Per Januari, Penerimaan Pajak Capai Rp162,23 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menyatakan, pertumbuhan penerimaan pajak sangat baik pada awal 2023. Per akhir Januari 2023, pajak yang diterima mencapai Rp162,23 triliun atau 9,44 persen dari target.

Jumlah itu tumbuh 48,6 persen year on year (yoy). “Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik didukung peningkatan aktivitas akhir tahun sejalan dengan libur nataru dan implementasi UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan),” ujar Sri Mulyani, dilansir republika.co.id, Rabu (22/2).

Berdasarkan jenisnya, Pajak Penghasilan (PPh)

Final tumbuh lebih tinggi secara tahunan. Itu karena meningkatnya pembayaran dividen kepada

Objek Pajak (OP) serta pengalihan Participating

Interest blok migas, dan

Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Negeri (PPN DN) tumbuh didorong peningkatan konsumsi dalam negeri dan implementasi

UU HPP, namun PPh OP terkontraksi karena pembayaran ketetapan pajak tidak berulang pada tahun ini.

Sementara berdasarkan sektornya, seluruh sektor utama tumbuh positif pada Januari 2023.

Itu sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada Desember 2022.

Hingga akhir Januari 2023, realisasi pen - erimaan kepabeanan dan cukai mengalami sedikit penurunan namun tetap sesuai jalan, dipengaruhi turunnya penerimaan bea keluar. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp24,11 triliun atau delapan persen dari target. Angka tersebut turun 3,4 persen yoy. Penerimaan bea masuk tumbuh 22,6 persen yoy didorong usaha ekstra, kurs dolar AS yang meningkat dibandingkan tahun lalu dan kinerja impor yang masih tumbuh. Selanjutnya, cukai tumbuh 4,9 persen yoy, dipengaruhi kebijakan tarif, efek limpahan penerimaan dari pemesanan pita cukai November 2022 lalu yang dilunasi di Januari 2023, dan efektifitas pengawasan. Sementara kinerja bea keluar menurun disebabkan harga CPO yang sudah termoderasi. Lalu, turunnya volume ekspor komoditas mineral. Berikutnya, kinerja

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai akhir Januari 2023 tumbuh signifikan, mencapai 103, persen yoy. Realisasinya sebesar Rp 45,9 triliun atau 10,4 persen dari target.

“Capaian positif tersebut terutama didorong dari realisasi pendapatan SDA Migas yang ditopang oleh kenaikan kurs. SDA non-Migas berkat tingginya HBA dan berlakunya

PP 26/2022, pendapatan

KND akibat adanya dividen interim yang dibayarkan BUMN, dan PNBP

Lainnya yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT,” kata Sri Mulyani menjelaskan.

Pendapatan Badan

Layanan Umum juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN dan Rumah Sakit. Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai akhir Januari 2023 mencapai Rp58,19 triliun (7,1 persen pagu), tumbuh 5,9 persen yoy, didorong tingginya penyaluran DBH terutama dari DBH Minerba, sedangkan penyaluran DAU lebih rendah dikarenakan penyaluran bagian DAU yang ditentukan penggunaannya paling cepat dilaksanakan pada Februari. Sementara, komponen TKD lainnya seperti DAK non fisik dan dana desa mulai dilakukan penyaluran pada Februari. Sedangkan DAK Fisik paling cepat dilakukan pada Maret. (mr/vi)

Surplus APBN Rp90,8 Triliun di Januari 2023

JAKARTA - Menteri

Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan, surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp90,8 triliun pada Januari 2023. Angka itu setara dengan 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Surplus ini menunjukkan kinerja APBN positif. Maka bisa mendukung pemulihan, namun di satu sisi APBN kembali sehat,” ujar Sri Mulyani, dilansir republika.co.id, Rabu (22/2).

Menurutnya, surplus APBN pada bulan lalu jauh lebih tinggi dibandingkan surplus pada Januari 2022 yang sebesar Rp29,6 triliun. Sementara pada Januari 2021 mengalami defisit senilai Rp45,5 triliun.

Sri Mulyani menambahkan, surplus APBN pada Januari 2023 berasal dari realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi dari realisasi belanja. Se-

Naik, Harga TBS Sawit di Riau Jadi Rp2.680,04 per Kg

PEKANBARU - Harga per kg dan mengalami kenaikkan harga sebesar Rp169,37 per kg dari harga minggu lalu. en yoy menjadi Rp45,9 triliun. cara rinci, pendapatan negara pada tahun awal tahun ini sebesar Rp232,2 triliun atau tumbuh 48,1 persen year on year (yoy), sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp141,4 triliun atau tumbuh 11,2 persen yoy.

Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau pekan ini, Rabu (22/2) hingga Selasa (28/2) mengalami kenaikan.

“Alhamdulillah, harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp2.680,04 per kg,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Defris Hatmaja.

Menurutnya, faktor penyebab naiknya harga TBS periode ini karena terjadinya kenaikan harga jual CPO dan Kernel dari perusahaan yang menjadi sumber data.

PTPN V Sei Buatan, PTPN V Sei Tapung, PT. Buana Wiralestari Mas, PT Ramajaya Pramukti, PT Meganusa Intisawit, PT Eka Dura Indonesia, PT Inti Indosawit Subur PMKS Ukui Satu (PUS), PT Inti Indosawit Subur PMKS Ukui Dua (PUD), PT Inti Indosawit Subur PMKS Buatan Satu (PBS).

Penerimaan perpajakan mencakup penerimaan pajak yang mencapai Rp162,2 triliun atau tumbuh 48,6 persen yoy juga penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp24,1 triliun atau terkontraksi 3,4 persen yoy.

Tingginya pertumbuhan realisasi pendapatan negara di antaranya karena naiknya pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 38,9 persen yoy menjadi Rp186,3 triliun. Kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melesat 103 pers-

Sri Mulyani memaparkan, realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp83,2 triliun atau tumbuh 15,2 persen yoy dan transfer ke daerah sebesar Rp58,2 triliun atau tumbuh 5,9 persen yoy.

Adapun belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp28,7 triliun atau tumbuh 31,5 persen yoy dan belanja non k/l senilai Rp54,5 triliun atau tumbuh 8,1 persen yoy. “Kami akan jaga terus supaya belanja negara mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi yang terus menguat,” ucap Sri Mulyani. (mr/vi)

Harga Minyakita Tembus Rp17 Ribu

JAKARTA - Minyakita dijual dengan harga mencapai Rp17 ribu per liter di Pasar Jaya Ciracas, Jakarta Timur. Harga itu jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah Rp14 ribu per liter.

Pedagang bernama

Mujiyati mengatakan, dirinya terpaksa menjual Minyakita di atas HET karena harga dari agen sudah sangat tinggi.

“Kita beli per karton

Rp151.200 isi 12 liter.

Dijual Rp15.000 per liter,” ujar Mujiyati, dilansir okezone.com, Rabu (22/2).

Ia menjelaskan, harga

Rp151.200 merupakan harga dari operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah, namun jika membeli dari sales harganya bisa mencapai Rp185.000 per karton.

“Kalau yang dari pemerintah bisa jual Rp15.000 tapi kalau yang Rp185.000 jual Rp17.000,” tuturnya. Mujiyati menyatakan, dirinya juga kesulitan mendapatkan stok meskipun ada, dia harus disandingkan dengan produk lainnya sehingga mendapatkan harga yang lebih murah.

“Dapetnya susah, selama ini agak sulit, memang ada, tapi beli satu karton harus dikawin sama yang lain,” sebutnya. Pedagang lain bernama Yogi mengungkapkan dirinya juga menjual Minyakita Rp15.000 per liter dari pasokan yang diteri- ma saat ada operasi pasar. Namun jika membeli dari agen atau sales ia juga memasang harga Rp17.000 per liter.

“Biasanya kalo enggak dari operasi pasar beli dari agen, bisa saya jual Rp17.000 kalo dari agen,” jelasnya.

Ia berharap operasi pasar semacam itu terus digalakkan agar harga Minyakita bisa semakin ditekan. Selain itu, dia meminta kepada pemerintah agar bisa memberikan pasokan yang cukup kepada pedagang.

“Harapannya stok stabil, ada terus pokoknya, soalnya selain minyak ini (Minyakita), yang lain gak laku, orang nyarinya minyak ini (Minyakita) terus,” ucapnya. (mr/vi)

“indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk 1 bulan ke depan yaitu 91,81 persen, harga penjualan CPO minggu ini naik sebesar Rp28,06 dan kernel minggu ini naik sebesar Rp192,78 dari minggu lalu,” katanya.

