Volume
Koran Edents
LPM Edents
02
Dinamika Intelektual Mahasiswa Edisi 10-24 Maret 2018 Merespon Polemik UU MD3, BEM Undip Adakan Diskusi Bersama Mahasiswa
Dari Redaksi
“Diskusi ini mewadahi mahasiswa menyampaikan aspirasi mengenai UU MD3 yang dinilai sangat insidental dan sedang hangat-hangatnya, selain itu keberjalanan masalah ini ke depan juga sangat berpengaruh pada kita,” -Sri Wahyuti Nuri, Kepala Divisi Sospol BEM Undip
Munculnya revisi UU MD3 yang dinilai anti-kritik dan menuai kontroversi publik membuat BEM Undip mengajak mahasiswa untuk melakukan diskusi. Diskusi yang dihelat pada Rabu (21/2) ini menghasilkan beberapa poin penting perihal pernyataan sikap BEM Undip terkait undang-undang tersebut. Selain itu, BEM Undip juga akan membuat surat terbuka untuk DPR sebagai bentuk penegasan dan penyampaian aspirasi mahasiswa.
Kabar Kampus datang dari Unit Pengembangan Komputer (UPK) FEB Undip yang menggelar pelatihan software Mendeley. Pelatihan yang rutin tiap tahun dilaksanakan ini berguna dalam pembuatan karya ilmiah dan tugas akhir (skripsi). Perbedaan antara tahun ini dengan tahun lalu terletak pada adanya sertifikat yang diberikan kepada peserta seusai pelatihan dilaksanakan. Terakhir, Kabar Prestasi datang dari mahasiswa manajemen angkatan 2014, Aulia Rahman yang menjadi salah satu delegasi Undip dalam program Pemuda Mendunia di Korea Selatan.
Kami dari redaksi memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan berita. Kritik dan saran selalu kami harapkan dari para pembaca. Selamat membaca!
Kabar Prestasi
doc. narasumber
Pada liputan utama kedua, kami membahas mengenai Simaweb. Simaweb, yang sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa Undip masih menimbulkan sejumlah pertanyaan, terkait kendala yang ada di dalamnya. Beberapa diantaranya adalah mengenai lemahnya sistem pada saat Sima-War, prasyarat pengambilan SKS maksimal, dan berbagai kendala akademik lainnya.
aku gunain ke orang lain, bisa jadi dia merasa direndahkan. Nah, dari contoh itu kan bisa kelihatan kalau penerimaan dan tanggapan setiap orang berbeda. Ya muncul pertanyaan, indikator merendahkan itu seperti apa,” tutur Wahyuti.
Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) gencar menjadi perbincangan publik. Revisi yang disahkan pada sidang paripurna tanggal 12 Februari 2018 ini menimbulkan beberapa polemik seperti, keberatan masyarakat akan pasal 122, pasal 245, dan pasal 73 yang dinilai dapat menciptakan lembaga perwakilan rakyat yang anti-kritik dan dapat mencederai nilainilai demokrasi. Terlebih lagi Presiden Jokowi juga menunjukkan keengganannya untuk menandatangani UU MD3 lantaran adanya pasal-pasal yang menuai kontroversi publik.
Menanggapi permasalahan tersebut, BEM Undip pun akhirnya angkat suara. Melalui Bidang Sosial Politik (Sospol), BEM Undip mengadakan diskusi bersama mahasiswa mengenai revisi UU MD3 pada tanggal 21 Februari lalu menggunakan fasilitas Student Center Undip.
