HARIAN UMUM
LINGKAR JABAR
SUARA RAKYAT JAWA BARAT Edisi 216 - Tahun 1 - Jum’at 18 Januari 2013
Redaksi/Iklan: Telp./Fax. Telp./F 0251 -8663605
https://www.lingkarjabar.net
Rp. 2.500
Dua Incumbent Dilaporkan ke Kejaksaan
Suhu Politik Jawa Barat Semakin Panas...!!
7 | Info Infotainment ottaain inm meeent nntt
Citra Scholastika
PENAMPILAN ADALAH INVESTASI
“Kami telah melaporkan ke Kejati Jabar pagi ini. Kami meminta Kejati Jabar untuk menyelidiki dan menyidik lebih lanjut soal kemungkinan keterlibatan gubernur, wakil gubernur dan pimpinan DPRD Jabar dalam penyalahgunaan wewenang dana bantuan bansos dan bantuan keuangan,”
Indeks 4 | Orangtua Siswa Keluhkan
Penjualan Buku LKS di Sekolah BOGOR (LJ) - Sejumlah orangtua dari beberapa sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, mengeluhkan adanya penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah, meski dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 2 Tahun 2008 tentang Buku, dengan jelas disebutkan guru dilarang menjual buku kepada siswanya.
11 | Tampil Impresif, Persib Bandung Lumat Persiwa BANDUNG - Skuad Persib Bandung tak menyia-nyiakan kesempatan sebagai tuan rumah dalam laga kedua kompetisi Indonesian Super League (ISL) musim 2013 di Stadion Siliwangi Kota Bandung, Kamis (17/1). Bermain dengan dukungan dari ribuan bobotoh, skuad Persib Bandung tampil impresif sehingga sukses membukukan tiga poin dengan mengalahkan salah satu tim tangguh dari tanah Papua, Persiwa Wamena 4-2.
JADWAL | SHOLAT Shubuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya 04.26 11.48 15.04 17.50 18.57 Untuk Wilayah Jawa Barat dan Sekitarnya
BANDUNG (LJ) - Suhu politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar kian panas. Selain adanya aksi pelaporan pelanggaran kampanye Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur (Cagub-
Cawagub) serta aksi mobilisasi massa, persaingan dalam perebutan kursi orang nomor satu di Pemprov Jawa Barat ini juga diwarnai dengan aksi pengaduan dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua Cagub
yang saat ini masih menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur (incumbent). Aksi pelaporan dugaan tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada dua incumbent itu dilakukan LSM Budget
Advocacy Group (BAG) yang melaporkan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD Jabar ke Kejaksaan Tinggi Jabar, Kamis (17/1). Ketiga pejabat itu Bersambung ke hal 11
Jangan Takut Bicara ! Laporkan Rumah Sakit Pemungut Biaya dari Warga Miskin Korban Banjir di Depok Butuh Uluran Tangan
Kami sangat perlu bantuan kepada para pejabat dan donatur diwilayah Kota Depok, Jawa Barat. Untuk meringankan beban para korban banjir di wilayah padat pemukiman di Kota Depok. Saat ini, kami perlu sumbangan berupa makanan siap saji, air mineral, kebutuhan bayi dan wanita, selimut dan obat-obatan untuk meringankan para korban. Kami berharap ada tindak lanjut dari pemerintah dan paradonatur untuk membantu sesama manusia. Sebelumnya kami ucapkan Terima Kasih....
087870011xxx
Pak Kejari, Tolong Usut Tanah Aset Kepada Yth, Kejaksaan Negeri di Kota Bogor. Tolong ditindak lanjuti dengan adanya dugaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang telah menjual tanah asetnya seluas 6.700 m2 (meter persegi) yang berlokasi di Kampung Dekeng Jaya RT 02/08 Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan kepada pihak pengembang perumahan. Karena, masyarakat saat ini butuh penjelasan yang akuran tentang keberadaan tanah tersebut. Kami berharap, Bapak Kejari dapat mengusut keberadaan tanah tersebut. Terima Kasih....
081398177xxx
Info Pertanahan
oleh
ARN Consultant
Permasalahan Kepemilikan Hak Atas Tanah (14) 2. Bahwa proses peralihan hak atas tanah yang berasal dari penjualan lelang hanya dapat dibuktikan dengan adanya Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang, apabila data fisik dan data yuridis tanah yang bersangkutan belum terdaftar maka perlu diadakan pemeriksaan tanah dan dalam SKPT disebutkan bahwa tanah tersebutbelum terdaftar, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat pengganti apabila pendaftaran peralihan hak karena lelang eksekusi yang sertifikatnya tidak dapat diserahkan. Selanjutnya putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2678K/Pdt/2008 sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah, karena 13 pembuktian yang sah atas hak atas tanah ialah sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dan sertifikat merupakan alat bukti yang harus dilindungi mengingat sertifikat hak atas tanah adalah bukti tertulis yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang. Oleh karenanya menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata, sertifikat merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. ***
Sampaikan Temuan Keluhan dan Saran Anda ke: 081210781404 email: lingkarjabar@yahoo.com lingkarjabar
@lingkarjabar
Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti (tengah) bersama Bupati Cirebon Dedi Supardi (kanan)
KAB.CIREBON (LJ) - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Ali Gufron Mukti menyatakan adanya jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), lebih memberikan
perlindungan kepada masyarakat miskin. Mereka pun dibebaskan dari pembayaran saat menderita sakit. Karena itu, apabila sampai ada rumah sakit yang minta pembayaran dari
warga miskin, segera laporkan ke Kementrian Kesehatan (Kemenkes). “Kalau pameo dulu orang miskin dilarang sakit. Tapi sekarang dibalik, orang miskin sakit dilarang bayar,” kata Ali Gufron, saat menjawab keluhan Bupati Cirebon H. Dedi Supardi terkait belum cairnya dana Jamkesmas selama tiga bulan dari Kemenkes di sela-sela acara peresmian gedung Program Pendidikan Profesi Kedokteran (P3D) Fakultas Kedokteran di RSUD Waled, Kabupaten Cirebon, kerja sama antara RSUD Waled dengan Fakultas Kedokteran Unswagati Cirebon, barubaru ini. Menurut dia lagi, dana jamkesmas dari pusat akan segera dicairkan. Karena pemerintah menyadari, keterlambatan turunnya dana tersebut berdampak terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. “Secepatnya dana kesehatan untuk warga miskin ini direalisasikan pemerintah,” imbuhnya. Sebelumnya, Bupati Dedi Supardi dihadapan Wamenkes mengeluhkan
Program Pemkab Cirebon Tak Digubris Petani KAB.CIREBON (LJ) - Program percepatan tanam padi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunakhut) kepada para petani ternyata tak digubris, terutama mereka yang berada di wilayah Kecamatan Gegesik. Tidak dilaksanakannya program pemerintah itu, selain faktor adat istiadat setempat, para patani juga terkendala lantaran area sawahnya terendam air akibat hujan yang terus menerus terjadi di wilayah tersebut. Seorang petani asal Jagapura Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, Kastari (51) mengatakan, banjir di area sawahnya mencapai hingga 1,5 meter, yang terletak di sekitar lokasi Pulorancang Desa Gegesik Kulon. “Mana mungkin saya harus menanam padi dengan kondisi air masih tinggi. Penyebabnya saluran yang ada di area sawah ini dangkal,” ujarnya kepada LINGKAR
belum cairnya dana jamkesmas untuk RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun selama tiga bulan terakhir yang nilainya mencapai Rp 12 miliar. Akibat keterlambatan pencairan sebanyak 40 % jamkesmas tersebut sangat berdampak bagi kedua rumah sakit daerah itu. “Saya minta kepada Menkes agar 40 % lagi segera dikucurkan hingga dapat menstimulan RSUD Waled dan Arjawinangun,” jelas politisi PDIP ini. Dedi mengungkapkan, RSUD Waled selain dijadikan rumah sakit pendidikan, juga dicanangkan sebagai rumah sakit perbatasan. “Pemkab Cirebon sudah menganggarkan sebesar Rp 11 miliar rupiah untuk RSUD tersebut,” paparnya. Sementara Provinsi Jawa Barat seperti disampaikan Gubernur Achmad Heryawan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 miliar bagi kepentingan rumah sakit di wilayah perbatasan. Selanjutnya, Wamenkes menjelaskan, proses pendidikan dan kurikulum yang dikembangkan, Bersambung ke hal 11
Perguruan Silat Dukung PaTen, Nasdem ke Heryawan BANDUNG (LJ) - Aksi dukung-mendukung dalam ajang Pemilihan Gubenur (Pilgub) Jabar 2013 mulai mencuat dan terang-terangan dilakukan oleh elemen masyarakat. Kamis (17/1), Perguruan pencak silat Persatuan Gerak Badan (PGB) Bangau Putih menyatakan dukungannya terhadap pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki (PaTen) yang diusung PDI Perjuangan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Periode 2013-2018. “Masyarakat Jabar butuh pemimpin muda, cerdas, enerjik, dan merakyat seperti pasangan Rieke-Teten ini,” ungkap Guru Besar PGB Bangau Putih, Suhu Gunawan, dalam keterangan persnya yang diterima wartawan. Suhu Gunawan menyatakan pasangan Rieke-Teten tak perlu diragukan lagi untuk memimpin Jabar. Bersambung ke hal 11
Lelang Kertas Suara Gagal, Pilgub Terancam Batal JABAR, kemarin. Ia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon khususnya instansi terkait untuk melakukan pengerukan atau pembenahan sepanjang saluran air Pulorancang. Itu dilakukan agar kiriman air yang ada di area sawah, bila datang musim hujan sekarang ini dapat dialirkan melalui saluran dari Pulorancang.
“Kalau saluran air di Pulorancang dilakukan pengerukan, maka sistem pola tanam pun dilaksanakan para petani secara serentak. Tidak seperti sekarang. Jadi, kami sangat berharap pada Pemkab Cirebon untuk lebih dulu membenahi infrastruktur sebelum menjalankan program tanam padi itu,” ujarnya. Bersambung ke hal 11
BANDUNG (LJ) - Pengadaan kertas suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2013 dipastikan gagal lelang. Padahal pelaksanaan pilgub tinggal sekitar sebulan lagi. Hal ini bisa jadi akan mengganggu proses dan tahapan pelaksanaan Pilgub. Namun begitu, pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Jabar berencana melakukan
penunjukan langsung (PL) proyek pengadaan kertas suara guna mengantisipasi keterlambatan. “Gagal lelang itu karena peserta yang mengajukan penawaran tidak memenuhi syarat,” kata Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Jabar Dadang Suharto saat dihubungi wartawan, Kamis (17/1). Bersambung ke hal 11
Opini
2
Edisi 216 - Tahun 1 - Jum’at 18 Januari 2013
Iman & Taqwa
Catatan Redaksi
Perangi Korupsi Butuh Partisipasi Masyaraka Sejak era reformasi, korupsi menjadi salah satu isu besar yang terus-menerus dikampanyekan untuk dilawan dan bahkan menjadi musuh nomor satu. Meski kampanye berlangsung di berbagai tingkat mulai dari pusat hingga daerah, namun sepertinya tidak ada perbaikan yang signifikan. Korupsi seolah tetap bertahan dan bahkan semakin menjerat bangsa ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sama-sama mencatat fenomena menjamurnya korupsi di tingkat daerah. Ada sejumlah data terbaru yang mendukung argumen ini. ICW, misalnya, telah mempublikasikan bahwa 285 kasus korupsi terjadi di tingkat pusat maupun daerah pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2012. Terdapat 597 orang dijadikan tersangka oleh penegak hukum. Selain itu, dari laporan tahunan KPK tahun 2011, tercatat ada 29 kasus yang melibatkan kepala daerah dan 8 gubernur. Statistik ini juga didukung oleh data yang dipublikasikan Mendagri pada Mei 2012: terdapat sekitar 173 kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. Dengan kata lain, sepertiga kepala daerah di Indonesia bermasalah. Korupsi di daerah tidak bisa terlepas dari cacatnya perangkat hukum yang ada. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah tidak mengatur hierarki jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Gubernur adalah wakil pemerintah karena bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri, namun tidak memiliki kuasa untuk memberhentikan kepala daerah yang bermasalah. Kebanyakan pola korupsi di daerah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pola yang terjadi di pemerintah pusat, yakni kongkalikong hingga mengarah ke pemerasan. Di pusat, praktik kongkalikong hingga pemerasan terjadi saat terjadi permintaan suntikan modal. Di pusat, dalam hal ini DPR memiliki peranan kunci karena memiliki otoritas dalam mengucurkan dana. Korupsi di daerah memiliki ciri serupa, namun terpusat di kepala daerah. Karena minimnya check and balance, kepala daerah bersikap seperti raja kecil. Pola korupsi yang umumnya dilakukan adalah mengorupsi APBD ataupun melakukan kongkalikong atau ‘pemerasan’ kepada pihak swasta. Salah satu contoh kasus yang bisa disorot adalah kontroversi kasus Buol yang melibatkan Bupati Amran Batalipu dan pengusaha Siti Hartati Murdaya. Kasus kepala daerah korup juga tidak terlepas dari lenggangnya pengawasan di daerah hingga membuat orang berlomba-lomba menjadi kepala daerah. Hal ini diperparah dengan mahalnya biaya pilkada. Kepala daerah terpilih menjadi tidak berkualitas, karena terdapat potensi korupsi, kepala daerah ini akan menggunakan posisi mereka untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat kampanye. Imbas dari pola korupsi ini adalah pertumbuhan ekonomi dan risiko berbisnis. Korupsi membuat anggaran pembangunan infrastruktur berkurang sehingga merugikan masyarakat daerah karena praktik pungli membuat ekonomi berbiaya tinggi Kita mencatat, bahwa pola korupsi di pusat dan daerah sebetulnya berakar dari permasalahan yang sama, yakni lemahnya pengawasan. Saat ini, tidak ada mekanisme yang memberikan efek jera. Ada sejumlah langkah yang bisa diambil untuk mengatasi hal ini. Pertama, meningkatkan fungsi pengawasan KPK pada tataran nasional dan regional. Sebab saat ini KPK adalah satu-satunya penegak hukum yang dapat diandalkan dan memberi efek takut pada koruptor. Revisi Undang Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) perlu dipertimbangkan, karena fakta di lapangan memperlihatkan adanya ketidaharmonisan antara KPK, Polri dan Kejaksaan agung. Revisi diperlukan untuk mencegah overlapping di antara penegak hukum. Kedua, memberikan jaminan keamanan kepada swasta. Praktik kongkalikong hingga pemerasan merupakan momok tersendiri bagi swasta karena menambah biaya investasi. Banyak kasus tidak dilaporkan karena adanya kekhawatiran akan diartikan sebagai upaya penyuapan. Adanya perbedaan persepsi ini membuat pihak swasta menjadi pihak yang paling dirugikan. Perlu diberikan adanya jaminan hukum bagi para whistle blower sehingga pihak pebisnis tidak akan takut melaporkan adanya praktik kongkalikong yang bisa menjurus ke praktik pemerasan dari pemerintah daerah. Ketiga, merevisi UU Otonomi Daerah. Saat ini pemerintah tidak memiliki kekuasaan untuk mengontrol kepala daerahnya. Gubernur hanya terbatas memberikan pembinaan. Revisi UU Otonomi Daerah terbaru haruslah memberikan kekuasaan kepada gubernur untuk memberhentikan kepala daerah, sehingga dapat meredam gejala ‘raja kecil’ di daerah. Keempat, menghentikan pemekaran daerah. Tiadanya perangkat hukum dan fungsi pengawasan membuat otonomi daerah menjadi tambang emas baru bagi koruptor. Tanpa adanya perangkat hukum jelas yang dapat mengontrol perilaku kepala daerah, otonomi daerah justru akan menjadi sumber korupsi baru. Tidak perlu ada pemekaran daerah baru sampai revisi UU Otonomi Daerah diterbitkan. Namun demikian, langkah-langkah di atas tentu saja tidak akan berjalan efektif jika masyarakat di daerah tidak kompak berpartisipasi dalam pengawasan. Kesadaran untuk mengawasi ini datang tidak hanya dari kampanye yang masif dan kontinyu, tapi juga melalui edukasi secara perlahan tapi mantap tertanam dalam kesadaran. Semoga bangsa Indonesia cepat terlepas dari belenggu korupsi dan aksi penyelewengan lainnya.
