Buletin Edisi Khusus Makassar Putih 06/11 Kamis, 10 November 2016
SinOpini DLP: Apakah Solusi Angka Rujukan?
Pemimpin Umum: Cahya Ramdhani Sila. Pemimpin Redaksi: Widyatma Adinda Jubhari. Divisi Keredaksian: Musyarafah Jamil, Eka Reski- Assalamualaikum wr wb
Salam Redaksi
ana WIdhiasnasir, Dheeta Khairunnisa, Marlyna Yanti Mukti Mukhtar, Ismiyanti Idham, Rita Andriani, Andi Astrid Amalia Team
Work: Musyarrafah Jamil, Ilul
Hidayat A.R., Muh. Rifqi Ramdhani Dwi P.
Sekretariat
Jalan Perintis Kemerdekaan km. 10 Gedung Student Center Lantai 1 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin www.lpmsinovia.org
@lpmsinovia
LPM Sinovia
@tbr6748d
@LPM_Sinovia
Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kita ketahui, Dokter Layanan Primer (DLP) merupakan program studi baru yang dicanangkan pemerintah dan setara dengan spesialis. Dalam penetapannya, DLP banyak mengundang kontra dari berbagai pihak, dalam hal ini adalah mahasiswa kedokteran itu sendiri. Oleh karena itu, Aliansi Lembaga Mahasiswa Kedokteran Makassar bersatu dan melaksanakan aksi damai Makassar Putih untuk menyuarakan penolakannya terhadap pendidikan tambahan DLP. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita membaca bulletin ini dengan antusias. Selamat membaca! Pimpinan Redaksi LPM SINOVIA 2016/2017
SinOpini
Dokter Layanan Primer: Solusi untuk Angka Rujukan? Oleh : Shandy Shanaya, S.Ked Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNHAS Ang. 2012 Pendidikan profesi kedokteran hanya harus diturunkan menmengeenal dokter, spesialis, subspesalis, dan jadi maksimal 10%. tidak mengenal pendidikan profesi setara spePeningkatan angka sialis dalam pendidikan profesi kedokteran. rujukan tersebut memDokter Layanan Primer (DLP) menurut UU No. 20 berikan efek pada tahun 2013 merupakan jenjang pendidikan propeningkatan penggufesi yang setara dengan spesialis. Hal ini tentu naan anggaran kessangat asing dalam dunia pendidikan profesi ehatan. Peningkatan kedokteran. Kebijakan DLP ini membuat dunia tersebut dirasakan pendidikan kedokteran indonesia bingung dan oleh BPJS, anggaran resah. Betapa tidak, di masa yang akan datang, kesehatan missmatch tentu akan membuat konflik antar profesi begitu hingga dua tahun bernyata di lapangan. Beberapa waktu lalu, Mahturut-turut. Dari angkamah Konstitusi sebagai pengambil keputuka-angka ederhana di san yang akhir dan mengikat, menolak uji maatas, dan tanpa meliteri DLP yang digugat oleh salah satu organisasi hat faktor yang lain, profesi yaitu Persatuan Dokter Umum Indonesia. Penolakan tersebut dikarenakan DLP dianggap sebagai upaya pemenuhan hak konstitusional para penggagas DLP dengan mudah meramuh, warga negara terhadap pelayanan kesehatan bereksperimen, dan akhirnya berhasil melahiryang bermutu. Begitu mulia, namun tidak solutif. kan asumsi-asumsi baru. Peningkatan angka rujukan pada pelayanan tingkat lanjut oleh sebab kwalitas lulusan dokter umum dinilai tidak komCacat pondasi peten pada pelayanan kesehatan tingkat prim Latar belakang lahirnya kebijakan pedi- er. Asumsi tersebut tentu spontan menyayat dikan kedokteran yaitu, UU no. 20 tahun 2013 hati para dokter-dokter umum seluruh Indonetentang DLP ini karena meningkatnya angka ru- sia, bahwa kwalitas mereka kembali diragukan. jukan pasien dari fasilitas kesehtan tingkat pertaSayangnya, pemerintah dalam mengamma (FKTP) tipe primer ke fasilitas kesehatan tipe lanjut. