Majalah Edents Volume 1 Edisi XXXVIII

KATA REDAKSI

Wahai pembaca yang budiman, LPM Edents kembali lewat karya jurnalistik yang hadir di tangan pembaca sekalian. LPM Edents kini memasuki usia yang tidak muda. 47 tahun merupakan usia yang matang bagi manusia, harapannya LPM Edents lewat majalah senantiasa menebar, menyebar, dan menumbuhkan gagasan. Di antara Lembaga Pers Mahasiswa terkhusus di Jawa Tengah, Edents menjadi yang tertua. Hal ini juga menjadi cermin bagi Edents untuk sadar bahwa kata “tua” disana seharusnya menjadi pelopor dan tauladan bagi yang muda.

Majalah Edents volume 1 tahun 2023 resmi kami publikasikan dengan segala kekurangannya. Berbagai tulisan yang akan atau sudah anda baca merupakan hasil atas perenungan dan diskusi mendalam atas tinjauan realitas yang ada. Kali ini kami mengangkat tema “Ekonomi Kerakyatan” dimana rakyat menjadi basis kes-

ejahteraan pada perekonomian Indonesia. Akhir-akhir ini kolom berita dipenuhi atas ulah para pegawai sipil, kinerja pemerintah dalam pelayanan publik, atau pemerintah sebagai decision maker. Isu yang tersebar adalah akses yang terbatas atas distribusi sumber daya dalam rangka pemerataan sebagai bentuk kesejahteraan.

Syahdan, dengan realitas yang ada majalah kami hendak mengulas dan mengupas permasalahan yang ada dengan tuntas dan berbasis akademis. Judul majalah “Kerakyatan yang Dipimpin Kapitalisme” merupakan pengejawantahan fakta lapangan dengan tinjauan ilmiah akademis. Besar harapan karya kami menjadi teman diskursus dengan tanpa mengurangi evaluasi atas kekurangan yang ada. Terima kasih.

Salam Pejuang Mulia Redaksi

EDENTS

Diterbitkan oleh:

Lembaga Pers Mahasiswa

(LPM) Edents

ISSN 0215-0255

■Pelindung: Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.,;

■Penasehat: Firmansyah, S.E., M.Si., Ph.D;

■Pembina: Surya Raharja, S.E., M.Si., Akt., Ph.D;

■Pemimpin Umum: Luvita Dyaningsih;

■Pemimpin Redaksi: Muhammad Musa A.;

■Pemimpin Artistik: Hatfina Dini Sabrina;

■Pemimpin HRD: Tarisa Rahmawati;

■Pemimpin Perusahaan: Michelle Jenifer K.;

■Pemimpin Project and Communication: Amanda Yasmien; ■Redaktur

Pelaksana Majalah: Tsania Kristya; ■Redaktur Pelaksana: Dewanti Mannaria, Naela Rohmah, Sabina Ipmawati, Qosim; ■Staf Redaksi: Sukma Gita Rahajeng, Maulida Fauzia; ■Layout: Ariska Ardina Putri, Fatimah Daffa; ■Foto dan Ilustrasi: Zhafira Salima, Vincentia Ipsita, Munnafatu, Coryna; ■Staf dan Magang HRD: Finecia Shinta, Muhammad Alhafis, Riska Aulia, Muhammad Haykal, Rasika Faustina; ■Staf dan Magang Perusahaan: Marhawa

Marir, Vira Mahalia, Ananda Zahra, Titi Indati, Aqila Insani; ■Staf dan Magang P&C: Dzikrina Fatahul, Rifqy Abdul Aziz, Fadila Nadifa, Elsa Novika, Teby Gendhist, Nabila Tsaqif.

MAJALAH

DINAMIKA INTELEKTUAL MAHASISWA

LAPORAN UTAMA 03

MENAKAR KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMERINTAH

Kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam demokrasi. Kondisi pasca pandemi yang seharusnya digun akan untuk berbenah justru menjadi momen dimana berita -berita negatif terkait instansi pemerintahan mencuat. Peran akademisi, media massa, dan kinerja pemerintah turut andil dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

LAPORAN UTAMA 06

LAPORAN UTAMA 08

LAPORAN KHUSUS 15

LAPORAN KHUSUS 18

POTRET 21

KOLOM PEMIMPIN 22

KOLOM PEMIMPIN 24

DI ANTARA KITA 26

ANEKDOT 30

RESENSI 31

LAPORAN KHUSUS 11

KRITIK ATAS UU CIPTAKER

Pemerintah Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang diatur dalam UU Ciptaker. Undang-undang ini menuai beragam respon dari masyarakat. Dalam konteks ekonomi pancasila/demokrasi/kerakyatan, kebijakan ini dinilai mengabaikan kesejahteraan rakyat. Pasar tenaga kerja di Indonesia rentan dan buruh masih menghadapi masalah. UU Ciptaker harus mempertimbangkan konteks jangka pendek dan keberimbangan relasi kuasa antara pemerintah, buruh, dan pengusaha.

OPINI 28

POLEMIK EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA

Sistem ekonomi bagi sebuah negara merupakan salah satu hal vital yang harus dimiliki oleh suatu negara. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai salah satu sistem ekonomi yang dianut, guna dijadikan sebagai pedoman dalam membuat regulasi. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.

MENAKAR KEPERCAYAAN

MASYARAKAT

TERHADAP PEMERINTAH

Oleh: RISKA AULIA, DEWANTI, QOSIM

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat berpengaruh secara

signifikan oleh berbagai permasalahan yang melibatkan orangorang dalam pemerintahan, seperti kasus korupsi, penyelewengan anggaran, dan tindakan-tindakan lain yang merugikan masyarakat.

Jika terjadi banyak permasalahan semacam itu, maka hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara keseluruhan. Hal ini juga dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dapat mempersulit upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan-tindakannya, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Pemerintah juga harus secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat dan membuka diri terhadap kritik dan saran dari publik, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berbagai berita negatif terkait instansi pemerintahan dan “oknum-oknum” di dalamnya akhir-akhir ini, tentu dapat terus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintahan. Kepercayaan masyarakat

terhadap instansi pemerintahan merupakan salah satu indikator atau tolok ukur keberhasilan dalam demokrasi. Bagi pemerintah, kepercayaan masyarakat sangat penting, mengingat kepercayaan masyarakat merupakan suatu kekuatan dalam menjaga kestabilitasan negara.

Kondisi pasca pandemi yang seharusnya digunakan untuk berbenah dari kebijakan-kebijakan lawas justru menjadi momen dimana berita-berita negatif terkait instansi pemerintahan mencuat. Terbukti, dari satu kasus ke kasus lain terus saja berentetan mencuat ke publik, yang menyebabkan masyarakat semakin menurunkan kepercayaan mereka terhadap instansi-instansi pemerintahan. Berawal dari

terjadinya kasus FS yang membawa nama besar Kepolisian Republik Indonesia hingga yang terbaru adalah kasus dari anak seorang pejabat eselon III di Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu Jakarta Selatan.

Peran Akademisi

Berbagai lapisan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada instansi pemerintahan sebagai imbas dari mencuatnya berita negatif akhir-akhir ini, tidak terkecuali akademisi. Akademisi dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi negara. Hal ini sangat penting dalam menciptakan stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi di suatu negara.

DR. Kardison Lumban Batu., SE., MSc. selaku dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, mengungkapkan bahwa akademisi mempunyai peran yang mendasar dalam mengelola kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

“Untuk menanggapi dan menghadapi berbagai masalah yang ada pada saat ini, pihak akademisi tetap pada koridor sebagai Akademisi, pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat” kata

DR. Kardison Lumban Batu., SE., MSc.

Sedangkan menurut pandangan Prof. Drs. Agusty Tae Ferdinand, MBA, DBA. yang juga merupakan dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP, segala sesuatu yang menyangkut kepercayaan adalah hak pribadi setiap individu. “kepercayaan pasti tergantung dari orang-orang, baik mengalami peningkatan atau penurunan, karena hal itu lumrah. Tetapi tidak bisa menilai apa yang dilihat dan rasa, Pasti banyak kemajuan” tutur Prof. Drs. Agusty Tae Ferdinand, MBA, DBA. Dahulu beliau merupakan aktivis mahasiswa dan pengurus dewan mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP). Terkadang ada poin-poin tertentu dimana terjadinya kasus yaitu isu yang ramai di keuangan, tapi beliau tetap percaya karena ada keterbukaan disana, “hal tersebut merupakan blessing disguise” imbuh beliau.

Pengaruh Media

“Karena dalam negara pasti ada permasalahan, tetapi karena ada langkah perbaikan, maka itu (upaya) adalah hal yang baik dan itu bisa di-support. Kehebatan yang bisa kita lihat adalah kekuatan media massa yang berperan sangat bagus sepanjang berita yang diterbitkan tidak berupa hoax, itu (berita) memberikan informasi pembelajaran kepada masyarakat” tutur Prof. Agusty.

Prof. Agusty juga menambahkan bahwasanya dewasa ini media massa sangat berperan penting bagi keberlangsungan bernegara, dan mungkin dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

“Ketika menghadapi informasi hoax, pemerintah harus terus menginformasikan semua sistem supaya itu bisa meng-counter informasi yang berkembang di masyarakat. Informasi yang tidak bertanggung jawab tersebut harus dihilangkan oleh pemerintah dengan menyajikan informasi yang jelas akan hal tersebut. Harus bisa direvisi, di-updating supaya mengalahkan hoax yang bertebaran. Perlu sistem informasi manajemen yang baik, dan yang penting sharing informasi kepada khalayak umum supaya masyarakat tahu, jangan sampai kalah dari informasi (hoax) di internet tersebut. Sehingga harus ada yang mengelola misinformasi supaya tidak tersebar luas” ujarnya.

Berkaca dari kasus salah satu Bupati yang memberikan Nmax kepada kepala desa dengan anggaran dana mencapai 9 miliar rupiah. Tentu saja hal ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintahan mengenai penyaluran dana APBD yang seharusnya digunakan untuk keperluan masyarakat luas. Ditambah lagi dengan kasus yang ramai diperbincangkan terkait Direktorat Jenderal Pajak, masyarakat menjadi bertanya-tanya apa sebenarnya fungsi atau manfaat dari membayar pajak setiap bulan bahkan tahun.

Aspek Legal Formal

Menanggapi berita-berita tersebut, Prof. Agusty dan DR. Kardison sama-sama melihat dari dua sisi, yakni positif dan negatif. Mereka berpendapat

Prof. Drs. Agusty Tae Ferdinand, MBA, DBA Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Dok. Pribadi

LAPORAN UTAMA

bahwa apabila anggaran tersebut sudah ditetapkan sebelumnya maka hal tersebut sah-sah saja, melihat situasi di lapangan juga bahwa Kepala Desa merupakan perpanjangan tangan pemerintahan Kabupaten/Kota dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Akan tetapi apabila anggaran tersebut sebelumnya belum ditetapkan dan disahkan secara mendadak, maka hal tersebut merupakan kekeliruan.

“Kembali ke peraturan, kalau sesuai dengan perundang-undangan maka go ahead aja, Kalau tidak ada peraturan baru itu salah” tutur Prof. Agusty.

Kasus yang ramai diperbincangkan terkait Direktorat Jenderal Pajak mengenai gratifikasi dan penggelapan pajak yang dilakukan Prof. Agusty menyayangkan oknum yang melakukan tindakan tersebut. Sedangkan DR. Kardison melayangkan kekecewaannya.

“At the very beginning, kita sebagai tax payer/wajib pajak agak sedikit merasa kecewa oleh kinerja beberapa oknum yang merusak kinerja organisasi (bukan kinerja kementerian secara umum). Terlebih masyarakat wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak dengan jujur” ucap DR. Kardison.

Untuk penanganan kasus-kasus tersebut, baik Prof. Agusty maupun DR. Kardison, menyebutkan bahwa lang-

kah paling ideal adalah menyerahkan semua kembali ke pemangku kebijakan, penegak hukum dan pihak berwenang lainnya.

Kinerja jadi Sorotan, Kepercayaan jadi Pendorong

Berbagai kasus yang terjadi atau terungkap pada instansi pemerintah merupakan suatu bentuk ketidakwajaran dalam keberlangsungan pemerintahan. Ketidakwajaran ini yang akhirnya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap integritas instansi pemerintahan yang ada. Sebagai dasar kekuatan demokrasi, kepercayaan masyarakat memengaruhi tatanan sistem kerja pemerintahan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi negara sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di suatu negara. Ketika masyarakat mempercayai pemerintah dan institusi-institusi negara, maka hal ini dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih efektif.

Kepercayaan masyarakat yang tinggi dapat membantu pemerintah dalam melakukan perubahan atau reformasi kebijakan secara lancar dan sukses. Kepercayaan masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial.

Kepercayaan masyarakat juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan tindakan yang diambil.