“Diskusi ini mewadahi mahasiswa menyampaikan aspirasi mengenai UU MD3 yang dinilai sangat insidental dan sedang hangat-hangatnya, selain itu keberjalanan masalah ini ke depan juga sangat berpengaruh pada kita,” ujar Sri Wahyuti Nuri selaku Kepala Divisi Sospol ketika ditemui di Fakultas Kedokteran Undip, Selasa (27/02). Ketidakjelasan Indikator Kritik yang tergolong Penghinaan
UU MD3 memicu timbulnya polemik dalam negeri, terlebih adanya perubahan pada Pasal 122 huruf K yang menyebutkan bahwa siapapun yang mengkritik atau merendahkan DPR atau pun anggotanya bisa dikenakan tindak pidana. Dalam arti lain, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat mulai dibelenggu, terlebih pembatasan itu dilakukan oleh DPR RI yang notabenenya penyambung aspirasi masyarakat itu sendiri. Tidak hanya itu, isi dari Pasal 122 huruf K memiliki banyak keambiguan, mulai dari indikator penentuan suatu pendapat bisa dikatakan kritik sampai dengan pendapatan tersebut dikategorikan sebagai sikap merendahkan. Wahyuti pun menggambarkan keadaan yang terjadi dengan memberi gambaran, “Misalnya aku manggil kamu apa dan kamu merasa tidak direndahkan, lalu dengan panggilan yang sama
doc. narasumber
Aulia Rahman, Mahasiwa FEB yang menjadi Delegasi Undip ke Korea Selatan
Mahasiswa FEB Undip lagi-lagi menunjukkan kancahnya di luar negeri. Aulia Rahman Wahyu Hidayat (Manajemen 2014) menjadi salah satu delegasi dalam sebuah acara bertemakan ”Pemuda Mendunia Chapter South Korea Program” yang dilaksanakan pada 25-29 November 2017 di Seoul, Korea Selatan.
Acara ini digelar oleh Pemuda Mendunia (PM), yang merupakan sebuah program dari StudEc International, instansi swasta yang bergerak di bidang pendidikan dan bekerjasama dengan Kemenpora. Korea Selatan menjadi destinasi Kordents Volume 2 Edisi 10-24 Maret 2018 Diterbitkan Oleh Lembaga Pers Mahasiswa Edents
ketiga setelah Malaysia dan Singapura. Berbeda dengan AIESEC dan MUN (Model United Nations) yang mempertemukan beberapa mahasiswa dari berbagai negara. Pemuda Mendunia merupakan program yang diadakan oleh Indonesia yang dilakukan dalam rangka pertukaran budaya dengan negara lain. Aulia dan ke-26 delegasi lainnya berkesempatan menampilkan budaya Indonesia, seperti tarian dan pakaian adat. Awal Mula dan Proses Seleksi Menjadi Delegasi
Menurut Aulia, alasan ia mampu lolos menjadi delegasi ialah sederhana, yaitu karena ia punya keinginan. “Kalau dilihat dari latar belakangku, aku emang sering ikut kompetisi. Mungkin temen (jurusan) manajemen pada tahu, dan motivasi ikut Pemuda Mendunia itu karena aku gabut pas semester tujuh, dosbingku cuti hamil. Aku ikut event-event deh. Terus nemu event ke Korea. Ya aku coba lah, siapa tau lolos. Padahal ga mikir lolos juga sih. Ternyata lolos,” ujarnya. Tahapan seleksinya ada tiga, yaitu essay, tes
Penentuan indikator untuk mengkritik dirasa perlu, lantaran masyarakat membutuhkan standar dalam menyampaikan pendapat jika nantinya Presiden menandatangani UU MD3. Sebagai pihak pengawas jalannya pemerintah, masyarakat harus aktif dan tanggap terhadap kebijakan maupun keputusan pemerintah dan harus sesuai dengan asas dan nilai demokrasi yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat”. Artinya bahwa semua keputusan, suara, dan kepentingan rakyat adalah nomor satu sehingga sudah sewajarnya DPR selaku wadah penampung aspirasi rakyat menerima masukan, saran, maupun kritik dari orang-orang yang mereka wakili. Tak hanya itu, di dalam Undang-Undang KUHP sudah tertera dengan jelas larangan melakukan pelecehan dan penghinaan namuun sebuah kerancuan bagi lembaga legislatif sendiri yang kembali memunculkan peraturan ini. “Seolah-olah dewan perwakilan ingin meningkatkan perlindungan diri dari kritikan masyarakat,” Imbuh Wahyuti. Kemudian ia juga menambahkan bahwa mahasiswa selaku pihak yang aktif sebagai pengawas lembaga pemerintah juga merasakan pembatasan dan pengekangan hak beraspirasi oleh lembaga perwakilan melalui UU MD3. Diskusi yang Telah Dipersiapkan Matang-matang
