Sanksi Tipiring Diterapkan Akhir Februari

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera menerapkan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring) terhadap warga pembuang sampah di sembarangan tempat. Sanksi itu akan diberlakukan pada akhir Februari ini.

Zulfahmi Adrian

Penegakan hukum

Tipiring dilakukan setelah Pemko selesai memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat. Warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan akan ditindak langsung di tempat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian mengatakan, penanganan sampah sampai saat ini sudah cukup baik. Pasalnya, tidak ada lagi laporan dari masyarakat tentang adanya sampah yang berserakan di pinggir jalan.

“Kita harapkan kondisi ini semakin meningkat, dan kita harapkan memang tidak ada penertiban dan penegakkan hukum terkait dengan persoalan sampah. Itu harapan kita sebenarnya,” kata Zulfahmi, Rabu (22/2).

Untuk meningkatkan persoalan sampah ini, kata Zulfahmi, pihaknya berharap dinas terkait terus dan menambah personel untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan. Dalam waktu dekat, tidak hanya pembuang sampah sembarangan yang disanksi tapi juga warga yang membuat sampah saat berkendaraan di jalan.

“Karena kita juga sudah melakukan sosialisasi lebih kurang satu bulan lebih. Kita bisa juga melakukan tindakan penegakkan hukum (tipiring) itu,” jelas pria yang akrab disapa Zoel itu.

Menurutnya, penegakkan ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya akan melakukan pengawasan dan penegakkan Perda. “Nanti kalau ada warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan, kita akan langsung berikan sanksi di tempat. Dalam bulan ini kita lakukan pengawasan sekaligus penegakkan hukumnya,” sebutnya. Diketahui, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan dapat disanksi denda minimal Rp2,5 juta hingga Rp25 juta. (nov)

Ditabrak Truk, Pemotor

Tewas di Tempat

PEKANBARU - Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan di Jalan HR. Soebrantas Ujung, Kota Pekanbaru, Rabu (22/2) sekitar pukul 04.30

WIB. Korban yang belum diketahui identitasnya itu meninggal di tempat.

Kepala Satuan Polisi

Lalu Lintas (Kasatlantas)

Polresta Pekanbaru, Kompol Birgitta Atvina Wijayanti mengatakan, kecelakaan itu melibatkan satu unit sepeda motor Honda

CBR BM 3758 AAD dan truk. Sepeda motor ditbarak truk dari belakang. “Korban yang belum diketahui identitasnya (Mr. X) mengalami luka berat di kepala dan kedua kaki hingga meninggal dunia di tempat. Jenazah sudah dibawa ke RSUD Arifin

Achmad,” kata Birgitta. Birgitta menceritakan, saat itu korban bergerak di

Jalan HR Soebrantas mengendarai sepeda motornya dari arah timur menuju barat. “Sesampainya di TKP, korban ditabrak dari belakang oleh truk yang nomor polisinya tidak diketahui (lari dari TKP) yang bergerak di jalan yang sama,” tutur Birgitta. Birgitta menjelaskan, kejadian tersebut terjadi diduga pengemudi truk tidak konsentrasi dan kurang memperhatikan kendaraan yang ada di depannya. Usai kejadian, polisi langsung turun ke lokasi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). “Saat ini kami masih melakukan olah TKP untuk mengetahui truk yang kabur itu. Kami juga himbau kepada pengguna jalan agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara dan patuhi peraturan lalu lintas,” pungkas Birgitta. (lda)

Pasca Kebakaran Pasar Cik Puan

Pemko Komunikasi dengan Pedagang Cari Tempat Penampungan

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih mencari solusi untuk penempatan pedagang korban kebakaran Pasar Cik Puan. Pemerintah kota tengah mencari tempat penampungan sementara untuk pedagang bisa kembali berjualan. Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Muflihun mengatakan, pemerintah kota masih menjalin komunikasi dengan para pedagang untuk mencari solusi agar bisa segera kembali berjualan.

Pemerintah kota sebelumnya berencana agar ratusan pedagang korban kebakaran ini ditempatkan sementara di bangunan Baru Pasar Cik Puan yang tengah terbengkalai. “Kita tempatkan sementara di bangunan yang terbengkalai agar pedagang bisa segera berjualan,” kata Muflihun, Rabu (22/2).