Renungan “Sesungguhnya yang merasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba- Nya adalah orang-orang yang berilmu saja.” Redaksi Menerima kiriman Tulisan Artikel tentang berbagai topik dan peristiwa. Dimohon untuk tidak mengirimkan tulisan berbau pornografi, menghina SARA, mendiskreditkan pihak tertentu dan memecah belah NKRI. Kirim ke lingkarjabar@yahoo.com (kode : artikel) DIHIMBAU KEPADA SEMUA PIHAK UNTUK TIDAK MEMBERIKAN
IMBALAN ATAU SESUATU KEPADA WARTAWAN LINGKAR JABAR YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK
Penerbit : PT. PANCA LINGKAR MEDIA Griya Indah Bogor Blok C No. 3 Jl. KH. M. Soleh Iskandar Kota Bogor - Telp./ Fax . 0251-8663605 SIUP : 517/345/PK/B/BPPTPM/V/2012 NPWP : 31.493.964.6.404.000 email : lingkarjabar@yahoo.com Rekening : Bank BCA Cabang Juanda No. Rek: 0953025563 WARTAWAN LINGKAR JABAR ADALAH YANG TERCANTUM DALAM BOX REDAKSI DAN DILENGKAPI KARTU PERS ATAU SURAT TUGAS
Memahami Makna Tahun Baru (2) Karena siapa pun tidak tahu apakah kebaikan yang pernah dilakukan, diterima atau ditolak oleh Allah. Sebaliknya, keburukan yang pernah dilakukan senantiasa tersimpan di hadapan Allah. Maknanya, kita senantiasa melakukan serta meningkatkan kebaikan dalam segala hal. Selain itu juga untuk menutupi semua perbuatan dosa yang telah lampau. Dalam kitab Arba’iin alNawawi, ada potongan hadits yang berbunyi: “Wa atbi’i al saiyyiaat al hasanaat tamhuhaa wa khaaliqinnas bi khuluqin hasanin.” Maksudnya, kita diperintahkan untuk mengiringi setiap perbuatan buruk dengan perbuatan yang terpuji, sehingga amal kebaikan tersebut akan menghapus amal buruk yang pernah dilakukan. Hadits tersebut juga manganjurkan agar bersosialisasi dengan budi pekerti yang baik. Terkait dengan budi pekerti yang baik, seorang tasawuf terkemuka, Junaid al-Bagdadi
pernah memberikan nasihat kepada muridnya, “Jika kamu bertemu orang fakir, janganlah dimulai dengan memperbincangkan ilmu pengetahuan, tetapi mulailah dengan sikapmu yang lemah lembut. Karena ilmu itu membuat mereka liar, sedangkan sikapmu yang lemah lembut membuat mereka jinak.” Oleh karena itu, kelembutan budi pekerti adalah kunci dalam pergaulan di masyarakat. Banyak sekali langkah yang dapat ditempuh dalam rangka introspeksi diri, diantaranya: Pertama, melakukan evaluasi diri terhadap amal ketaatan yang dilalaikan atau perbuatan yang tidak dilakukan dengan semestinya. Kedua, melakukan evaluasi diri dalam setiap perbuatan yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Apakah perbuatan tersebut lebih cenderung kerahah manfaat atau mudharat. Dan yang terakhir adalah melakukan introspeksi diri dalam perkara yang mubah (boleh) atau yang biasa dilakukan. Apakah perbuatan
“Lupakan semua kebaikan yang pernah dilakukan, dan ingat segala kesalahan yang pernah diperbuat. Karena siapa pun tidak tahu apakah kebaikan yang pernah dilakukan, diterima atau ditolak oleh Allah.l”
tersebut dilakukan mengharap ridha Allah ataukah melakukannya karena ingin mendapatkan gemerlapnya dunia. Dengan
introspeksi sebelum dan sesudah melakukan perbuatan, Insya Allah akan menambah rasa syukur dalam setiap nikmat yang telah diberikan.
Kisah Sufi Sahabat Nabi : Kisah Ketaqwaan 4 Sahabat Rasulullah
SAYIDINA ABU BAKAR AS SIDDIQ (1)
”
“Sahabat-sahabat Rasulullah apabila bertemu satu sama lain tidak akan bercerita tentang dunia. Mereka tidak akan bercakap tentang makan minum, rumah dan pakaian kecuali menceritakan terhadap sahabatnya yang lain, jika mereka mendapat kesusahan agar sahabat-sahabat bersimpati dan memberi bantuan...
Kemudian beliau terus tinggal saja di rumah, tidak mahu keluar hinggalah beliau diziarahi oleh orang ramai kerana menyangka beliau sakit.
Kalau beliau lalu di tempat najis beliau berhenti dan berkata, “Inilah dunia kamu yang kamu rakus dengannya.” Sayidina Umar mencintai sembahyang di tengah malam.
Apabila berlaku kesalahan dengan manusia beli-au menanggalkan bajunya dan memakai baju pendek yang menyampaikan had lututnya sahaja, kemudian beliau mengangkat suaranya menangis meminta ampun kepada Allah dalam keadaan airmatanya mengalir hingga membasahi badannya. Beliau sendiri memikul guni-guni tepung untuk diberi pada janda-janda dan anak-anak yatim. Sahabat-sahabat meminta untuk memikul guni-guni itu, tidak diberinya dengan berkata, “Siapakah yang akan memikul dosaku di hari kiamat kelak?” Selepas Sayidina Umar wafat, Sayidina Abbas bermimpi melihat beliau dan bertanya, “Apa ha1 engkau ya Amirul Mukminin?” Beliau menjawab, “Hampir-hampir Umar jatuh jikalau tidak aku dapati Tuhan itu Maha Pengasih.” SAYIDINA USMAN IBNU AFFAN Beliau dibunuh ketika sedang membaca Al Quran se telah dikepung selama 49 (empat puluh sembilan) hari. Beliau bersangatan malu (pemalu) hingga pintu rumahnya sentiasa ditutup. Ketika membasuh pakai-an tidak pernah beliau meletakkannya di atas pintu kerana malu mengangkat punggungnya. Sepanjang hari berpuasa dan sepanjang malam beribadat melainkan tidur sedikit di awal-awal malam. Banyak kali mengkhatam Quran pada tiap-tiap rakaat sembahyangnya. SAYIDINA ALI ABI TALIB Pada suatu sembahyang subuh, selesai memberi salam terus Sayidina Ali menadah tangan dan berkata: “Telahku lihat para sahabat Nabi SAW, tetapi sekarang tidak lagi yang menyerupai mereka itu. Mereka (para sahabat) biasanya keluar pagi-pagi berambut kusut, wajah menguning berdebu dan mata mereka membesar sebesar lutut kambing kerana semalaman suntuk bersujud dan berdiri sembahyang malam seraya membaca kitab Allah dan mempergantikan tapak dan kening di tanah. “Bila hari telah pagi mereka pun mengingat Allah dengan bergoyang badannya bagaikan pohon ditiup ribut dengan airmata bercucuran membasahi kain. Wallahi, sekarang kulihat masyarakat lalai sepanjang malam. ” Kemudian Sayidina Ali pun bangkit. Dan sejak subuh itu tidak pernah lagi kelihatan beliau ketawa hinggalah ke saat beliau wafat oleh pukulan pedang Ibnu Muljam. ”Mari selagi masih ada waktu untuk berbenah diri, selagi masih ada waktu untuk menyembuhkan penyakit hati, tiada kata terlambat untuk bertobat. Mari kita mulai dari diri kita, sekarang juga. Milikilah rasa malu.”
Menghidupkan Fitrah Ruhani
”
“Mari selagi masih ada waktu untuk berbenah diri, selagi masih ada waktu untuk menyembuhkan penyakit hati, tiada kata terlambat untuk bertobat. Mari kita mulai dari diri kita, sekarang juga.”
Manusia terbentuk oleh 2 unsur yaitu unsur jasmani dan unsur ruhani. Unsur jasmani sebagaimana kita tahu tidak akan kekal alias akan hancur manakala ajal menjemput. Sedangkan unsur ruhani akan tetap hidup kekal selama-lama. Unsur ruhani tidak akan pernah mati. Ia hanya akan berpindah tempat. Kenyataan yang setiap kali kita alami dalam keseharian, apabila tubuh jasmani kita sakit usaha apapun akan kita lakukan untuk hilangnya rasa sakit itu. Bahkan kita rela menghabiskan uang beratus ribu bahkan berjuta-juta rupiah hanya untuk menjaga dan merawat tubuh jasmani kita. Memang dalam hal menjaga kesehatan tubuh jasmani, wajib hukumnya agar kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Namun demikian jangan sampai terlena, saking asyiknya merawat tubuh jasmani hingga melupakan merawat dan menjaga kesehatan ruhani kita. Mari sejenak kita merenung, adakah penyakit yang hinggap di dalam hati atau ruhani kita? Sebagai gambaran beberapa penyakit hati atau ruhani yang kita derita, tetapi kita tidak atau kurang memperhatikan antara lain, rasa sombong, sikap rakus, iri, dengki, dan lain-lain. Adakah di antaranya yang hinggap di hati kita? Mana kala kita merasa paling kaya, mana kala kita merasa paling super, wah itu gejala penyakit hati yang bernama sombong telah bercokol di
hati kita. Mana kala kita merasa sakit hati tatkala melihat tetangga kita bahagia, wah itu barang kali penyakit iri telah bercokol di hati kita. Tentu saja masih sangat banyak penyakit hati yang karena sudah membudaya di lingkungan kita, kita tidak pernah merasakan hal itu sebagai penyakit. MasyaAllah. Dampak yang ditimbulkan karena penyakit hati itu diantaranya, kita tidak akan malu lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma sosial dan syariat agama. Bertindak curang dianggap hal biasa. Berlaku tidak jujur dianggap hal lumrah. Menipu, berbohong, menghasut, memfitnah, mencuri, korupsi, merampok dan lain-lain, dengan terang-terangan dilakukan orang tanpa rasa malu. Na’udzubillah minzalik. Hati ini telah mati. Mari selagi masih ada waktu untuk berbenah diri, selagi masih ada waktu untuk menyembuhkan penyakit hati, tiada kata terlambat untuk bertobat. Mari kita mulai dari diri kita, sekarang juga. Milikilah rasa malu. Malu pada Allah SWT yang telah menciptakan kita ke dunia dengan fitrah yang suci. Janganlah fitrah ruhani kita yang suci kita kotori karena nafsu dunia yang cuma sebentar saja. InsyaAllah dengan niat yang tulus dan usaha terus menerus untuk menghidupkan fitrah ruhani, Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi kita semua. Semoga. Amin
Penasihat H. HARIS THAHIR • Pemimpin Umum AANG SUTRISNA • Pemimpin Perusahaan DEDDY AFRIADI, SH • Pemimpin Redaksi & Penanggung Jawab COKY PASARIBU • Dewan Redaksi ENANG SUTRIYADI, - PIYARSO HADI - COKY PASARIBU - H. RM. DANANG DONOROSO - H. TARWONO - FUZI MARKUNAH - RIZKI ASTAKA • Redaktur Pelaksana M. BASIR • Asiten Redaktur : MUHAMMAD ALI • Staf Redaksi : DEDE SUHENDAR - IWAN R. - JASON SEMBIRING - ASEP SUPRIADI - ANDREAS TAIRAS • INDRIANI • ANDRI Fotographer : E. SUTRIYADI • Desain & Artistik : H. SANDI SANJAYA • Layout : ANGGA HARJA S. - M. RENDY IRAWAN• Perwakilan : (Bekasi) SAFA ARIS MUZAKAR (Kepala) - SUGENG BIANTORO - RIBAH SETIAWAN - ADI TOTALOR - HISAR PS - RIZAL R.P • (Depok) HARLIS SYAM - TIYAS TUNGGALONO • (Cianjur) RUSDI - AGUS SHOLEH • (Garut) BADEN ABDURACHMAN - MOCH JULIADI • (Sukabumi) HEPIE HERMAWAN (Kepala) • R.YOPPY S JBSC - HANDOYO - WAHID - ADE MISBAHUL YOGA - DASEP GUNTUR (Kontributor Sukabumi) • YAYAN SURYANA - FERRY SUNGKAWA. DINESA MH. SUSAN N S (Kota Bandung) FERRY ARDIANSYAH - HERI JUHANA (Kab. Bandung) KI AGUS N FATAH - UDEN SOBIRIN • R. GINDO • RUSTANDI (Sumedang) YAYAT H. HARI M. • (Karawang) RUSLI • (Subang) ALIM MUNANDAR - H. ADE RACHMAT • (Purwakarta) TRYAS HENDRAYANA• (Cirebon) SUBAGIO (Kepala), WASTIJA, APIP, HENDI, DUDI P • (Kuningan) DEDE P. • (Tasikmalaya) CECEP • (Garut) RIZAL • (Ciamis) ABDUL ROJAK • (Banjar) AEP • (Majalengka) GARIB SETIA - SAMSUL• (Indramayu) IHSAN MAHFUDZ M.SOLEH. Koresponden : M. NASIR - AFRIYOU RIZAL - TRI AHMAD KUSMANTO - TUMPAL PANJAITAN - YUSUF FADILAH Sirkulasi : AGUS MUDRAZAT - SUSAN WIJAYANTO - YANTO - ADI R. PT. PANCA LINGKAR MEDIA Direktur Utama : PIYARSO HADI • Marketing/Promosi : KENNY FARAH CAROLINE SAPULETE - AMALLIA RETNO SAPUTRI • Pengembangan Usaha & Iklan : YUDHI KURNIAWAN - A. SAFITRI HANDAYANI - RENDY M. ADAM - ARN CONSULTANT • Bagian Umum : IAN - YAYAN
Lingkar Megapolitan
3
Edisi 216 - Tahun 1 - Jum’at , 18 Januari 2013
Ketua DPC PPP Kab Bogor, “Saya Janji Kawal Kesembuhan Bocah Penderita Tumor”
KAB.BOGOR (LJ)-Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yasin berjanji mengawal kesembuhan Moch Ihsan, anak laki-laki berusia 5 tahun yang menderita tumor ganas di dadanya. Penderitaan bocah kecil itu sudah selayaknya menjadi perhatian banyak pihak. Hal tersebut diungkapkannya saat mengunjungi kediaman orangtua Ihsan di RT 03/RW 07, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Minggu (13/1) sore . Keluarga Ihsan, dikategorikan sebagai salahsatu keluarga miskin. Karena, dengan ukuran rumah ke-
cil dipaksakan menampung penghuni sepuluh orang dari tiga kepala keluarga. Mereka jelas membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah. Pemerintah lanjut Ketua DPC PPP Kab Bogor, harus memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. “Jadi saya menyarankan pihak keluarga untuk membawa Ihsan ke rumahsakit untuk dirawat dan diobati. Apabila rumahsakit daerah tidak sanggup dan merujuknya ke rumahsakit pusat, Ihsan tetap menjadi tanggungan Negara, mereka sudah punya Jam-
