Civil
,cet1(Jakarta:FakultasHukumUniversitasIndonesia,1990),hlm2
13Indonesia, Undang Undang Hak Asasi Manusia, UU N0 39 Tahun 1999, LN No165 Tahun 1999, TLN No3886,Ps 3ayat(2)
Liputan6com, “Kemenkum HAM Berlakukan Moratorium Remisi Koruptor,”
berlakukan moratorium remisi koruptor, diakses
kebijakan ini melanggar HAM, tidak sesuai hukum, dan banyak yang berpendapat bahwa KementerianHukumdanHAMsewenang-wenangdalammembuatkebijakan. Seiring berjalannya waktu, kritik dan opini pun tetap banyak dilontarkan pada setiap kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM ini. Pada tahun 2022, terdapat kebijakan baru mengenai syarat pemberian remisi bagi para koruptor yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan beberapa syarat, agar narapidana korupsi dapat diberi remisi, syarat tersebut antara lain, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.15 Jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999tentangSyaratdanTataCaraPelaksanaanHakWargaBinaan (yang selanjutnya akan disebut dengan PP No. 99 tahun 2012) syarat pemberian korupsi dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lebih memudahkan koruptor untuk diberi remisi.. Dalam PP No. 99 Tahun 2012, dalam Pasal 34A ayat (1), syarat pemberian remisi antara lain, narapidana kasus korupsi bersedia melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang terkait (justice collaborator), membayar lunas uang denda dan uang pengganti sesuai dengan yang tertera dalam putusan pengadilan (khusus untuk narapidana kasus korupsi), dan mengikuti kegiatan yang diadakan olehLapas.16
Dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi tidak disebutkan bahwa mereka bersedia menjadi justice collaborator dan harus membayar lunas uang denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. pengurangan syarat pemberian remisi koruptor ini, menjadi angin segar bagi para narapidana korupsi. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan remisi, yang notabenenyatindakkorupsiyangmerekalakukantermasukdalamtindakanhukumluarbiasa. Artinya, jika tetap diberikan remisi, diperlukan aturan yang ketat agar memberikan efekjera bagi para narapidana korupsi ataupun pihak-pihak lain yang berniat untuk melakukan korupsi. Adapun akibat hukum diberikannya remisi kepada narapidana korupsi, yaitu berkurangnyamasatahananparanarapidana,karenapemberianremisiini,narapidanakorupsi dapat bebas seketika itu juga. Selain itu, jika pembebasan yang diberikankepadanarapidana
15Indonesia, Undang Undang tentang Pemasyarakatan, UU No 22 Tahun 2022, LN No165 tahun 2022, TLN No6811,Ps 10ayat(2)
16Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PPNo.99Tahun2012, Ps 34Aayat(1)
korupsi ditambah dengan remisi umum atau tambahan, maka dapat mengakibatkan habisnya masapidana.17
Berkaca dengan hal-hal serta dampak yang disebutkan di atas, kita menyadaribahwa remisi merupakan hak setiap manusia, sekalipun para narapidana korupsi. Hal ini karena narapidana korupsi merupakan subjek hukum yang memiliki derajat yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Namun, pemberian remisi di Indonesia, banyak menuai pro kontra. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pemberian remisi kepada koruptor berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mempermudah koruptor untuk mendapat remisi. Alasannya karena, dihapusnya beberapa syarat terdahulu, seperti para koruptor harus menjadi justice collaborator danharusmembayarlunasuangdenda,dihapuskan.
Remisi mungkin saja diberikan karena memang tertulis dalam perundang-undangan Indonesia.Namun,jikapemberianremisiinimalahmengakibatkanmudahnyakoruptoruntuk bebas, maka perlu adanya pengaturan ulang atau revisi mengenai kebijakan ini. Pasalnya, korupsi sendiri merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga tidak boleh berkurang semangatnya dalam memerangi korupsi di Indonesia. Hal yang dapatdilakukanmasyarakat,yaitumengawasisetiapkinerjaparapejabat terlebih yang berkaitan dengan keuangan dan juga melaporkan kepada instansi yang berkaitan,jikaterjadikorupsi.
BUKU
Hatta, Muhammad. Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime) Cet.1 (Aceh:Unimal Press,2019).Hlm.12.
Reksodiputro, Mardjono. Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Sebagai bagian dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Rights) Cet.1(Jakarta:FakultasHukumUniversitas Indonesia,1990).Hlm.2.
INTERNET
CNN Indonesia. “ICW: Pembebasan Bersyarat 23 Narapidana Koruptor Terstruktur.” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220908093309-12-844934/icw-pembebas an-bersyarat-23-narapidana-koruptor-terstruktur.Diaksespada27September2022.
CNN Indonesia. “MAKI Kecewa koruptor Bebas Bersyarat, Minta Hukum Diperberat.” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220909073019-12-845425/maki-kecewakoruptor-bebas-bersyarat-minta-hukuman-diperberat. Diakses pada 27 September 2022.
Kompas.com. “Kilas Balik Kasus Jaksa Pinangki, dari Viral di Medsos Hingga Keengganan JPU Ajukan Kasasi.” https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/07/200500965/kilas-balik-kasus-jaksa-p inangki-dari-viral-di-medsos-hingga-keengganan-jpu?page=all. Diakses pada 27 September2022
Liputan6.com. “Kemenkum HAM Berlakukan Moratorium Remisi Koruptor.” https://www.liputan6.com/news/read/360388/kemenkum-ham-berlakukan-moratoriu m-remisi-koruptor.Diaksespada2Oktober2022.
JURNAL
Ainuddin. “Kebijakan Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Indonesia dalamPerspektif HakAsasiManusia.” Unizar Law Review Vol.5No.1(Juni2022).Hlm.41.
Al Faridzi, Mohammad dan Gunawan Nachrawi.“KualifikasiKejahatanLuarBiasaterhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung No. 301 K/Pid.Sus/2021).” Jurnal Kewarganegaraan Vol.6No.2(September2022).Hlm.2.
Enggarsari, Umi dan Atet Sumanto. “Pemberian Remisi terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.” Perspektif Vol.20No.2(2015).Hlm.131.
Prihantoro, Didit. “Pemberian Remisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam PerspektifHukumPositif.” Jurnal Transparansi Hukum Vol.3No.1(2020).Hlm.89.
PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia. Peraturan Kementerian Hukum dan HAM tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No, 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat. Permenkumham No. 7 tahun 2022.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.PPNo.28Tahun2006.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan PP No. 99 Tahun 2012, LN No. 225 Tahun 2012, TLN No,5359.
Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU N0. 39 Tahun 1999, LN No.165Tahun 1999.TLNNo.3886.
Indonesia. Undang-Undang tentang Pemasyarakatan UU No. 22 Tahun 2022, LN No.165 tahun2022,TLNNo.6811.