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per tri- bil kebijakan ini tidak berhasil melihat penyewulan I tahun 2015 tercatat sekitar 2.236.379 ru- bab persolaan secara holistik. Ketidakberhasilan jukan FKTP ke rumah sakit, atau sekitar 15 persen tersebut kemudian berujung pada pencarian dari seluruh total peserta BPJS, yang angka-an- kambing hitam. Profesi Dokter yang akhir-akhir gka tersebut seharusnya dapat diselesaikan ini begitu empuk dijadikan sasaran tembak akhpada tingkat layanan primer. Menurut Direktur irnya ditetapkan sebagai tersangka penyebab Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur, untuk angka-angka diatas. menekan defisit lebih lanjut, angka tersebut
Mahasiswa Kedokteran se-Kota Makassar melakukan aksi damai menolak DLP di bawah Fly Over Makassar, Jl. Urip Sumoharjo
Peningkatan angka rujukan diatas memang sangat erat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari fasilitas, obat-obatan, penunjang terapi, penunjang diagnostik dan kolaborasi interprofesi yang minim. Kita tidak bisa menutup mata soal itu, fasilitas penunjang diagnostik dan obat-obatan di fasilitas kesehatan tingkat primer memang sudah menjadi persoalan yang kronik. Tidak adanya obat yang sesuai, kerusakan alat diagnostik, bahkan beberapa pelayanan tingkat primer sama sekali tidak memiliki fasilitas-fasilitas di atas. Hal ini merupakan kenyataan yang nyata. Tentu, seluruh persoalan dari sejumlah faktor-faktor ini sangat mempengaruhi angka-angka rujukan di atas. Namun, pemerintah enggan membuka mata soal itu, seolah variabel itu tidak mempunyai andil dalam angka-angka rujukan tersebut. Sebagai contoh misalnya, pada daerah yang endemik Demam Berdarah Dengue (DBD), SKDI 2012 telah membahas bahwa DBD grade 1 dan 2 masuk ke dalam kategori 4 artinya dokter umum mampu mendiagnosis dan melakukan terapi hingga tuntas. Namun apa hendak dikata, terapi DBD grade 1 dan 2 yang begitu sederhana dan seharusnya dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa komplikasi di faslitas kesehatan tingkat pertama (FKTP),
akhirnya harus berujung pada kertas rujukan. Kondisi ini dikarenakan pemeriksaan trombosit dan hematokrit yang merupakan standarisasi diagnosa DBD tidak dapat dilakukan. Tentu terapi sulit dievaluasi, kondisi ini akan membuat pasien rentan masuk pada kategori DBD grade 3 atau 4. Pada kondisi ini, pasien masuk fase kritis dan kemudian ditakutkan hal itu akan terjadi. Dokter tentu tidak mau mengambil resiko soal itu, di era sekarang ini tuntutan-tuntutan terhadap gerak-gerik dokter genjar dan begitu seksi untuk di ajukan ke meja hijau.Akhirnya jatuh pada kesimpulan untuk di rujuk pada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Kasus diatas menggambarkan dengan jelas, bahwa persolan kesehatan di Indonesia yang berujung pada peningkatan angka rujukan bukan semata-mata karena kwalitas para dokter, melainkan juga melibatkan banyak faktor lain. Dalam SKDI 2012 yang ditentukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dengan jelas bahwa, kompetensi dokter umum indonesia wajib menguasai 144 kompetensi penyakit level 4 (dapat diselesaikan ditingkat primer) dan 261 kompetensi level 3 (dapat memberikan penanganan awal, kemudian rujuk). Artinya, sebelum
para dokter umum tersebut terjun ke lapangan, kriteria tersebut harus terpenuhi. Bahkan untuk menjamin kompetensi tersebut terpenuhi, setiap dokter yang akan lulus, diwajibkan mengikuti uji kompetensi yang begitu sulit dan berjenjang. Sedangkan jika melihat target lulusan program dokter layanan primer (DLP), dokter-dokter tersebut, dituntut mengantongi 155 kompetensi 4 saja. Artinya, hanya ada tambahan 11 kompetensi empat dari yang dimiliki oleh dokter umum.