Di sisi lain, jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi negara rendah, maka hal ini dapat menghambat kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Masyarakat mungkin akan kurang kooperatif dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, yang dapat menghambat kemajuan suatu negara. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat memperburuk korupsi dan tindakan-tindakan tidak akuntabel dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi-institusi negara. Hal ini dapat dilakukan melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah juga dapat memperkuat lembaga-lembaga pengawasan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau ombudsman, untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintah.

DR. Kardison Lumban Batu., SE., MSc. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

PERATURAN PAMER HARTA SEBAGAI

TOLOK UKUR

KREDIBILITAS PEJABAT

Buntut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy, anak seorang petinggi pajak, berujung pada kasus korupsi. Sang ayah, Rafael Alun Trisambodo ditahan atas kasus dugaan gratifikasi pada tanggal 3 April 2023. Sebagai orang yang memegang jabatan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan dan tersandung kasus, hal itu tentu membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada instansi pajak. Untuk menenangkan kondisi masyarakat, pemerintah mengeluarkan peraturan dilarang pamer harta kepada pejabat aparatur sipil negara (ASN) dan keluarganya.

Namun, bukan itu hal yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Kegiatan pamer harta bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Hal yang melanggar hukum adalah bagaimana kekayaan diperoleh. Apakah diperoleh secara halal atau dengan korupsi. “Kalau saya lebih setuju pada pelarangan pejabat negara itu melakukan korupsi. Tapi, yang menjadi masalah adalah kalau selama ini orang melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi itu mendapatkan kekayaan dengan cara mudah dan banyak, sehingga dari kekayaan yang mudah dan banyak itu dia bisa membeli apa saja. Dari apa yang dibeli itulah kemudian terkesan atau bisa dirujuk menjadi suatu pamer harta kekayaan,” ungkap Markus Suryoutomo, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pemerintah sebelumnya telah menciptakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang digunakan untuk mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dalam tindak pidana korupsi. Peraturan dibuat oleh negara untuk ketertiban demi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, undang-undang juga diciptakan untuk melindungi pembuatnya.

“Jangan sampai undang-undang yang dibuat oleh para pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, itu malah menjerat perbuatan dia sebagai penyelenggara negara” ungkapnya.

Dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia, “namun yang berdampak negatif itu semata-mata karena para penyelenggara negara yang sebelum ada efek ini, dia akan diuntungkan karena dia dapat memupuk kekayaan yang banyak. Tanpa adanya larangan atau lemahnya peraturan perundang-undangan untuk melarang seorang pejabat menumpuk harta kekayaan,” ungkapnya.

Dalam peraturan dilarang pamer harta bagi ASN tidak disebutkan batasan dalam memposting sesuatu di media sosial, tujuan postingan pun belum pasti mengarah pada sikap pamer namun yang diserap oleh masyarakat adalah perilaku pamer. Markus menjelaskan bahwa “Di dalam konstitusi kita, budaya pamer itu sebetulnya, kan, tidak diperbolehkan. Medsos itu hanya dampak kecil dari adanya kemajuan teknologi tetapi, sebetulnya, budaya pamer sebelum adanya medsos itu sudah dilakukan oleh para pejabat pada saat dia menjadi seorang pejabat negara yang ketika dia dapat melakukan tindak pidana korupsi, hal-hal yang seharusnya tidak ada kemampuan untuk membeli bagi seorang pejabat negara namun itu dilakukan oleh pejabat negara. Jika negara sudah pada posisi yang adil dan makmur, gaya hidup mewah tidak dipermasalahkan. Namun yang terjadi di Indonesia belum demikian. Ada semacam kesenjangan antara rakyat biasa dan para pejabatnya, sehingga seorang pejabat ketika melakukan gaya hidup yang sebetulnya itu tidak baik tapi akan terekspos oleh media sosial karena media sosial ini memberikan dampak secara luas kepada seluruh rakyat Indonesia.”

Oleh: NAELA ROHMAH, FINECIA SHINTA, SABINA IPMAWATI

Namun, para pejabat diwajibkan mendaftarkan kekayaan mereka pada situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sehingga apabila pejabat memperlihatkan kemewahan mereka yang berlebihan dijadikan bukti bahwa mereka melakukan tindakan korupsi. “Sistem hukum Indonesia menganut berbagai asas, salah satunya liability by on hold, yang artinya, pemerintah itu harus membuktikan bahwa (penegak hukum, red) misalnya polisi, penyidik, KPK, dan lain sebagainya, ketika ada orang yang mempunyai harta yang melimpah, apakah itu tindak pidana korupsi atau tidak, itu harus dibuktikan oleh penyidik, dalam hal ini polisi, jaksa, atau KPK, untuk membuktikan bahwa mereka itu mempunyai harta kekayaan bener, ga, dari harta korupsi.” Ungkap Markus.

Mahfud MD merancang peraturan perundang-undangan terkait perampasan aset negara. Undang-undang tersebut didesain menggunakan asas strict liability. Artinya, orang yang mempunyai kekayaan itu harus membuktikan bahwa kekayaan yang dipunyainya itu adalah dari hasil yang halal. “Kalau pemerintah jeli bahwa seorang pejabat itu di dalam peraturan perundang-undangan, ketika dia menjabat sebagai pejabat negara, dia nggak boleh melakukan bisnis. Tapi ternyata, para pejabat negara ini tidak ada yang berani menegur bahwa dalam jabatannya, dia berbisnis dengan menggunakan kekuasaannya” ungkap Markus.

Semua memang berhubungan dengan mental dan budaya. Mereka saling menutupi kesalahan satu sama lain. Kondisi tersebut cukup membuka mata kita bahwa mental dan budaya lah yang menjadi penyebab utama mengapa pengawasan internal dalam pemerintah sangat lemah. “Budaya Indonesia itu sebetulnya adalah budaya yang koruptif juga. Kalau Indonesia ingin terbebas dari tindak pidana korupsi, kalau (kata, red) Bung Karno itu harus revolusi mental, Suharto dengan P4-nya, dengan gaya hidup sederhana, sementara Jokowi kan harus revolusi juga. Revolusi mental yang seperti diadopsi zamannya Bung Karno dulu.” ungkap Markus.

Lalu bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terbebas dari perilaku korupsi? Berbicara tentang pencegahan perilaku korupsi, sebenarnya sudah ada peraturan yang dimiliki negara ini. Namun, peraturan tersebut masih belum tegas untuk mencegah perilaku “turunan” ini. Perilaku masyarakat yang “suka kasihan” terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga akhirnya memperlemah perilaku korupsi ditindak tegas. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Markus. “Zainudin M.Z. mengatakan bahwa aturan kita itu “Tajam ke bawah, tumpul di atas, itu yang harus disikapi oleh pejabat negara. ‘Pedang bermata dua’ harus tajam ke bawah, harus juga tajam ke atas,” ungkap Markus.

Markus menambahkan bahwa penegakan hukum harus sama adilnya terhadap setiap warga negara Indonesia. “Seharusnya negara atau aparatur negara tidak melakukan tebang pilih”. Saat rakyat kecil melakukan tindak pidana korupsi, harus ditindak. Begitu pula terhadap orang-orang yang mempunyai jabatan jika mereka melakukan korupsi. “Kalau aparatur penegak hukumnya itu tidak tegas, teges, tegel, tegas aturannya ada, teges aturannya dilaksanakan, tegel apakah itu menyangkut teman, saudara, atau orang dekatnya, ya, harus dilakukan. Hal ini yang tidak pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia.”

Dari apa yang dikatakan Markus diatas, sedikit menyiratkan bahwa peran para pemimpin pemerintahan adalah kunci tegaknya hukum. Jika mental para pemimpin baik, maka negara ini berpotensi menjadi negara yang lebih baik di kawasan Asia. “Indonesia bisa jadi negara terbaik se-Asia, tergantung pemimpinnya.

“Kalau pemimpinnya itu bagian dari suatu pemerintahan yang korup maka itu (Indonesia yang baik, red) agak sulit untuk terjadi. Karena apa? Ketika seorang pejabat itu bagian dari orang yang melakukan tindak pidana korupsi, akan sulit untuk memberantas korupsi. Sementara dirinya sendiri adalah pelakunya.” pungkas Markus.

Gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun 2023 cukup mengejutkan banyak pihak.

Hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai alasan dicabutnya Indonesia dari status tuan rumah pagelaran bergengsi itu. Isu kegagalan ini tentu tak luput dengan dampaknya bagi perekonomian tanah air. Sebelum mengarah ke pembahasan yang lebih dalam mengenai dampak tersebut, perlu diketahui bahwa sebenarnya Piala Dunia U-20 tidaklah sepopuler piala dunia pada umumnya, seperti yang sering diadakan oleh FIFA.

Pada awalnya, piala dunia U-20 ini direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Namun karena meluasnya gelombang pandemi Covid-19 di seluruh belahan dunia, pagelaran ini baru dapat dilaksanakan pada tahun 2023, sekitar 20 Mei - 11 Juni di enam kota besar di Indonesia. Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, dan Palembang menjadi deretan kota yang akan digunakan sebagai tempat penyelengga-

EKONOMI INDONESIA: MUARA DARI GAGALNYA HELATAN PIALA DUNIA U-20

raan piala dunia U-20.

Awalan sekaligus penyebab dari isu ini adalah karena adanya faktor politik dan keamanan. Pada faktor politik, diutusnya delegasi Israel untuk berkompetisi di Piala Dunia U-20 membuat Indonesia merasa keberatan dalam menyelenggarakan helatan. Sebagaimana diketahui sampai saat ini, Indonesia menentang langkah politik Israel. Hal itu menyebabkan Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Jika saja Piala Dunia U-20 ini dilakukan pada tahun 2021, Israel kemungkinan besar tidak akan lolos dan tidak mendapatkan tiket di U-20 karena kemampuan tim U-20 mereka yang dianggap masih kurang.

Pada saat yang bersamaan pula, tim U-17 Israel lebih unggul dari U-20. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, U-17 tersebut berubah dan naik tingkat menjadi U-20/ Karena itu, Israel bisa masuk di kategori Piala Dunia U-20 tahun 2023 ini. Sedangkan pada faktor pertimbangan keamanan, jika Piala Dunia U-20 tetap diselenggarakan dan Israel juga tetap mengikuti helatan, akan ada pihak kontra yang kemungkinan besar menimbulkan gangguan keamanan.

Tentu banyak pihak kecewa dan menyayangkan terkait gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Potensi pengembangan ekonomi dari penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak bisa disangkal. Piala Dunia U-20

Oleh: SUKMA RAHAJENG, TITI AHMARIAH, DZIKRINA IFA

dinilai menguntungkan dan dapat mengangkat nama Indonesia di mata dunia serta memperkenalkan Indonesia dengan segala karakteristik dan sumber daya yang dimilikinya. Dengan pembatalan penyelenggaraan tersebut, banyak kesempatan yang hilang. Terlebih lagi, jika Piala Dunia U-20 tidak dibatalkan, akan timbul banyak kesempatan untuk bisa meningkatkan sektor ekonomi riil.

Di sisi lain, masalah mengenai ketidaksetujuan Indonesia akan bergabungnya Israel dalam Piala Dunia U-20 dapat dikatakan mengganggu hubungan politik luar negeri Indonesia. Dosen Ekonomi FEB Undip Mayanggita Kirana berpendapat bahwa status Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim berkontradiksi dengan Israel. Israel dapat dikatakan sebagai pihak yang ingin “menumpas orang Palestina”. Anggapan penumpasan itu menimbulkan kecaman dari berbagai negara, baik karena dilatarbelakangi kesamaan agama ataupun kesamaan pandangan atas hak asasi manusia.

Ketika Indonesia memperbolehkan Is-

rael tetap bertanding, terbesit makna kalau Israel memang layak dan memiliki hak untuk bertanding sebagaimana negara-negara lain dan Indonesia tidak menganggap mereka sebagai musuh. Karena hal ini bukanlah sebuah perang ataupun jihad, Mayanggita berargumen bahwa seharusnya dapat dipisahkan antara masalah ideologis dan olahraga dengan mengedepankan sportifitas dan tidak mencampuradukkan masalah keduanya.

Pada kegiatan olahraga sendiri, terdapat prinsip kesetaraan atau keadilan, seperti yang dimaknakan dalam simbol FIFA, yaitu tidak ada diskriminasi dan bermain secara adil. Jika dihubungkan dengan hal ini, Indonesia dapat dianggap belum mampu mengangkat prinsip kesetaraan atau sportifitas. Hal tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran untuk pelaksanaan event olimpiade selanjutnya di mana semua negara memiliki kesempatan yang sama, terlepas kondisi apapun yang sedang dihadapi negara tersebut.