Untuk harga jual CPO, PTPN V Sei Buatan menjual CPO dengan harga

Rp11.922,40 per kg dan mengalami kenaikkan harga sebesar Rp49,02 per kg dari harga minggu lalu. PTPN V Sei Tapung menjual CPO dengan harga Rp 11.922,40 per kg dan mengalami kenaikkan harga sebesar Rp49,02 per kg dari harga minggu lalu. Sedangkan untuk harga jual kernel, PT Kimia Tirta Utama menjual kernel dengan harga Rp5.882,88 per kg dan mengalami kenaikkan harga sebesar Rp36,03 per kg dari harga minggu lalu. PT Sari Lembah Subur menjual Kernel dengan harga Rp5.927,93

Kemudian, PT Inti Indosawit Subur PMKS Buatan Dua (PBD), PT Rigunas Agri Utama PMKS Peranap (PPN), PT Musim Mas Batang Kulim Palm Oil Mill, dan PT Musim Mas Pangkalan Lesung Palm Oil Mill tidak melakukan penjualan pada minggu ini.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dari minggu lalu harga TBS yang ditetapkan oleh tim mengalami kenaikan. Kenaikan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor kenaikan harga CPO dan kernel,” jelasnya. Sedangkan sistem tata kelola penetapan harga TBS Provinsi Riau semakin membaik. Membaiknya tata kelola penetapan harga merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.

“Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. Rincian harga sawit di Riau pekan ini meliputi, umur 3 tahun (Rp1.969,90). Umur 4 tahun (Rp2.136,43). Umur 5 tahun (Rp2.337,79). Umur 6 tahun (Rp2.394,37). Umur 7 tahun (Rp2.487,94). Umur 8 tahun (Rp2.557,04). Umur 9 tahun (Rp2.618,00), serta umur 10-20 tahun (Rp2.680,04). Kemudian, umur 21 tahun (Rp2.564,66). Umur 22 tahun (Rp2.551,60). Umur 23 tahun (Rp2.540,71). Umur 24 tahun (Rp2.431,87), serta umur 25 tahun (Rp2.372,00). (mr/vi)

Harga Gabah Dibatasi, Badan Pangan Yakin Petani Tak Rugi

JAKARTA - Para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) mengkritik kebijakan batas atas harga gabah dan beras yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional. Kebijakan itu dinilai merugikan petani dan menguntungkan korporasi karena pemerintah membatasi harga maksimal gabah.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, mengatakan, harga batas atas itu sudah lebih tinggi dari harga acuan sebelumnya. Namun memang lebih rendah rerata harga pasar saat ini karena penggilingan padi tengah berebut pasokan gabah yang mengerek kenaikan harga.

Arief menjelaskan, jika batas atas tak diatur, dikhawatirkan harga gabah bisa melonjak tak terkendali hingga di atas Rp5.500 per kg.

“Harga yang diatur adalah keuntungan wajar di setiap lini. Win-win situation dari hulu sampai hilir. Saya pastikan petani tidak rugi,” kata Arief, dilansir republika.co.id, Rabu (22/2).

Mengacu Surat Edaran Badan Pangan Nasional Nomor 47 Tahun 2023, harga batas atas gabah kering panen (GKP) tingkat petani dipatok sebesar

Rp4.550 per kg. Itu lebih tinggi 8,33 persen dari harga batas bawah atau yang menjadi acuan selama ini sebesar Rp4.200 per kg.

Ada pun harga batas atas itu mulai berlaku sejak 27 Februari 2023 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Mantan Dirut Holding BUMN Pangan ID Food itu pun menjelaskan, kenaikan harga sebesar 8,33 persen sudah sesuai dengan masukkan dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Perpadi, Food Station, serta sejumlah in - stitusi terkait lainnya. “Ini (mereka) semua punya detailnya (struktur biaya) yang diberikan ke Badan Pangan,” kata Arief. Upaya yang kuat harus ditempuh pemerintah lantaran kenaikan harga gabah saat ini sangat tinggi dan tidak wajar. Situasi itu nantinya akan sangat memberatkan masyarakat karena berpengaruh terhadap harga jual beras di tingkat konsumen. Pergerakan harga tak wajar itu juga yang menyebabkan Badan Pangan hingga saat ini belum merilis harga acuan yang baru dan memilih untuk membuat sistem harga batas bawah dan batas atas.

“Kita pertimbangkan masak-masak, kalau kita tidak naikkan harganya juga tidak pas. Jadi diberikan harga yang wajar,” tegasnya.

Ia pun meminta seluruh pihak terkait memahami kebijakan tersebut. Sebab pemerintah tidak bisa berpihak pada satu sisi. Namun harus holistik dengan melihat situasi petani dan konsumen.

“Sekali lagi, harus wajar dari hulu sampai hilir. Kita sayang petani dan juga sayang masyarakat Indonesia,” ucap Arief. (mr/vi)