Wahyuti juga menjelaskan bahwa diskusi yang dihelat bukanlah semerta-merta ingin mengkritik lembaga legislatif tanpa pijakan yang jelas, namun diskusi UU MD3 sudah dipersiapkan dengan matang, terbukti dengan disediakannya materi berupa kajian dan infografis guna meningkatkan pemahaman peserta diskusi mengenai UU tersebut. Berbicara mengenai kajian yang dikeluarkan oleh BEM Undip, di dalamnya juga terdapat penjelasan mengenai pasal 245 di mana DPR RI seakan-akan mengesahkan peraturan perundang-undang guna melindungi semua struktur dalam lembaga tersebut mengingat pasal 245 memaparkan mekanisme pemanggilan anggota DPR RI oleh pihak penegak hukum. Dalam pasal tersebut, untuk memanggil anggota DPR RI harus berdasar surat izin tertulis dari presiden setelah sebelumnya mendapatkan pertimbangan dari MKD DPR. Mekanisme tersebut dinilai hanya untuk melindungi anggota DPR RI yang berimbas pada susahnya penegak hukum dalam menegakkan keadilan karena untuk memanggil anggota DPR RI saja harus memperoleh izin tertulis dari Presiden serta pertimbangan MKD DPR yang membutuhkan proses dan waktu cukup panjang. Kemudian, pasal 73 menjelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia wajib mengikuti perintah DPR RI untuk memanggil paksa pihak-pihak terpanggil DPR RI. Hal ini tentunya kembali menimbulkan ambigu, di mana lembaga legislatif yang berfungsi sebagai wakil rakyat dalam hal penyalur aspirasi mengambil peran andil dalam proses penegakkan hukum. (Bersambung ke halaman 2)
wawasan kebangsaan, dan wawancara. Semuanya melalui daring, jadi tidak harus mengikuti tes di suatu tempat. Tidak ada syarat khusus untuk mengikuti program ini. Terbuka untuk umum asal masih berusia sekitar 18-25 tahun. Program ini juga tidak mewajibkan pesertanya fasih berbahasa Inggris, itulah mengapa tidak ada tes semacam TOEFL untuk seleksi. ”Jadi ga usah minder, aku juga bukan orang yang berlatar belakang bisa Bahasa Inggris,” pesan Aulia kepada siapapun yang ingin mengikuti program serupa. Mengalahkan Ratusan Orang
Perihal jumlah partisipan, Aulia mengatakan bahwa terdapat 60 orang yang lolos seleksi. “Sebenernya yang lolos 60 orang, tapi kan karena pergi ke luar negeri juga menggunakan biaya, passport, mungkin banyak yang menyerah. Aku terpilih dan aku ingin coba ke luar negeri gimana, fight. Akhirnya berangkat 27 orang itu,” tutur Aulia. Ia menambahkan bahwa untuk lolos tes seleksi tentu bukan hal mudah, ia harus mengalahkan 500-800 orang untuk mendapatkan posisi yang diperebutkan banyak orang.
Setelah lolos pun perjuangan lainnya menanti. Program ini menggunakan sistem partial scholarship, semakin tinggi peringkat, semakin banyak bantuan dananya, bahkan gratis. Aulia
Pekan ini di lpmedents.com Tiga Sorotan Dalam Pelantian Pimpinan Ormawa FEB Undip UNDIP (3/3) – Setidaknya kami menangkap ada tiga hal menarik dalam acara pelantikan pimpinan Ormawa FEB Undip tempo hari. Yang pertama adalah sambutan dari ketua panitia, kedua adalah pernyataan Anis Chariri tentang pengurus Ormawa, dan yang ketiga adalah keterlambatan kehadiran perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Pelantikan Pimpinan Ormawa FEB Undip, Anis: Hanya OrangOrang Gila Yang Mau Jadi Pengurus Ormawa UNDIP (3/3) – Bertempat di Auditorium lantai 4 Gedung Laboratorium Kewirausahaan, Senat Mahasiswa (SM) FEB Undip menggelar pelantikan pimpinan Organisasi Mahasiswa (Ormawa). Acara yang dihadiri oleh sepuluh perwakilan Badan Pengurus Harian (BPH) dari tiap 24 Ormawa, Anis Chariri (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan) dan Wahyu Meiranto (Wakil Dekan Bidang Sumber Daya) ini secara resmi memulai kepengurusan baru semua Ormawa yang ada di FEB Undip. Talkshow BEM FPIK Undip: Solusi Kolaboratif Kebijakan
Cantrang dan Impor Garam Undip (3/3) – Problematika aturan mengenai cantrang dan impor garam yang tengah dilakukan pemerintah diangkat oleh BEM FPIK Undip dalam sebuah talkshow bertema “Kebijakan Poros Maritim Pemerintah Terhadap Kemajuan Jawa Tengah” yang digelar di Auditorium FPIK. Teddy Prayoga selaku ketua panitia mengatakan bahwa pihaknya ingin ada kolaborasi dari beberapa narasumber yang hadir untuk menghasilkan solusi permasalahan dari kebijakan cantrang dan impor garam.