Muflihun menyebut, pedagang bisa memanfaatkan lokasi itu sementara waktu hingga kios yang terbakar kembali di bangun. Apalagi saat ini pihak kepolisian masih memasang garis polisi di lokasi kebakaran.

Muflihun memperkirakan setidaknya butuh waktu dua minggu untuk proses penyelidikan polisi di lokasi kebakaran. Jika area kebakaran tersebut sudah diizinkan polisi untuk diakses kembali, maka pembangunan bisa dilakukan.

“Untuk yang terbakar itu kami masih akan bicarakan lebih lanjut apa yang mau kita bangun, dengan pola apa. Tapi yang jelas kita pemerintah bertanggung jawab untuk membangun itu,” terangnya.

Sebelumnya si jago merah meluluhlantakan ratusan kios pedagang di Pasar Cik Puan, Jalan Tuanku Tambusai, Minggu (19/2) sore. Api diketahui mulai membakar kios dan membumbung tinggi mulai pukul 16.00 WIB.

Muflihun meninjau langsung lokasi kebakaran di Pasar Cik Puan, Kota Pekanbaru, Minggu sore. Dia mengatakan bahwa kebakaran ini merupakan musibah. Ada ratusan kios yang terbakar hanya dalam waktu dua jam. Menurut Muflihun, total kios terbakar berkisar 400 kios. Sumber api yang menyebabkan kebakaran hebat ini masih belum diketahui. “Kita belum tahu sumber api dari mana, tapi tim forensik dari kepolisian sudah datang,” sebutnya. (nov)

Pemko Siapkan Langkah Intervensi Atasi Inflasi

PEKANBARU - Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru memiliki langkah-langkah intervensi konkrit dalam menekan laju inflasi yang saat ini menembus angka 6,95 persen.

Sekretaris Kota (Sekko)

Pekanbaru, Indra Pomi Nasution mengatakan, beberapa langkah intervensi itu diantaranya, meminta Satuan tugas (Satgas) Pangan untuk mengawasi distributor, pedagang, produsen bahan pokok. Sehingga harga pangan itu tetap terkendali.

“Jangan sampai ada yang menimbun (bahan pokok- red) atau menahan dan lainlainnya,”kata Indra, usai melakukan rapat koordinasi dengan Sekda Provinsi Riau, SF Hariyanto, di Kantor Gubernur Riau, Rabu (22/2), seperti dikutip dari koranriau. Langkah selanjutnya sebut Indra, pihaknya perlu melakukan penyediaan stok bahan pangan. Misalnya, cabai, beras, minyak dan bahan pokok lainnya.

“Agar stok ini tidak putus, kita menggunakan dua cara yakni, kontrak farming dengan daerah penghasil. Seperti,

Kabupaten Siak untuk beras, kemudian Kota Payakumbuh Sumatera Brata untuk cabai, bawang dan lainnya itu, supaya ketersediaan bahan pokok kita itu terjamin dan pasti,” kata Indra.

Kemudian langkah intervensi berikutnya sebut Indra, pihaknya juga akan menggelar operasi pasar murah yang langsung menyentuh masyarakat. Sehingga harga bahan pokok bisa stabil atau bahkan turun.

“Apalagi dalam rangka menyambut Bulan Ramadan dan Lebaran Idul Fitri. Ten-

Dugaan Korupsi Pengadaan Internet di UIN Suska Riau tu nanti akan menjadi perhatian kita,”jelasnya, didampingi Kadiskominfotik Raja Hendra Saputra. Selanjutnya sambung Indra, pihaknya akan melakukan rencana aksi gerakan menanam seperti cabai, bawang dan lainnya. Gerakan menanam ini sebagai upaya tidak ketergantungan dengan daerah penghasil pangan. Pada kesempatan itu, Indra juga menyampaikan jika Pemprov Riau sangat mendukung anggaran dalam upaya penekanan inflasi ini. Yang terpenting, bentuk kerjasama antara

Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau itu harus jelas. Indra juga menegaskan, bentuk intervensi lainnya berupa penegakan disiplin dan pengawasan. Baik yang dilakukan Satgas Pangan maupun stake holder terkait Pemko Pekanbaru. Terakhir Indra mengakui, jika masalah inflasi ini menjadi perhatian khusus dari Presiden RI Joko Widodo. Karena itu, setiap pekan pihaknya dengan stake holder selalu melakukan rapat evaluasi berkenaan dengan upaya penurunan inflasi. (mr/lda)

Jaksa Lengkapi Berkas Tersangka Benny Sukma Negara

PEKANBARU - Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pekanbaru masih melengkapi berkas perkara tersangka dugaan korupsi pengadaan jaringan internet tahun 2020 dan 2021 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Benny Sukma Negara. Benny merupakan mantan

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Suska Riau. Dia dikabarkan pernah mengalami gangguan kejiwaan dan harus menjalani observasi di RSJ Tampan hingga menyebabkan proses penyidikan terhadapnya terlambat.

Benny baru bisa diperiksa sebagai tersangka pada Rabu (11/1). Selanjutnya, jaksa penyidik melimpahkan berkas perkara ke jaksa peneliti untuk ditelaah kelengkapan syarat formil dan materilnya. Dari hasil penelitian, jaksa peneliti menyatakan berkas perkara belum lengkap atau P-18. Berkas lalu dikembalikan ke jaksa penyidik disertai petunjuk atau P-19. “Masih P-19,” ujar Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Agung Irawan, Rabu (22/2). Setelah P-19 dipenuhi, berkas akan dikembalikan ke jaksa peneliti. Agung meyakini berkas perkara tersebut akan segera lengkap atau P-21. “Insya Allah, dalam waktu dekat segera P-21,” kata Agung. Selain Benny, dalam perkara ini jaksa penyidik Pidsus Kejari Pekanbaru juga menetalkan mantan Rektor UIN Suska Riau, Akhmad Mujahidin, sebagai tersangka. Dia te- lah disidangkan dan dinyatakan terbukti bersalah.

Majelis hakim menyatakan Akhmad Mujahidin, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 21 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.

JPU dalam dakwaannya menyebut tindakan korupsi dilakukan Akhmad Mujahidin selaku Rektor UIN Suska Riau 2018-2022 berkerja sama dengam Benny Sukma Negara (masih dalam tahap penyidikan).

Sekitar 2019 sampai 2020, Akhmad Mujahidin melakukan kolusi dan ikut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan internet. Pengadaan jaringan internet untuk menunjang proses belajar di UIN Suska diajukan oleh Benny selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN Suska Riau, dengan ang- gara dana Rp2.940.000.000, dan untuk Pengadaan Jaringan Internet bulan Januari hingga Maret 2021 sebesar Rp734.999.100.

Adapun sumber dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni (RM). Bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan Pengadaan Jaringan Internet kampus UIN Suska Riau Tahun 2020 dan Tahun 2021 ditayangkan ke dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP dengan metode pemilihan e-purchasing. Dalam pelaksanannya, Akhmad Mujahidin seolaholah menjadi PPK pengadaan layanan internet. Hal itu dilakukan terdakwa selaku KPA UIN Suska Riau berdasarkan Surat Keputusan RNomor 001/R/2020 tentang Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan di Lingkungan UIN Suska Riau Tahun Anggaran 2020.

Padahal Akhmad Mujahidin telah menunjuk PPK

Rupiah Murni untuk kegiatan pengadaan layanan internet di UIN Suska Riau Tahun 2020. Namun terdakwa mengambil semua tanggung jawan PPK.

Pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, yaitu dengan cara Akhmad Mujahidin yang menandatangani Kontrak Berlangganan (Subscription Contract) Nomor : K.TEL.13/HK.820/WTL-1H10000/2020 tanggal 02 Januari 2020.

Di kontrak itu, mencantumkan kontak person atas nama Benny Sukma Negara dengan maksud agar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. WITEL RIDAR unikasi Indonesia, Tbk. berkomunikasi dengan Benny Sukma Negara bukan dengan PPK. Setelah 12 bulan, tidak semua layanan atau prestasi sebagaimana tertuang dalam kontrak berlangganan dilaksanakan atau terealisasi setiap bulannya. Padahal seluruh anggaran telah dicairkan. (lda)