ke pelayanan lanjutan. Sehingga, penambahan pendidikan tidak perlu, karena fokus permasalahan yang ada bukan tepat di masalah kwalitas dari dokter. Oleh karena itu, DLP dinilai bukan solusi yang tepat atas angak-angka rujukan di atas. Sudah seharusnya, pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengambil langkah pembentukan kebijakan tersebut. Keberadaan DLP yang mengambil sebagian kompetensi dokter keluarga, dokter komunitas, dan kesehatan masyarakat, nantinya, akan membentuk fokus konflik yang baru. Lapangan kerja yang saling tumpang tindih hanya akan menguras anggaran, dan waktu. Entah mengapa, pemerintah seolah mengharapkan konflik tersebut.
Secara sederhana, jika dianggap terdapat kekurangan pada SKDI 2012 pada pelayanan kesehatan di tingkat primer, akan lebih rasional jika SKDI 2012 tersebut direvisi, tanpa menambah pendidikan yang tentu akan menghabiskan biaya dan tenaga lebih besar, yang justru akan menguras Aanggaran Pendapatan Autokritik pendidikan kedokteran Belanja Negara di bidang kesehatan. Pendidikan kedokteran juga harus terus Prof. Ilham Oetama Marsis –Ketua Ikatan berbenah diri. Penentu kwalitas dokter masa deDokter Indonesia, dalam bukunya yang berjudul pan adalah tanggung jawab setiap institusi penLaskar Jas Putih mengemukakan program pen- didikan. Untuk itu, dalam menjaga mutu pendidikan keprofesian berkelanjutan (P2KB/CPD) didikan sudah seharusnya institusi pendidikan merupakan program untuk mempertahankan perlu senantiasa melakukan evaluasi berjenjang, dan meningkatkan kemampuan ilmiah dengan mulai dari desain kurilukum, seleksi mahasiswa, Evidance Based Medicine, keterampilan, skill, metode belajar, dan metode penilaian. Solusi dan perilaku para dokter. Program ini upaya yang ditawarkan diharapkan dapat meningdari organisasi profesi seperi IDI sebagai ben- katkan kwalitas dokter masa depan agar tidak tuk tanggung jawab dalam mengawal kwalitas diragukan lagi. dokter indonesia demi masyarakat yang lebih Teruslah berjuang, sebagai insan inteleksehat. tual mari bertanggung jawab atas terwujudn Bahkan dengan pola pikir yang sederha- ya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah na, solusi yang ditawarkan berupa DLP dalam S.W.T. Zaman sekarang bukan waktunya tinggal menekan angka rujukan-rujukan tersebut tidak diam, kita seharusnya menyuarakan kebenaran dapat diterima. Untuk itu, dalam menekan ang- yang merupakan keindahan nyata, upaya ini ka-angka di atas pemerintah harus berani mem- semata-mata mencari keridhoan Allah S.W.T. (*) buka mata dan menerima kenyataan yang ada. Pemerintah harus berani mengambil langkah yang rasional dan terbuka pada titik persoalan ini. Misalnya, 1. Pengadaan dan perbaikan fasilitas kesehatan ditingkat primer, 2. regulasi penyebaran dokter distabilkan, 3. Mengedepankan kolaborasi interprofesi terkait solusi promotif-perventif. Dengan ini diharapkan mampu mencapai kesehatan masyarakat yang lebih paripurna dan bersamaan akan menekan angka rujukan
SinoAksi
Mahasiswa Kedokteran Makassar Tolak Prodi Dokter Layanan Primer