kesmas dan Jamkesda. Kami akan mendukung pihak keperluan dan ongkos keluarga selama proses penyembuhan Ihsan,” ujar Teh Ade, sapaan akrab Ade Munawaroh . Teh Ade menjelaskan, pihaknya sangat prihatin dengan kondisi Ihsan. Dikhawatirkan kondisi kesehatannya akan semakin memburuk jika dibiarkan tanpa mendapat pelayanan kesehatan memadai. Tumor ganas yang diderita bocah periang itu, kini telah merasuki tulang iga di bagian dadanya. Penyakit yang diderita anak pertama pasangan suami istri Hendriyana dan Titin Kurniasih itu juga sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu. “Kami akan mengawal kesembuhan Ihsan. Saya menjamin Ihsan tidak akan ditolak rumahsakit. Ini menjadi salah satu janji pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat miskin. Kecuali rumahsakit tidak sanggup, mereka harus merujuk ke rumahsakit lain yang juga wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya. Adik dari Bupati Bogor, Rachmat Yasin mengatakan, bantuan yang diberikan kepada Ihsan merupakan salah satu bentuk advokasi PPP terhadap masyarakat. “Ini bentuk advokasi kami kepada masyarakat di bidang kesehatan. PPP juga akan menerjunkan tim khusus untuk membantu keluarga Ihsan di rumahsakit,” tandas Ketua Komisi A DPRD Kab Bogor ini. Pekerjaan Hendriyana sebagai buruh serabutan di peternakan ayam di kawasan Bogor , jelas tidak dapat memenuhi biaya pengobatan anaknya ke rumahsakit. Ayah dua anak itu mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari pembiayaan untuk anak pertamanya itu. “Saya cuma bisa menjadi buruh lepas, penghasilan saya tak cukup untuk mengangkat tumor di dada Ihsan. Kata dokter di rumahsakit Fatmawati, biayanya bisa mencapai Rp 60 juta. Darimana uang sebanyak itu bisa saya peroleh,” tutur Henriyana. Q BSR
Guru PAUD Partai Hanura Harus Meningkatkan Ajak Bangkitkan Citra Politik Kualitas Mengajar
DEPOK (LJ)- Melihat kondisi pada masa kini dengan kecenderungan terjadi kemerosotan etika dan perilaku berpolitik yang dilakukan oleh oknum partai politik yang menjadikan masyarakat kurang simpatik dan apatis pada partai politik hal itu membuat keprihatinan DPC Partai Hanura Kota Depok, maka hal itu perlu membangkitkan, dan membangun kembali citra politik pada masyarakat. Demikian hal itu dikatakan Ketua DPC Partai Hanura Kota Depok Syamsul Marasabessy, pada acara Tasyakuran lolosnya Partai Hanura sebagai Peserta Pemilu 2014, dengan tema “ Keinginan, Kepercayaan, dan Harga diri rakyat semuanya hanya ada di Hati Nurani Rakyat,di kantor DPC Partai Hanura Kota Depok, kemarin. Dihadiri Ketua umum DPC Partai Hanura Kota Depok Syamsul Marasabessy, Sekjen DPC Partai Hanura Kota Depok Yoyo Effendi, Ketua FBR Kota Depok dan Bogor raya H. Nawi, Ketua LSM Kapok Kota Depok Kasno, Tokoh ulama, Masyarakat, Jajaran pengurus
PAC dan Ranting, Karder dan simpatrisan Partai Hanura Kota Depok. Selain itu dikatakannya, bahwa politik itu mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama peranannya dengan agama yaitu untuk menuju kebaikan dalam membangun tatanan pada masyarakat, maka untuk itu para seluruh kader Partai Hanura Kota Depok mesti dapat memberikan pengertian, mensosialisasikanya. Lebih dari itu dinformasikannya bahwa Partai Hanura, merupakan satu dari 10 partai yang berhasil lolos sebagai peserta pemilu 2014 dan dalam penilaian ICW dan KPK bahwa Kader Partai Hanura tak ada yang terlibat korupsi. Lebih jauh Syamsul mengatakan bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir, namun kekuasaan adalah sebagai proses untuk menuju cita-cita partai politik, dan kekuasaan mesti diraih namun melalui jalan yang konstitusional dan bermartabat. Harapannya, hendaknya seluruh jajaran pengurus dan kader dapat melaksanakan amanat hasil rakerda Partai Hanura yaitu menjadi pelopor dalam menegakkan Supremasi Hukum. Keterangan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Depok Yoyo Effendi mengatakan, bahwa setelah bekerja keras selama 3 bulan menyiapkan kelengkapan administrasi untuk persyaratan Verifikasi peserta Pemilu akhirnya Partai Hanura berhasil lolos dan mendapat penilaian kelengkapan administrasi terbaik oleh KPUD Kota Depok. Untuk itu, ia mengajak seluruh kader dan jajaran pengurus Partai Hanura Kota Depok dapat bekerjasama guna meraih 12 kursi untuk DPRD Kota Depok sesuai yang menjadi target partai hanura Kota DepokQ TYS/HRS
Tim Kampanye Aher-Deddy di Depok Prihatin
DEPOK (LJ) - Minimnya informasi dan komunikasi pada tim kampanye pasangan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) Jawa Barat Ahmad Heryawan-
Deddy Mizwar di Kota Depok. Hal itu menjadikan jalinan koordinasi dan kerjasama antara sesama anggota tim kampanye, tidak berfungsi dan tidak berjalan dengan lancar. “Kinerja tim kampanye, cenderung berjalan masingmasing tanpa program. Bila itu terus berlanjut, maka keadaan itu sungguh sangat memprihatinkan, sehingga akan mengakibatkan tak sesuai dengan yang ditargetkan,” kata Sekretaris Tim Kampanye Kota Depok Yoyo Effendi kepada LINGKAR JABAR, di Kantor DPC Partai Hanura, Sukmajaya, kemarin. Yoyo mengatakan, pihaknya akan bekerja keras sesuai perintah amanat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura. Bahwa seluruh perangkat jajaran DPC dan
Ranting harus memenangkan dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jabar, pada bulan Februari tahun 2013 mendatang. “Sangat prihatin dan kecewa dengan keadaan dalam tubuh organisasi tim kampanye ini, sebab pada setiap hal yang berkaitan dengan agenda kegiatan untuk kunjungan pasangan calon ke Kota Depok, tak pernah ada koordinasi terlebih dahulu,” tuturnya. Ia berharap, tim kampanye hendaknya harus sejalan dengan norma-norma etika berpolitik. “Saya berharap, secepatnya untuk memperbaiki dan introfeksi dalam menjalankan tugas, agar dapat memenangkan Pemilukada tahun 2013 ini, yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan,” pintanya. Q TYS/HRS
DEPOK (LJ) - Setiap guru pendidik anak usia dini (PAUD) maupun taman kanak-kanak (TK) harus meningkatkan kualitas pendidikan tentang mengetahui perkembangan zaman. Hal itu dikatakan oleh Ketua PAUD Kecamatan Beji, Nani Nursilawati di sela-sela pelatihan guru di Kafe 33, belum lama ini. Ia mengatakan, setiap guru termasuk guru TK sekalipun harus mengetahui perkembangan zaman. Khusus di tingkat PAUD dan TK, menggambar menjadi salah satu media dalam mengajarkan materi pada peserta didik. “Gurunya yang harus paham perkembangan zaman. Jadi guru bisa mengajarkan gambar sesuai dengan usia siswa,” ujarnya. Kretifitas setiap guru juga harus diasa dengan baik. Selain menggambar, mahir menggunakan alar peraga edukatif (APE) jadi salah satu tantangan yang harus dihadapi guru. “Adanya pelatihan ini, guru dapat meingkatkan ilmu dalam mengajar dan diterapkan kepada para siswa, sehingga siswa dapat memahami dengan baik dan anak dapat semangat belajar,” tuturnya. Nani berharap, kedepan para guru harus betul-betul memahami tentang permasalahan yang dialami para siswanya. “Saya berharap, nantinya para guru dapat bisa mengembangkan pendidikan dalam penyampaikan ke siswa-siswi di sekolah,” ucapnya. Q TYS/HRS
Bank Mandiri Peduli Pendidikan Master
DEPOK (LJ) - Upaya ikut mencerdaskan dunia Pendidikan, Bank Mandiri Kota Depok memberikan bantuan dana kepada Yayasan Pendidikan Masyarakat Terminal (Master) Kota Depok, Jawa Barat. Bantuan yang telah diberikan itu, diperuntukan untuk pembangunan gedung sekolah Master pada 5 lokal baru yaitu 4 ruang kelas dan 1 ruang WC. “Bantuan yang telah didapat ini, guna meningkatkan kegiatan proses belajar dan mengajar serta peningkatan kapasitas daya tampung siswa yang kurang mampu,” kata Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail kepada wartawan, usai meresmikan gedung baru sekolah Master dikawasan Terminal Kota Depok, belum lama ini. Acara tersebut, dihadiri oleh Walikota Depok Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, Kepala Bank Mandiri cabang Kota Depok, Dandim 0508 Depok Letkol (Inf) M. Zamroni, Polres Depok diwakili oleh kanit Bintinmas AKP Ece Subagya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Ir. Herry Pansila Prabowo, M. Eng, OPD, Camat, Lurah, Ketua Yayasan Master ustad Rohim beserta jajaran pengurus. Nur mengatakan, dengan adanya gedung baru ini, sekolah master dapat menampung para siswa yang tak mampu untuk melanjutkan sekolah di yayasan pendidikan tersebut. “Saya ucapkan terima kasih atas kepediulian dari pihak Bank Mandiri pada dunia pendidikan di Kota Depok. Semoga ini, menjadi inspirasi dan pelopor pada pihak yang lain, untuk lebih peduli dalam dunia pendidikan di kota Depok, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat mencapai kesejahteraan,” ujarnya. Selain meresmikan gedung tersebut, juga diselenggarakan acara pengobatan gratis yang dilakukan Yayasan Pendidikan Master, untuk warga disekitar yang kurang mampu. Q
TYS/HRS
LINTAS | MEGAPOLITAN Kades Singasari Jonggol Bangun Jalan Desa
KAB.BOGOR - Sejumlah warga Kampung Cikaret Desa Singasari Kecamatan Jonggol, kini bisa bernafas lega. Pasalnya jalan yang licin dan membahayakan bagi warga setempat kini mulai diperbaiki oleh pemerintah desa (pemdes) setempat. Jalan sepanjang 1 kili meter dengan lebar 3 meter tersebut, saat ini sedang dilakukan perbaiki dengan menggunakan batu belah dan koral. “Perbaikan jalan tersebut, berkat kerjasama warga setempat dan pemdes. Dalam perbaikan itu, dibiayai dari hasil swadaya masyarakat dan biaya pribadi,” kata Kepala Desa (Kades) Singasari, Nacim Sumarna kepada wartawan, saat ditemui dilokasi perbaikan Kampung Cikaret, kemarin. Diujung akhir jabatannya, kata dia, bercita–cita ingin mewujudkan semua pembangunan yang dibutuhkan oleh warga singasari termasuk jalan di kampung ini. “Nantinya akan kami ajukan juga ke pemda, untuk ditingkatkan. Dan Alhamdulilah ajuan yang kami lakukan telah terealisasi seperti pembangunan PNPM, Lisdes, dan Infrastruktur yang sudah kami lakukan. Selain itu juga kami sedang mengajukan sarana air bersih, untuk 2 kampung yaitu Kampung Kebon Kelapa dan Kampung Babakan yang dihuni oleh 400 KK,” tandasnya. Q
DED/WAN
HUT ke 12 Dikmaba Brimob Tanam Seribu Pohon,
DEPOK – Seribu pohon berbagai jenis ditanam di lokasi Kelurahan Pal Sigunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Penanaman tersebut, berkat kerjasama jajaran Brimob Polri bersama Muspika Kecamatan Cimanggis, dalam rangka HUT ke 12 Dikmaba. Acara penanaman itu, dihadiri Anggota DPRD Kota Depok, Drs. Karno MSi, LPM Palsigunung Selatan, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Penanaman pohon, acara dilengkapi dengan pembacaan doa syukuran dilanjuti dengan pemotongan nasi tumpeng disaksikan langsung Camat Cimanggis usman dan Lurah Pasir Gunung Selatan Drajat karyoto. Ketua umum angkatan Dikmaba 2000 Brimob Polri Bripka Bahtiyar Efendi, Spd untuk acara tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 600 anggota. “Kebanyakan yang datang anggota adalah alumni. Sekaligus sebagai ajang temu kangen dengan teman satu angkatan dan menjalin silahturahmi di Taman Matahari Cisarua, Jawa Barat,” ujar Bahtiyar kepada wartawan, belum lama ini. Sebagai simbolis, sebanyak 50 pohon Mahoni diserahkan kepada Lurah dan sisanya langsung dibagikan kepada tokoh masyarakat sekitar terdiri dari Ketua RT, dan RW setempat yang ikut membantu menanam pohon. Bahtiar mengatakan dengan pertemuan satu angkatan Dikmaba tahun 2000, berharap kepada semua alumni tetap menjaga dan menjalin silahturahmi. “Usia boleh tua, pangkat boleh berbeda, tapi sebelum menjadi polisi tetap ingat berawal pendidikan menjadi polisi itu. Sehingga akan membentuk rasa kebersamaan yang tinggi nantinya,” pungkasnya. Q TYS/HRS