mengaku bahwa ia berada di peringkat 60-an, sehingga ia harus membayar 6,5 juta hanya untuk registrasi, tidak termasuk tiket pesawat dan keperluan lainnya. Jika ditotal, kira-kira ia harus mengeluarkan biaya sebesar 15 juta. Perjuangan Mencari Dana
Perjuangannya terasa lebih berat ketika ia tidak mendapat bantuan dana dari kampus karena waktu yang sangat mepet dan mendekati akhir tahun. Akhirnya ia pun memanfaatkan donatur karena tidak sempat danusan. Tentu ia sangat berterimakasih kepada para donatur yang telah membantu. Terakhir, Aulia pun berpesan kepada siapapun yang ingin mengikuti program exchange ke luar negeri. ”Jangan minder, dan apabila kita menjalani sesuatu, yang penting kita menikmati prosesnya. Terus lakukan terbaik. Jangan sampai kamu tidak melakukan apapun,” ujarnya. Selaras dengan apa yang disampaikannya, ia menyampaikan kunci agar bisa mengikuti exchange itu cuma satu, berani mencoba. Entah mampu apa tidak, intinya dicoba dahulu, syarat-syarat lainnya bisa dilatih di kemudian hari, dan urusan biaya itu belakangan. (FN)
Pemimpin Umum : Aradeya Tangguh Pamungkas ; Pemimpin Redaksi : Fana Mustika Insanu ; Pemimpin Artistik : Mutia Rahmania ; Editor : Arsenio Wicaksono ; Layouter: Haritz Faiz Heryantama ; Reporter : Kurnia Wulandari, Prastio Anggoro, Karima Suci Ariyani, Mila Sri Utami Hayati ; Amadea Arum Diani ; Bayu Teguh Sekretariat : Gedung PKM Lt. 1 FEB Undip, Tembalang Edents Call Center : 024-91181513
Kunjungi !
Kordents Vol. 2 Edisi 10-24 Maret 2018
w w w.lpmedents.com
Laporan Utama
Simaweb, Sima-War, dan Kendala di dalamnya Kebijakan Pengambilan SKS Maksimal, IP Harus Di Atas 3?
Teknologi di dunia semakin berkembang pesat mengikuti dengan perkembangan zaman. Penemuan-penemuan canggih turut mengubah kehidupan manusia. Pada era modern seperti saat ini, teknologi sudah menjalar hingga ke seluruh aspek kehidupan. Segala aktivitas seharihari yang dilakukan manusia sudah berkaitan dengan teknologi. Bagi manusia, penggunaan teknologi bisa memberikan efetivitas dan efisiensi pada saat melakukan suatu aktivitas.
Perihal pengambilan SKS, mahasiswa yang memiliki IP di atas 3 berhak mengambil SKS maksimal. Pertanyaan kembali mencuat dari beberapa pihak mengenai alasan diperbolehkannya mahasiswa tertentu yang memiliki IP tidak mencapai angka 3 tetapi bisa mengambil SKS maksimal. “Kalau peraturan akademik mengatakan lebih dari 3 bisa mengambil 24, misalnya, ya itu karena peraturan akademik. Kalau Simaweb bisa lolos, bisa jadi karena filternya lupa nggak dipasang. Simaweb kan alat. Dia harus mengikuti peraturan akademik. Jadi kalau ada yang lolos, bisa jadi itu karena sistem yang ada lupa difilter,” tutur Anis.
Modernisasi mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang lebih berkembang, terutama dalam hal teknologi informasi. Berbeda dengan zaman dahulu, masyarakat saat ini dengan mudahnya mendapatkan informasi, mengumpulkan, mengolah, lalu menyimpannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada. Masyarakat tidak perlu lagi melakukan semua hal itu secara manual karena teknologi informasi pada era sekarang sudah canggih dan terus berkembang. Banyak sistem baru yang diciptakan oleh manusia sebagai bentuk perkembangan teknologi, termasuk teknologi informasi.