Menurut Mayanggita, faktor utama dalam kasus Piala Dunia U-20 mulanya

diduga berawal ketika Indonesia sudah mulai berada dalam pengawasan akibat pecahnya tragedi Kanjuruhan. Tragedi berdarah itu merenggut banyak nyawa dan berakibat diberikannya “stabilo kuning” dari FIFA terhadap Indonesia, apalagi penyelesaian tragedi Kanjuruhan belum dapat dikatakan tuntas. Namun, setelah dilakukan negosiasi, gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah tidak ada hubungannya dengan tragedi Kanjuruhan.

Meskipun belum pasti, ada kemungkinan jika faktor utama kegagalan helatan Piala Dunia U-20 di Indonesia tentu karena Indonesia dengan tegas menolak tim Israel ketika tahu mereka tercatat pada daftar tim yang ikut bertanding. Penolakan tersebut dilatarbelakangi atas perbedaan ideologis. Setelah timbul beberapa kecaman terhadap Israel dari rakyat Indonesia, Indonesia secara sah dicabut statusnya sebagai tuan rumah. Karena itu, penyelenggaraan helataan akhirnya gagal. Namun, ada pula kemungkinan lain yang menyebabkan kegagalan tersebut, yaitu antara lain blacklist tempat (dalam hal ini di Indonesia) ataupun blacklist pemain.

“(Dari, red) gagalnya penyelenggaraan ini, Indonesia lumayan kehilangan kesempatan di bidang ekonomi, salah satunya adalah meningkatkan sektor ekonomi rakyat. Terserapnya produk-produk yang biasa diproduksi oleh beberapa sektor rill, seperti beberapa cafe, restoran, ataupun hotel yang mungkin jika hal itu (Piala Dunia U-20 di Indonesia, red) terjadi, dapat meningkatkan pelanggan karena terdapat event nonton bareng. Lalu ada beberapa riset yang menghitung dampak ekonomi dari batalnya penye-

Mayanggita Kirana

Dosen Ekonomi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Dok. undip.ac.id

lenggaraan ini. Mengutip dari riset INDEF yang mencatat bahwa Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari piala dunia sebesar Rp 3,3 triliun, investasinya Rp 1,1 triliun, dan kehilangan sponsor dan hak siar pertandingan yang biasanya mempunyai rating tertinggi,” ujar Mayanggita.

Di lain sisi, Nugroho, Dosen Ekonomi FEB Undip, berpendapat bahwa pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tidak memiliki

dampak positif. Adanya pembatalan event Piala Dunia U-20 di Indonesia menyebabkan berbagai kerugian di masyarakat, khususnya untuk bidang ekonomi.

“Ya, tentu ada kerugian untuk UMKM dan ekonomi kerakyatan serta ekonomi pada umumnya. Kerugian ada pada pihak pelaku ekonomi yang sudah terlanjur mengeluarkan biaya untuk berbagai persiapan dan sudah terlanjur membuat produk dan jasa

yang akan dijual di event tersebut. Pertama, para penjual cendera mata tidak jadi mendapatkan keuntungan. Kedua, pengusaha hotel dan restoran juga tak jadi meraup keuntungan. Ketiga, jasa-jasa yang lain, seperti transportasi dan hiburan, juga sama, tak jadi meraup keuntungan,” ujar Bapak Nugroho.

Masalah politik maupun ideologi dalam kasus Piala Dunia U-20 dapat dikatakan memang lebih didahulukan daripada perkembangan ekonomi negara sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Indonesia yang memiliki sikap langsung menolak tim Israel. Terlepas dari kedua faktor yang telah disebutkan diatas, seharusnya pemerintah Indonesia dapat memisahkan antara urusan politik dengan urusan olahraga.

Jika Indonesia sudah dipercaya menjadi tuan rumah, Indonesia harus siap menerima segala konsekuensi. Siap dalam menjamu tamu yang dianggap musuh ataupun tidak, dalam hal politik atau ideologi. Bilamana perkara tidak mencampuradukkan pola pikir dapat diatasi, pada konteks ini campur aduk antara olahraga dan politik, Indonesia dinilai akan mampu meningkatkan perkembangan ekonominya.

Prof. Dr. Nugroho SBM, M.Si. Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Dok. undip.ac.id

KRITIK ATAS UU CIPTAKER

Melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pemerintah Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi lewat investasi yang diejawantahkan pada kebijakan UU Ciptaker. Penetapan Perpu Ciptaker No. 2 tahun 2022 di penghujung tahun menjadi kejutan bagi masyarakat, terkhusus pengusaha, investor, dan pekerja. Perppu ini merupakan pengganti UU No. 11 tahun 2020 yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai inkonstitusional bersyarat. Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Perpu Ciptaker resmi jadi Undang-Undang. Hal ini memunculkan pelbagai respon, baik pihak yang mendukung maupun menolak.

Dalam konsep ideologi, Indonesia menjadikan pancasila sebagai nafas permaslahatan berbangsa dan bernegara di segala lini kehidupan, begitupun juga dalam aspek ekonomi. Ekonomi pancasila/demokrasi/kerakyatan menjadikan rakyat sebagai episentrum kesejahteraan. Adanya penyimpangan orientasi berupa upaya mendorong investasi, yakni akumulasi kapital, dinilai ekonomi mengakomodasi nilai kapitalisme dengan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Dalam ekosistem pasar di Indonesia, buruh masih rentan. Rubrik ini mencoba menilik perekonomian dalam

kerangka kerakyatan yang melibatkan buruh, pengusaha, investor, serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam hal ini UU Ciptaker.

Tenaga Kerja dalam Teori Ekonomi

Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip Dr. Deden Dinar Iskandar, S.E., M.A. yang juga merupakan Sekretaris

Prodi Ekonomi FEB Undip melihat ada 4 komponen tujuan dalam perekonomian, yakni iklim perusahaan yang kondusif, menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan buruh atau pekerja, dan koperasi atau UMKM. “Logika cipta kerja bila kita tarik ke aspek teori adalah satu kebijakan pemerintah yang fokus di sisi supply, jadi sisi supply adalah penciptaan lapangan kerja, menciptakan pertumbuhan ekonomi itu dilakukan dengan memberikan insentif untuk di sisi supply, untuk memberikan semacam suasana dan juga circumstances dimana environment ekosistem yang kondusif juga ada di sisi supply,” ujar ekonom tersebut.

Beliau menyebut Cipta Kerja sangat memberikan pembinaan bagi perusahaan. Kerangka yang digunakan jelasnya adalah investasi dan produksi semakin tinggi akan menciptakan lapangan

Oleh: MUHAMMAD MUSA, MARHAWA MARIR, AQILA AKHLISH

Dok. kompas.com

kerja baru. Hal itu pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran. Pertanyaan yang timbul dan perlu kita kritisi menurut beliau justru apakah betul kerangka tadi benar terjadi?

Pasar Indonesia

Melihat Indonesia tidak bisa sama melihat negara lain, terutama negara maju. Pasar di Indonesia dinilai open supply, di mana tenaga kerja sangat banyak dengan tidak diiringi lapangan kerja, sehingga pengangguran tinggi. Maksud dari open supply adalah seberapapun tingkat harga yang ditawarkan, kuantitas tenaga kerja tidak mengalami penurunan. Artinya, berapapun gajinya, kemungkinan besar akan selalu ada orang-orang yang mau bekerja di level gaji tersebut. Dengan kata lain, setiap ada tenaga kerja yang keluar dari pasar akan selalu ada yang menggantikan. Dalam ekonomi, penawaran tenaga kerja seperti itu dikatakan sangat inelastis. Hal ini yang menjadi kekhawatiran apabila pasar dibiarkan tanpa adanya intervensi pemerintah, yaitu kuantitasnya banyak namun upah sangat rendah.

Perekonomian pasar memberlakukan upah rendah. Perekonomian Indonesia tidak melakukan hal tersebut disebabkan adanya aspek yang perlu diperhatikan, seperti kesejahteraan. Pemerintah masuk dengan memberikan batasan berupa adanya upah minimum. Ada dua aspek yang bisa dilihat menurut Deden, “Dilihat dari sisi pengusaha mungkin itu akan sedikit merugikan. Karena kalau kita mengikuti mekanisme pasar, upah bisa lebih rendah lagi. Di sisi lain, upah yang rendah jelas kesejahteraan buruh akan sangat berkurang.” Deden menambahkan, “Diskusinya seharusnya adalah dengan upah di level itu apakah akan menciptakan lapangan pekerjaan kepada orang lain?” tegasnya.

Pertumbuhan atau Pemerataan (Kesejahteraan)

Memulai dengan pertanyaan, “Benarkah pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan selalu diikuti dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi?” Deden menjelaskan, “Korelasinya memang positif cuman kita memang harus mendefinisikan kesejahteraan itu didefinisikan dengan apa? Apakah kita menggunakan agre-

gat secara umum atau menggunakan indikator-indikator kemiskinan? Kalau kita gunakan indikator-indikator kemiskinan, pasti akan selalu ada dan pengangguran tidak akan berkurang.” ujarnya.

Secara umum, memang keseluruhan kesejahteraan akan semakin meningkat tapi isu yang dimaksud adalah bagaimana kesejahteraan dapat didistribusikan. Bila melihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, apakah itu memberikan akses terhadap kesejahteraan yang merata untuk semua masyarakat? Salah satu contoh isu yang dibahas adalah buruh yang terpinggirkan dan masyarakat miskin yang termarjinalisasikan. Isu itu tersebut akan selalu tetap ada. Beliau menegaskan kembali bahwa, “Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengalami tren yang selalu positif, tapi di sisi lain isu-isu kemiskinan tetap ada. Artinya adalah pertumbuhan ekonomi itu akses terhadap kesejahteraan itu tidak merata.”

UU Ciptaker sendiri harus mempertimbangkan konteks kontemporal. Deden memperinci bahwa konteks kontemporal pertama adalah jangka pendek, seperti reaksi masyarakat terhadap pandemi dan reaksi terhadap iklim global yang dianggap akan mengalami resesi. Selanjutnya, yang kedua beliau menjelaskan, “Bagaimana kita membentuk pasar tenaga kerja yang memang lebih solid di mana memerlukan pertimbangan yang lebih jauh misalnya meningkatkan kompetitif dasar tenaga kerja, merupakan satu isu yang kontemporer yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu jangka pendek diperlukan pendek proses yang sangat panjang.”

Termasuk dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau GDP cara menghitungnya adalah berapa yang bisa diproduksi dan yang dijual ke pasar, harga di pasar sudah termasuk ke dalam GDP.

Dr. Deden Dinar Iskandar, S.E., M.A. Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

LAPORAN KHUSUS

Deden menambahkan “Pertumbuhan ekonomi secara sederhananya seperti itu, artinya kalau berbicara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa jadi Undang-Undang Cipta Kerja memang masuk kesana karena dengan investasi yang semakin tinggi, produksi semakin banyak, output semakin banyak,” lanjutnya.

Keberimbangan, Relasi Kuasa, dan Konflik Kepentingan

Pembahasan mengenai hubungan atau relasi setidaknya memiliki dua isu yang menarik, yakni tenaga kerja dan oligarki. Melihat tenaga kerja yang menjadi kekhawatiran adalah keamanan atau sustainable pekerja menjadi suatu hal yang riskan, dimana isunya adalah kerentanan PHK setiap saat dan kerentanan kehilangan pendapatan. Lebih lanjut Deden menyebutkan “Mungkin pada saat ini tenaga kerja masih mempunyai gaji, mereka suatu waktu bisa kehilangan semua pendapatan ini dimungkinkan dengan undang-undang yang sekarang, contohnya PHK dalam konteks yang dulu di tahun 2013 terdapat klause dirundingkan dulu antara pengusaha dengan buruh. Aturan yang sekarang pengusaha hanya harus memberikan alasan yang kuat kenapa dia harus mem-PHK, hal ini terdapat ketimpangan yang ada di sana.

Berbicara tentang power relations, tentang hubungan kekuasaan antara pemerintah, buruh dan pengusaha. Satu hal yang dilupakan adalah power pengusaha, buruh, dan pemerintah itu memiliki power yang berimbang. Contoh adanya posisi yang berimbang bisa melihat apa yang terjadi di negara-negara maju, dimana memiliki partai buruh yang kuat sekali posisinya. Hal ini Deden menjelaskan bahwa “Ketika kuatnya partai buruh maka mereka bisa bernegosiasi dalam perspektif yang lebih berimbang dengan pengusaha. Asosiasi buruh atau partai buruh yang ada di Indonesia tidak memiliki power yang kuat sama sekali bahkan ada juga persatuan perserikatan buruh yang itu justru menjadi turunan dari pengusaha itu sendiri. Jika ingin berbicara dalam konteks diskusi atau negosiasi interaksi yang lebih berimbang, maka kita harus kuatkan posisi buruh. Salah satu senjata buruh adalah mogok kerja, ketika mereka tidak bisa mogok mereka tidak punya power. Mereka punya kekuasaan untuk mogok kerja dan untuk melakukan mobilisasi,” terangnya.