Warga Cipayung Depok Gelar Baksos DEPOK - Sejumlah warga Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, menggelar bakti sosial (Baksos) dengan memberisihkan saluran air dan jalan lingkungan. Ketua RT 003 Amsir menjelaskan, kerjabakti dilakukan ini, untuk mengantisipasi terjadinya banjir dilingkungan warga. “Kerja bakti kali ini memperbaiki jalan setapak dan saluran air, agar tidak ada rumah warga yang kebanjiran,” ujar Amsir kepada wartawan. Salah seorang tokoh masyarakat setempat, Ibrahim, kerja bakti ini merupakan bentuk kepedulian warga terhadap lingkunganya. ”Siapa lagi yang peduli, kalau bukan kita,” ucapnya. Kerja bakti semacam ini, tambah dia, juga seharusnya dilakukan oleh warga yang lainnya, karenanya kerjabakti selain menumbuhkan kepedulian lingkungan juga menjalin silahturahmi antar warga. Q TYS/HRS
Lingkar Bogor
4
Edisi 216 - Tahun 1 Jum’at 18 Januari 2013
LINTAS | BOGOR 99 Anggota BPD Cisarua Dilantik KAB.BOGOR - Sebanyak 99 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 10 Desa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, telah dilantik di Wisma Lokawiratama, belum lama ini. Pelantikan BPD ini, dilakukan oleh Camat Cisarua Tedi Pembang yang dihadiri unsur Forum Pimpinan Desa (FPD) dan muspika Kecamatan Cisarua. Pelantikan dilakukan tersebut, dengan penyematan pin kepada para anggota BPD. Camat Cisarua Tedi Pembang mengatakan, pelantikan ini, jangan hanya sekedar dijadikan seremonial saja, tapi harus melakukan kewajiban yang mempunyai tanggung jawab terhadap Warganya. “Pengurus BPD harus menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satunya mempersiapkan ketua BPD beserta kepengurusannya di masing-masing desa. Selanjutnya anggota harus membentuk susunan kepengurusan sesuaiu tugas dan fungsinya nanti,” ujar Tedi kepada wartawan. Ia menjelaskan, kepengurusan BPD, LPM dan pihak lainnya, harus ada sinergitas dalam membangun kemajuan Desa. “Maksud dan tujuan itu, agar semuanya bisa berjalan dengan baik, sesuai yang diharapkan masyarakat,” tuturnya. Lanjut Tedi, pada Pemilihan Kepala desa (Pilkades) yang rencananya akan di gelar pada bulan Maret di beberapa Desa, tugasnya harus betul-betul dilakukan dan mejadi pekerjaan BPD. “Selain itu, tugasnya harus membantu program pemerintah yang harus dipantau BPD, seperti Jamkesmas yang jumlahnya 15.101 hak untuk Kecamatan Cisarua, selain itu raskin, tunjangan RT/RW dan lainya,” pintanya. Terkait hal ini, kadang kala BPD hanya sebagai pelengkap desa, tidak menjadi fungsi yang nyata. “Warga terkadang tidak percaya tentang lembaga ini, namun saya berharap dalam pelantikan BPD yang sekarang tidak seperti itu. Sudah saatnya BPD sekarang bisa menghilangkan stigma buruk di masyarakat,” ujar salah satu warga Cisarua yang dihampiri wartawan. Q
YUS
Kurang Anggaran, Revitalisasi Pasar Cisarua Ditunda KAB.BOGOR - Karena anggaran yang sudah ada dianggap tidak bisa mengakomodir kebutuhan revitalisasi pasar, revitalisasi pasar Cisarua bisa dipastikan tertunda hingga tahun 2014 mendatang. PD Pasar Tohaga menilai alokasi anggaran dana yang disediakan Pemerintah hanya Rp10 miliar, dipastikan tidak akan cukup untuk membangun infrastruktur di dalam pasar. Untuk itu PD Pasar Tohaga kembali mengusulkan anggaran dana revitalisasi pasar Cisarua sebesar Rp25 miliar kepada Pemerintah setempat. Kepala Pasar Cisarua, Daa Suryana mengatakan, setelah dihitung dengan seksama anggaran Rp10 miliar dianggap tidak cukup untuk memperbaiki jalan dan drainase yang sudah rusak berat, serta membangun ruko, los serta kios di dalam pasar. “Kita sudah mengusulkan agar anggaran revitalisasi ditambah menjadi Rp 25 miliar dan telah disetujui pelaksanaannya pada tahun 2014,” kata dia kepada wartawan. Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan luas Pasar Cisarua yang diperkirakan mencapai 1,5 hektar ini berdiri 42 rumah toko (ruko) serta kios dan los yang menampung ratusan pedagang. Sebenarnya kondisi kios dan los itu sendiri masih tertata rapi, tapi jalanan yang rusak serta sering tergenang air membuat pasar menjadi kumuh. Oleh karena itu untuk menghindari kerusakan jalan yang lebih parah lagi, pihak Pasar Cisarua akan mengusulkan anggaran perbaikan infrastruktur ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga, Kabupaten Bogor. “Kita akan ajukan anggarannya ke Pasar Tohaga. Nanti mereka yang akan koordinasi dengan Dinas Binamarga dan Pengairan,” imbuhnya. Seperti yang diketahui Bupati Bogor Rachmat Yasin mengintruksikan revitalisasi Pasar Cisarua disegerakan dengan tujuan untuk menata pasar yang sudah semakin kumuh, juga untuk pelebaran jalan disekitar pasar yang selama ini menjadi salah satu biang kemacetan jalur Puncak. Setiap kali jalur Puncak padat pengunjung, angkot yang ngetem di pintu gerbang pasar serta warga yang hilir-mudik membuat arus lalu lintas menjadi makin macet. Q YUS
PHRI: Siap Tampung Pelaku Seni Tradisi Sunda KAB.BOGOR (LJ) - Perhimpunan Hotel Dan Restoran (PHRI) Kabupaten Bogor siap menampung dan memfasilitasi para pelaku seni tradisi Sunda untuk bisa tampil di hotel dan restoran di wilayah Kabupaten Bogor. Hal itu dikatakan, Ketua PHRI Kabupaten Bogor Agus Candra Bayu, saat ditemui wartawan dilokasi Bale Seni dan Budaya Puncak di kantor sekretariat PHRI di Cisarua, kemarin. “Kami siap memfasilitasi dan memberi ruang bagi para pelaku seni tradisi khususnya seni tradisi sunda, untuk bisa tampil di kegiatan hotel dan restoran wilayah kami,” ujarnya. Agus mengatakan, selama ini yang menjadi kendala bagi PHRI adalah minimnya SDM yang mampu tampil secara profesional di kegiatan hotel dan restoran. “Kalau dicerna, konsep wisata di puncak semakin tidak jelas. Selain keindahan alam yang semakin rusak, puncak sebagai salah satu tujuan wisata utama di wilayah Kabupaten Bogor, juga tidak nampak kesan ke sundaanya. Hal itu lah yang membuat keprihatinan kami untuk mengembangkan seni tradisi sunda, diwilayah puncak Cisarua Bogor,” imbuhya. Sementara itu, Ketua Bale Seni, Chaidir rusli melalui Sekjen Bale Seni dan Budaya Puncak Sunyoto mengatakan, PHRI harus turut berperan aktif dalam pemberdayaan dan pelestarian seni tradisi Sunda. “Saat ini, sangat sulit untuk mencari Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang berkecimpung dalam seni tradisi sunda. Selain minimnya pelaku seni, keberadaannya juga masih sangat terbatas,” kata Sunyoto. Ia menjelaskan, meski puncak tidak masuk dalam peta wisata nasional, namun tingkat kunjungan wisatawannya tidak kalah dengan tempat wisata lain yang ada di Indonesia. “Puncak masih menyimpan banyak potensi, tingkat kunjungan wisatawan domestic sudah sangat tinggi. Jadi tinggal bagaimana para pelaku usaha pariwisata memberikan alternative yang lebih pada seni tradisi sunda kepada para tamu yang datang. Nantinya, ikon sunda akan bisa menjadi bagian dari pariwisata itu sendiri,” paparnya. Lanjut Sunyoto menambahkan, seharusnya budaya itu, harus menjadi ikon pariwisata puncak. Nantinya, akan menimbulkan indusri baru bagi masyarakat setempat. “Jika ini ditampilkan seminggu sekali di Hotel atau di Restoran, maka ini akan memancing para pengunjung wisatawan dikawasan puncak. Dan secara otomatis, akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dampak wisata puncak juga turut di nikmati masyarakat sekitar puncak,” ujarnya. Q YUS
Orangtua Siswa Keluhkan Penjualan Buku LKS di Sekolah
BOGOR (LJ) - Sejumlah orangtua dari beberapa sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, mengeluhkan adanya penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah, meski dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 2 Tahun 2008 tentang Buku, dengan jelas disebutkan guru dilarang
menjual buku kepada siswanya. Salah satu orangtua siswa SDN di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, yang namanya tidak mau ditulis dikoran ini kepada LINGKAR JABAR mengatakan, selama ini memang tidak ada pemberitahun dari pihak sekolah tentang buku LKS, namun tiba-tiba, anaknya harus
membeli buku LKS tersebut. “Usai pulang sekolah, anak saya tiba-tiba menangis harus membeli buku LKS yang disuruh oleh gurunya. Jumlahnya ada delapan, terdiri dari buku paket sejumlah pelajaran. Lalu mau tidak mau, anak saya harus beli, karena teman sekolahnya sudah membelinya dengan jumlah harga buku yang sudah ditentukan oleh pihak guru atau pihak sekolah,” ujar dia kepada LINGKAR JABAR, usai menjemput anaknya di Sekolah. Ia menjelaskan, menyekolahkan dua anaknya di SD tersebut. Anaknya yang kelas tiga harus membayar buku LKS seharga Rp63.000,- dan anaknya yang kelas enam Rp63.000. “Saya kaget, masa harus membeli sih, kan sekolah itu telah disubsidi oleh pemerintah baik dari dana BOS maupun yang lainnya, kenapa sekolah itu harus menyuruh anak-anak membelinya?,” kesalnya. Meskipun keberatan dengan penjualan buku tersebut, ia terpaksa tetap membelinya,
Jelang Pilgub
BPPKB Jalin Silaturahmi Antar Pengurus
BOGOR (LJ) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Pembinaan Potensi Keluarga Banten (BPPKB) menggelar silaturahmi sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pengurus DPD Jawa Barat oleh Sekjen DPP, TB Muhamad Oyim kepada Ahmad Rifai Suftyadi, di Aula Milakencana GOR Pajajaran, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Ahmad mengatakan, selain penyerahan SK, acara ini pun sekaligus merupakan ajang silaturahmi dan kosolidasi antar pengurus baik dari DPP, DPD Jabar dan DPC Kota /Kabupaten Bogor yang diketuai Taufik Qurakhman. “Tidak ada motivasi lain selain silaturahmi dan konsolidasi,” kata dia kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Disinggung soal keterlibatan Ormas yang dibentuk pada 1998 silam itu di dunia politik, ia mengatakan, bahwa sudah lama BPPKB mendapat tawaran untuk itu. Namun menurutnya, BPPKB sampai saat ini tetap konsisten sebagai Ormas Nasional yang independen dan tidak berada pada partai politik manapun. “Tawaran itu sejak masa pemerintahan Ibu Mega, namun Alhamdulillah, BPPKB tetap independen. Bakan kita siap mendukung suksenya pelaksanaan pemilu, baik ditingkat daerah maupun nasional yang aman, nyaman dan kondusif,” jelasnya. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, saat ini dirinya berfokus pada pembentukan struktur kepengurusan DPD BPPKB Jabar. Sejumlah nama telah diseleksi dan masuk kepengurusan. Di antaranya duduk anggota Dewan Penasihat, H. Tb Nasrul Ibnu HR dan Wakil Ketua M Ismail, Bendahara II Tb Fadhullah dan Sekjen Enung Sutisna yang saat ini juga menjabat Ketua DPC BPPKB Kabupaten Bogor. “Kami akan menargetkan sedikitnya 200 ribu KTA BPPKB Jabar, dan akan menyusun
pengurusan DPC di Jabar yang belum terbentuk,” imbuhnya. Kader diharapkan dapat berinovasi sebab sebagai ormas mempunyai tanggungjawab menjaga stabilitas keamanan dan menjaga suasana kondusif. Menjelang Pilkada, kami tidak melakukan upaya dukung mendukung salah satu calon, posisi kita netral karena kita adalah ormas yang tidak berapiliasi dengan partai manapun. Tambah dia, kehadirannya ini, sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus terpilih hasil Musda BPPKB Jabar. “Saat menjelang pelaksanaan Pilgub Jabar nanti. Kami ingin bersinergi bersama pihak terkait dalam menjaga kondusivitas keamanan di Jawa Barat, dalam pilkada nanti,” ujar Ketua DPD BPPKB Jawa Barat. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BPPKB Kota Bogor Taufik Qurakhman mengatakan, pertemuan yang telah dilakukannya ini, diharapkan akan lebih mempererat jalinan komunikasi menyangkut program-program BPPKB di Jawa Barat, dengan seluruh pengurus di DPC yang ada. “Pertemuan ini, sekaligus menjalin silaturahmi sesama pengurus BPPKB yang ada di se Jawa Barat,” ujarnya. Taufik berharap kedepan, BPPKB menjadi sebuah Ormas yang benar-benar dicintai masyarakat. Bahkan ormas ini bisa diikuti oleh masyarakat luas di Kota maupun Kabupaten Bogor. “Organisasi ini milik orang banyak, siapapun orangnya yang akan menjadi anggotanya dapat mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pihak BPPKB. Dapat dibuktikan saya, bukan kelahiran Banten, namun saya bisa menjadi anggota. kenapa yang lain tidak bisa, silahkan jika berminat datang kesekretariat kami,” pungkasnya. Q ALI
