Gaji Kades Segera Dibayarkan

SELATPANJANG - Sejumlah

Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluh belum cairnya alokasi Anggaran Dana Desa (ADD). Hal tersebut berimbas pada tersendatnya penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat serta operasional kegiatan kerja pemerintah desa.

Sejumlah kepala desa pun mengancam akan menutup kantor desa. Ancaman sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah, karena belum menyalurkan ADD tersebut.

Kekecewaan para kepala desa sangat mendasar, selain belum dicairkannya Siltap selama 3 bulan di tahun 2023, para kades dan perangkat tidak menerima Siltap selama 2 bulan di tahun 2022 lalu. Terlebih lagi untuk menghadapi persiapan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Kepulauan Meranti, Drs. Sukirno menyebutkan, untuk pencairan ADD saat ini masih dalam proses.

“Sebetulnya bukan gaji yang tidak dibayarkan, namun masih dalam tahap proses. Gaji akan dibayarkan satu bulan dan tiga bulan biaya operasional kantor,” ujar Sukirno didampingi staffnya, Gunawan. Ia berharap agar pihak Kades dapat mengerti dengan kondisi keuangan yang saat ini dialami. “Kita harap Kades dapat mengerti dengan kondisi keuangan di Meranti saat ini. Kita sudah berikan pemahaman kepada Kades-Kades agar jangan sampai dilakukan penutupan kantor,” harapnya. Dirinya juga mengakui pembayaran gaji 1 bulan dan 3 bulan operasional untuk tahap awal sudah disepakati oleh Kades di Kepulauan Meranti.

“Ini sudah kita rapatkan, agar semuanya jelas dan tidak ada tuding menuding dan salah menyalahkan agar bijak dalam menyikapinya,” ujarnya. Sementara itu, Plt Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar menjamin akan membayarkan, termasuk gaji honorer dan insentif ASN.

“Saya berharap kepada seluruh ASN, kepala desa dan pegawai honorer agar tetap fokus menjalankan roda pemerintahan seperti biasanya dengan pelayanan prima terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang disampaikan Gubernur Riau,” kata Asmar.

Dikatakannya, persoalan keluh kesah kepala OPD, ASN, honorer dan kepala desa terkait gaji yang belum dibayarkan jangan dipikirkan lagi, karena pemerintah daerah akan membayar gaji serta THR dan insentif.

Selain itu, untuk Siltap kepala desa dan staf akan dibayarkan tiga bulan, kalau tidak ada halangan hari Selasa akan diselesaikan.

Mengenai ketersediaan anggaran, Asmar mengatakan, kondisi memungkinkan, karena dirinya sudah bertemu langsung dengan Gubernur Riau.

“Untuk anggaran kita pastikan cukup, karena saya sudah menghadap langsung ke Pak Gubernur dan realisasi anggaranya bersumber dari DBH Provinsi Riau,” pungkasnya. (ali)

1.874 Warga Aktifkan Identitas Kependudukan Digital

TELUK KUANTAN - Sebanyak 1.874 orang di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Masyarakat belum antusias untuk melakukan registrasi maupun aktivasi IKD.

Padahal Pemkab Kuansing telah berusaha maksimal melakukan sosialisasi, baik kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum untuk segera melakukan registrasi maupun aktivasi.

“Target kita 61 ribu atau 25 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Kuansing,” ujar Kepala Dinas Kependudukan