Wagubri Pimpin Forum Konsultasi Publik

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution memimpin pertemuan Forum Konsultasi Publik di Gedung

Daerah Balai Serindit, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Rabu (22/2).

Wagubri Edy Natar mengatakan bahwa, penyelenggaraan forum konsultasi publik ini tentu mempunyai arti yang sangat penting dan di harapkan nantinya dapat menghasilkan berbagai ide, aspiratif, maupun inovatif yang dapat dipadu serasikan dengan berbagai program dan keg- iatan pembangunan serta dapat terlaksana secara transparan, efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan.

“Selanjutnya hasil forum konsultasi publik yang kita selenggarakan hari ini dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan akan ditandatangani oleh Kepala Bappedalitbang dan kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir,” katanya. Dijelaskan Wagubri Edy natar, selanjutnya dari pembahasan ini dapat menjadi bahan masukan dan penyempurnaan RKPD tahun 2024. Dalam membuat program kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan berdasarkan sumber dana sesuai dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. “RKPD tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan terakhir masa RPJMD di

Pemprov Riau Anggarkan Rp5,3 M

Pembebasan Lahan Flyover

PEKANBARU - Berasal dari Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN), Pemprov Riau alokasikan anggaran sebesar Rp5,3 milliar untuk pembebasan lahan pembangunan flyover atau jalan layang di simpang empat Garuda

Sakti, Kota Pekanbaru.

"Untuk ganti rugi lahan pembangunan flyover di simpang empat Garuda

Sakti Pekanbaru sudah kita anggarkan sebesar Rp5,3 miliar," ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman

Pertanahan (PUPR-PKPP)

Riau, M Arief Setiawan, Rabu (22/2).

Ia menyebutkan, anggaran yang disiapkan saat ini bisa saja bertambah jika anggaran yang dibutuhkan berdasarkan penilaian tim appraisal tidak cukup.

"Rp5,3 milliar itu merupakan anggaran yang kita plot, akan tetapi kita masih menunggu penilaian dari tim appraisal. Kalau nantinya tim appraisal menilai kurang, kita akan memasukan kekurangannya di APBD perubahan 2023," terangnya.

Dan untuk saat ini, sambungnya, progres pembebasan lahan jalan layang simpang empat Garuda Sakti Pekanbaru tersebut masih dalam proses penunjukan tim appraisal.

"Untuk pembebasan lahan ini kita butuh tim appraisal untuk menilai tanah yang akan dilakukan pembebasan, sekarang lagi proses penunjukan tim tersebut," terangnya.

Selain itu, dalam menggesa proses pembebasan lahan, pihaknya juga sudah membuat tim koordinasi terkait pengadaan tanah ini dengan BPN Pekanbaru dan Pemko Pekanbaru. Termasuk dengan Balai Jalan Nasional yang akan membangun jalan layang tersebut. "Sebab kita perlu mengetahui berapa luas lahan yang perlu dibebaskan untuk membangun flyover tersebut. Jadi berapa luas lahan yang dibutuhkan itu yang nanti akan kita lakukan ganti rugi. Sebab DED flyover itu disiapkan oleh rekanrekan balai," bebernya. Untuk diketahui, usulan pembangunan jalan layang simpang Garuda Sakti tersebut menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kemacetan parah yang sering terjadi di persimpangan empat tersebut. Dan kemacetan disini terjadi karena tingginya arus lalulintas di kawasan itu. Selain itu, kemacetan juga disebabkan pengendara saling trobos yang mengakibat kemacetan panjang, meskipun saat ini sudah dipasang traffic light. (rvo) provinsi Riau tahun 20192024. Atau RKPD penyempurnaan terhadap capaian akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dengan melihat capaian kinerja yang sudah dilakukan dan target pembangunan yang harus dicapai dalam RPJMD tahun 20192024,” jelasnya, dikutip dari mediacentre.riau.go.id. Oleh karna itu, rumusan kebijakan pembangunan

RKPD berpedoman kepada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia atau yang sering disingkat dengan Riau Bersatu. “Untuk mewujudkan visi yang dimaksud maka, di rumuskan beberapa misi antara lain mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas, dan berdaya saling, melalui pembangunan manusia seutuhnya,” terangnya.

Untuk itu, Mantan Danrem Wira Bima/031 berharap, forum ini dapat menghasilkan berbagai masukan dan saran terhadap kebijakan pembangunan yang akan dijabarkan ke dalam program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar seperti kemiskinan, pariwisata, budaya, industri, pertanian, dan lain sebagainya. “Sesuai tema rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Riau tahun 2024 maka pelaksanaan forum konsultasi publik ini diharapkan menghasilkan berbagai masukan dan saran terhadap kebijakan pembangunan," pungkasnya. (int/efi)

Bulog Diminta Kawal Distribusi Beras

PEKANBARU - Untuk tekan inflasi di Riau, Pemprov Riau minta kepada Bulog untuk mengawasi atau mengawal distribusi beras, serta diminta betulbetul menyampaikan kepada masyarakat, bahwa harga eceran tertinggi (HET) beras, dicantumkan ke pedagang. Baik pada saat operasi pasar maupun kepada pedagang yang berjualan.

Hal itu diungkapkan oleh Sekdaprov Riau, SF Hariyanto, Rabu (22/2) usai pimpin rapat pengendalian inflasi bersama Pemkot Pekanbaru dan Dumai.

