Februari 2014 | Edisi 39
GANESHA REVIEW
Menangkal Kutukan Sumber Daya Alam Lewat UU Minerba
VS
Resources Curse
Kutukan sumber daya alam (resources curse) dikenal juga sebagai ‘paradox of plenty’ adalah kondisi paradoks pada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi masih diliputi kemiskinan dan keterbelakangan. Sebaliknya, negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam dapat menjadi negara yang makmur dan maju.
Bagaimana Resources Curse Bekerja?
UU Minerba Tujuan dari dirumuskannya UU Minerba adalah untuk menggantikan UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman ditingkat nasional maupun global. UU Minerba dianggap sejalan dengan semangat nasionalisme dan memang perlu dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi dominasi asing secara bertahap dalam industri tambang nasional. UU Minerba mampu menghindari Indonesia dari resources curse karena memberikan nilai tambah serta membangkitkan industri dalam negeri.
Pada prinsipnya resources curse bekerja akibat minimnya nilai tambah yang dihasilkan sementara kebutuhan komoditas dalam negeri yang memiliki nilai tambah jauh lebih besar sehingga neraca perdagangan akan bernilai minus. Dalam jangka panjang, neraca perdagangan yang selalu minus akan memberikan dampak resources curse.
+++++ ++++
Januari 2009 Februari 2012 UU no 4/2009 diterbitkan
r
or
exp
industri
Dampak Resources Curse Ketergantungan terhadap SDA, pada kasus ‘Dutch Disease’ penemuan sumber gas alam yang besar menurunkan kompetivitas industri.
52% PDB
Rentan terhadap krisis karena harga komoditas SDA bergantung pada harga komoditas global
Tembaga Nikel Gas Alam Minyak Hard Coal Bijih Besi
Rata-rata 52% expor Indonesia berasal dari migas dan mineral selama periode 1970-2008 (World Development Indicator)
1980
1990
1998
82.79 118.27 211.08 885.74 222.59 104.86
66.22 104.60 120.04 367.19 147.10 76.86
34.77 46.06 76.65 173.84 104.59 62.82
Sumber : World Bank setelah disetarakan dengan US GDP Deator
3
Timbulnya kesenjangan ekonomi yang besar karena sektor ekstraktif (eksploitasi SDA) merupakan sektor padat modal (capital intensive) daripada padat karya (labor intensive) sehingga distribusi kekayaan sulit tercapai.
Jurnal terbaru yang diterbitkan oleh Shannon M. Pendergast dkk., menemukan fakta bahwa besarnya eksploitasi SDA berkorelasi terhadap tingginya tingkat korupsi. Hal ini disebabkan sistem birokrasi kontrak dalam eksploitasi SDA yang korup salah satu contohnya dengan dibubarkannya BP Migas. Corruption Perception Index 2013
China
144
114 94
India
Indonesia Mesir
diterbitkan PP No.1 Tahun 2014 dan Permen ESDM no 1/2014 masih terbuka kesempatan ekspor untuk mineral yang belum dimurnikan
Agustus 2013 Peraturan Menteri ESDM no 20/2012 diterbitkan
Gagalnya bargain pemerintah dalam penerapan UU Minerba menciptakan kondisi kedaulatan mineral yang terus dihantui oleh kutukan SDA sehingga perlu langkah strategis untuk mengatasi dampak SDA, antara lain :
1 2
Meningkatkan efektivitas birokrasi pemerintah dan transparansi serta pengawasan dalam kontrak eksploitasi SDA.
Menekan dan mengawasi perusahaan tambang agar segera membangun industri pemurnian mineral untuk meningkatkan nilai tambah dari mineral mentah. Dimana mineral konsentrat pun dapat digunakan oleh industri dalam negeri
61% expor Indonesia berasal dari industri dan manufaktur pada 2012 (BPS)
4
63
80
Presiden merilis Inpres no 3/2013
Solusi dan Rekomendasi
61% PDB
Arab Saudi
Februari 2013 12 Januari 2014
Penjelasan dari UU no.4 Tahun 2009 Pasal 103 Ayat (1) : Kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dimaksudkan, antara lain, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah dari produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara. Sayangnya, semangat pengolahan dan pemurnian mineral tercantum jelas dalam Inpres no 3/2013 dan Permen ESDM no 11/2012, namun Permen ESDM 1/2014 jadi pembolehan bagi PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara untuk mengekspor tembaga dibawah kadar. Semangat #SaveOurMinerals yang digelorakan UU Minerba sejak tahun 2009 lalu--kini penerapannya dilakukan setengah hati.
Tingkat kemiskinan yang dicerminkan Indeks Gini Indonesia sebesar 0,41 artinya 1 persen warga menguasai kekayaan negara sebesar 41 persen
4
Peraturan Menteri ESDM no 11/2012 diterbitkan
Menekan Pembangunan Industri Pemurnian
tambang
2
Mei 2012
Mahkamah Agung mengabulkan Judicial Review dan membatalkan beberapa pasal pada Permen ESDM no 7/2012
Terjadi ekspor mineral mentah secara besarbesaran
++
1
Peraturan Menteri ESDM no 7/2012 diterbitkan
Nila it nila ambah i a pros minera dalah es y l seb perta ang dila agai ha mbahan min kukan t sil dari eral erha . dap
impo
pemurnian
Lini Masa Hilirisasi Industri Pertambangan
127
Nigeria
Rusia
3
Melakukan diversifikasi ekonomi yang bertujuan untuk menghindari negara dari ketergantungan terhadap SDA mentah. Indonesia pun telah melakukannya saat ini dengan membangun pusat industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja (labor intensive) sehingga distribusi kekayaan dapat merata.
Menerapkan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagai bentuk pemerataan dan tanggung jawab dari hasil pengerukkan kekayaan alam kepada masyarakat serta lingkungan.
Sumber : ·
Auty, Richard. 1993. The Resource Curse Thesis : Sustaining Development in Mineral Economies
·
Shannon M. Pendergast, dkk. 2008. Corruption and the Curse of Natural Resources Diskusi Panel KOMPAS Januari 2013 : “Menyusun Konsensus Baru” Menangkal Kutukan Sumber Daya Alam
·
Majalah Ganesha
@MG_ITB
majalahganesha.com
Diterbitkan Oleh :
Majalah Ganesha I N S T I T U T TE K N O L O G I B A N D U N G
Didukung Oleh :