Pemkab Terus Tekan Angka Stunting

BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama seluruh lintas sektoral melakukan aksi kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis. Ini dilakukan dalam upaya menuju Kabupaten Bengkalis zero stunting.

Melalui Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) “Riau Beraksi” yang digelar secara serentak melalui virtual itu, Rabu (22/2), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis, H Hambali, di Puskesmas Bengkalis, berharap angka stunting di Kabupaten Bengkalis terus menurun.

Menurutnya, kegiatan Gebyar Audit Kasus Stunting dan pelayanan KB serentak yang dilakukan saat ini diharapkan mampu memberikan hasil identifikasi faktor-faktor determinan terjadinya risiko stunting pada sasaran. Dengan demikian pemerintah daerah dapat menggambil sikap dan kebijakan yang tepat sehingga kasus serupa tidak terulang kembali.

“Saat ini kita lakukan audit kasus stunting dengan sasaran dari 14 desa diwilayah kerja Puskesmas Bengkalis dengan rincian yaitu, calon pengantin (catin) 14 orang, ibu hamil K.E.K 17 orang, baduta 19 anak dan 69 kepada ibu pasca salin untuk mendapatkan pelayanan KB serentak,” papar Hambali. Lebih lanjut mantan Camat Pinggir ini berharap, kegiatan audit kasus stunting untuk dapat dilakukan kepada seluruh desa kelurahan di Kabupaten Bengkalis kepada seluruh sasaran yang ada. Kabupaten Bengkalis terdapat 12.394 ibu hamil, 56.805 balita, dan terdapat 98.517 pasangan usia subur. “Pastikan semua sasaran tersebut mendapatkan perhatian dan pemantauan. Den- gan demikian akan memberikan hasil yang maksimal dalam menyusun program kerja dalam upaya intervensi percepatan penurunan stunting,” kata Hambali.

Ia juga harap seluruh sasaran intervensi percepatan penurunan stunting untuk mendapatkan rencana tindak lanjut, intervensi yang terukur dan terlaporkan dengan baik. “Semua pihak untuk dapat mengambil peran sesuai dengan tugas fungsi dan perannya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis,” sebutnya lagi.

Kepada Baznas Kabupaten Bengkalis, Hambali mengucapkan terimakasih atas penyaluran zakat melalui program Bengkalis sehat kepada seluruh sasaran yang hadir saat ini. Semoga atas program tersebut membawa keberkahan kepada Kabupaten Bengkalis dan mendorong pihak-pihak lain untuk dapat ikut serta berperan dalam upaya percepatan penurunan stunting. (zul)

Gelar Forum Perangkat Daerah

BPP Paparkan Program Kegiatan 2024

BENGKALIS - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Perangkat Daerah 2023 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024. Dalam rapat yang berlangsung di aula pertemuan Lantai II, Rabu (22/2), BPP memaparkan realisasi program serta rencana program kegiatan tahun 2024. Mengawali pertemuan itu, BPP lebih dulu memaparkan pencapaian kinerja tahun 2022. Kemudian dilanjutkan pemaparan program pembangunan tahun 2024 mendatang disampaikan oleh Kepala BPP Bengkalis, Fadhlan Fuad Daulay. Dalam pemaparannya, Fadhlan mengatakan, capaian kinerja tahun 2022 yaitu jasa pengujian sample produk IKM, kajian smart city, kajian pemanfaatan tambak marjinal untuk pengembangan budidaya non udang, kajian pengembangan tenaga kerja, fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual, lomba inovasi daerah, dan lomba karya ilmiah.

Fadhlan menyampaikan saran rekomendasi untuk mencapai target capaian kinerja BPP Bengkalis tahun 2023. Dikatakan, pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membentuk forum khusus untuk membahas kajian dan penelitian yang dibutuhkan oleh perangkat daerah setiap tahun pada pelaksanaan musrenbang. Kajian dan peneli- tian yang dibutuhkan oleh perangkat daerah agar dimasukkan dalam RPJMD sehingga Badan Penelitian dan Pengembangan mengetahui prioritas yang akan dilaksanakan. Kemudian peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan dari Lembaga Peneliti oleh perangkat daerah.

Untuk program kegiatan tahun 2024, Fadhlan memaparkan, bidang inovasi dan teknologi ada 6 kegiatan/sub kegiatan, bidang ekonomi dan pembangunan ada 5 kegiatan/sub kegiatan, dan bidang sosial pemerintahan ada 2 kegiatan/ sub kegiatan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, H Adri, mengatakan, saat ini ada kecenderungan Badan

Penelitian dan Pengembangan (BPP) seakan-akan tidak memiliki peran penting. Padahal, idealnya memiliki peran yang sangat penting dalam koordinasi kerja setiap perangkat daerah.

“Secara fisik Badan Penelitian dan Pengembangan ini mungkin tidak begitu kelihatan, tapi secara konsep Badan Penelitian dan Pengembangan punya peran penting dalam melakukan kajian dan penelitian. Jadi setiap kita tidak asal bangun, harus ada kajiannya agar outputnya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat,” ucap Adri, seraya berharap anggaran untuk BPP terlalu kecil dan berharap bisa ditambah mumpung baru tahap rencana awal. (zul)