Edisi LV / APRIL-Mei 2018
Terbit 16 Halaman
LAPORAN UTAMA Ragam Kendala KKN Internasional
Hal. 2
LAPORAN KHUSUS Dampak KKNI di FITK
LPM INSTITUT - UIN JAKARTA
www.lpminstitut.com
M. Rifqi Ibnu Masy & Moch. Sukri Ibnu.masy15@mhs.uinjkt.ac.id sukrimuhammad759@gmail.com
>> Bersambung ke halaman 15 kolom dua...
@lpminstitut
Hal. 3
capai Rp10 juta per kelompok. Berdasarkan pengalaman seniornya, meski dana KKN diberikan, namun belum cukup untuk memenuhi akomodasi dan kebutuhan program KKN. Terlebih jika tidak adanya dana KKN tentu akan membebani peserta. Senada dengan Rafida, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Faisal Ma’ruf pun merasakan hal yang sama. Menurutnya, jika pendanaan KKN ditiadakan akan mempersulit mahasiswa. “Harus ada dialog terbuka antara mahasiswa, PPM dan rektorat,” ungkap Ma’ruf, Kamis (19/4). Menanggapi hal tersebut, Kepala PPM UIN Jakarta Djaka Badranaya angkat bicara. Ia mengatakan pendanaan KKN hanya dialokasikan untuk dosen pembimbing, pembekalan KKN, dan survei lokasi oleh dosen. Sedangkan pendanaan untuk akomodasi dan program kerja KKN ditanggung peserta. Ia pun menegaskan, dana KKN sebenarnya dana pengabdian dosen yang diintegrasikan dengan KKN mahasiswa. Lebih lanjut, Djaka mengatakan pemberian dana KKN itu sudah berlangsung sejak lima tahun yang lalu. Dana KKN itu sesungguhnya biaya Program
Telepon Redaksi: 0896 2741 1429
WAWANCARA Telisik Sistem KKN Hal. 11
@lpminstitut
DANA KKN SURAM
Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) tak mendapatkan alokasi dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Oleh karenanya, Program Pengabdian Dosen Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa 2018 disinyalir tak memiliki dana. PPM Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Surat Pengumuman Nomor 01/LP2M-PPM/ PP.06/56/2018 resmi menetapkan daftar kelompok dan lokasi KKN 2018. Pengumuman itu dipublikasikan pada Selasa (10/4) yang memuat 200 kelompok KKN yang bertempat di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor. Penetapan kelompok KKN sontak menjadi bahan pembicaraan mahasiswa pelbagai jurusan. Sebagai calon peserta KKN 2018, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Rafida Fauzia berantusias untuk melaksanakan program pengabdian itu. Segala persiapan pun dibincangkan kelompoknya. Namun, ia keberatan dengan informasi yang beredar terkait dana KKN yang tidak diberikan kampus. Menurut Rafida, KKN sebagai program wajib seharusnya disubsidi kampus. Pasalnya, dalam merealisasikan program kerja pasti membutuhkan dana. Selain itu, tidak semua mahasiswa mampu untuk membiayai segala keperluan KKN. “Saya keberatan,” ungkap Rafida, Kamis (19/4). Rafida tak sembarang bicara, pada KKN 2017 dana yang diberikan pihak kampus men-
Email: redaksi.institut@gmail.com
@Xbr4277p