karena dia khawatir jika buku tersebut tidak dibelinya, anak akan mendapat tekanan dari pihak sekolah. Selain itu, anak yang tidak membeli buku tersebut akan dipersulit. Anak di oper ke sana kemari saat akan mengikuti pelajaran dari buku itu, oleh gurunya. Lebih lanjut dia mengatakan, ada pula orangtua yang mengeluh dan tidak berani untuk mempertanyakan ke pada pihak sekolah. “Saya mempertanyakan, kepada pemerintah boleh tidaknya sekolah menjual buku?. Karena sepengetahuan saya, sekolah dilarang menjual buku,” ucapnya. Hal senada juga dikatakan, oleh orang tua lainnya, ia juga mengeluhkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah tersebut, selalu harus mengeluarkan sejumlah uang yang harus dikeluarkan, demi anak tercintanya untuk menelan dunia pendidikan. Tambah dia, menurut aturan dari pemerintah, seorang guru pendidik atau pihak sekolah baik SD dan SMP tidak diperkenankan untuk
menjual buku LKS. “Kok berani-beraninya ya, sekolah menjual buku. Yang namanya aturan ini harus ditegakkan,” ujarnya. Sementara itu, salah satu sekolah di Kecamatan Bogor Utara, yang telah menjual buku LKS secera terangterangan kepada orang tua siswa. “Sekolah hannya menindak lanjuti saja. Karena buku LKS ini, telah diminta oleh para orang tua siswa,” dalih, Sri Prihatin Ningsih Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Cimahpar 2 ketika ditemui dikantornya. Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Fetty Qondarsyah, ketika dikonfirmasi LINGKAR JABAR mengenai maraknya penjualan buku LKS di sekolah Kota Bogor mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak sekolah untuk memberikan penjelasan terhadap keberadaan buku LKS tersebut, yang telah dijual oleh pihak sekolah. “Saya akan memanggil Kepsek yang telah berani menjual LKS secara diamdiam di sekolah,” ungkapnya. Q
ALI
PT. Indocement Hijaukan Wilayah Binaan
KAB.BOGOR (LJ) - PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk pabrik Citeureup ikut berpartisipasi terhadap program penanaman 1 miliar pohon yang digagas pemerintah. Bekerjasama dengan pemerintahan Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, perusahaan semen itu memberikan bantuan sebanyak 7000 bibit pohon yang akan ditanam disejumlah titik di 3 desa binaan yakni, Desa Tajur, Pasirmukti dan Hambalang. Selain bekerjasama dengan unsur pemerintahan di Kecamatan Citeureup, dalam pelaksanaannya juga melibatkan kalangan pelajar dari SMAN 1 Citeureup yang aktif dikegiatan pramuka. “Sekarang (kemarin,red) kita lakukan tanam pohon di Desa Tajur dengan melibatkan siswa-siswi SMAN 2 Citeurep. Kedepannya kita akan lakukan penanaman pohon keseluruh desa,” kata Bambang Widodo Tawekal, Camat Citeureup kepada LINGKAR JABAR saat melakukan penanaman berbagai jenis pohon bersama perwakilan PT Indocement di lapang bola Desa Tajur, kemarin. Bambang mengatakan, program pemerintah untuk menghijaukan bumi pertiwi akan terus dilakukan pihaknya bersama Indocement. Itu dilakukan agar menjaga ketersediaan air dan konservasi keanekaragaman hayati, selain untuk penyerapan karbondioksida (CO2). Selain itu, lanjutnya, fungsi dari penanaman pohon untuk mencegah terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir. “Di bulan Januari curah hujan sangat tinggi dan banyak terjadi longsor. Makanya Kecamatan Citeureup akan senantiasa bekerjasama dengan CSR (Corporate Sosial Responsibility) Indocement melakukan tanam pohon guna mensukseskan program 1 miliar tersebut,” ujarnya. Terkait aksi penanaman pohon, banyak pihak menilai hanya sebagai seremonial saja, karena usai ditanam tidak dilakukan perawatan. Tentang hal ini, Bambang menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan desa setempat agar masyarakatnya ikut berpatisipasi melakukan perawatan. “Sesuai intruksi bupati jangan hanya melakukan penanaman saja, tapi berikut dengan perawatannya,” jelas mantan Camat Bojonggede ini. Bambang menambahkan, penanaman ini sebagai wujud dari program Bupati Bogor, yaitu bulan menanam pohon yang dilakukan setiap tahun. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan di sekitar lahan jalan, tetapi dilokasi tebing maupun lahan kritis. “Kita juga bekerjasama dengan unsur Muspika Citeureup akan melaksanakan program Jum’at hijau,” paparnya. Sementara, ratusan pelajar dari SMAN 1 Citeureup sangat antusias mengikuti kegiatan tanam pohon tersebut. Banyak dari mereka (pelajar red) yang rela kotor demi menjaga dan melestarikan Bumi Tegar Beriman ini. “Adanya kegiatan ini kita sangat senang sekali dapat mengikuti. Karena, dengan seperti ini, kita turut peduli menjaga wilayah agar tetap hijau,” aku Desi Mulyandari, siswi kelas XI SMAN 1 Citeureup. Menurutnya, kesadaran warga untuk merawat dan menjaga hutan serapan semakin menipis. Yang terjadi, malah tambah marak aksi pembalakan liar yang mengakibatkan terjadinya bencana alam longsor dan banjir saat musim hujan. “Sebagai generasi muda, kita sangat mendukung program tanam 1 miliar pohon ini. Sebab kita tak hanya turut menjaga wilayah agar tetap hijau, tapi sekligus mendapat ilmu tambahan dari kegiatan ini,” tukasnya. Q DED/ALI
Dewan Sering Kecolongan Soal APBD Pemkab Bogor KAB.BOGOR (LJ) - Dewan Banggar yang semestinya mengetahui secara detail mengenai anggaran belanja eksekutif, namun pada kenyataan malah sering kecolongan permasalahan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hal itu dikatakan H. Iwan Setiawan anggota Banggar DPRD Kabupaten Bogor kepada wartawan, usai kegiatan reses di wilayah Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, beberapa hari yang lalu. H. Iwan mengatakan, salah satu hal yang dapat diketahui masalah pembelian mobil dinas kecamatan berjumlah 40 unit, dengan harga Rp200 juta/unit
dan pengadaan Bis untuk Bupati senilai Rp2 miliar. “Seharusnya, kami mengetahui secara rinci tentang anggaran yang akan dikeluarkan, bukannya kami mengkaji alokasi anggaran setelah dibelanjakan. Permaslahan ini, dewan banggar lah yang harus memutuskan,” ujar dia, yang juga politis dari partai Gerinda. Anehnya, lanjut dia, tidak mengetahui nilai belanja Bis yang mencapai Rp2 miliar itu. “saya tidak mengetahuinya secara rinci, hanya saja pada rapat pembahasan lebih pada kebutuhan pembelian unit Bis saja, tidak kepada nominalnya. Jadi kalau angkanya sampai sepantastis itu untuk pembelian satu unit Bis, saya
juga kaget,” paparnya. Ia menambahkan, “sebelumnya, ini sudah saya sampaikan pada awal tahun, terkait pengadaan mobil dinas toyota rush untuk 40 kecamatan,” imbuhnya. Semestinya, anggota Banggar tidak bisa mengatakan kaget perihal nilai yang dikeluarkan oleh PemKab Bogor, pada pembelian satu unit Bis tersebut. “Masalahnya setiap anggaran yang telah diajukan oleh pemkab. Kami pasti selalu mengkaji terlebih dahulu, tentang anggaran tersebut. Kalau begini dewan hanya menjadi cap stempel atas seluruh pengajuan yang diakukan eksekutif,” tuturnya. Sepertinya, ada indikasi kong ka-
ling kong dalam setiap alokasi anggaran Pemkab Bogor antara Dewan dengan Pemerintah. Hal ini disebabkan, Dewan Banggar selalu tidak memberikan jawaban yang jelas terkait permasalahanpermasalahan yang ada, bahkan cenderung menutup mata setiap pembelanjaan Pemerintah. “Masyarakat perlu berpikir ulang dalam menentukan calon pilihanya dalam Pileg, agar dapat wakil rakyat yang benar-benar mau mengawasi kinerja eksekutif secara detail,“ ucap Den latif winata, warga Cisarua, saat dihampiri wartawan, terkait permasalahan tersebut. Q YUS
Lingkar Priangan 1
5
Edisi 216 Tahun 1 - Jum’at 18 Januari 2013
Komisi D Berwenang Mengawasi Kegiatan Infrastruktur
BANDUNG(LJ)- Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Barat, H.M.Q Iswara menegaskan bahwa Komisi D berwenang melakukan pengawasan di setiap kegiatan pembangunan infrastruktur. Baik itu, yang berada di mitra kerja Komisi D maupun di OPD lain yang bukan mitra kerja langsung. Demikian diungkapnya
kepada wartawan saat ditemui diruang kerja kemarin. Lebih lanjut dikatakan, legislator muda Partai Golkar ini,kewenangan ini disepakati antara DPRD dan Pemprov Jabar, ujarnya seraya menerangkan dengan kewenangan yang dimiliki Komisi D, kami telah berupaya maksimal melakukan fungsi
pengawasan.”Termasuk juga kemarin, kita telah melakukan rapat evaluasi terhadap 10 program kegiatan tahun jamak yang didanai oleh APBD Jabar,”tutur politisi daerah pemilihan Bogor ini. Dari 10 kegiatan tahun jamak baik yang ada di dinas Bina Marga, Dinas PSDA, Dinas Tarkim, Setdwan dan Disorda, ada 8 kegiatan selesai tepat waktu dan 100 % beres. “Tapi ada dua lagi yang belum beres yaitu pembangunan Sport Center Arcamanik Jabar dan Pembangunan Venue. Kedua kegiatan ini, leading sectornya berada di Disorda Jabar, ujarnya. Melihat perkembangunan pembangunan fisik Sport Center Arcamanik dan Pembangunan beberapa venue, yang sampai saat ini baru mencapai 24,7 % termasuk material on site, dengan tingkat kesulitan teknik yang cukup lumayan dan waktu tersisa hanya 6 bulan lagi, rasanya kami kurang yakin pihak kontraktur mampu menyelesaikan pekerjaan sampai akhir bulan Mei 2013 nanti. Maka dalam rapat kemarin ,
Pembangunan WJCCH
DPRD Jabar Undang OPD, Pemkot dan Pengembang BANDUNG(LJ)- Komisi D DPRD Jawa Barat sempat kaget ketika melihat sudah berlangsungnya pembangunan West Jawa Convention Center and Hall (WJCCH) plus Hotel yang berlokasi di Jalan Diponogoro, di seberang gedung sate disamping lanpangan Gasibu, sudah berjalan tanpa dikoordinasikan terlebih dulu dengan Komisi D yang membidangi pembangunan/ infrastruktur. Terkait dengan telah berjalan pembangunan WJCCH plus Hotel tersebut, Komisi D mengundang pihak OPD dan Biro Setda Jabar, Pemkot Bandung dan Pengembang WJCCH plus Hotel untuk mendengarkan dan mengetahui perkembangan dari stackeholder yang terkait. Sehingga kedepan,kalau ada permasalahan Dewan khususnya Komisi D dapat memberikan penjelasan. Demikian hal tersebut diutarakan Ketua Komisi D DPRD Jabar H.M.Q Iswara kepada wartawan usai melakukan rapat koordinasi terkait pembangunan WJCCH plus Hotel di ruang Badan Musyawarah DPRD Jabar jalan Diponegoro no 22 Kota Bandung kemarin. Dikatakan, pembangunan WJCCH menghadap gedung sate yang disegnnya/ arsitekturnya disesuaikan dengan kondisi gedung
sate dengan muka / pintu utamanya menghadap ke Jalan Diponogoro/ Gedung Sate. Sedangkan untuk Hotel muka/ pintu utamanya menghadap ke Jalan Surapati ( Jalan Layang Pasopati) dengan ketinggian 42 meter terdiri dari 14 lantai dan 2 bestment. Diundangnya Pemkot Bandung, karena berkaitan dengan keluarnya IMB yang sudah dikeluarkan tahun 1997, dan saat itu sudah ada pembangunan dibuktikan dengan adanya 300 pondasi/ tiang pancang. Namun tak lama kemudian terjadi krisis moneter maka pembangunan terhenti. Kini baru dapat dilanjutkan kembali. Sehingga IMB tersebut masih tetap sah / berlaku,jelas legislaor muda Partai Golkar ini yang juga Sekretaris DPD Jabar.. Lebih lanjut Iswara mengungkapkan, terkait ketinggian, pihak Dishub Jabar sudah berkoordinasi dengan Lanud Husein Sastranegara, bahwa ketinggi gedung tidak mempengaruhi sinyal pesawat yang melintas diatasnya/ Hal ini berdasarkan rujukan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan ( KKOP) itu masuk kawasan kedalam artinya masih dibawah batas maksminal 4000 meter. Sedangkan lokasi WJCCH plus Hotel berjarak 3.522 meter, sehingga diperkenankan.
