Kejati Riau Tangkap Terpidana Pemalsuan Surat Tanah

PEKANBARU - Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau berhasil menangkap terpidana pemalsuan surat, Tarmizi SY. Oknum notaris imi diamankan setelah 4 tahun masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Korps Adhyaksa.

Tarmizi diciduk di salah satu rumah makan, Jalan Kaharuddin Nasution, Selasa (28/2) sekira pukul 09.15 WIB. Penangkapan oleh Tim Tabur Kejati Riau yang dipimpin Kepala Seksi (Kasi) E

Bidang Intelijen, Mhd Rasyid, bersama Kasi Penerangan Hukum dan Humas, Bambang Heripurwanto, Riswandi, Slamet Jayadi dan Edwin Oscar.

Mahkamah Agung (MA) RI menghukum

Tarmiz SY dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara karrena terbukti bersalahsebagai mana

Pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Terpidana harus dieksekusi untuk menjalankan hukuman tersebut.

Sejak dinyatakan bersalah oleh MA RI pada 26 September 2017 lalu, terpidana memilih kabur. Keberadaannya baru terdekteksi setelah empat tahun kemudian, hingga diamankan oleh

Tim Tabur Kejati Riau.

“Hasil kerja keras kita, khususnya dari Tim Tabur

Bidang Intelijen Kejaksaan

Tinggi Riau, terpidana berhasil tadi ditemukan. Selanjutnya akan kita laksanakan eksekusi ke Lapas Pekanbaru,” ujar Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Riau, Martinus Hasibuan.

Martinus mengatakan, Tarmizi SY diamankan karena ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan, yang bersangkutan tidak datang. “Panggilan sudah dilakukan secara patut, oleh karena itu dimasukkan DPO,” kata Martimus. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati

Riau, Bambang Herilirwanto, menyebut saat diamankan Taemizi SY bersikap kooperatif sehingga proses berjalan dengan lancar dan setelah berhasil diamankan. “Selanjutnya, terpidana dibawa oleh Tim Tabur Kejari Riau menuju Kejati Riau,” tambah Bambang. Setelah berhasil diamankan, Taemizi SY dibawa menuju kantor Kejati Riau Riau untuk dilakukan serah terima kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) selaku eksekutor. Tarmizi SY menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru.

“Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta kami semua untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum,” tutur Bambang. Jaksa Agung, kata Bambang, juga mengimbau kepada seluruh DPO kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. “Tidak ada tempat yang aman bagi para buronan,” tegasnya. Informasi dihimpun, perbuatan Tarmizi SY terjadi dalam medio tanggal 15 Oktober 2014 sampai 23 Nopember 2015. Tindak pidana surat palsu dilakukannya bersama-sama Syafri Hadi, Jennifer Ensi dan H Herman (elah dieksekusi), sehingga di atas tanah itu terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Adnan T dan Nursiah. Akibatnya, tanah tersebut telah balik nama atas nama Yap Ling Li dan Umar Se-

Ketua Nonaktif BEM

FISIP UNRI Ditangkap

PEKANBARU - Unit Reskrim Polsek Tampan menangkap Ketua Nonaktif BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UNRI berinisial Ga. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah menganiaya wakilnya, Rifqi Mulya Siregar di kampus. Penganiayaan secara beramai-ramai atau pengeroyokan itu mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan geger otak ringan. Penganiayan itu dialami korban saat ada unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa, termasuk Ga. “Iya benar ditahan. Ga jadi tersangka karena melakukan penganiayaan beramai-ramai di kampus,” ujar Kapolsek Tampan Pekanbaru Kompol I Komang Aswatama, Senin (27/2) kemarin.. Ga ditangkap dan ditahan sejak Kamis (23/2) pekan lalu. Pemuda itu dilaporkan Wakil Ketua

BEM FISIP UNRI, Rifqi Siregar atas dugaan penganiayaan saat aksi di gedung

Rektorat UNRI, Senin (20/2) lalu. “Kejadian penganiayaan itu mengakibatkan korban luka-luka. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Prima Pekanbaru,” ucap Komang. Komang menyebutkan, Ga melakukan pen- dangkan di atas tanah tersebut sebelumnya sudah ada kepemilikan atas nama H Yulhaizar Haroen dengan alas berupa SHM Nomor : 346/1980 dan SHM Nomor :

347/1980 atas nama H Azrul Harun H (ayah kandung Yulhaizar Haroen). Saat perkara dilimpahkan ke jaksa, Tarmizi SY dan kawan-kawan dilaku- kan penahanan. Selanjutnya perkara bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, dan Tarmizi SY dinyatakan bersalah dan divonis selama 2 tahun penjara.