Masih menjelaskan kemungkinan terjadinya perbedaan seperti itu, Anis melanjutkan kembali, “Bisa jadi yang kedua juga, itu saya lakukan untuk mahasiswa yang dalam kondisi kritis atau mahastudi. Saya mencoba mencari jalan untuk bypass sistem karena kalau nggak dia nggak bakalan lulus tepat waktu itu,” tutup Anis. (FN)
Sistem yang Memanfaatkan Teknologi Informasi
Merespon Polemik UU MD3, BEM Undip Adakan Diskusi Bersama Mahasiswa
Simaweb menjadi sesuatu yang tak asing lagi jika didengar oleh mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip). Simaweb atau sistem informasi akademik berbasis web ini merupakan database berkaitan dengan kegiatan akademik para mahasiswa. Awal muncul Simaweb Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) ialah pada semester genap tahun 2004. Sistem Simaweb dibuat bertujuan untuk memudahkan para mahasiswa, para dosen, dan para pihak akademik untuk menaruh atau menggunakan informasi akademik yang berada pada simaweb tersebut. Ketika membuka laman Simaweb, tampilan awal yang diperlihatkan adalah ucapan selamat datang, dan diikuti dengan berbagai pilihan fitur seperti kalender akademik, jadwal dosen, info akademik, IUP Program, dan katalog buku.
(sambungan halaman 1)
doc. FEB Undip
Istilah Sima-War dan Kendala di dalamnya
Tepat di bawah enam menu tersebut, mahasiswa akan diminta untuk login terlebih dahulu dengan password yang telah diatur sendiri. Hal ini bertujuan untuk melindungi data-data pribadi mereka. Setelah berhasil masuk ke dalam simaweb, mahasiswa tidak hanya bisa memasukkan data diri dan menyimpannya sebagai arsip pihak akademik, melainkan juga bisa mengakses berbagai fitur yang disediakan. Para mahasiswa bisa mendapatkan info kurikulum yang ada di fakultas. Para mahasiswa juga dapat memanfaatkan fitur katalog buku yang memudahkan mereka untuk mencari judul buku dan jurnal yang ada di perpustakaan. Selain itu, para mahasiswa juga dapat melihat status peminjaman buku yang telah mereka lakukan di perpustakaan fakultas.
Banyak kemudahan yang didapatkan dari sistem Simaweb oleh berbagai pihak, baik mahasiswa, dosen, dan juga pada bagian akademik. Namun, dilain sisi, simaweb masih memiliki berbagai kendala. Kendala yang paling meresahkan para mahasiswa adalah lemahnya sistem saat mereka hendak mengakses laman untuk mengisi KRS. Lemahnya sistem ini disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang mengakses simaweb dalam waktu yang bersamaan untuk beradu cepat mengisi KRS, yang kerap disebut sebagai “simaweb war” atau Sima-War. Sistem KRS yang menuntut para mahasiswa untuk beradu cepat satu sama lain dalam memilih jadwal membuat mahasiswa resah karena server sering mengalami down. Jika ada mahasiswa yang sulit mengakses laman tersebut dan kehabisan jadwal maka ia harus mengurus permintaan kelas tambahan ke pihak akademik.
Simaweb juga mempermudah para mahasiswa ketika mereka hendak mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Para mahasiswa tidak perlu lagi mengisi pilihan jadwal mata kuliah dan dosen secara manual seperti zaman dahulu. Kartu Hasil Studi (KHS) juga dapat dilihat di dalam Simaweb. Pada simaweb para mahasiswa juga bisa mengakses daftar nilai mereka di setiap semester. Jadwal kuliah dan presensi juga dapat mereka lihat. Hal-hal lain yang bisa diakses di Simaweb adalah cetak dokumen yang berupa kartu ujian, entri prestasi, dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan para mahasiswa.