Masih pada hal yang sama dimana buruh dinilai memiliki ketakutan dengan ditambah tidak adanya koordinasi yang baik.

“Bukan hanya intervensi pemerintah tapi harus dilihat bahwa takaran buruh sendiri itu mereka tidak terkoordinasi dengan bagus. Artinya kalau ada yang mogok dan dipecat mereka pasti tidak mau, karena ketika mereka dipecat oleh atasan mereka ada tenaga kerja lain yang akan masuk ke dalam pasar tersebut.” Dalam konteks negara-negara di Eropa, mereka bisa mengkoordinir siapa buruh yang bisa masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Power yang dimiliki buruh sudah sampai seperti itu, artinya ketika mereka melakukan mogok semuanya akan mogok. Misalnya ada

yang mogok kerja, dia kemudian akan dikucilkan dan mereka akan dilindungi lagi oleh serikat buruh tersebut. “Indonesia tidak memiliki power seperti itu, kalau pemerintah sudah berbicara tentang tripartit, antara pemerintah pengusaha dan buruh itu tidak ada. Power yang ada di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat normatif dalam tatanan teoritis, karena berbicara tentang negosiasi yang merupakan masalah power,” jelasnya.

Hal ini dinilai tidak jauh dikarenakan power, itu juga tidak terlepas dari fakta bahwa supply tenaga kerja di Indonesia itu berlebihan. Bila selama ini masih terjadi maka sulit sekali, artinya ini lebih dilihat dalam konteks sosial dan demografis di Indonesia, dimana memang tenaga kerja banyak di sisi lain hal ini sebenarnya menguntungkan untuk dunia usaha dan power buruh kemudian menjadi tereliminasi. Secara teoritis Deden memberikan rekomendasi solusi dimana “Solusi teoritisnya memang buruh itu memiliki kluster-kluster atau layer-layer pekerja tekstual dan pekerja skil. Mungkin tidak bisa mengelompokkan semua buruh, tapi dalam layer buruh tertentu memiliki skil yang dibutuhkan dan mungkin mereka bisa melakukan,” Deden meneruskan bahwa “tapi sekali lagi inikan merupakan pasar tenaga kerja Indonesia itu suatu hal yang tidak bisa karena kekuatan supply dan demand-nya masih terlalu beda, seberapapun pemerintah akan melakukan berusaha menolong dan men-setting upah minimum. Kekuatan pasar disana pun tetap lebih kuat, artinya apa yang akan terjadi jika perusahaan tetap menawarkan upah di bawah minimum tetap akan ada orang yang mau bekerja di sana.

Contoh yang diangkat oleh Deden adalah upah minimum yang ada di Jawa Tengah yakni sekitar 3 sampai 4 juta itu isunya, tapi masih banyak orang yang mau bekerja dengan upah 2 juta atau 2,5 juta merupakan salah satu kekuatan pasar dan tidak bisa menolak kekuatan pasar, merupakan suatu hal yang harus dipikirkan. Karena kekuatan pasar seperti itu, seberapa besarpun intervensi pemerintah itu pasti akan mengikuti kekuatan pasar. Karena kalau tidak, pengangguran yang ada akan semakin banyak. Mengikuti kehendak pasar dengan cara mengurangi pengangguran sederhana sekali bisa dengan rendah upah tenaga kerja, dengan rendahnya upah tenaga kerja, maka tenaga kerja akan masuk ke sana dan merupakan logika pasar-lah sebenarnya yang digunakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja,” tuturnya.

Menanggapi hal ini Deden melontarkan pertanyaan sekaligus jawaban, “Permasalahannya kemudian adalah apakah betul seperti itu? Faktanya kita tidak bisa menyangkal bahwa kekuatan di Indonesia pasar memang kuat, yang harus dipertanyakan apakah betul kalau itu dibebaskan seperti itu dengan upah semakin rendah apa akan menciptakan tenaga kerja yang lebih banyak?” Hal ini belum tentu demikian karena itu juga dibatasi oleh kapasitas produksi dan kapasitas investasi dari perusahaan,

yang dikhawatirkan adalah ketika upah rendah maka tenaga kerja dan probabilitas akan sangat rentang sewaktu-waktu bisa dipecat, kesejahteraan jelas akan turun, bahkan tidak ada batas waktu kontrak kerja itu sampai kapan. Ironis bila seumur-umur buruh atau tenaga kerja jadi tenaga kerja kontrak. “Dulu masa pekerja dibatasi 3 tahun sekarang tidak ada sesuai kesepakatan sesuai kondisi ekonomi itu yang dikatakan oleh pemerintah, artinya adalah unlimited yang memungkinkan seseorang ketika yang meng-adjust itu adalah perusahaan dan pemerintah, kalau perusahaan dan pemerintah menadjust pertumbuhan ekonomi atau misalnya kondisi perusahaan itu tidak memungkinkan, maka tenaga kerja akan selalu menjadi tenaga kontrak tidak ada hukum yang melindungi itu. Artinya buruh akan selalu rentan di sana dan menjadi permasalah kesejahteraan, kerentanan dan probabilitas,” lanjutnya.

Pertanyaan yang timbul adalah apakah betul dengan upah yang diminimumkan itu akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak? Di satu sisi sudah mengorbankan kesejahteraan untuk menciptakan tenaga kerja yang banyak dengan lebih rentan. Dengan alasan menjustifikasi untuk menciptakan tenaga kerja yang baru yang memunculkan kesempatan untuk orang yang belum pernah masuk ke dunia kerja. Dengan kata lain mengorbankan sedikit kesejahteraan pekerja saat ini untuk menciptakan peluang orang-orang yang mungkin belum tercover di dunia kerja atau belum masuk pernah masuk ke dunia kerja. Apakah kesejahteraan yang berkurang yang sekarang itu sudah terkompensasi? Pertama menurut Deden dengan masuknya orang-orang baru yang masuk ke dalam dunia kerja. Kalau ternyata tidak, kesejahteraan yang ada di dunia kerja itu turun dan juga tidak menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih tinggi karena lapangan kerja tidak tercipta dengan baik. Kedua adalah tidak bisa membedakan apakah investasi yang naik itu karena Undang-Undang Cipta Kerja atau memang karena kondisi makro ekonomi yang sedang recover itu yang harus diteliti sebagai ekonom, karena tren investasi itu naik terus dari waktu ke waktu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Deden mengatakan “kalau mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja ini ada dan kemudian investasi naik, apakah kenaikan investasi itu mengikuti tren yang fundamental makro ekonomi atau memang karena Undang-Undang Cipta Kerja?” tanyanya.

Masuk pada dimensi, yaitu oligarki lain bahwa tidak bisa lepas dari merupakan suatu hal yang tidak bisa buktikan tapi itu riil. Walaupun sudah dibuktikan itu secara solid bahkan tanpa teori konspirasi. Dalam kacamata teoritis ini adalah kapitalis untuk memperkuat akumulasi kapital. Proses akumulasi kapital yang menguntungkan beberapa orang tapi merugikan keseluruhan itu memang ada teorinya bahkan tanpa perlu identifikasi sia-

pa yang bermain pun, secara teoritis itu ada. Oligarki itu justify itu bukan teori konspirasi secara teoritis orang akan masuk ke dalam kekuasaan dan berdasarkan teori-teori seperti itu mereka akan selalu berusaha untuk apa reward yang akan mereka dapatkan. Dan mereka berusaha untuk mengubah regulasi itu untuk kepentingannya dan masuk ke dalam korupsi, terdapat dua korupsi pertama korupsi yang remeh, adalah korupsi yang penilapan uang, yang kedua ada grand corruption adalah orang yang masuk kemudian mengubah regulasi untuk kepentingan-kepentingan sendiri. Artinya potensi-potensi tersebut akan selalu ada. Dan beberapa kasus misalnya menjadi formal dan illegal, contohnya lobi-lobi itu ada peraturannya dan mereka harus transparan, yang melobi harus mengatakan siapa yang mereka wakili sehingga bisa teridentifikasi tidak bermain di bawah atau di belakang. Di kasus yang ada Indonesia jarang ada perusahaan yang melobi atas kepentingan tertentu dengan tersembunyi, sedangkan di Amerika itu dijelaskan lobi ada mekanismenya dan kemudian diatur berapa uang yang harus berputar di sana dan mereka juga harus transparan, mereka juga harus menyatakan siapa yang mereka wakili.

Kritik atas UU Ciptaker

Setelah panjang berdiskusi mengenai tenaga kerja dalam kerangka UU Ciptaker serta berdasarkan rasionalisasi diatas ada beberapa pertanyaan yang menjadi kritik atas UU Ciptaker ini. Yang pertama keraguan atas efek dari UU Ciptaker yakni apakah tanpa Undang-Undang Cipta Kerja investasi akan naik? Kalau mengikuti tren positif yang ada itu tidak bisa diklaim bahwa itu hasil dari undang-undang cipta kerja sebab tren positif yang ada sudah tertangkap sebelum UU Ciptaker ini diresmikan yakni momen pasca pandemi.

Selanjutnya mengenai kesejahteraan atas tenaga kerja yakni apakah kerugian sosial karena pengurangan kesejahteraan orang-orang saat ini yang sudah di dunia kerja karena masalah kerentanan tadi dan apakah itu bisa dikompensasikan dengan masuknya tenaga kerja yang baru ke dunia kerja sepadan atau tidak? Sebab bila berbicara dalam perspektif personal, mungkin bisa menerima kesejahteraan yang berkurang itu bisa dikompensasikan dengan tenaga kerja yang masuk ke dunia kerja, secara moral kita tidak bisa berbicara seperti itu. Secara normatif kita harus mempertanyakan tenaga kerja yang ada, tapi secara positif mungkin kita berbicara dan itu pun dipertanyakan apakah betul kita bisa mengurangi lebih banyak pekerja yang masuk ke dunia kerja. Pada akhirnya mengurangi pengangguran kalaupun itu harus mempertanyakan Apakah memang betul itu akibat dari undang-undang cipta kerja dan bukan karena tren positif dari makro ekonomi?

UNTUNG - RUGI UU CIPTA KERJA

023 merupakan tahun di mana banyak negara mengalami krisis ekonomi. Hal itu menjadikan pemerintah menetapkan suatu upaya untuk mendorong perekonomian Indonesia yang cenderung stagnan. Tepat pada Maret 2023, pemerintah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja. UU ini menyempurnakan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengalami banyak penolakan dari berbagai elemen di masyarakat.

Pemerintah berdalih bahwa UU Cipta Kerja diperlukan demi memulihkan perekonomian serta menanggulangi dampak dari adanya pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia. Pemerintah memperinci bahwa pelonggaran aturan kerja akan menarik para investor masuk dan akhirnya mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru. Sayang, UU Cipta Kerja menimbulkan

berbagai pandangan dan kontroversi yang sampai sekarang masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Dari berbagai sudut pandang, memang ditemukan banyak perbedaan intensi pada Undang-Undang Cipta Kerja. Perbedaan ini akhirnya menimbulkan penolakan dari berbagai pihak. Padahal, penolakan UU Cipta Kerja sebenarnya tergantung pada isu apa yang menjadi konsen masyarakat, bukan hanya terkait isi eksplisit peraturan tersebut.

Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja

Banyak lembaga menyoroti isu UU Cipta Kerja. Sebelum melibatkan publik, pihak eksekutif dan legislatif lah yang menjadi pemeran utama pembentukan peraturan itu. Kedua pihak tersebut melahirkan ragam versi Cipta Kerja hingga akhirnya draft final UU

disetujui DPR. Namun karena proses pembentukan yang dinilai terburu-buru, UU Cipta Kerja sarat akan polemik dan penolakan.

UU Cipta Kerja menyangkut berbagai isu mengenai ketenagakerjaan. Dikarenakan ketenagakerjaan itu menyangkut pemerintah, pengusaha, dan pekerja, eskalasi UU Cipta Kerja menjadi lebih besar, sehingga mendapat sorotan tajam.

Jika dilihat dari sisi tenaga kerja, mereka akan merasa dirugikan, khususnya terkait dengan pengupahan. Namun menurut pemerintah, Indonesia memang perlu melakukan transformasi besar-besaran dalam birokrasi, sehingga regulasi perizinan terkait investasi perlu diperbaiki.

UU Cipta Kerja rupanya juga menimbulkan kontroversi jika dilihat dari sisi

Dok. kliklegal.com

Oleh: MAULIDA FAUZIA, TEBY GENDHIST, RASIKA FAUSTINA, ANANDA ZAHRA

ketahanan pangan. Sebagai contoh, aturan yang bermakna “meningkatkan kebebasan impor” akan mengancam kedaulatan pangan Indonesia. Dengan demikian, karena memiliki faktor pemicu yang berbeda-beda, luas paparan kontroversi UU Cipta Kerja (apakah merugikan atau tidaknya) perlu dilihat dengan bijaksana.