Tinggi tanah gedung sate minus 8 meter dibandingkan dengan Lanud Husein Satranegara, sehingga diperkenankan membangun sampai dengan ketinggian 50 Meter. Sedangkan rencana hotel ada 14 lantai yang jarak tinggi antar lantai setinggi 3 meter , Jadi total ketinggi 42 meter Adapun soal resapan air, menurut penjelasan pihak pengembang dari PT. Tritunggal Lestari Makmur (TLM) bahwa akan dibangun terowongan yang terkonektasi dengan gedung sate dan gedung DPRD Jabar. Untuk itu parkir di baestment nanti sifatnya off street bukan on street, jadi tidak menutupi lahan-lahan untuk membantu resapan air. Ditambahkan Iswara , tadi juga terungkap bahwa kerjasama antara Pemprov Jabar dengan PT TLM bersifat build, operate, and transfer (BOT) selama 30 tahun, setelah tiga tahun aset bangunan milik Pemprov Jabar. Selain itu, pihak PT TLM telah menyanggupi memberikan royalti kepada Pemprov Jabar secara bertahap. Yaitu, Lima tahun pertama, royalti yang diberikan sekitar Rp8 miliar, lima tahun kedua adalah Rp9,2 miliar, lima tahun ketiga Rp10,5 miliar, lima tahun keempat Rp12 miliar dan lima tahun ke lima Rp16 miliar,tuturnya.Q FER
Pimpinan Dewan meminta Komisi D untuk melakukan kajian dan mencarikan solusi terbaik. Apakah setelah jatuh tempo (berakhir masa kontrak), kontrak kerja diputus, take over atau dilakukan pelelangan ulang. Hal ini yang akan dibahas lebih lanjut. “Bila disepakati, diputus kontrak, tentunya harus ada solusinya, apakah di take over atau di adakan pelelangan ulang agar pembangunan Sport center Armanik dan pembangunan venue dapat terselesaikan”, ujarnya. Ditambahkan Iswara , sebagai tuan rumah PON 2016 tentunya pembangunan Sport Center Armanik Jabar dan pembangunan beberapa venue harus selesai secepatnya. “Untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut, Dewan mengusulkan kepada pemprov Jabar untuk membentuk Tim Ad Hock, yang didalamnya melibatkan Instansi, OPD dan Biro terkait. Sehingga diharapkan pembangunan persiapan PON dapat berjalan lancar dan tidak ada masalah dikemudian hari,” harapnya.Q FER
Sipora Dibentuk Untuk Mewaspadai Orang Asing Cimahi (LJ)- Pembentukan tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Sipora), adalah upaya preventif terjadinya sasaran tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asing. Termasuk mengantisipasi penyelundupan barang berharga serta barang terlarang seperti narkoba, maka dibentuklah Pembentukan tim Sipora itu serndiri, bukanlah tanpa alasan. Mengingat, di Jawa Barat ini kehadiran orang asing cenderung meningkat tiap tahunnya, terutama saat dibukanya lapangan terbang Husen Sastranegara sebagai zona penerbangan internasional. “Itulah, dari sekian orang asing yang datang ke Jabar, diprediksi ada yang melakukan tindak kriminal,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Wilayah Bandung, Ali Rachman SH kepada LINGKAR JABAR, usai pengukuhan tim Sipora Kota Cimahi di aula gedung B Pemkot Cimahi, kemarin. Menurutnya jadi, mutlak diperlukan pengawasan yang ketat terhadap orang asing, tambahnya. “Jangan sampai keberadaan orang asing di Indonesia, khususnya di Jabar merugikan negara,” imbuhnya seraya menerangkan dengan adanya sistem pengawasan, lanjutnya, tidak bakal merugikan sektor pariwisata. Mengingat, pengawasan dilakukan terutama bagi orang asing yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Dan tentu saja, jika mereka terbukti bersalah, perlu pembinaan hingga penindakan. Sementara pada kesempatan yang sama, Kabid Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja & Transmigrasi, Yanuar Taufik mengatakan, dengan dibentuknya tim Sipora, Pemkot Cimahi perlu meningkatkan pengawasan ekstra ketat terhadap warga asing, agar masyarakat lokal tidak terkena imbas negatifnya yang tidak menutup kemungkinan dilakukan warga negara asing. Diakui Yanuar, selama ini warga asing di Kota Cimahi belum pernah tersangkut masalah hukum. Karena sebagian besar dari mereka merupakan pekerja di beberapa perusahaan di Cimahi. Dan sisanya sebagai owner di perusahaan tersebut. “Bahkan, menurut catatan yang ada di dinas kami, warga asing yang telah kami data dari Januari hingga Desember 2012 lalu , sudah 71 orang yang mengantongi Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas),” ujarnya. Seraya menambahkan bahwa tim Sipora Kota Cimahi ini merupakan yang baru pertama sekali terbentuk di lingkungan wilayah kerja Kantor Imigrasi Bandung. Q FER/DEN
LINTAS | PRIANGAN Jalur Puncak Cianjur Ada 11 Titik Rawan Longsor
CIANJUR- Pasca longsor di Bukit indah, Desa Ciloto Kecamatan Cipanas, beberapa hari yang lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur memperkirakan sedikitnya ada 11 titik rawan longsor di sepanjang jalur CipanasPuncak. Apalagi, ruas sepanjang kanan kiri jalan tersebut dikelilingi tebing tanah maupun cadas yang sewaktu-waktu bisa terjadi longsor. “Di Ciloto merupakan daerah paling rawan longsor. Di sepanjang jalur Cipanas-Puncak memang rawan terjadi longsor mengingat banyak tebing di pinggir jalan,” kata Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Suhara, kemarin. Sementara itu, berdasarkan informasinya, arus kendaraan dari arah Cianjur menuju Bogor maupun sebaliknya, sudah berangsur normal. Hanya saja bagi kendaraan besar seperti bus dan truk, dilakukan secara bergilir lantaran proses evakuasi material longsor masih berlangsung. “Dari arah Cianjur maupun Bogor sudah bisa dilalui motor maupun mobil. Namun untuk bus dan truk dilakukan bergiliran dengan cara buka tutup karena masih pengerjaan pembersihan sisa-sisa longsoran,” ujarnya. Meskipun begitu, lanjutnya, pihaknya belum bisa memastikan kapan jalur Cianjur-Bogor bisa kembali normal. Alasannya, menunggu pekerjaan pembersihan material longsoran yang belum selesai dibereskan. “Saya belum bisa mematikan kapan jalur dikatakan normal, selama pekerjaan belum selesai,” kata dia. Ketua Forum Masyarakat Cerdas Cianjur, R. Saudin, mengatakan, kalau longsor di Bukit Indah, Kecamatan Cipanas, merupakan kesalahan dari aparat pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Pasalnya, sesuai dengan Kepres, daerah Bogor, Puncak dan Cianjur merupakan daerah resapan. “Jadi tidak sembarangan membangun suatu bangunan di daerah tersebut, tidak tegasnya pemerintah terhadap perusahaan atau instansi swasta ataupun instansi pemerintah yang sengaja membangun gedung di daerah tersebut, berdampak pada longsor atau bencana,”tukas Saudin, kepada LINGKAR JABAR. Diungkapkannya, dari pengamatan FMC2, ternyata yang banyak melanggar aturan Kepres adalah instansi pemerintah, kebanyakan dari pemerintah pusat. “Banyak bangunan baik itu bermodus tempat pelatihan atau apapun, yang sengaja dibangun di wilayah Bogor, puncak dan Cianjur, jelas-jelas itu melanggar Keppres, jadi harus dikaji ulang bangunan yang berada di wilayah tersebut, kalau bisa harus dibongkar paksa, sebab dampaknya nanti akan terasa, akan terjadi longsor dan bencana lainnya,”tandasnya. Q
RUS
RBM Kab. Cianjur Adakan Pelatihan Peningkatan Kualitas Kader
PD Kebersihan Tambah Ritase Angkut Sampah di TPS BANDUNG(LJ)Permasalahan h sampah yang sedang dihadapai Kota Bandung saat ini, diakibatkan rusaknya peralatan sehingga dibeberapa titik terjadi penumpukan sampah.Dalam upaya menanggulagi hal tersebut, Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan persoalan tumpukan sampah di Kota Bandung. Seharusnya, tumpukan sampah tersebut diselesaikan Kamis (10/1). Dirut PD Kebersihan Kota Bandung Cece Iskandar mengatakan,”ternyata sampai Kamis, tumpukan sampah masih ada di empat TPS, tapi kami terus melakukan pengangkutan secara optimal,” jelas manatan Direktur operasional PD Kebersihan Kota Bandung ini sebelum menempati
posisi Direktur Utama, di Balai Kota Bandung, kemarin. Lebih lanjut Cece mengungkapkan, diperkirakan, tumpukan
sampah tersebut bisa diselesaikan Minggu (13/1) ini. Adapun TPS yang akan diselesaikan terakhir, yaitu TPS Gedebage. “Tumpukan
di TPS Gedebage paling banyak, jadi kami putuskan untuk melakukan pengangkutan paling akhir, kemungkinan baru bisa dieksekusi mulai Sabtu ini,” katanya.Tumpukan sampah di TPS Gedebage diperkirakan harus diangkut melalui 30 ritase, dengan volume sekitar 150 ton. Sementara itu, pengangkutan tumpukan sampah kemarin dilakukan di tiga titik, yaitu TPS Ciwastra, Jln. Bungur, dan Jln. Waringin. Sedangkan empat titik yang belum diselesaikan yaitu TPS Sarijadi, Gegerkalong, Gedebage, dan Gumuruh.”Pengangkutan langsung dilakukan secara optimal, mulai pukul empat subuh sampai malam, penambahan ritase juga dilakukan untuk mempercepat penyelesaian tumpukan sampah,” kata Cece. Q
FER
Bank bjb Launching Program Swipe and WOW BANDUNG(LJ)-Program bjb Swipe and WOW Untuk menjadi yang terbesar memang diperlukan inovasi dalam produk perbankan,menyikapai hal tersebut Bank bjb meluncurkan program bjb Swipe and Wow (SWOW!!!). Vice presidnt Divisi Corporate Secretary Bank BJB Adang A Kusnandar mengatakan, Program ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada nasabah bank bjb yang menggunakan ATM bank bjb. Program ini merupakan kerjasama antara Bank bjb dengan Nokia Indonesia dengan melakukan pemberian hadiah langsung berupa 1 (satu) buah ponsel
Nokia Asha setiap hari selama 2 bulan (Mulai tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Maret 2013) kepada nasabah bank bjb dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,”ujarnya kemarin. Selain hal tersebut diatas program ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan serta meningkatkan penggunaan fitur ATM bagi nasabah. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, pemenang dalam program ini adalah nasabah yang memiliki point tertinggi dalam melakukan transaksi melalui ATM setiap harinya untuk transaksi. Ditambahkannya periode penarikan data per-
hitungan point dilakukan H+1 setiap harinya pada pukul 10 pagi, sedangkan pengumuman pemenang akan diumumkan setiap minggu melalui Kantor Cabang tempat nasabah membuka rekening. Program ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh bank bjb sebagai langkah co-branding dengan salah satu produsen telepon seluler di Indonesia yaitu Nokia. Diharapkan program ini dapat memberikan keuntungan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangannya melalui ATM bank bjb dengan kemudahan yang ditawarkan melalui fitur-fitur yang dimiliki ATM Bank bjb.Q FER
CIANJUR-Untuk meningkatkan mutu kader PNPM, RBM Kab. Cianjur, menggelar pelatihan kader PNPM di Hotel Setia, Pacet, terdiri dari empat kader yaitu, TPM sebanyak tiga orang perkecamatan, kader Tehknik sebanyak satu orang perkecamatan, kader advokasi sebanyak dua orang perkecamatan, dan kader jurnalis sebanyak satu orang per kecamatan. Menurut Ujang Aliyudin Fasilitator Kabupaten, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh RBM (Ruang Belajar Masyarakat), selama dua hari. Dengan maksud memberikan pendidikan kepada para kader agar lebih mampu dan siap melaksanakan program PNPM. “Masing-masing kader dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga program PNPM berjalan dengan baik,”kata Aliyudin, ketika ditemui LINGKAR JABAR, disela-sela kegiatan pelatihan, kemarin. Sementara itu Ketua RBM Kab. Cianjur, Firman, mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin RBM. “Tujuannya agar TPM Kecamatan mempunyai kemampuan melatih dengan materi-materi yang simpel dan mudah dicerna,”kata Firman, kepada LINGKAR JABAR. Kegiatan ini diharapkan, lanjutnya, agar kader Tehknik tidak lagi mengandalkan Fasilitator Tehknik kabupaten. “Sehingga program dapat berjalan dengan baik dan efisien,”ujarnya. Mengenai perekrutan kader, dijelaskannya, bahwa hal itu, adalah kewenangan ditingkat kecamatan. “Tidak harus berfokus pada disiplin ilmu, yang terpenting tiap kader mampu mencerna dan mampu bekerja dibidangnya masing-masing, “tandas Firman. Q RUS
Bisnis
6
Edisi 216 - Tahun 1 - Jum’at 18 Januari 2013
LINGKAR R JABAR J
Mercedes Ikut Pengiriman Barang Segmen Premium Dihadang Banjir, Supermini Pengusaha Rugi Miliaran P abrikan asal Jerman Mercedes-Benz menegaskan tidak tertarik membuat mobil kecil pesaing Audi A1. Mengapa? CEO Mercedes Dr. Dieter Zetsche membantah akan membuat mobil yang akan menjadi saingan Audi A1 dalam waktu dekat ini. Lewat pernyataannya di NAIAS (North American International Motor Show) 2013, ia menunjuk kebutuhan pasar yang besar dan keuntungan yang rendah sebagai alasan Mercedes tidak ikut bersaing dalam segmen premium supermini. “Audi membuat mobil kecil A1, BMW juga melakukannya lewat MINI, sejauh ini kami telah memutuskan untuk tidak melakukan hal yang sama. Kami harus memikirkan apakah kami bisa memimpin dan bagaimana besarnya keuntungan di
B
OGOR - Banjir yang melanda Ibukota Negara DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir bukan saja menyusahkan masyarakat biasa, tapi juga menyebabkan pengusaha merugi hingga miliaran rupiah. Tidak tanggung-tanggung, kerugiannya bisa mencapai Rp 1,5 miliar per jam lantaran jadwal pengiriman barang terhambat musibah banjir. “Kalau rugi Rp 1,5 miliar per jam bisa saja, ini karena delivery time-nya terganggu (karena banjir dan macet),” kata Hidayat kepada wartawan di kantor Menteri Perekonomian Jakarta, Kamis (17/1).
Menurut Hidayat, hingga saat ini jumlah kerugian yang dialami para pengusaha, khususnya di Jabodetabek, akibat banjir masih dihitung. Apalagi ini juga berkaitan dengan sistem transportasi yang terganggu akibat banjir dan macet tersebut. Dengan kondisi macet dan banjir ini, sistem distribusi pengusaha menjadi terganggu. Imbasnya juga akan berpengaruh pada pendapatan dan laba perusahaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, Hidayat mengkhawatirkan akan mengganggu kinerja dan kontrak perusahaan.
“Kalau tidak segera diatasi, ini pengaruhnya bisa ke kehidupan, ada ekstra pengeluaran yang harus dikeluarkan masyarakat. Dampaknya juga nanti ke daya beli,” katanya seraya menambahkan Kementerian Perindustrian akan melakukan koordinasi dengan dunia usaha terkait masalah ini. Menurutnya lagi, pemerintah DKI Jakarta memang tidak bisa bekerja sendirian karena hal tersebut menjadi tanggung jawab dari semua kementerian. Hingga saat ini, beberapa lokasi industri seperti di Pulogadung dan Cikarang masih aman. Semua perusahaan masih beroperasi. Namun, intensitasnya
mungkin berkurang karena beberapa karyawan tidak bisa masuk ke lokasi kerja karena terjebak macet dan banjir di jalan dan di rumah masing-masing. Hidayat juga meminta kepada pelaku usaha untuk menjaga produksi agar jangan sampai terkena banjir. Perusahaan juga diminta menjaga pembuangan sampah agar tidak menyebabkan penyumbatan drainase di sekitar lingkungan pabrik. “Jadi ini bukan natural disaster, tapi hanya masalah sampah. Ini juga dampak bencana lima tahunan, ini memang lebih parah dari yang lalu. Tapi kita akan tinjau ulang semuanya,” imbuhnya. Q CPS
segmen itu,” kata Zetsche. Ia memaparkan, untuk mengisi kosongnya line-up di segmen mobil kecil mereka, Zetsche merujuk pada brand Smart milik mereka dengan model terbaru yang akan hadir pada 2014. “Kami sedang mengembangkan Smart bermitra dengan Renault, jadi tetap akan ada ekspansi di lineup tersebut, tetapi tidak akan seperti MINI. Kali ini kami akan memiliki Smart dengan dua dan empat penumpang,” lanjutnya. Zetsche juga tidak membantah rencana kemitraan strategis dengan Aston Martin. “Saat ini kami tidak akan membuat kemitraan lain selain dengan Renault. Aston Martin adalah merek besar, tetapi kemitraan apapun diantara kami nanti akan sangat kecil. Kami tidak ingin terganggu dari tujuan utama kami,” pungkasnya.