Selain itu, para mahasiswa semester awal juga bertanya-tanya mengapa tidak ada menu untuk mencetak KHS sedangkan KRS saja bisa dicetak kapanpun. Pertanyaan ini telah dijawab oleh Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan/Wakil Dekan I FEB Undip, Anis Chariri. Beliau menjelaskan bahwa nilai para mahasiswa yang diinput ke simaweb melalui dua cara. Bisa diinput langsung oleh dosen atau dengan cara dosen menyerahkan daftar nama dan nilai kepada petugas agar diinput ke simaweb. Untuk menjamin bahwa nilai yang diinput itu benar maka perlu dilakukan verifikasi.
Sebelum teknologi berkembang seperti saat sekarang ini, para mahasiswa melakukan segala hal yang berkaitan dengan akademik secara manual. Mengisi KRS secara manual, diabsen secara manual, tidak dapat memantau nilai dan jumlah presensi pada web, dan masih banyak hal lain yang dilakukan tanpa menggunakan bantuan sistem teknologi informasi. Oleh karena itu, terbentuknya laman seperti simaweb ini sangat mempermudah aktivitas yang berhubungan dengan akademik mahasiswa.
“Verifikasi itu nanti dilakukan oleh petugas khusus. Setelah selesai baru ya klik selesai verifikasi. Artinya apa, data yang ada benar semua. Baru bisa dicetak. Makanya KHS belum bisa dicetak karena verifikasinya belum selesai. Ya itu untuk memastikan bahwa nilai yang ada itu benar semua,” terang Anis.
Kabar Kampus UPK FEB Adakan Pelatihan Dasar Software Mendeley Maka dengan diringankannya tugas manusia melalui software, Unit Pengembangan Komputer Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (UPK FEB Undip) pada hari Kamis, 15 Februari lalu mengadakan workshop pelatihan software Mendeley bertempat di laboratorium komputer FEB ruang EL 3.06 yang dimulai pada pukul 15.30 WIB. Pada pelatihan software Mendeley, seluruh mahasiswa FEB program sarjana diperbolehkan mengikuti seminar pelatihan ini. Memang pelatihan software ini diadakan oleh UPK FEB setiap tahun namun terdapat beberapa hal yang membedakan pelatihan tahun ini dengan pelatihan yang diadakan tahun lalu. Sehingga acara pelatihan ini selalu dinanti oleh mahasiswa, khususnya oleh mereka mahasiswa yang memasuki tingkatan akhir. Berguna untuk Penyelesaian Tugas Akhir dan Karya Ilmiah doc. Edents doc. UPK FEB
“Harapannya untuk kedepannya supaya mahasiswa FEB lebih berminat lagi untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh UPK FEB, karena selain gratis pelatihan seperti ini juga bermanfaat bagi mahasiswa dalam pengerjaan tugas skripsi dan laporan.” Software merupakan program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Dengan adanya software dalam kehidupan sehari-hari dapat meringankan tugas manusia.
LPM Edents FEB Undip
Diadakannya pelatihan ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam penyimpanan jurnal online dan membuat kutipan dalam sebuah jurnal serta melihat tingkat plagiarisme dalam suatu laporan yang disusun. Mendeley sendiri merupakan perangkat lunak yang bertujuan untuk mempermudah bagi penggunanya untuk menyimpan jurnal online dan membuat kutipan (sitasi). Sehingga penggunaan software ini dipermudah dalam pembuatan karya ilmiah, tugas akhir, dan pembuatan laporan. Selain bermanfaat untuk menyimpan jurnal online dan membuat sitasi, software ini juga bermanfaat untuk melihat tingkat plagiarisme yang ada di suatu laporan tersusun. Adanya pelatihan software Mendeley didasari karena adanya permintaan dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Seminar pelatihan yang diadakan oleh UPK FEB memang setiap tahunnya ada, dan untuk pelatihan software Mendeley ini memang diadakan setiap tahunnya, karena yang paling banyak diminati. “Pelatihan Mendeley ini memang tiap tahun ada, karena memang Mendeley itu masih yang paling banyak terutama untuk membantu mahasiswanya menyelesaikan skripsi,” ujar Elvi.