Kata Mahasiswa Soal UU Cipta Kerja

Ketua Bidang Sosial Politik BEM Undip 2023 Romario Degho menjelaskan bahwa mahasiswa adalah garda terdepan dalam menyuarakan hak masyarakat terkait kontroversi UU Cipta Kerja. “UU Cipta Kerja memiliki substansi yang buruk dikarenakan dalam pembuatannya yang terlalu terburu-buru, sehingga masih belum sempurna secara formil,” ujar Romario.

Bahasan Cipta Kerja sudah dimulai sejak tahun 2020. Pada masa itu, Cipta Kerja diinisiasi menggunakan metode omnibus law yang cukup baru untuk diterapkan di Indonesia. Menurut Romario, jejak UU Cipta Kerja sudah dinyatakan bermasalah sejak Oktober 2020.

Dikeluarkannya Putusan No. 91/PUUXVIII 2020 oleh Mahkamah Konstitusi membuahkan perintah bahwa harus dilakukan revisi terhadap UU Cipta Kerja. Revisi tersebut dimulai pada tahun 2021 dan wajib selesai di 2023. Namun, setelah dua tahun berlalu, tidak tampak revisi signifikan pada peraturan itu. Pemerintah malah mengeluar-

kan Perpu Cipta Kerja sebagai aturan yang “mengisi kekosongan” sebelum UU Cipta Kerja kembali disahkan.

Dari sudut pandang Romario, dikeluarkannya Perpu Cipta Kerja hanyalah dalih pemerintah untuk mengesahkan peraturan itu dengan cepat, tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang.

Sejatinya, terdapat 3 alasan yang melegalkan pengesahan sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu. Pertama, ketika dalam keadaan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat, berdasarkan peraturan pembuatan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah belum memadai, sehingga terjadi kekosongan hukum. Ketiga, adanya kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur yang penyebab umumnya karena cukup memakan waktu.

Romario kembali menjelaskan bahwa diputuskannya Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi ketiga aspek dalam paragraf sebelumnya. Alasan pertama ialah tidak ada hal yang mendesak saat disahkannya Perpu Cipta Kerja. Ia memandang jika ekonomi masih dalam keadaan baik. Alasan kedua adalah saat UU Cipta Kerja direvisi, undang-undang tersebut tetap berlaku, sehingga seharusnya pemerintah tidak terburu-buru mengesahan Perpu Cipta Kerja.

Romario mengungkapkan kalau UU Cipta Kerja memang harus ada. Peraturan itu berpeluang menambah investasi di sebuah negara. Namun saat ini, banyak isu mengenai Perpu Cipta Kerja yang dianggap lebih condong pada oligarki. “Oligarki sendiri merupakan sosok-sosok pengusaha yang berada di belakang orang-orang yang membuat suatu kebijakan,” terang Romario.

Oligarki menjadi masalah karena peraturan terkait Cipta Kerja lebih memberikan keuntungan terhadap investor dan para pengusaha. Ada beberapa pandangan soal fakta mengenai oligarki. Salah satunya, oligarki merupakan kesalahan yang dibenarkan, seperti pengakuan para buruh yang merasa dirugikan. Dari adanya UU Cipta Kerja, pengusaha memperoleh justifikasi lebih. Misalnya, dalam menyelamatkan perusahaan, pengusaha akan melakukan PHK yang berdampak bagi para pekerja terutama buruh.

Posisi seorang mahasiswa dinilai penting dalam menyuarakan kepentingan masyarakat umum dan memastikan bahwa masyarakat memperoleh hak yang lebih baik. “Sebagai penyuara hak-hak masyarakat, kita seharusnya menambah kecurigaan, yaitu dengan tujuan untuk menekan oligarki, mengupayakan adanya pengambilan kebijakan yang berpihak ke rakyat sehingga dalam pengambilan kebijakan itu kepentingan masyarakat tidak pernah dilupakan,” jelas Mario.

Romario Degho Mahasiswa Ekonomi 2020 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

“Mahasiswa harus terus memperjuangkan suaranya untuk masyarakat, dengan menggunakan meaningful participation, yaitu hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat kejelasan mengenai pendapat yang diberikan”

LAPORAN KHUSUS

Benarkah UU Cipta Kerja Condong

Ke Oligarki ?

Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro Wahyu Widodo mengatakan bahwa tidak semua oligarki membuat perekonomian tidak efisien. Baik atau buruknya keberadaan oligarki tergantung kebijakan penguasa dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki negara. Menurut Wahyu, dugaan oligarki dalam UU Cipta Kerja muncul karena penyusunannya melibatkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan penguasa. Hal itu pun dikhawatirkan akan mengarah pada penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir kelompok saja.

Apabila mengarah ke oligarki yang konteksnya itu kedekatan antara penguasa dan pengusaha, khususnya yang banyak dilihat adalah pasal-pasal terkait investasi maka perlu ditekankan bahwa pengusaha memiliki kepentingan yang paling utama dalam investasi. Karena itu, pemerintah akan memberikan privilege kepada pengusaha-pengusaha tertentu. “Baik atau ti-

daknya oligarki tergantung pada proses penguasaannya seperti apa. Apakah mengedepankan competition atau privilege?” pantik Wahyu.

“Apabila mengedepankan privilege, akan menjadi bahaya karena oligarki itu banyak dipandang sebagai suatu hal yang negatif. Padahal, tidak semua negara yang oligarki (berarti, red) ekonominya tidak efisien. Ada juga negara yang oligarki tetapi (ekonominya, red) bekerja dengan baik. Oleh karena itu, siapapun pihak oligarki, baik dekat atau tidak dekat dengan kekuasaan, insightnya tetap sama, (yaitu, red) bisnis,” jelas Wahyu.

Melihat banyaknya pandangan terkait UU Cipta Kerja, perlu upaya dari pemerintah untuk terbuka menerima kritik dan dapat duduk bersama masyarakat demi mendiskusikan peraturan itu. Jika potensi oligarki menjadi kenyataan, belum dapat dipastikan apakah hal tersebut akan merugikan secara konstitusional atau tidak kare na tidak semua monopoli adalah bu ruk.

“Oligarki itu tergantung kepada implementasinya. Sebaik apapun regulasi, jika implementasinya tidak baik maka akan banyak terjadi bias. Dikatakan baik ketika memihak kepada seluruh elemen masyarakat. Sangat mengkhawatirkan apabila cara pandang masyarakat masih mendikotomikan antara skala usaha yang langsung tertuju kepada ketidakadilan dan kegagalan pemerintah. Apalagi jika diberikan aspek politik, (tentu, red) akan menjadi hal yang memancing untuk pemerintah dikatakan tidak adil”

Dalam paradigma teori, banyak monopoli yang efisien. Keefisienan bisa timbul bilamana pihak yang menguasai sumber daya adalah orang yang dekat dengan penguasa serta bekerja secara efisien, di bawah pengawasan undang-undang.

Namun, oligarki akan berkonotasi negatif secara kontekstual ketika banyak pihak mendapat privilege khusus. Privilege-privilege tersebut akhirnya menimbulkan inefisiensi. “Oligarki ini memiliki kemiripan dengan oligopoli dalam struktur pasar,” ujar Wahyu. Ia melanjutkan bahwa apabila penguasaan dimonopoli oleh pemerintah tetapi dapat dilakukan dengan baik, berdasarkan pada demokrasi, dan mekanisme pasar, oligarki akan menghasilkan efisiensi.

Wahyu menyatakan kalau hal yang terpenting adalah posisi undang-undang dan peraturan turunan di bawahnya harus mampu memberi kesempatan pada seluruh pelaku ekonomi agar ti

Wahyu Widodo, Ph.D. Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

TUTURAN CIPTAKER, NASIB PERS, DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

Cipta Kerja bukan perkara baru yang menjadi pembicaraan para pemegang kepentingan. Setelah melalui berbagai perdebatan, pada 21 Maret 2023, peraturan tersebut kembali ditetapkan menjadi undang-undang. Kini, berdasar hitam di atas putih, peraturan itu sah bernama “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”.

Melalui laman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa ditetapkannya peraturan tentang Cipta Kerja menjadi UU adalah langkah pencegahan atas kerentanan perekonomian Indonesia sebagai dampak perekonomian global.

Kendati berniat baik, selama persiapan hingga pengesahan, UU Cipta Kerja tidak luput dari kritik serta penentangan.

Laman Mahkaman Konstitusi Republik

Indonesia (MKRI) merilis sebuah publikasi berjudul “Perppu Cipta Kerja Sah Jadi UU, Satu Permohonan Dicabut Tiga Berlanjut” yang berisi bahwa hingga 6 April 2023, 15 hari setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja, peraturan itu masih di-

bayang-bayangi beberapa persoalan.

Karena mengatur terkait ketenagakerjaan secara general, UU Cipta Kerja juga dikritisi pekerja media dan para jurnalis. “...Upah minimum, kemudian, kan, sekarang banyak jurnalis-jurnalis itu tidak jurnalis tetap, (sebagai, red) kontributor. Nasibnya gimana ini?” ungkap Aris Mulyawan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang periode 2021 - 2024.

Saat diwawancara Edents, Aris menunjukkan tiga pernyataan sikap dari organisasi yang menaunginya, AJI. Pertama, AJI mengutuk DPR RI dan pemerintah yang telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Kedua, AJI mendesak DPR RI dan pemerintah membatalkan UU Cipta Kerja. Ketiga, AJI menyeru komunitas pers membongkar berbagai pelanggaran yang dilakukan DPR RI dan pemerintah selama perancangan UU Cipta Kerja.

“Kampanye kita itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya, musuh media,” tutur Aris melanjutkan penjelasan. Aris menilai UU Cipta Kerja akan memengaruhi banyak hal, salah satu di antaranya ialah kesejahteraan jurnalis. “Kalau kesejahteraan jurnalis itu rendah, otomatis, dampaknya apa? Dampaknya kualitas pemberitaannya itu buruk, kan. Akhirn-

ya, praktik-praktik yang tidak dibenarkan, seperti menerima amplop dan lainlain, itu dilakukan untuk bertahan hidup. Kan ngeri! Dampaknya yang dirugikan siapa? Masyarakat,” jelasnya.

Meski memang tidak keseluruhan UU Cipta Kerja dinyatakan salah, Aris tetap curiga. “Lalu ini untuk siapa sebenarnya?

UU Cipta Kerja itu untuk kepentingan siapa?” tanya Aris terheran-heran. UU Cipta Kerja, walau digadang-gadang sebagai langkah pencegahan, dinilai berat sebelah. Banyak hak pekerja yang diambil untuk mempermudah keputusan investasi.

“Kalau berpihak pada masyarakat Indonesia (bahasannya, red) kan bagaimana kita membuat aturan melindungi rakyat kita biar rakyat kita sejahtera. Benarkah ini menyejahterakan masyarakat atau menyejahterakan segelintir orang? Apalagi orang asing, investor,” tegas Aris.

Ketika ditanya apa yang seharusnya pemerintah lakukan, dengan singkat, jelas, dan padat Aris menjawab, “Tuntutan kami itu dilaksanakan,”. Melalui pemenuhan tuntutan-tuntutan tersebut, salah satunya tuntutan yang disampaikan oleh AJI Indonesia, pemerintah baru dinilai mampu mendengar suara masyarakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam perancangan UU Ciptaker.

Aris Mulyawan (ujung kanan) ketika menjadi narasumber dalam Diskusi Publik “Profesionalisme dan Kesejahteraan Jurnalis” 2023

Bukan hanya sekadar konteks, perancangan UU Cipta Kerja dinilai belum maksimal. Adanya pembatasan kebebasan berpendapat menjadi masalah lain dalam bahasan peraturan ini. Aris menyatakan bahwa selama peliputan terkait UU Cipta Kerja, diri maupun orang-orang terdekat di tempat kerjanya tidak mengalami kekerasan ketika menjalankan tugas. Namun, ia tidak menyangkal bahwa mungkin saja terjadi peristiwa kekerasan

Oleh: LUVITA DYANINGSIH, MUHAMMAD HAYKAL, MUHAMMAD ALHAFIS

Dok. Pribadi

LAPORAN KHUSUS

terhadap jurnalis di tempat-tempat lain.

Dugaan Aris benar. Melalui laman https:// advokasi.aji.or.id/, Edents menemukan sebuah publikasi data kekerasan yang dialami seorang jurnalis di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dengan judul “Liput Demonstrasi, Jurnalis iNews TV di Bulukumba Alami Kekerasan”, publikasi menyiratkan bahwa ancaman yang terjadi kepada jurnalis itu beragam. Dari yang hanya sekadar pengusiran hingga penghapusan barang bukti dan kekerasan fisik.