Sementara di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) Riau membebaskan Tarmizi SY dan kawankawan dari segala tuntutan hukum sehingga mereka dikeluarkan dari tahanan. Tidak terima, jaksa kemudian melakukan upaya hukum Kasasi hingga Tarmizi dan kawan-kawan dinyatakan bersalah. (lda)

Selama Dua Bulan Terjadi 18 Kasus

DPKP Imbau Masyarakat Cegah Potensi Kebakaran

PEKANBARU - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat Kota Bertuah untuk mencegah potensi kebakaran. Satu di antaranya penyebab kebakaran akibat arus pendek llistrik.

Instalasi listrik tentu- nya harus dilakukan pemeriksaan secara rutin. Instalasi listrik yang sudah bertahun-tahun tentu membutuhkan perbaikan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan.

“Kita harapkan masyarakat jangan mem- biarkan instalasi listriknya, bila ada kerusakan segera lakukan perbaikan. Jangan sampai memicu arus pendek sehingga terjadi kebakaran,” ujar Kepala DPKP Kota Pekanbaru, Burhan Gurning, Selasa (28/2)

Gurning mengatakan, selama Januari hingga Februari 2023 terjadi 18 kasus kebakaran di Kota Pekanbaru. Menurutnya, mayoritas kebakaran itu disebabkan arus pendek atau korsleting listrik. Masyarakat juga diminta untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran dari kompor maupun sumber api yang memicu kebakaran. Upaya mencegah kebakaran tentu lebih baik. “Maka kita imbau masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi mencegah terjadinya kebakaran,” pungkas Gurning. (nov)

Pemko Terima Permohonan Pemindahan Kuburan Jenazah Covid

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 menerima permohonan dari ahli waris untuk pemindahan kuburan ganiayaan bersama temantemannya. Namun yang terindiaksi kuat ikut menganiaya Rifqi sebanyak 2 orang. “Selain Ga, ada dua pelaku lain. Kami sudah kirim surat panggilan kepada keduanya, tetapi tidak datang,” tegas Komang. Korban dianiaya ketika ada aksi menolak pelantikan Wakil Dekan III FISIP. Belum diketahui apa penyebabnya, tiba-tiba Ga dan teman-temannya mengeroyok Rifqi.

Karena kalah jumlah, Rifqi terkapar. Kemudian sejumlah pelaku bubar dan melarikan diri. Sedangkan korban dilarikan ke rumah sakit

Karena kasusnya terjadi di Kampus UNRI, maka Polsek Tampan koordinasi dengan kampus. Polisi meminta pihak kampus agar menghadirkan saksi dan pelaku lain.

“Kami telah menyurati pihak kampus, kami minta agar mereka dihadirkan. Suratnya ke dekan dan rektor juga,” katanya.

Usut punya usut, ternyata Rifqi Siregar merupakan pendamping kasus kekerasan seksual di FISIP UNRI. Dalam kasus itu, Ga sebagai terlapor, sedangkan

Rifqi sebagai pendamping korban. Keduanya berlawanan meski satu formasi dalam kepengurusan BEM FISIP UNRI. (lda)

6 jenazah yang sebelumnya dinyatakan positif Covid19. Keenam jenazah tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Palas di Jalan Tengku Mahmud, Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat.

“Jadi itulah tadi (Selasa siang) yang kita bahas terkait permohonan pe- mindahan kuburan jenazah Covid yang diterima Satgas Covid. Sampai sekarang sudah ada 6 permohonan dari ahli waris yang meminta jenazah keluarganya dipindahkan dari TPU Covid ke pemakaman umum,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Pekanbaru, Masykur Tarmizi, Selasa (28/2).

Masyukur menjelaskan, seluruh permohonan yang diterima itu berasal dari warga luar daerah. “Inilah yang harus kita atur, kita pertimbangkan, karena jenazahnya ini akan dibawa ke luar daerah. Jangan nanti menimbulkan dampakdampak negatif yang bisa merugikan kita semua,” sebut Masykur. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2021, terang Masykur, pemindahan hanya diperbolehkan bagi jenazah yang probable atau diduga terpapar dan kemudian dinyatakan negatif sesuai hasil tes PCR. “Kalau enam permohonan yang masuk dari ahli waris, semuanya jenazah positif terpapar Covid,” kata dia.