Seni Budaya & Indramayu Edisi 216- Tahun 1 - Jum’at 18 Januari 2013
P
ermintaan tamu undangan yang menghadiri pegelaran seni Ibing Tayuban pada Rabu (16/1/13) malam tidak dapat ditolak seniwati tari Irawati Durban. Mereka meminta mantan penari Istana Merdeka ini untuk menarikan tarian klasik “Kandaga” karya (Alm) Tjetje Somantri yang dibuat tahun 1949. “Sebenarnya ini pemintaan yang sangat berat untuk dipenuhi. Karena saya dalam kondisi untuk tidak menari tarian (Kandaga) yang pernah saya tarikan hampir empat kali lebih dalam setiap bulannya saat menjadi penari di istana (Merdeka),” ujar Irawati yang pada malam itu mengenakan kain sinjang, sementara untuk menari tarian Kandaga, penari mengenakan celana sontog. Karena tidak ingin mengecewakan tamu undangan yang sudah datang, Irawati Durban-pun menari. Di usia yang sudah tidak lagi muda, gerakan gemulai memainkan soder (selendang diikat ke pinggang), mengundang decak kagum tamu undangan yang memenuhi setengah tempat duduk yang tersedia di Concordia Ballroom, Balai Pertemuan Bumi Sangkuriang, Jalan Ki Putih, Bandung. Hampir selama 10 menit Irawati menarikan tari “Kandaga” yang diciptakan
Tjetje Somantri khusus untuk penari wanita, namun dengan karakter kelelaki-lelakian namun tidak menghilangkan kesan feminisme penarinya. Gerakannya selain bercirikan kelincahan gerakan kaki saat berputar mengintari panggung, juga kelincahan memainkan selendang. “Merupakan peristiwa langka menyaksikan langsung Irawati (Durban) menari, kalau tidak dipaksa kita tidak akan dapat menyaksikannya. Ini merupakan peristiwa langka karena diacara Ibing Tayuban tidak ada ronggeng (penari wanita), tapi semua terbayar karena Irawati menari tarian Kandaga,” ujar Sukar Samsudin, penasihat BP Bumi Sangkuriang mengomentari. Memang di luar kebiasaan dalam sebuah pegelaran seni tari Ibing Tayuban, tidak menghadirkan penari wanita atau ronggeng untuk menemani penari wanita. Tarian yang diawali dengan juru baksan (pengatur tari) yang mempersilahkan penari Oyong (79) yang dituakan untuk membuka pegelaran lewat kepiawaiannya menari. Mengawali pegelaran yang diharapkan menjadi pionir acara BP Bumi Sangkuriang, secara bergantian Oyok dan Indra Yusuf serta Asep Sulaeman. Baru dipenghujung acara gelaran Ibing Tayuban, juru baksan mengajak tamu undangan untuk
JABAR
7
INFOTAINMENT
Citra Scholastika
Ibing Tayuban Dimeriahkan Tari Kandaga Irawati Durban
LINGKAR
Penampilan Adalah Investasi
S
turut menari bersama. “Meski melakukannya dengan gerakan asal, tapi saya benar-benar sangat menikmati acaranya. Sungguh luar biasa, sayang sekali acaranya sangat singkat, mungkin perlu diselenggarakan secara rutin untuk dapat menarik perhatian tamu agar datang ke sini (Bumi Sangkuriang),” ujar Natalie asal Austria. Apa yang diungkapkan oleh Natalie, juga diungkapkan sejumlah tamu lainnya. Demikian pula halnya dengan Direktur Padepokan Seni Kota Bandung, Hj. Sri Susiagawati, SE., yang berharap ke depan bila acara serupa diselenggarakan dilakukan publikasi melalui media cetak maupun elektronik agar kegiatan diketahui masyarakat luas. Diungkapkan Sri Susiagawati, keberadaan gedung-gedung pertemuan maupun gedung kesenian di Kota Bandung selama ini telah memberikan warna bagi Kota Bandung maupun masyarakatnya. Karenanya kelangsungan kegiatan seni budaya yang diselenggarakan sudah sepatutnya mendapatkan dukungan dari lembaga pemerintah maupun swasta, serta masyarakat. “Jangan sampai Kota Bandung ramai dengan berbagai event pertunjukan seni budaya. Tapi minim apresiasi dari masyarakatnya,” ujar sri Susiagawati. Q
ebuah penampilan tentu sangat penting untuk menunjang kualitas seorang penyanyi. Karena itu Citra Scholastika menjadikan penampilan sebagai investasi. Jebolan Indonesian Idol ini tak ragu mengubah penampilan untuk mendapatkan kesan positif. “Untuk penampilan, Citra bilang mempertaruhkan uang Citra. Itu investasi. Gimana Citra perform satu kali bisa mendapatkan 10 kali perform,” ucap Citra saat ditemui di Rolling Stone Cafe, Ampera, Jakarta Selatan (16/1). Menurutnya, job selanjutnya akan sangat berpengaruh dari penampilannya saat ini, baik penampilan fisik juga kualitas suara. “Sangat bergantung apa yang Citra pakai dan tampilkan, sangat berpengaruh apakah Citra akan dipanggil lagi,” tuturnya. Citra yang mengaku sering menghabiskan waktu 2 sampai 3 jam untuk dandan ini ingin memberikan kesan positif kepada penonton. “Citra gak perlu terlalu sombong dan takabur. Banyak pengalaman buat tantangan Citra bisa jadi bunglon. Citra juga menyamakan sama yang nonton. Sangat berpengaruh, masukan-masukan itu yang membangun Citra untuk berubah. Kalau dulu cuek, sekarang nggak,” tukasnya. Q KPL/ANG
PRC
- INDRAMAYU -
Pembangunan Ruang Inap Lambat, Pasien Tempati IGD
Minat Masyarakat Tinggi Ruang Kelas Kurang INDRAMAYU (LJ) – Tingginya animo masyarakat Indramayu untuk menyekolahkan anaknya di MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) Sukagumiwang membuat kepala sekolah setempat pusing. Pasalnya, lembaga pendidikan islam negeri yang berdiri dari tahun 2009 dengan luas lahan mencapai 5.600 meter persegi itu masih kekurangan ruang kelas. Dari jumlah saat ini sebanyak 400 siswa, MTsN tersebut baru memiliki sekitar 10 ruang belajar. Itupun beberapa diantaranya adalah kantor kepala sekolah dan ruang guru yang digunakan sebagai kegiatan belajar. Dan ruangan laboratorium yang sedianya digunakan untuk kegiatan praktikum, terpaksa disulap menjadi kantor. Kepala MTsN Sukagumiwang, Ihsanudin mengatakan, kebutuhan sarana prasarana di sekolahnya masih jauh dari kurang. Sementara animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang saat ini dibawah kendalinya itu pernah disampaikan kepada Kepala Kementrian Agama (Kemanag) Kabupaten Indramayu, H. Yayat Hidayat melalui Kasi Mapenda. “Bagaimana kita tidak pusing dengan kondisi sekarang. Makanya kita tak bisa berbuat banyak selain mengandalkan kepedulian pemerintah untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan di sekolah ini. Kalau orang tua wali murid atau masyarakat Sukagumiwang khususnya sudah jelas, mereka sangat mendukung keberadaan MTsN di wilayahnya,” akunya kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Ihsanudin menyatakan, dirinya akan terus berkoordinasi dengan warga sekitar selain kepada pimpinannya untuk menciptakan sekolah yang bisa membuat para siswanya mencintai tempat mereka menimba ilmu, yakni dengan mengadakan beberapa sarana kegiatan untuk menunjang aktifitas dan prestasi siswa. Rawiyah (48), orang tua wali murid asal Blok Desa Sukagumiwang mengaku, apabila selama ini masyarakat selalu pro aktif terhadap berbagai rencana pembangunan di MTsN Sukagumiwang tersebut. Q ACP
Bupati Himbau Pelajar Siswi Tak Hanya Lulusan SMA INDRAMAYU (LJ) - Bupati Hj. Anna Sophana menghimbau agar para pelajar di Kabupaten Indramayu untuk meneruskan pendidikannya hingga kejenjang tinggi. Alasannya, karena lebih banyak pelajar di Indramayu terutama para siswi yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tamatan SMA maupun sederajat. “Saya harapkan kedepan para pelajar siswi ini dapat melanjutkan pendidikannya sampai perguruan tinggi. Jangan hanya sebatas lulusan sekolah tingkat SMA saja,” ungkap bupati saat meresmikan aula dan laboratorium baru di SMAN 1 Indramayu kepada LINGKAR JABAR, baru-baru ini. Sementara, H.Tajudin, Kepala Sekolah SMAN 1 Indramayu berharap dengan di bangunnya aula dan laboratorium baru ini, menjadikan siswasiswi di sekolahnya dapat lulus 100% pada ujian akhir nasional (UAN). “Tak hanya lulus saja, saya juga mengharapkan agar para siswa-siswi bisa melanjutkan ke perguruan tinggi,” ujarnya. Dibangunnya aula dan laboratorium tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Selain itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas para siswa SMAN 1 Indramayu. “Mudah-mudahan keberadaan aula dan laboratorium dapat dimanfaatkan siswa lebih baik lagi. Sehingga, mereka (siswa,red) bisa memiliki wawasan untuk masadepan nanti,” tukas Tajudin. Q EKA/IHS
I
NDRAMAYU (LJ) - Minimnya sarana ruang inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Indramayu membuat sejumlah pasien harus dilakukan perawatan di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD). Bahkan, saat pasien membludak di rumah sakit milik pemerintah tersebut, mereka menempati ruang IGD sampai berhari-hari. “Memang sudah tiga hari ini orang tua kami dilakukan perawatan di lorong IGD. Mau bagaimana lagi, wong disuruh disini, katanya ruangan penuh,” ungkap Damiri, salah seorang pasien asal Kedungwungu kepada
LINGKAR JABAR, kemarin. Meski harus dirawat inap di Ruang IGD, Yusuf mengaku tak keberatan dengan kondisi seperti itu. Ia menyadari, kekurangan ruang inap di RSUD Indramayu tersebut tidak hanya dialami keluarganya. “Kalau kami sih tidak apa-apa bila ruangan penuh, terus mau kemana lagi. Yang terpenting pelayanannya baik saja dan tidak membedakan pasien,” ujarnya. Senada dengan Wasda (45), pasien asal Desa Lamaran Tarung pun mengalami hal yang sama. Sebab, walaupun sudah 2 hari dira-
wat di RSUD Indramayu dengan menempati ruang IGD, pasien pemegang Jamkesmas ini mengaku pasrah. “Apapun yang akan dilakukan tim medis trerhadap perwatan saya di rumah sakit ini, yang penting bisa cepat sembuh,” paparnya Dua pasien yang satu ruang di IGD itu berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu segera mengatasi persoalan ruang inap di rumah sakit ini. Kenapa, karena untuk memberikan kenyamanan serta pelayanan yang lebih baik lagi kepada para pasien. “Bila ruangan inap memadai, kejadian pasien dilakukan perawatan di ruang dan lorong IGD tak akan lagi terjadi,” paparnya. Sementara, Direktur RSUD Indramayu, dr. Ahmad Rosdi melalui Wadir Pelayanan dr. H. Jaenal Arifin membenarkan jika saat ini keberadaan rumah sakitnya masih kekurangan ruang inap. Alasannya, karena sedang dalam proses pembangunan tambahan ruang inap disebelah. Sehingga, jika kondisi pasien membludak untuk mengantisipasinya memanfaatkan ruang IGD dengan batas waktu sementara. “Walaupun perawatan pasien di lakukan di ruang tak lazim, seperti di ruangan inap pada umumnya, tapi kami menjamin pelayanan perawatan tetap diberikan secara maksimal,” jelasnya. Jaenal menambahkan, pihaknya akan memindahkan pasien yang ada di lorong ke ruangan inap, bila pasien yang ada di ruang perawatan sudah pulang. “Yang pasti bahwa pelayanan medis tetap tidak dibedakan, semuanya akan mendapatkan perawatan medis. Kami tidak boleh melarang pasien yang akan berobat. Jadi hari ini (kemarin,red) masih penuh,” tukasnya. (*111) Q IHS
Pemkab Indramayu Tutup Mata
I
NDRAMAYU DRAMAYU (LJ) – Kondisi ruas ja jalan Pekandangan-Jatibarang yang berada di wilayah Desa Plumbon Kecamatan/Kabupaten Indramayu dikeluhkan masyarakat. Pasalnya, sepanjang ruas jalan itu kerap digenangi air yang berasal dari luapan sungai. Meski hal itu diketahui para pejabat, namun sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu terkesan tutup mata. “Wajar saja jika kami menuding pemerintah tutup mata. Sebab jalan ini banyak dilalui mobil dinas para pejabat, dan mereka mengetahuinya,” ujar Juki (35), warga Desa Plumbon kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Menurut dia, jalan Pekandangan-Jatibarang sudah langganan tergenang air sungai setiap tahun, karena posisi jalan lebih rendah dari aliran sungai. Kondisi seperti ini, memang menggangu kelancaran arus lalu lintas khusunya roda dua, sebab banyak yang mogok saat melintas jalan tersebut. “Padahal jalan ini sebagai alternatif dari Indramayu ke Jatibarang. Kami harapkan pemerintah jangan hanya diam dan melakukan pembiaran terhadap kondisi jalan ini,
sebab akan membahayakan bagi penguna jalan,” tegasnya. Sementara, Soebandi, Ketua Laskar Merah Putih Cakrabuana Wilayah Ciayumajakuning menyayangkan kondisi jalan Pekandangan Jaya yang setiap tahuannya telah tergenang air. Ia pun meminta pemerintah jangan berpura-
pura tidak mengetahui kondisinya. “Ruas jalan ini menjadi akses perputaran roda perekonomian masyarakat Indramayu. Makanya, kami minta agar pemerintah segera melakukan upaya perbaikan agar jalan tersebut tidak lagi digenangi air akibat luapan sungai,” tukasnya. Q IHS
Kepsek dan Komite Minta Pengusaha Bertanggungjawab
I
NDRAMAYU (LJ) - Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Benda IV di Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Khaerudin meminta pihak pelaksana atau pengusaha rekanan pemerintah yang mengerjakan proyek dari program DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2012 di sekolahnya untuk bertangungjawab menyelesaikan pekerjaannya. “Seharusnya kontraktor jangan meninggalkan begitu saja, bangunan ini harus diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagai pemenang tender. Apalagi ada dalih pekerjaan ini dianggap sudah selesai,” ujarnya kepad LINGKAR JABAR, Kamis (10/1). Ia menduga ada yang disembunyikan dari pihak pengusaha terkait
hasil pekerjaannya tersebut. Terutama munculnya dua RAB (Rancangan Anggaran Belanja) yang tidak sama. Padahal dalam ketentuan RAB yang dipegang pihak sekolah, adanya plafon anggaran untuk langit-langit atap. Sementara, pengakuan pihak kontraktor tidak ada anggaran plafon tersebut. “Saya bingung dengan kenyataan pelaksanaan proyek DAK 2012 ini. Masa pemerintah membangun gedung sekolah tanpa memasukan anggaran untuk plafon, inikan aneh,” jelas Khaerudin. Terpisah, Ketua Komite di SDN Benda IV, Edi Rosidi menyayangkan ulah yang dilakukan rekanan pemerintah itu. Karena, terkesan lempar tanggungjawab dengan kondisi bangunan ruang kelas yang dikerjakannya tersebut. “Sebagai komite dan juga orang tua siswa,
awalnya sekolah ini dirasa nyaman oleh para siswa, tentunya juga harus nyaman kembali. Jangan seperti sekarang, kursi tidak ada dan bangunan juga belum selesai, yang lebih parah lagi dengan kondisi cuaca angin kencang tembok bangunan yang belum di cat banyak bertebaran debu hingga situasi belajar terganggu,” akunya. Sementara, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu saat hendak dikonfirmasi ke kantornya, tak satupun para pejabat berada di ruangannya, baik kepala dinas, kepala bidang pendidikan dasar maupun kepala bidang sarana prasarana. Informasi yang diperoleh staf di Dinas Pendidikan, para pejabat teras di instansi pendidikan itu sedang mengikuti kegiatan di Tasik. Q