Tidak hanya persiapan materi, panitia turut mengundang beberapa narasumber yang dianggap lebih mengerti masalah UU MD3, seperti Julio Harianja (Menteri Adkesma BEM KM Unnes 2016). Dengan demikian, mahasiswa Undip yang hadir dapat bertukar pikiran, mengasah sudut pandang, dan tentunya bisa menemukan solusi yang tepat untuk polemik ini. Kontroversi yang terlihat secara nyata semakin menumbuhkan semangat mahasiswa untuk mendiskusikan apakah UU MD3 tepat atau benar dibutuhkan oleh rakyat Indonesiia. Diskusi berjalan baik. Dimulai dengan analisis, bertukar pikiran, mencerna isu, dan memutuskan posisi pro atau kontra, barulah mahasiswa bisa menunjukkan respon dan sikap terhadap suatu isu. Pernyataan Sikap dan Surat Terbuka untuk DPR
Berdasar hasil diskusi, BEM Undip akan melakukan dua tindakan dalam rangka menolak revisi UU MD3. Pertama, dengan mendeklarasikan pernyataan sikap, yaitu; (1) Mendesak DPR untuk meninjau kembali pasal per pasal UU MD3 dan menuntut DPR untuk melakukan revisi kembali pasal UU MD3 yang menciderai demokrasi; (2) Menuntut DPR untuk lebih bijak dalam membuat Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (3) Menolak segala upaya bentuk pelemahan demokrasi rakyat Indonesia, baik berupa kritikan atau penyampaian pendapat dimuka umum terhadap kebijakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena berpotensi menciderai pasal 28 E UUD 1945. Kedua, BEM Undip akan mengeluarkan surat terbuka untuk DPR yang nantinya akan di posting di media sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan penegasan pernyataan sikap mahasiswa Undip. Di akhir sesi wawancara, Wahyuti pun menambahkan harapan sebagai penutup dengan mengatakan, “Harapan saya adalah suara kita sebagai mahasiswa dan masyarakat mengenai refisi UU MD3 dapat dipertimbangkan dan dikaji kembali apakah memang UU MD3 perlu untuk diteruskan,” tutup Wahyuti. (FN)
yang diberikan tahun ini sudah dapat dipakai untuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Adanya pelatihan ini dilihat dari kapasitas kebutuhan mahasiswa. Sebelum diadakannya acara pelatihan, para anggota UPK FEB melakukan rapat koordinasi dengan selaku dosen pembimbing UPK FEB yaitu, Andrian Budi Prasetyo. Dosen pembimbing UPK FEB pasti sudah mengetahui pelatihan software apa yang akan dilaksanakan, diikuti dengan melihat perkembangan kebutuhan mahasiswanya. Antusiame Mahasiswa Peserta Pelatihan
Para pendafatar yang ingin mengikuti acara ini sangat antusias sehingga diperlukan dua kelas untuk menampung para pendaftar. Hal ini dikarenakan banyaknya mahasiswa yang meminta untuk software Mendeley ini untuk dijadikan sebagai pelatihan dasar. Terutama bagi mahasiswa yang telah menginjak semester akhir, perangkat ini sangat berguna dalam membantu meyelesaikan tugas skripsi mereka. “Mungkin bagi mahasiswa yang semester awal belum kenal Mendeley, tapi buat mahasiswa semester akhir mereka pasti menggunakan software ini, jadi banyak yang minta untuk software Mendeley ini dijadikan pelatihan,” ungkapnya.
Total Pendaftar yang Tidak Sesuai dengan yang Peserta Pelatihan
Jika dilihat dari sisi internal, tidak terdapat kendala berarti yang dapat menghambat keberlangsungan pelatihan Mendeley. Namun, kendala yang biasanya dihadapi yaitu masalah penentuan hari dan banyaknya calon peserta yang ingin mengikuti pelatihan ini tidak sebanding dengan para mahasiswa yang datang sebagai peserta pada saat pelatihan dimulai. “Untuk tahun ini yang datang hanya separuhnya dari total peserta yang mendaftar berjumlah 60 orang, mungkin karena kendala cuaca, jadi yang datang hanya separuhnya bahkan tidak sampe separuhnya mungkin 30 kurang,” ungkap Elvi. Walaupun yang datang mengikuti pelatihan ini hanya setengah dari keseluruhan calon peserta, tetapi acara dapat berlangsung lancar sejak awal hingga akhir acara. (FN)
Perbedaan pelatihan Mendeley pada tahun 2018 ini adalah adanya sertifikat yang diberikan seusai pelatihan terlaksana. Pada sertifikat
lpmedents.com
@tbv2341m
@lpmedents