"Jadi dari Bulog sampai dengan ke pasar atau pedagang, itu kita minta nanti dibuat stiker harga beras premium sekian, dengan HET sudah sesuai aturan. Kalau tidak kita kawal, beras ini akan membahaya- kan kenaikan inflasi. Kalau beras ini bisa kita atasi, maka inflasi kita sudah sama dengan nasional," ungkap Hariyanto. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Riau juga terus melakukan intervensi guna menekan inflasi di wilayah setempat. Salah satu intervensi yang dilakukan di antaranya yakni dengan menggelar operasi pasar murah.

"Di samping itu, Pemprov Riau bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Riau juga telah melakukan intervensi dengan memantau ketersediaan stok di distributor, melakukan kerja sama dengan daerah penghasil di perbatasan antarprovinsi. Kemu- dian, merealisasikan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk pengendalian inflasi, melakukan kelancaran transportasi dan mendukung kelancaran logistik, dan menggencarkan gerakan menanam," ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk inflasi kita (Riau) itu ada di beras yang mencapai 1,7 persen. "Makanya kita minta Bulog dan Polda untuk mengawasi distribusi terhadap beras ini".

Di sisi lain, ia juga menegaskan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, untuk bisa secara bersama dengan Pemprov dalam mengatasi tekanan inflasi.

Terlebih menurutnya, tingginya inflasi di dua daerah ini karena masih tingginya angka inflasi dari bahan pokok masyarakat, terutamanya beras. "Untuk itu perlu dilakukan penurunan inflasi dari beras dan daya beli masyarakat bisa meningkat. Dan kalau keseluruhan, inflasi kita mencapai 6,72 persen. Artinya ini kita kalau tidak bekerja sama akan sulit menyelesaikannya," ungkapnya. Dijelaskannya, angka inflasi di Kota Pekanbaru sebesar 6,95 persen, Kota Dumai 6,63 persen, dan Tembilahan Indragiri Hilir 3,95 persen.

"Jadi kalau tiga daerah ini mau sama-sama berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan semua stakeholder lainnya, Insya Allah kita bisa menekan angka inflasi," tuturnya. (rvo)

2024, AKS Ditargetkan Capai 50 Persen Baduta

PEKANBARU - Berdasarkan amanat Peraturan Presiden (Perpres) 72 Tahun 2021, pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) ditargetkan mencapai 50 persen Baduta pada tahun 2024.

Oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan cakupan pada kelompok prioritas sasaran audit, maka pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah kabupaten/kota se Riau melaksanakan Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS), sekaligus pelayanan Keluarga Berencana (KB) serentak di masing-masing 12 kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut berpusat di Posyandu Berkah Bersama, Jalan Tengku Bey, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Rabu (22/2) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Per- lindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Riau, Fariza menerangkan, tujuan pelaksanaan kegiatan Gebyar AKS dan pelayanan KB serentak ini, pertama untuk menetapkan kegiatan AKS tahap pertama secara serentak di seluruh kabupaten/kota.

"Kedua, meningkatkan jumlah Baduta dan Balita yang ditimbang di Posyandu, tiga mendorong terpenuhnya target indikator pada lima pilar dalam strategi nasional yaitu terselenggaranya audit Baduta stunting, di mana target nasional tahun 2024 harus mencapai 50 persen," terangnya, dikutip dari Mediacenter.Riau.go.id.

"Empat, menjalin kerja sama lintas sektor dan lintas program dengan para pihak terkait sebagai bentuk pendekatan penanganan stunting secara pentahelix, Lima, menurunkan persentase capaian angka kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi," lanjutnya. Lebih lanjut dikatakan, bahwa AKS dan pelayanan KB tersebut melibatkan 12 kabupaten/kota, 15 kecamatan, 33 desa/kelurahan, dan 773 orang sasaran AKS yang terdiri dari 56 Orang calon pengantin, 136 orang ibu hamil beresiko, 120 orang ibu pasca salin beresiko, 179 orang Baduta beresiko, serta

280 orang sasaran pelayanan. Kemudian, dijelaskan dia, melalui kegiatan Gebyar AKS dan pelayanan KB serentak ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal diantaranya, satu pelaksanaan AKS di kabupaten/ kota dilaksanakan sesuai pedoman dan tata waktu pelaksanaan AKS.

Dua, tersedianya data informasi sebaran resiko stunting dan kasus stunting di setiap desa/kelurahan, serta diketahuinya faktor-faktor risiko yang menyebabkan terjadinya kasus stunting di setiap wilayah.

"Ketiga, tersusunnya rekomendasi dan rencana tindak lanjut, sebagai bentuk intervensi kepada kelompok sasaran yang telah diaudit, empat terlaksananya pemantauan berkala kepada kelompok sasaran yang diaudit, sehingga dipastikan kondisinya membaik dan dinyatakan tidak beresiko dan tidak stunting," jelas Heriza.

"Kelima, meningkatkan integrasi program pembangunan Keluarga Berencana (bangga Kencana) dengan program percepatan penurunan stunting di daerah, enam mengoptimalkan dan meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai media Identifikasi dan sistem rujukan level pertama dan pencegahan dan penanganan kasus stunting," pungkasnya. (int/efi)