Dalam sudut pandang lain, beberapa jurnalis kampus dari lembaga-lembaga pers mahasiswa (LPM) di Universitas Diponegoro (Undip) berkomentar serupa terhadap UU Cipta Kerja. Edents berhasil menghubungi Pemimpin Redaksi LPM

Manunggal 2023 Fahrina Alya Purnomo, Redaktur Pelaksana LPM Hayamwuruk

2023 Muhamad Farhan Prabulaksono, Pemimpin Umum LPM Publica Health

2023 Syarifah Zahwana Tasya Al Idroes, dan Pemimpin Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LPM Publica Health

2023 Shinta Stevany Lorenza.

Para narasumber menyetujui bahwa

UU Cipta Kerja memiliki dampak yang besar di masyarakat, khususnya terkait dunia ketenagakerjaan. Sayangnya, sebagai pengamat dari unsur mahasiswa, para narasumber menegaskan memang belum terlihat jelas diterimanya suara masyarakat terhadap bahasan UU Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini berkaitan dengan ekonomi, ya. Mungkin secara eksplisit tidak menyinggung kebebasan berpendapat. Namun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah kita lihat secara real dalam masyarakat, kita telah mengetahui bahwasanya terjadi pelanggaran kebebasan berpendapat saat penolakan-penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini,” tutur Farhan.

Sebagai jurnalis-jurnalis kampus yang hadir ketika aksi “UU Cipta Kerja Menyelamatkan Oligarki Menghabisi Demokrasi” pada Kamis, 13 April 2023 di depan kantor DPRD Jawa Tengah, para narasumber bersaksi bahwa kegiatan berakhir ricuh. Lima orang massa aksi ditangkap. Syukur, berdasarkan penjelasan para narasumber, tidak ada jurnalis yang mengalami kekerasan di hari itu.

“Hambatan yang terjadi pada saat peliputan hari Kamis mengenai aksi penolakan UU Ciptaker yaitu pemerintah yang terlalu membatasi massa untuk bersuara, sehingga membuat massa menjadi anarkis dan berakhir terjadinya kerusuhan, “ pandang Zahwa dan Shinta melalui wawancara tertulis mereka bersama Edents

Bagaimana pun juga, kericuhan tetaplah kericuhan. Para jurnalis kampus menilai bahwa kala itu, ketika keadaan sudah tidak kondusif, aparat kepolisian tidak pandang bulu dalam bertindak. “Ketika (chaos, red) kayak ngga pandang bulu

lagi mau kita pers, mau kita mahasiswa, mau kita massa aksi. Itu kayak, ya, udah. Kalau mereka (aparat kepolisian, red) udah ini (represif, red), ya, semua kena, gitu. Tapi kalau misalnya sebelum ricuh, sih, alhamdulillah untuk pers sendiri, ngga ada, sih Ngga ada kayak aksi kekerasan atau apapun, gitu,” rinci Fahrina.

Dalam sudut pandang para narasumber, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dalam konteks UU Cipta Kerja sendiri bukanlah sebuah hal yang khusus sampai sulit dicapai. Kebebasan pers memiliki makna bahwa jurnalis berhak memberitakan sebuah peristiwa selama tidak melanggar kode etik jurnalistik. Di sisi lain, kebebasan berpendapat memiliki makna bahwa setiap orang bebas menyuarakan pendapatnya dan pendapat itu harus bisa dipertanggungjawabkan.

Farhan berujar, “Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat itu seharusnya menjadi alat untuk membangun Undang-Undang Cipta Kerja yang benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan membuka aspirasi, membuka suara seluas-luasnya bagi masyarakat,”. Sebagai penutup, Fahrina kembali menegaskan. “Jika saat masyarakat melakukan aksi tidak pernah ada jalan keluar, pemerintah tidak pernah mendengarkan masyarakat, lalu Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat untuk siapa?” tanya Fahrina.

Dok. Pribadi

Dok. Pribadi

Dok. Pribadi Dok. Pribadi

Fahrina Alya Purnomo Pemimpin Redaksi LPM Manunggal 2023

M. Farhan Prabulaksono Redaktur Pelaksana LPM Hayamwuruk 2023

Syarifah Zahwana Tasya Pemimpin Umum LPM Publica Health 2023

Shinta Stevany Lorenza Pemimpin Litbang LPM Publica Health 2023

Pernyataaan sikap tentang pengesahan Perppu Cipta Kerja

“AJI Indonesia Mendesak DPR dan Pemerintah Kembali ke Konstitusi”

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/3/2023). Tujuh fraksi yang setuju dengan pengesahan Perppu Cipta Kerja yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, PAN dan Partai NasDem. Sedangkan 2 fraksi lainnya menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Pengesahan ini dilakukan di tengah gelombang protes dari masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Sebab, Perppu Cipta kerja tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021. Dalam putusan, majelis hakim MK menyebut, UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Dengan keputusan ini, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan strategis dan berdampak luas terkait UU Cipta Kerja. MK juga memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU selambat-lambatnya dua tahun.

Ironinya sikap DPR dan pemerintah tidak berubah ketika mengesahkan omnibus law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. DPR dan pemerintah kembali mengulangi kesalahan yang sama dalam proses legislasi ini yaitu tidak memberikan ruang partisipasi publik secara bermakna. Padahal asas pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak serampangan dan tergesa-gesa, serta memperhatikan betul-betul partisipasi masyarakat juga disinggung dalam putusan MK.

Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memiliki dampak yang besar bagi semua pekerja di Tanah Air, tidak terkecuali pekerja media. Sejumlah ketentuan di klaster ketenagakerjaan di Perppu Cipta Kerja yang disahkan ini yang merugikan pekerja. Antara lain ketentuan soal pesangon, alih daya, pekerja kontrak, pengaturan waktu kerja dan cuti bersama.

AJI Indonesia juga menyoroti revisi Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Draf Perp-

pu Cipta Kerja sebelum disahkan Undang-Undang membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab, larangan siaran nasional ini justru untuk mendorong semangat demokratisasi penyiaran, yaitu memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal bertumbuh.

Peraturan ini juga memberi kewenangan besar kepada pemerintah mengatur penyiaran. Sebab, pasal 34 yang mengatur peran KPI dalam proses perijinan penyiaran, dihilangkan. Dihapusnya pasal tersebut juga menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran yaitu 10 tahun untuk televisi dan 5 tahun untuk radio dan juga larangan izin penyiaran dipindahtangankan ke pihak lain.

Atas dasar ini, AJI Indonesia menyampaikan sikap:

1. Mengutuk DPR RI dan pemerintah yang telah mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pembuatan undang-undang ini telah merendahkan pilar-pilar negara hukum dan mengkhianati konstitusi negara Republik Indonesia. DPR sebagai wakil masyarakat hanya menjadi alat atau stempel pemerintah yang jelas melanggar konstitusi.

2. Mendesak DPR dan pemerintah untuk kembali kepada konstitusi RI dengan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional dan merugikan pekerja di Indonesia, tidak terkecuali pekerja media.

3. Menyerukan komunitas pers untuk membongkar berbagai pelanggaran yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 3 Undang-Undang Pers menjelaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi dan kontrol sosial. Karena itu, sudah sepatutnya fungsi kontrol sosial ini diterapkan dalam pemberitaan-pemberitaan tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

Jakarta, Rabu 23 Maret 2023

Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas

Narahubung: Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Edi Faisol

INFRASTRUKTUR PENOPANG KESETARAAN EKONOMI

Ketika berbicara perihal infrastruktur di Indonesia, tidak sedikit ditemukan kesenjangan yang ada antar pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Kesenjangan infrastruktur di luar Pulau Jawa menghambat perkembangan ekonomi di daerah-daerah tersebut dan menyebabkan kesenjangan ekonomi antarwilayah semakin melebar. Data dari Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa sekitar 62 persen investasi infrastruktur di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan sisanya tersebar di wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan pihak swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa agar seluruh daerah di Indonesia dapat menikmati kemajuan yang sama dalam hal infrastruktur dan perekonomian.

Pada hakikatnya infrastruktur memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi kerakyatan karena infrastruktur dapat menjadi faktor kunci dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi kerakyatan merupakan suatu konsep yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan ekonomi, dimana masyarakat memiliki peran aktif dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka sendiri.

Dalam konteks infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang memadai dapat membuka aksesibilitas dan meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur jalan raya yang baik dan terawat dapat meningkatkan efisiensi pengiriman barang dan bahan mentah, sehingga mempercepat proses produksi dan distribusi UMKM. Hal ini dapat membantu UMKM untuk menjadi lebih efisien dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar global. Selain itu, infrastruktur juga dapat membantu memperkuat konektivitas dan integrasi regional, sehingga memungkinkan UMKM untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas. Dalam hal ini, infrastruktur jaringan transportasi dan jaringan komunikasi yang memadai dapat membuka peluang baru bagi UMKM untuk mencari pasar baru dan meningkatkan omset bisnis mereka.

Pembangunan infrastruktur juga dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, terutama di sektor konstruksi. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memadai dapat menarik investasi ke daerah-daerah yang sebelumnya belum tersentuh oleh investasi. Hal ini akan membantu mengembangkan potensi ekonomi lokal dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.

Infrastruktur juga dapat membantu meningkatkan akses ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal pendidikan, misalnya, pembangunan infrastruktur jalan raya yang lebih baik dapat memungkinkan anak-anak yang tinggal di daerah terpencil untuk dapat mengakses sekolah yang lebih baik. Hal ini akan membuka peluang yang lebih besar bagi mereka untuk mencapai kesuksesan di masa depan.

Namun, pembangunan infrastruktur yang tidak tepat dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Infrastruktur yang dibangun di daerah perkotaan seringkali lebih baik daripada infrastruktur yang dibangun di daerah pedesaan, yang seringkali masih tertinggal dalam hal aksesibilitas dan kualitas infrastruktur. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata dan adil untuk memperkuat inklusivitas ekonomi kerakyatan.

Sulap jalan mulus di Lampung

Warga Lampung terkejut ketika jalan yang sebelumnya rusak dan berlubang seketika menjadi mulus dan rata seperti baru saja disulap. Sejumlah warga di beberapa wilayah di Lampung mengaku senang dengan kondisi jalan

yang kini jauh lebih baik dan nyaman untuk dilalui. Mendengar akan ada pemantauan langsung dari Bapak Presiden, jalan yang semula rusak simsalabim berubah menjadi mulus. Pasalnya jalan Rumbia 3, Kabupaten Lampung

Tengah telah terjadi peristiwa perbaikan jalan yang dikebut dalam satu malam seperti dalam kisah Bandung

Bondowoso berkat adanya rencana kedatangan Presiden Jokowi. Sebelumnya jalan di Rumbia 3 Lampung tengah itu sangat parah banyak lubang-lubang besar yang menganga. Namun, sayangnya rute yang diperkirakan dilewati

Presiden Joko Widodo diubah dan lebih memilih rute lain dimana jalan yang ada memiliki kondisi rusak.

Presiden Joko Widodo berada di Lampung untuk meninjau jalan rusak yang tengah viral karena banyak kondisi jalan yang disebut-sebut warganet rusak parah, Pemprov Lampung justru mengklaim kondisi mantap jalan dengan pengelolaan APBD Provinsi Lampung cukup baik. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana mengatakan, kondisi mantap jalan Provinsi Lampung saat ini adalah 76,8 persen. Alhasil pemerintah pusat ambil alih perbaikan jalan

di Lampung. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwasanya khusus untuk wilayah Lampung pemerintah pusat akan mengucurkan dana sebesar Rp800 miliar. Menurutnya, anggaran itu akan digunakan untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang akan dimulai pada Juni mendatang setelah proses lelang selesai dilakukan.

Bagaimana dengan infrastruktur IKN?

Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan infrastruktur IKN pada Tahap Awal 2022-2024 yang terdiri dari kurang lebih 50 proyek konstruksi dengan total biaya USD 4,5 Miliar (Rp. 62 Triliun) yang bersumber dari APBN. Konstruksi tahap pertama yang dimulai Agustus 2022 dan ditargetkan selesai pada 2024 meliputi Penyiapan Lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Tahap I, Pembangunan Jalan Tol IKN Segmen 3B dan 5A, Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, Pembangunan

Jalan Lingkar Sepaku Segmen 2 dan 4, Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi, Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sungai Sepaku, Pembangunan Penyediaan Air Baku Persemaian Mentawir dan Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi.

Dalam rangka membangun ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, peran masyarakat sangat penting. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur, sehingga dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupan sehari-hari. Ketika infrastruktur yang tepat dikembangkan dengan baik, ini akan membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang hidup di daerah-daerah terpencil dan wilayah terpinggirkan. Dalam jangka panjang, investasi dalam infrastruktur yang tepat dapat membawa manfaat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur yang tepat, pemerintah dan seluruh stakeholder harus bekerja sama untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini akan membantu meningkatkan kesetaraan ekonomi bagi semua masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Pemimpin Divisi Project and Communication

LPM Edents 2023

Amanda Yasmien

*Penulis:

EKONOMI KERAKYATAN: KEDAULATAN ATAU PERWAKILAN?