Aksi damai yang dilakukan oleh Aliansi Lembaga Mahasiswa Kedokteran Makassar yang terdiri dari BEM Fakultas Kedokteran se-Kota Makassar, Minggu lalu (6/11) Ratusan mahasiswa kedokteran yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Mahasiswa Kedokteran Makassar yang terdiri dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (UNHAS), BEM Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah (UNISMUH), BEM Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (UMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kedokteran UNHAS, HMI Komisariat Kedokteran UMI, IMM Komisariat Kedokteran UNISMUH, Medical muslim Family (M2F) FK UNHAS, Asian Medical Student Association (AMSA) UNISMUH dan AMSA UMI menggelar aksi damai di Fly Over Makassar, Jl. Urip Sumoharjo, Minggu (6/11). Aksi damai ini merupakan bentuk penolakan mahasiswa kedokteran se-Makassar terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah
dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran terkait dengan pendidikan tambahan Dokter Layanan Primer (DLP) yang dipandang keliru dan cacat karena tidak memiliki landasan dan latar belakang yang kuat dalam pembentukannya. Dengan mengenakan jas putih yang identik dengan warna kebesaran dokter dan membentangkan spanduk bertuliskan “Tolak Pelaksanaan Program Dokter Layanan Primer�, para unjuk rasa berjalan dari kampus UMI menuju Fly Over Makassar. Dalam orasinya, Aliansi Lembaga Mahasiswa Kedokteran Makassar menegaskan lima pernyataan sikap antara lain; 1. Menolak pendidikan program studi dokter layanan primer, karena dipandang bukan solusi yang rasional
terhadap pemecahan persoalan pelayanan kesehatan di tingkat primer; 2. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meninjau kembali UU Pendidikan Kedokteran No. 20 Tahun 2013 terkait Pendidikan Dokter Layanan Primer; 3. Mendesak pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES RI) untuk melengkapi dan membenahi infrastruktur pelayanan kesehatan masyarakat sebagai solusi kesehatan di tingkat primer; 4. Melaksanakan aksi damai pada tanggal 6 Nopember 2016 sebagai upaya penolakan program studi Dokter Layanan Primer; 5. Mangajak kepada seluruh lembaga mahasiswa kedokteran Indonesia untuk mengambil langkah tegas dengan melaksanakan aksi damai nasional serentak pada momentum Hari Kesehatan Nasional pada tanggal 13 Nopember 2016.
“Alhamdulillah aksi damai ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua mahasiswa pendidikan dokter se-Makassar yang terlibat dalam aksi ini. Selain itu, kami juga mengajak kepada seluruh lembaga mahasiswa kedokteran Indonesia untuk mengambil langkah yang tegas dengan melaksanakan aksi damai nasional serentak pada momentum hari Kesehatan Nasional pada tanggal 13 Nopember 2016� kata Diat selaku jendral lapangan pada aksi tersebut. (Ilul)
SinoPuisi Siapakah Kita? Oleh: Najwatul Husna Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNHAS Ang. 2016 Puisi pemenang dalam simulasi pada Perkenalan Badan Khusus BEM FK UNHAS, LPM SInovia
Katanya... Mahasiswa itu orang luar biasa Katanya... Mahasiswa itu agen perubahan Katanya... Mahasiswa itu pendobrak moral yang bobrok Namun, apakah kita sedermawan itu? Apakah kita mahasiswa seluar biasa itu? Bahkan mewujudkan tri dharma perguruan tinggi? Sudahkah kita lakukan?
Jadi, sebenarnya siapa kita? Mahasiswa yang luar biasa atau mahasiswa yang Seperti apa... Setidaknya sudah sanggupkah kita memerdekakan diri sebagai mahasiswa? Kelak, sanggupkah kita memanusiakan manusia? (*)
SinoGaleri Aksi damai Aliansi Lembaga Mahasiswa Kedokteran Makassar di Fly Over Makassar, Jl. Urip Sumoharjo, Minggu (6/11) lalu, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, Dokter Layanan Primer (DLP).
Mahasiswa Kedokteran yang mengikuti Aksi Damai Minggu (6/11) lalu, berjalan bersama menuju Fly Over Makassar.
Tampak pada gambar, mahasiswa yang mengikuti aksi damai memegang spanduk aksi berisi penolakan terhadap Dokter Layanan Primer.