Kendati begitu, lanjut

Masykur, pemerintah kota tidak serta merta menolak permohonan dari ahli waris. Akan tetapi perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid nasional. “Kemudian kita juga mencari referensi-referensi dari daerah lain yang sudah menerapkan hal serupa,” sebutnya.

“Karena hal ini harus kita kaji secara matang, dihitung plus minusnya, positif negatifnya, dan dampak sosialnya. Itu yang akan kita kaji secara ber- sama-sama dan tidak bisa diputuskan sepihak sebelum kita mendapatkan referensi-referensi khususnya dari kementerian terkait supaya ini bisa kita rumuskan dalam satu keputusan, SOP, ataupun juknis,” sambung Masykur. Sementara itu terkait jumlah jenazah pasien Covid yang telah dimakamkan di TPU Palas, hingga kini sudah berjumlah sebanyak 1.708 jenazah. “Masih bisa menampung sekitar 1.000 lebih lagi, karena kapasitasnya kan sekitar 3 ribu,” kata Masykur. (nov)

Jaksa Banding Atas Vonis Ringan Oknum Notaris

PEKANBARU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan banding atas vonis ringan terdakwa Dewi Farni Dja’far yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Oknum notaris itu divonis 1 tahun 2 bulan, padahal berperan dalam proses melancarkan pemberian kredit refinancing kepada debitur PT Barito Riau Jaya (BRJ) yang merugikan negara Rp22 miliar lebih. Majelis hakim yang diketuai Salomo Ginting pada persidangan, Kamis (23/2) lalu, menyatakan Dewi Farni bersalah melanggar Pasal 3 Undangundang (UU) Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal

56 ayat (1) KUHPidana. Selain penjara, majelis hakim juga menghukum Dewi Farni membayar denda sebesar Rp50 juta. Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti hukuman kurungan selama 2 bulan. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan JPU yakni 4 tahun penjara. JPU menuntut terdakwa membayar denda Rp200 juta, dengan ketentuan jika tidak dibayar digan- ti kurungan badan selama 3 bulan.

Beda dengan majelis hakim, JPU menyatakan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal (3) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana. “Kami menyatakan banding. Ini lagi menyiapkan administrasinya,” ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Agung Irawan, Selasa (28/2).

Agung menjelaskan, banding dilakukannya karena hukuman yang diberikan majelis hakim, jauh dari tuntutan JPU. “Pertimbangannya itu, hukumannya kami nilai ringan dari tuntutan. Ya meskipun terbukti bersalah,” lanjutnya. Dengan menyatakan banding atas perkara tersebut, kata Agung, pihaknya mempersiapkan memori banding. Nantinya banding tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau. “Ya semoga banding kami diterima,” harap Agung.

Untuk informasi, perbuatan rasuah itu bermula pada 2008 lalu. Saat itu, terjadi tindak pidana korupsi dalam proses pemberian kredit refinancing kepada debitur PT Barito Riau Jaya dengan Direktur Utama PT BRJ, Esron Napitupulu.

Kredit diberikan secara bertahap pada 2007 sebesar Rp17 miliar, dan pada 2008 sebesar Rp23 miliar.

Terdakwa turut membantu atau melakukan pemenuhan salah satu syarat permohonan kredit maupun pencairan kredit atas penambahan pla- fon kredit investasi refinancing yang diajukan oleh BRJ kepada PT BNI SCK Pekanbaru sebesar Rp23 miliar tahun 2008.

Terdakwa membuat atau menandatangani cover note yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini kemudian merupakan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Akibat perbuatan terdakwa, PT BNI SKC Pekanbaru mengabulkan permohonan kredit yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp22.650.000.000.

Dalam kasus ini, 6 terdakwa lainnya telah dihadapkan ke persidangan dan divonis bersalah. Mereka yaitu Esron Natitupulu , 3 pegawai Bank BNI yakni Atok Yudianto, ABC Manurung, dan Dedi Syahputra, serta 2 orang mantan pimpinan Bank, Mulyawarman dan Ahmad Fauzi. (lda)