Indonesia sejak orde reformasi (1998) hingga sekarang menganut sistem ekonomi kerakyatan yang kemudian disebut ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi di bawah kendali setiap anggota masyarakat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat menjadi hal yang diutamakan. Poin utama yang menjadi tonggak sistem ekonomi ini adalah kesejahteraan anggota masyarakat. Poin ini selaras dengan nilai-nilai lima sila Pancasila, terutama sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Adapun Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai

Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, yang menyatakan beberapa hal berikut:

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.

c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikua-

sai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

d. Perekonomian nasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu, kata kunci lainnya dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian dalam sistem yang dianutnya adalah “semua kegiatan ekonomi di bawah kendali setiap anggota masyarakat”. Akan tetapi, bukan berarti pemerintah, swasta, dan pasar tidak berperan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kembali melihat poin kesejahteraan masyarakat, maka bentuk pengendalian yang dimaksud adalah kata “kedaulatan” rakyat.

Secara ringkas, pemaknaannya adalah bahwa segala bentuk kegiatan perekonomian dan kegiatan yang berkaitan dengannya, terutama dengan skala dampak yang luas, harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, dalam perjalanannya tidak boleh merugikan rakyat, baik dari pemerintah, pihak swasta, dan rakyat sendiri. Meski demikian, seluruh rakyat juga harus menaati peraturan

dan kewajiban untuk mereka agar kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan sistematis, teratur, dan mencapai tujuan dengan baik.

Di Indonesia, pemerintah memiliki peranan penting sebagai pihak di tengah rakyat dan pihak swasta, terutama dengan adanya regulasi. Dengan demikian, pihak swasta tidak bisa berbuat semena-mena kepada rakyat, begitupun kepentingan rakyat tetap tercapai. Selain itu, antara rakyat dan pemerintah juga menjalankan kegiatan ekonomi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari rakyat dari berbagai sumber dan mendistribusikan dengan seadil-adilnya kepada seluruh masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi sumber pemasukan negara adalah pajak.

Dikutip dari website resmi DJP, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak. Adapun bagi

KOLOM PEMIMPIN

setiap WP dapat dikenakan lebih dari satu jenis pajak. Hal ini karena pajak di Indonesia memiliki beberapa jenis, seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, dan lainya.

Hasil dari seluruh pemasukan negara terutama pajak, kemudian oleh pemerintah didistribusikan sebagai pengeluaran dan belanja negara, baik dalam bentuk program bantuan, pembangunan infrastruktur, dan yang lainnya. Dalam perjalanannya, pendistribusian dana ini sering tercekal oleh fenomena dan kasus yang menyebabkan rakyat menjadi pasif dalam membayar pajak.

Saat ini kondisi infrastruktur di Indonesia baru berada pada 38% dari PDB (Bappenas, 2019). Selain itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih belum merata dan menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi, seperti kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan Pulau Papua. Fenomena lainnya adalah salah sasaran program bantuan dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu

Indonesia Sehat, dan program bantuan sejenis. Banyak penerima bantuan tersebut dari kalangan yang dirasa tidak memerlukannya, baik karena fenomena KKN, pengendalian yang buruk, dan asal sebar.

Baru-baru ini kasus yang mencederai nilai Pancasila dalam sistem ekonomi adalah kasus dari Kementerian Keuangan RI dan sederet pejabat. Mulai dari kasus bekas pejabat eselon III Dirjen Pajak Kemenkeu yang diungkap memiliki kekayaan tidak wajar di rumahnya. Kemudian, kasus transaksi keuangan lainnya di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. Ketua KPK 2023 menyatakan sebanyak 54 persen korupsi yang ditangani oleh KPK itu berada di pemerintah daerah. Nilai 54 Persen itu pak, 13 persen itu terjadi di provinsi. Diketahui, sebanyak 310 tersangka korupsi merupakan eselon I, II, III dan IV. Kemudian, di tingkat DPR dan DPRD sebanyak 343 tersangka. Selain itu, ada pula 155 tersangka dengan jabatan walikota atau bupati dan wakil. Firli menyebut di tahun 2023 ini belum ada yang terkena operasi tang-

kap tangan.

Sederet kasus yang ada, dan beberapa tahun ke belakang, rasanya mengundang pertanyaan menggelitik untuk keberjalanan sistem ekonomi Pancasila ini: “kegiatan perekonomian ini sumbernya dari kedaulatan, mengapa dinikmati dengan perwakilan?” Dalam Pancasila sendiri, perwakilan/ permusyawaratan adalah pengamalan untuk kepemimpinan/pemerintahan, bukan dalam mengonsumsi sumber daya negara.

Perekonomian dan kesejahteraan rakyat sudah seharusnya menjadi hak seluruh rakyat Indonesia, di manapun dan kapanpun. Oleh sebab itu, sudah menjadi hak rakyat memperolehnya, baik dengan program pemerintah maupun melalui kritik saran. Begitupun dengan pejabat perwakilan rakyat, hendaklah menyadari amanah dan tanggung jawabnya dalam memiliki wewenang dalam menghimpun dan mendistribusikan dana masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

*Penulis:

Pemimpin Divisi Human Resource Development

LPM Edents 2023

Tarisa Rahmawati

DI ANTARA KITA

Oleh: MICHELLE JENIFER

Kemegahan Pasar Johar

Siapa yang tak mengenal Pasar Johar Semarang? Pasar tersebut merupakan salah satu ikon perekonomian kota Semarang. Awalnya, Pasar Johar terdiri dari beberapa pasar tradisional yang berada di bagian timur alun-alun, dipagari oleh sederet Pohon Johar. Arsitek Belanda bernama Thomas Karsten pada tahun 1933 mendesain pasar tersebut agar tidak terlihat kumuh dan menjadikan Pasar Johar menjadi pasar terbesar dan terbaik di Asia Tenggara pada tahun 1955.

Setelah kebakaran yang melanda di tahun 2015, Kementerian PUPR melakukan revitalisasi Pasar Johar Utara dan Pasar Johar Tengah dan telah selesai di tahun 2019 lalu. Revitalisasi pasar disesuaikan dengan fungsi kota sebagai tujuan wisata dan keselarasan lingkungan serta mempertahankan kearifan lokal. Pasar Johar Utara terdiri dari 51 kios dan 368 los kering. Sementara Pasar Johar Tengah terdiri dari 102 kios, 503 los kering dan 109 los basah. Sampai pada tahun 2022 Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan Pasar Johar.

Hingga saat ini, Pasar Johar menjadi salah satu objek wisata dan pusat perekonomian bagi wisatawan domestik maupun luar negeri. Apa kamu sudah pernah jajan di Pasar Johar?

Trio Lunpia Legendaris

Lunpia merupakan salah satu oleh-oleh dari Kota Semarang. Mungkin kalian sering mendengar Lunpia Mataram dan berbagai jenis toko dan gerobak Lunpia di sepanjang jalanan MT. Haryono (dulu Jalan Mataram). Lunpia pertama yang dijual di jalan tersebut berada di Kp. Baris 501 Semarang (terletak di Jalan MT Haryono No. 541). Seorang bapak penjual disana memberitahukan pada kami bahwa mereka telah berjualan disana secara turun temurun dan tidak membuka cabang di tempat lain. Oleh karenanya, Jalan MT Haryono ini kerap didatangi wisatawan yang hendak mencoba salah satu Lunpia legendaris di jalan tersebut.

Selain Lunpia Mataram, ada 2 lagi Lunpia yang sudah berdiri sejak lama, yaitu Lunpia di Jalan Lombok dan Jalan Pemuda (dikenal dengan Lunpia Ny. Lien). Ketiga Lunpia ini berasal dari satu generasi yang sama, yang juga mengawali terkenalnya Lunpia di Kota Atlas tersebut yakni sebelum banyak gerai yang menjajakan Lunpia di sepanjang jalan yang sama. Adapun Lunpia yang dijual meliputi 2 jenis yakni sudah di goreng atau kemasan frozen dengan kisaran harga Rp18.000Rp20.000 per buah.

DI ANTARA KITA

Deru Gilingan Pasar Jatingaleh

Sejak pagi, Pasar Jatingaleh telah dibangunkan dengan suara bising yang berasal dari daerah belakang pasar. Setelah diintip, kebisingan tersebut datang dari mesin penggiling daging pembuat bakso. Daging yang diolah pun beragam sesuai keinginan pembeli, bisa ayam, sapi, bahkan udang.

Pembeli hanya akan dikenakan biaya sekitar Rp20.000 untuk bumbu daging, serta Rp7.000 - Rp10.000 setara untuk penggilingan daging per-kilonya. Harga tersebut terpisah dengan harga daging yang sudah dibeli sebelumnya.

Karnaval 30 April: Budaya Keberagaman dan Kemacetan

Jalanan-jalanan kosong di pagi hari Minggu (30/04/23)

berbanding terbalik dengan antusiasme warga Semarang yang sudah memadati Jalan Pemuda. Tepat pukul 09.00, digelar Karnaval Seni Budaya Lintas Agama dan Pawai Ogoh-Ogoh. Berdasar keterangan pemandu acara (master of ceremony), kegiatan itu bertujuan memperingati Hari Jadi Kota Semarang yang ke-476 tahun.

Alunan musik pengiring terdengar dari kejauhan. Sebuah sandiwara ditampilkan dengan menceritakan pertarungan antara Arjuna dan Karna dalam perang

Mahabharata. Tepat di depan para penari, duduk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) mengenakan kebaya merah. Mba Ita, sapaannya, tampak menikmati pertunjukan tari yang dipentaskan. Sandiwara tersebut menjadi penanda awal dimulainya karnaval.

Berbagai komunitas hadir beriring-iringan. Ada komunitas budaya, komunitas agama, komunitas daerah, hingga komunitas pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Melalui parade tersebut, masyarakat dapat melihat bahwa Semarang tidak hanya terdiri dari segelintir suku, agama, atau ras saja. Semarang adalah kota yang memiliki keberagaman dan keberagaman itu menjadi kebanggaan untuk mencapai Semarang hebat.

Di balik keramaian pertunjukan karnaval, ada pula keramaian lain yang terjadi. Sebagai akibat dialihkannya sebagian Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, hingga jalan menuju Simpang Lima, terjadi kemacetan yang tidak terhindarkan. Kendaraan-kendaraan itu seakan-akan sengaja berhenti atau menurunkan laju kendaraan sembari mengintip meriahnya acara karnaval. Acara karnaval ini selain menonjolkan sisi budaya dan toleransi atas realitas pluralisme di Ibukota Jawa Tengah, juga menunjukkan budaya kemacetan yang sulit terurai akibat kegiatan inisiasi pemerintah.

OPINI

POLEMIK EKONOMI KERAKYATAN

DI INDONESIA

Berbicara mengenai ekonomi suatu negara pasti tak luput dari adanya persoalan mengenai kesenjangan sosial dan tingkat kesejahteraan taraf hidup. Ketidaksetaraan perlakuan dan ketimpangan, yang utamanya terjadi pada rakyat kecil, merupakan hal yang telah menjadi pembicaraan umum. Padahal, ekonomi sejatinya bukan semata-mata membahas mengenai kuantitas, bisnis, investasi, atau bahkan daya saing bagi suatu negara. Permasalahan pokok penting mendasar suatu negara sejatinya ialah tentang kesenjangan perekonomian yang justru seringkali terabaikan. Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia.

Melihat realita, masih banyak persoalan mengenai ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Misal, maraknya kasus kesenjangan sosial, para buruh yang memerlukan perlindungan, serta para guru honorer yang tidak mendapat kesetaraan hak menjadi tolok ukur bahwa Indonesia masih memerlukan regulasi dan kebijakan yang tepat agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Penerapan sistem ekonomi yang tepat pada suatu negara menjadi salah satu contoh langkah

yang benar dalam penanggulangan masalah perekonomian tersebut.

Sistem ekonomi bagi sebuah negara merupakan salah satu hal vital yang harus dimiliki oleh suatu negara. Bahkan, ada yang menyebut bahwa kekuatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut dan juga tentunya yang diterapkan oleh negara tersebut. Saat ini, terdapat banyak sistem ekonomi yang bisa diterapkan oleh suatu negara, dan setiap negara bebas untuk memilih sistem ekonominya sendiri sesuai dengan kondisi negara dan tujuan nasionalnya.

Hal ini juga berlaku bagi Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai salah satu sistem ekonomi yang dianut, guna dijadikan sebagai pedoman dalam membuat regulasi. Di sinilah Indonesia memilih menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi humanistik yang tujuan utamanya menargetkan kesejahteraan rakyat secara luas dengan dasar kemanusiaan. Singkatnya, ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Yang sejatinya apabila diterapkan pada suatu

negara, selain berdampak baik juga pastinya dapat menimbulkan dampak yang buruk.

