
2 minute read
Pansus C DPRD L anjutkan RDP
BAGANSIAPIAPI - Panitia Khusus (Pansus) C
DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar
Advertisement
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terkait perubahan status desa, Senin (27/2) di ruang Rapat

Pansus DPRD setempat.
Adapun agenda yang dibahas pada Pansus C
DPRD Rohil dengan Dinas











PMD tersebut sesuai dengan surat keputusan DPRD
Rokan Hilir Tahun 2023 tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang peningkatan satus

Kepenghuluan persiapan
Bagan Batu Barat, Kepenghuluan persiapan Murini
Makmur Kecamatan Bagan
Sinembah, Kepenghuluan persiapan Bagan Nenas Kecamatan Pujud.
RDP itu dipimpin oleh Perwedessuito, dan
Anggota Pansus lainnya
Hamzah SHi MM dan Elfarinda SPd dan Muhammad Firdaus, SSos MIP.





















Sementara, dari PMD dihadiri Kabid Pemdes
Sugianto, kemudian tampak juga perwakilan dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Biro Hu- kum Pemkab Rohil yang dihadiri langsung oleh
Kabag Arbaen SH. Di sela-sela rapat Pansus C DPRD, Perwedessuito SIP selaku pimpinan rapat mengatakan, ranperda tentang empat kepenghuluan persiapan diantaranya adalah
Kepenghuluan persiapan
Bagan Batu Barat, kepenghuluan persiapan Murini Makmur Kecamatan
Bagan Sinembah.
Kemudian Kepenghuluan Persiapan Manggala
Teladan Kecamatan Tanah Putih, dan Kepenghuluan persiapan Bagan nenas Kecamatan Pujud. Dalam hal ini Pansus C DPRD Rokan
Hilir sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke





Kementrian Hukum dan







Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Riau dalam rangka melakukan konsultasi dan pembahasan di tingkat Panitia Kusus (Pansus).
“Hari ini kita kembali melanjutkan rapat dengan Dinas PMD, kemudian Bagian Hukum Pemkab Rokan Hilir dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” Kata Perwedissuito.
Selain itu, RDP antara Pansus C DPRD dengan OPD guna memastikan bahwa peta wilayah berdasarkan Badan Informasi Geospasial (BOG) itu sudah selesai. Kemudian, tambah Perwedessuito, data tentang kependudukan untuk empat Kepenghuluan itu dapat dipastikan sudah terintegral ke pemerintah pusat.
Rapat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan
DPRD Rokan Hilir Tahun 2023 tentang peningkatan satus kepenghuluan jika dipersentasekan masih mencapai 50 persen.
“Jadi belum kita finalisasikan karena masih ada beberapa kunjungan lagi yang kita lakukan dan masih perlu masukan dari Biro Hukum Provinsi Riau,” pungkasnya. (Adv/Zal)
(Adv)
DPRD Akan Tinjau Perusahaan Terkait Tewasnya Tiga Pekerja
BAGANSIAPIAPI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) akan turun ke perusahaan terkait tewasnya tiga karyawan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) saat bekerja.
“Kita dari DPRD akan melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut terkait apa yang hari ini terjadi di Bangko Bhakti, Kecamatan Bangko Pusako,” kata Wakil Ketua III DPRD Rohil, Hamzah SHi MM di Bagansiapiapi. Dikatakan Hamzah, bahwa karyawan PT PPLI yang merupakan sub kontrak PT PHR itu meninggal dunia setelah masuk ke da- lam limbah perusahaan. Untuk itu, pihaknya meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Rohil untuk melakukan pengawasan lebih lanjut terkait para pekerja-pekerja yang ada di semua perusahaan. “Padahal baru-baru ini kita juga baru tahu ada kecelakaan yang sama, dan belum berapa lama ini muncul lagi kecelakaan kerja di PHR,” ucap Politisi Partai Hanura tersebut.

Hamzah meminta Disnaker, agar mencek status tenaga kerja yang menjadi korban pada kecelakaan kerja tersebut. Kemudian, lakukan pengawasan secara intens bagaimana penerapan standar operasional prosedur (SOP) setiap perusahaan terhadap para pekerjanya. “Memang kita belum panggil Disnaker, apakah memang sudah terdata masyarakat yang hari ini bekerja di perusahaan itu. Karena, memang kita banyak dapat laporan ada beberapa perusahaan yang tidak melaporkan tenaga kerjanya, nanti akan kita panggil Disnaker,” ungkapnya.
Disnaker ke depan kata Hamzah harus lebih jeli dalam hal pengawasan ini. Seperti data base karya harus dilaporkan perusahaan, maka Disnaker harus lebih tegas ada setiap perusahaan yang ada di Rohil segera melaporkan data karyawannya,” pungkasnya. (Adv/Zal)