6 Kabupaten/kota di Riau Terima Predikat KSPP

PEKANBARU - Enam kabupaten/kota di Provinsi

Riau dianugerahi predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (KSPP) tahun 2022. Predikat itu diserahkan oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih kepada bupati dan walikota di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (28/2).

Anugerah KSPP merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap kepatuhan standar pelayanan publik pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang peduli dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Saya harap kita semua saling bahu membahu, go- tong royong, serta bekerja sama agar dapat mempertahankan dan juga terus meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat," ucap Mokhammad Najih, Ia menjelaskan, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya pencegahan maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif. Di mana meng- hasilkan opini pengawasan pelayanan publik yang dijadikan acuan kualitas.

"Ada 4 hal yang akan diperhatikan dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, yakni diantaranya opini pengawasan terhadap penyelenggaraan publik, indeks persepsi maladministrasi, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan respon cepat terhadap pelayanan publik dalam merespons keluhan masyarakat," jelas Mokhammad Najih.

"Yang jelas, ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kualitas standar pelayanan dari waktu ke waktu, agar penyelenggaraan itu semakin meningkat dan semakin berkualitas," sambung dia.

Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum, Politik dan Kemasyarakatan, Yurnalis mengucapkan terima kasih serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ombudsman atas penganugerahan standar pelayanan publik kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang telah diterima pada Desember 2022 yang lalu.

Alhamdulillah Pemprov Riau mendapatkan nilai kepatuhan kualitas tertinggi dengan nilai 90,03 kategori

A dan masuk dalam zona hijau," ucap Yurnalis mewakili Gubernur Riau, Syamsuar.

Ia merasa bahwa prestasi ini tentunya sebuah kebanggaan, khususnya Pemprov Riau.

"Semoga dengan prestasi ini dapat menjadi pendorong semangat agar kita dapat terus meningkatkan kualitas pe- layanan publik yang efisien, cepat, mudah dan mencegah praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi dan nepotisme ke depannya," ujarnya.

Yurnalis juga mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota yang pada 2022 dalam penilaian ombudsman masuk zona hijau dengan meraih peringkat kepatuhan tertinggi.

Bagi kabupaten/kota yang masuk zona kuning dengan kategori kepatuhan sedang yang belum optimal dan belum memenuhi sepenuhnya komponen standar pelayanan publik agar dapat terus meningkatkan pelayanan.

"Untuk yang meraih penghargaan, jadikanlah penghargaan ini sebagai inspirasi untuk melahirkan inovasi pelayanan publik. Teruslah berpacu dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih profesional, transparan dan akuntabel dan bagi daerah yang belum mendapatkan penghargaan agar dapat terus meningkatkan pelayanan," katanya berharap. Diketahui, enam kabupaten/kota yang menerima penghargaan tersebut yaitu untuk kategori kepatuhan tinggi atau Zona Hijau Pemerintah yakni Kabupaten Bengkalis dengan nilai 91.60, Kabupaten Siak dengan nilai 90.36, dan Kabupaten Rokan Hulu dengan nilai 84.35, Kabupaten Rokan Hilir dengan nilai 82.88, Kabupaten Kampar 82.07, dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai 78,83. (rvo)