Dampak positif ekonomi kerakyatan adalah rakyat yang dapat terlindungi dari persaingan tidak seimbang antara pemilik modal besar, negara leluasa dalam meningkatkan kesejahteraan, mempersempit kesenjangan sosial, dan menciptakan hubungan sinergis antara pemilik modal dengan masyarakat. Adapun dampak buruknya yaitu berkurangnya minat pemilik modal, kemungkinan korupsi yang meningkat, dan kemungkinan timbulnya kemiskinan akibat kebijakan yang dibuat.

Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem ekonomi berbasis kerakyatan sejak tahun 1993, yang tujuannya tidak lain untuk menanggulangi permasalahan di atas. Lantas, bagaima-

Oleh: NABILA TSAQIF, ELSA PRASETYANI

Dok. Gramedia.com

na keberjalanan sistem ekonomi kerakyatan tersebut di Indonesia? Menilik dari realita, Indonesia memiliki sistem ekonomi kerakyatan yang dalam pengaplikasiannya masih diperlukan adanya tindakan pengembangan atas implementasi. Hal ini dikarenakan Indonesia masih memerlukan koreksi dan juga evaluasi tentang keadilan ekonomi, utamanya bagi rakyat kecil. Permasalahan seperti pendidikan yang rendah, tidak terampilnya sumber daya manusia dan kurangnya penguasaan teknologi merupakan simbol yang menandakan bahwa ekonomi kerakyatan sejatinya memang belum berjalan efektif di Indonesia. Dimana harapan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum dapat terwujud.

Adanya polemik mengenai persoalan tersebut, harus dapat dijadikan

cerminan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Persoalan tersebut juga dapat dijadikan sebagai indikator bahwa kebijakan yang selama ini diterapkan di Indonesia belum efektif dan efisien kebermanfaatannya. Negara haruslah bersikap aktif dalam melahirkan segala regulasi yang dapat mendorong berbagai masyarakat dari berbagai macam golongan demi menciptakan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan bagi tiap warga negara. Selain itu, regulasi yang ditetapkan negara haruslah bersifat inklusif yang mampu menjembatani berbagai golongan, baik itu yang lemah maupun yang kuat, tanpa memandang adanya variasi.

Pemerintah perlu menciptakan regulasi yang konkret dengan memberikan terobosan khusus agar terciptanya akses yang sama pada tiap

masyarakat untuk dapat memanfaatkan fasilitas sosial yang ada, serta memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengembangkan dan juga meningkatkan perekonomiannya. Apabila hal ini dilakukan, maka dapat dijadikan sebagai sebuah investasi terhadap SDM Indonesia, sehingga dapat membantu menggerakan roda pertumbuhan ekonomi. Pada intinya, jika regulasi-regulasi guna menangani masalah yang hadir pada sistem ekonomi kerakyatan tersebut telah ditetapkan dan telah berjalan secara efektif, dapat dipastikan bahwa negara Indonesia akan dapat mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PERATURAN BAGAI RESEP MAKANAN RESTORAN

Oleh: RIFQY ABDUL AZIZ

Pada suatu hari, di sebuah desa tepi pantai, ada seorang nelayan yang sangat cakap dalam menangkap ikan. Ia merasa tidak adil ketika harga ikan yang dia jual ke pengepul sangat murah. Dia dan beberapa nelayan lain memutuskan untuk membentuk koperasi. Mereka berharap bisa menjual ikan-ikan hasil tangkapannya dengan harga yang lebih baik.

Para nelayan membeli peralatan baru dan mulai berusaha untuk menjual ikan mereka langsung ke pasar. Setelah beberapa minggu, koperasi nelayan mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Harga ikan yang mereka jual meningkat dan penghasilan mereka juga meningkat. Sial, para nelayan segera menemukan bahwa mereka terjebak dalam jaring-jaring birokrasi pemerintah.

Di kemudian hari, mereka menerima surat dari pemerintah yang meminta mereka untuk mengikuti aturan dan regulasi baru yang diberlakukan. Mereka harus mengurus berbagai dokumen dan izin. Tentu, segala kegiatan itu memakan waktu dan biaya. Belum lagi mereka harus membayar pajak yang sangat besar.

Pak Abdul, selaku pimpinan koperasi, berkata, “Ini benar-benar menjengkelkan. Pemerintah selalu mengklaim bahwa mereka mendukung ekonomi kerakyatan tapi mereka hanya menambah birokrasi dan pajak yang merugikan kita. Koperasi kita akan bangkrut sebelum kita bisa melihat keuntungannya,”.

Para nelayan mulai mengadakan protes di depan kantor pemerintah setempat. Mereka menuntut agar pemerintah menghapus regulasi dan pajak yang tidak perlu, sehingga mereka dapat menjalankan bisnis dengan lancar. Namun, para pejabat pemerintah hanya merespon dengan senyum dan janji kosong.

Tiba-tiba, dalam keheningan yang terasa ramai, seorang nelayan berkomentar dengan sarkasme, “Kita kan hanya rakyat kecil sekaligus nelayan. Ngapain, sih, kita membutuhkan bantuan pemerintah? Kan lebih baik kita minta bantuan dari Superman atau Batman saja!”. Semua anggota koperasi tertawa mendengar komentar tersebut. Sebenarnya, mereka merasa sedih dan putus asa. Mereka menyadari betapa sulitnya memperjuangkan hak mereka sebagai rakyat kecil yang terpinggirkan.

Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang pejabat pemerintah bernama Paun Mahameru mendatangi koperasi para nelayan

untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan tetap meminta agar Paun memperbaiki kebijakan. Namun, Paun justru memberikan jawaban yang membuat nelayan-nelayan itu terkejut.

“Itu sudah aturan! Saya tidak bisa mengubahnya,” ujar Paun. Salah satu nelayan tiba-tiba memotong ucapan Paun. “Tapi, kan, Ibu wakil rakyat,” seru nelayan itu, “Seharusnya Ibu,”. Semua orang terkaget. Nelayan itu tiba-tiba diam layaknya mic yang dipadamkan. “Ikuti atau tenggelamkan?” titah Paun.

Mendengar jawaban tersebut, nelayan lain berkata dengan nada memelas, “Lalu apa yang harus kami lakukan? Menyerah dan kembali menjual ikan ke pengepul dengan harga murah?”. Paun hanya tersenyum dan berkata, “Ya…Itu pasti lebih mudah dan menguntungkan bukan?”.

Nelayan tersebut dengan polosnya menimpali Paun. “Bu, ini koperasi untuk nelayan atau panduan membuat makanan restoran?”. “Pardon me, maksudnya?” tanya Paun dengan keheranan. “Kan aturannya bikin kita bingung. Ada aturan ini, aturan itu. Kok, kayak resep makanan aja?” sahut nelayan itu.

Mendengar hal tersebut, Paun menjawab, “Maksudnya, kan, buat jaminan keamanan ikan dan kesehatan masyarakat juga,”. “Loh, gimana, sih?! Ikan-ikan kita dari laut yang jauh di sana, sudah terkena polusi dan sebagainya. Kalo mau aman, ya, jangan makan ikan lagi aja!” sahut nelayan yang lain sambil memperagakan makan dengan tangan kosong.

Para nelayan tertawa mendengar lelucon tersebut. Namun, Paun hanya bisa menyeringai. Tidak tahu harus berkata apa. “Baiklah, Bu. Kami akan coba jalankan koperasi sesuai aturan yang ada,” kata Pak Abdul sambil mengajak anggotanya keluar dari ruangan.

Meski banyak hambatan dan aturan yang membingungkan, nelayan-nelayan tersebut tetap berusaha menjalankan koperasi mereka. Para nelayan percaya bahwa dengan kerja keras dan semangat gotong royong, mereka bisa sejahtera. Mungkin pemerintah memang harus lebih peka terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

SILICON VALLEY ONLINE SLAVERY MARKET: FAKTA PERDAGANGAN MANUSIA DI ZAMAN MODERN

Penulis: LUVITA DYANINGSIH, MUHAMMAD HAYKAL

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pekerja migran di luar negeri adalah pahlawan devisa negara. Dikutip dari ekonomi.bisnis.com, bagi Indonesia, kerja keras dan usaha para pahlawan itu menyumbang setidaknya Rp34,1 triliun terhadap devisa negara pada kuartal pertama tahun 2022. Namun, berprofesi sebagai pekerja migran tentu tidak terlepas dari berbagai cobaan. Kebijakan negara pemberi kerja dan kecanggihan teknologi mungkin saja menjadi salah dua faktor penyebabnya, seperti yang dinarasikan dalam sebuah film dokumenter berjudul “Silicon Valley Online Slavery Market”.

“Silicon Valley Online Slavery Market” bercerita tentang kondisi para pekerja migran di Kuwait, Asia Barat. Selama rentang waktu 51 menit, film ini menampilkan bagaimana perusahaan-perusahaan internet besar dunia turut terlibat dalam sistem transaksi permintaan-penawaran tenaga kerja

di negara tersebut. Sistem itu bernama “kafala”. Pada intinya, sistem kafala menerapkan pemahaman bahwa pekerja migran yang menjadi asisten rumah tangga (ART) tidak dapat berganti pekerjaan atau meninggalkan Kuwait tanpa seizin sponsor atau orang yang mempekerjakan (menyewa jasa) mereka, kasarnya disebut “majikan”.

Untuk menguak kebusukan sistem kafala, dua reporter BBC News Africa melakukan permainan peran sebagai suami-istri yang sedang mencari asisten rumah tangga (ART). Mereka mengakses aplikasi bernama 4Sale, sebuah e-commerce yang menjual berbagai jenis komoditas. Lewat mesin pencarian, kedua reporter BBC Africa menemukan banyak pekerja migran yang dijual layaknya barang tidak bernyawa. Secara tersirat, kegiatan itu pun menggambarkan perdagangan manusia di dunia modern dengan melibatkan bantuan teknologi. Pekerja migran yang

dijual berasal dari berbagai negara dan dikelompokan berdasar ras, seperti dari Afrika, India, hingga tak luput Asia Tenggara, termasuk di dalamnya Indonesia.

Selain 4Sale, reporter BBC News Africa juga melakukan pencarian di berbagai aplikasi media sosial berbeda, seperti Instagram, Facebook, dan beberapa aplikasi di bawah naungan Apple Store serta Google Store. Selaras dengan algoritma 4Sale, para reporter memasukkan kata kunci yang mereka inginkan di mesin pencarian media-media tersebut lalu muncullah berbagai pilihan tenaga kerja yang dijual.

Semakin berlalunya durasi film, fenomena jual-beli tenaga kerja di Kuwait tidak hanya menggambarkan perdagangan manusia di zaman modern dan diskriminasi ras tapi juga memberikan fakta bahwa tidak semua pekerja migran yang dijual sudah cukup umur. Fakta tersebut diketahui reporter BBC

Dok. YouTube BBC News Africa

News Africa saat melakukan permainan peran mereka secara tidak sengaja. Diketahui, salah satu pekerja migran yang dijual berumur 16 tahun dan berasal dari Guinea, Afrika Barat. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, pekerja migran di bawah umur itu dipanggil dengan nama Fathu. Selama bekerja sebagai ART di Kuwait, Fathu diperlakukan tidak baik oleh majikannya. Fathu, dan para pekerja migran lain, tidak diberikan waktu libur, paspor disita majikannya, tidak diberi kesempatan untuk menghubungi keluarga, hingga tak jarang dipanggil hayyawan atau dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai “hewan”.

Di akhir film, BBC News Africa mengungkapkan bahwa Fathu sudah kembali ke tempat asalnya, Guinea. Ia dia-

dopsi oleh sebuah keluarga yang lebih mampu membesarkan dirinya agar Fathu bisa kembali mengenyam pendidikan demi kehidupan lebih baik. Selain kondisi Fathu, BBC juga mengungkapkan berbagai respon dari media-media yang disinggung selama keberjalanan film. Sayang, kebanyakan media tersebut hanya mampu menyangkal fakta dari tim BBC. Bilamana menerima pun, media-media bersangkutan hanya memberikan respon minimal, tidak memberikan sanksi berat bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, hingga saat ini, sisi gelap sistem kafala di negara Kuwait masih berjalan tanpa hambatan.

Film dokumenter “Silicon Valley Online Slavery Market” telah secara berani dan gamblang menyingkap tudung

yang membayangi dunia para pekerja migran. Berbagai fenomena dalam film tidak hanya terjadi sekali-dua kali, bahkan dalam kasus di negara Kuwait, telah dirasionalisasi dan menjadi budaya masyarakat. Film ini wajib ditonton karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemahaman bahwa julukan “pahlawan devisa” yang disandang para pekerja migran perlu dihargai setinggi-tingginya. Selain itu, film “Silicon Valley Online Slavery Market” juga berpesan walaupun telah memberi jasa yang disediakan, para pekerja migran tetap perlu diperlakukan selayaknya manusia karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia, bukan komoditas yang tidak bernyawa.