IHS/AGS/JAN
Lingkar Priangan 2
8
Edisi 216 - Tahun 1- Jum’at 18 Januari 2013
Rehab Kelas SDN Nagrak Asal-asalan
LINTAS | PRIANGAN Peresmian Gedung Puskesmas Berjalan Lancar
SUKABUMI (LJ) – Peresmian gedung baru puskesmas Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi, diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal.Dengan begitu, maka harapan pemerintah untuk memelihara kesehatanr akyat benar-benar dapat terwujud secara nyata. Dalam UU negara, jelas menyebutkan kalau masalah kesehatan telah menjadi salahsatu program prioritas pemerintah.”Dengan diresmikannya puskesmas ini, kami semua sangat senang dan berharap kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dapat terjamin,” kata Kepala UPTD Kesehatan kecamatan Purabaya Ikhsan Zuarsa, kemarin. Dia mengatakan, dengan penggunaan gedung lama, yang khusus untuk persalinan, kebutuhan masyarakat akan sarana kesehatan dapat lebih terjamin terutama kaum ibu untuk persalinannya.”Semoga dengan adanya puskesmas baru, kami dapat memberikan pelayanan optimal buat masyarakat,” tuturnya. SUS/HEP
Pelayanan PT. POS Sukabumi Kurang Maksimal
CIANJUR (LJ) Perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan tidak main-main, triliunan rupiah digelontorkan untuk rehab dan ruang kelas baru di berbagai sekolah. Tetapi perhatian pemerintah tersebut disalah artikan pelaksana pendidikan, dengan meraup keuntungan pribadi dari pro-
gram pemerintah. Setidaknya hal tersebut terjadi di SDN Nagrak, Kecamatan Cianjur, sekolah yang semula tidak mendapatkan bantuan rehab APBNP tahun 2012 sebesar Rp.104 juta lebih untuk rehab dua ruang kelas, atas limpahan dari SDN lain di Kecamatan Cianjur.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, rehab yang dilaksanakan pertengahan bulan Desember 2012, di danai dari dana APBNP tahun 2012 selama 90 hari kerja. Pelaksanaan rehab terkesan asal-asalan, pasalnya, 80% materi bangunan adalah dari bahan bekas, sehingga dikhawatir-
Kejari Cianjur Konsisten Usut Kasus KBR
SUKABUMI (LJ) – Pelayanan PT Pos Sukabumi dinilai kurang maksimal oleh sejumlah konsumen, hal ini disebabkan kerusakan jaringan komputer di perusahaan milik negara tersebut. “Masyarakat jelas kecewa, karena kami tidak bisa melakukan transaksi,” jelas Susan warga Tegalbaled, kemarin. Dia mengatakan,kedatangannya ke PT. Pos Sukabumi telah dilakukan sejak pagi hari, dengan alasan untuk mengambil uang kiriman putranya yang bekerja di luar negeri. Tetapi setibanya di kantor tersebut, ternyata sudah banyak konsumen lain yang sudah berkumpul. Setelah menunggu beberapa lama, petugas akhirnya menginformasikan kalau jaringan komputernya mengalami gangguan dan disinyalir ada kerusakan yang menyebabkan gangguan sistem. “Kami semua kecewa, padahal saya sejak pagi mondar mandir ke kantor POS untuk mengambil kiriman uang dari anak saya yg ada di luar negeri namun kata pegawai pos jaringannya sedang rusak” ujarnya. Menurut seorang petugas PT Pos, pihaknya sedang berusaha memperbaiki jaringan dengan mendatangkan tenaga ahli IT dari Cianjur. “Sudah kami datangkan tenaga IT untuk memperbaikinya,” ujarnya. Bahkan, wartawan yang hendak menanyakan lebih lanjut kepada pimpinannya, petugas tersebut berusaha menghalangi dengan alasan pimpinannya sedang sibuk dan tidak bisa dihubungi dan diganggu. Uus Rustandi anggota lembaga konsumen Jawa Barat saat dihubungi via telp mengatakan, kejadian ini sangat memalukan dan seharusnya tidak terjadi, karena PT Pos Indonesia merupakan BUMN.Selain itu, perusahaan negara ini, telah ada sejak lama dan jasa perusahaan ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi, baik berupa pengiriman surat, dokumen maupun uang maupun sebagai sarana transaksi pengambilan. “Saya meyakini konsumen PT POS Kota Sukabumi pasti kecewa dengan kinerja perusahaan negara tersebut. PT Pos harus meminta maaf kepada konsumennya. Apalagi banyak diantara konsumennya bertempat tinggal jauh dari kantor PT Pos. Apa mereka gak kasihan, dan saya berharap ke depannya jangan sampai terjadi peristiwa seperti ini lagi,” ujarnya. FEY
CIANJUR (LJ) Kasus dugaan korupsi dana bantuan kebun bibit rakyat (KBR) yang digelontorkan pemerintah pusat melalui salahsatu anggota DPR RI fraksi partai demokrat, Sri Hidayati, senilai 50 juta perkelompok kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur. Penelusuran Lingkar Jabar dilapangan menyebutkan,dana senilai 50 juta perkelompok tersebut diduga dupungut sebesar 20% oleh koordinator program KBR,Deni dan ketua pengurus rumah aspirasi,Asep. Diketahui, di Cianjur terdapat 23 kelompok penerima bantuan yang tersebar dibeberapa kecamatan. Dikatakan salahsatu ketua kelompok penerima bantuan program KBR di Kecamatan Cibeber, Dili, saat dikonfirmasi LINGKAR JABAR, dihadapan salah seorang penyelidik Kejari Cianjur kemarin, pihaknya mengaku telah diminta sebesar 20% oleh Deni dan Asep ketika dana tersebut dicairkan pada termin pertama di Bank BRI Cabang Cianjur. “Awalnya kami sudah komitmen dengan pihak pengurus rumah aspirasi Sry Hidayati, apabila dana tersebut cair kami sepakat akan
memberikan feed back sebesar 10% kepada mereka.Tapi kesepakatan tersebut berubah menjadi 20%.Padahal,pada saat itu kami baru menerima anggaran sebesar 40% dari nilai 50 juta yaitu sebesar 20 juta”tukas Dili. Dijelaskan Dili, sementara kebutuhan program pada termin pertama sangatlah banyak,jadi mau tidak mau kami harus mencari dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. “Selain itu,dampak dari feed back 20% tadi,kami terpaksa harus merekayasa laporan pertanggungjawaban (LPJ) seolah-olah dana bantuan yang kami terima terserap seutuhnya”ungkapnya. Deni yang disebut-sebut sebagai koordinator program KBR seusai menjalani pemeriksaan di Kejari Cianjur saat dikonfirmasi wartawan,tidak memberikan banyak komentar.”Ada banyak pertanyaan seputar program KBR”dengan wajah pucat,ungkapnya singkat. Tak hanya itu,diduga sebagai upaya untuk meloloskan diri dari jeratan hukum,selang beberapa hari setelah Ia diperiksa kepada wartawan dan Ormas, kemarin. Pihaknya mengaku telah mengeluarkan sejumlah uang
untuk menutup kasus tersebut. “Kami sudah menyerahkan uang senilai 10 juta kepada saudara Mudrik,agar proses kasus KBR yang kini tengah ditangani di Kejari Cianjur selesai.Tapi anehnya proses kasus masih tetap berjalan,bahkan saya menerima informasi,pihak balai yang dibogor juga menerima surat panggilan dari Kejari Cianjur”kata Deni. Mudrik,saat dikonfirmasi seputar aliran dana tersebut via SMS mengaku bahwa informasi tersebut tidak benar.”Itu tidak benar,itu hanya peta konflik,saya tidak pernah bersentuhan dengan uang senilai 10 juta yang disebut-sebut oleh Deni,”bantahnya. Menanggapi hal itu, Kepala Seksie Pidana Khusus(Kasi Pidsus) Kejari Cianjur,Haerdin,SH, dirinya mengaku kaget dengan adanya informasi aliran dana senilai Rp10 juta yang dikatakan Deni untuk menutup kasus KBR. “Kami tidak pusing akan hal itu,siapapun yang memanfaatkan kasus tersebut,dia yang akan menanggung resikonya. Kami dijajaran Pidsus akan tetap konsisten memproses kasus ini.Dan kami selama ini tidak pernah mengatakan siapapun yang bersalah dalam kasus ini,karena masih dalam proses penyelidikan”tegasnya. SEP/RUS
kan kualitas bangunan jelek dan membahayakan keselamtan guru dan siswa yang sedang mengikuti kegiaan belajar mengajar. “Bahan-bahan bangunannya menggunakan 80% barang bekas, dan kayu pun kualitasnya jelek, sehingga dikhawatirkan bangunan ambruk dan membahagiakan guru dan siswa yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar,”kata R. Saudin, ketua Forum Masyarakat Cerdas Cianjur (FMC2), kepada LINGKAR JABAR, Minggu (13/1). Pihaknya meminta agar, dinas terkait harus segera memanggil pelaksana pembangunan, dalam hal ini Kepala sekolahnya. “Kepsek harus bertangungjawab terhadap pelaksanaan rehab, pasalnya uang yang dipakai adalah uang negara, dan rehabnya adalah masuk dalam katagori rehab berat,”ujar Saudin. Kepala SDN Nagrak, Wawan, ketika dikomfirmasi LINGKAR JABAR, kemarin, enggan berkomentar. “Silahkan saja, temui Pak Dadang, pelaksana proyek,”kata dia sambil ngeloyor pergi meninggalkan wartawan. Pelaksana Proyek, Dadang, ketika ditanya, tidak dapat memberikan komentar. “Saya hanya pelaksana saja, lebih lanjutnya lagi silahkan temui Kepsek,”kilahnya memimpong. AGS/RUS
40 Ribu Warga Garut, Belum Nimati Aliran Listrik
GARUT (LJ)-Sebanyak 40 ribu rumah tangga di Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum nikmati aliran Listrik seperti warga linnya dari total sebelumnya 70 rumah tangga. Hal ini diungkapkan Bupari Garut, Aceng HM Fikri, dihadapan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Jero Wacik, pada saat peresmian Sumur Bor, akhir pekan kemarin di Desa Sukamerang Garut. Menurut Aceng, sejak kepemimpinannya menjadi orang nomor satu di Garut, hanya baru bisa merealisasikan untuk 30 ribu warga dari total keseluruhan 70 Ribu warga yang belum menikmati aliran listrik. “ Semenjak saya menjadi Bupati Garut, saya baru bisa merealisasikan 30 ribu saja,”ungkapnya pada Mentri ESDM. Dikatakannya, semestinya warga Kabupaten Garut sudah bisa menikmati aliran listrik, alasannya, karena Garut memiliki dua Penyuplai Listrik terbesar untuk Bali Jawa diantaranya PLTP Kamojang dan Chevron. Jadi sangat naif, kalau masih ada Garut yang belum mendapatkan penerangan listrik apalagi jumlahnya mencapai 40 Ribu Jiwa. “Sekali lagi sangat naif, padahal kita ini menjadi pensuplai Listrik untuk pulau Jawa dan Bali tapi kenapa masih ada warganya yang belum nikmati Listrik ,” curhat Aceng kepada Menteri ESDM, Jero Wacik. JUL/BDN
Terminal Bayangan Jadi Penyebab Kemacetan CIANJUR (LJ) Keluhan masyarakat tentang macetnya jalan raya Pasir Hayam acap kali didengar,pasalnya,jalan tersebut berada tak jauh didepan muka terminal Pasir Hayam.Hampir semua angkutan umum dalam kota maupun angkutan umum antar kota mencari penumpang diluar terminal.Akibatnya,kemacetanpun selalu terjadi setiap hari. “Tiap kali kami melintas dijalan raya Pasir Hayam,Sirnagalih Cianjur,selalu saja terjadi kemacetan.Apalagi pada siang hari,selain macet,panasnya juga minta ampun”keluh salah seorang pengendara sepeda motor, Dodi, kepada LINGKAR JABAR, Minggu (13/1). Lanjut Dodi, pemerintah dalam hal ini petugas DLLAJR maupun polisi lalulintas harus bertindak tegas kepada para pengendara angkutan umum dan memberikan arahan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan umum agar mereka tidak mencari jasa angkutan diluar terminal.
“Jadi pembangunan terminal Pasir Hayam yang menelan anggaran milyaran rupiah pada tahun 2007 lalu,dinilai tidak efektif.Kami berharap agar pihak pemerintah segera mengatasi persoalan ini,demi memberikan pelayanan umum dan terbaik kepada masyarakat,khususnya pengguna lalulintas jalan”tukasnya. Sementara itu, Mulayana, salahsatu staf UPTD terminal Pasir Hayam saat ditemui LINGKAR JABAR dikantornya kemarin, pihaknya mengaku sudah jengkel dengan ulah para pengendara angkutan umum yang mencari penumpang diluar terminal. “Berbagai upaya sudah kami lakukan agar angkutan umum tidak mencari angkutan diluar terminal. Tapi apa daya, kami sangat sulit untuk menertibkannya. Bahkan kami sudah sering bertindak tegas kepada mereka, tapi hasilnya sia-sia.Mungkin penyebabnya adalah kendaraan angkutan umum dengan sesama
kendaraan angkutan umum lainnya bertemu diluar terminal. Jadi mereka saling bertukaran penumpang dijalan,tidak didalam terminal,akibatnya ya terjadilah kemacetan,”kata Mulyana. Contohnya, lanjut dia, angkutan umum 02 B dengan angkutan umum Cibeberan. “Mereka saling menukar angkutannya diluar terminal. Begitupun dengan angkutan umum jurusan Cianjur Selatan,mereka lebih memilih menunggu penumpang diluar,karena kondisi didalam terminal sepi “jelasnya. Masih menurut Mulyana,pihaknya berencana akan membuat jalan atau jalur baru agar para angkutan umum tidak ada titik pertemuan atau pertukaran penumpang diluar terminal. “Satu-satunya solusi adalah harus ada jalur terpisah yang bisa langsung masuk terminal,jadi mereka tidak saling tukar atau mencari penumpang diluar terminal.Dengan cara seperti ini,mau tidak mau mereka akan saling tukar penumpang didalam terminal”tandas dia. SEP/RUS
H.Holil Aksan Umarzen Ketua Umum PM-Gatra : “ Garut Perlu Pemimpin Berjiwa Enterpreneurship” GARUT (LJ) – Masyarakat Kabupaten Garut dikenal kritis dalam menyikapi berbagai persoalan atau masalah,sehingga jangankan masalah politis,kalakay muragpun (ranting yang jatuhpun-red) bisa heboh dan menjadi news maker. Analogi tersebut dikemukakan Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Garut Utara H.Holil Aksan Umarzen menjawab LINGKAR JABAR di ruang kerjanya, kemarin. Menurut dia,kasus kawin kilat Bupati Garut Aceng HM Fikri,berakibat fatal dan mampu menggusur orang nomor satu di Kabupaten tertinggal di Jawa Barat pada kubangan permasalahan.Bahkan,kini nasib sang Bupati tinggal menunggu kepu-
tusan Mahkamah Agung(MA). “ Yang menjadi pemantik atau akar masalahnya Sang Bupati terjerat ke kubangan permasalahan gara-gara bocah yang masih bau kencur Fani Octara (19 tahun ) binti Pudin,kembang Desa Penduduk Kampung Cukanggaleuh, Desa Dunguswiru Kec.BL.Limbangan yang dinikahinya selama empat hari dan diceraikan lewat pesan singkat kerena dinilai bukan perwan serta bau mulutm” ujar H.Holil Aksan Umarzen. Gejolak kepemimpin di Garut, sebelumnya pernah terjadi saat Garut dipimpin Agus Supriadi. Ketika itu, Bupati berlatar belakang TNI diberhentikan ditengah
masa tugasnya, setelah tersandung kasus korupsi dan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “ Saya pikir pemimpin yang mampu mengelola serta memajukan kabupaten Garut sekarang dan kedepan adalah bukan saja sosok seorang pemimpin pant utan,tegas,kharismatik,mampu mensejahtrakan rakyatnya tapi juga berjiwa entrepreneurship,”ungkapnya. Masih menurut H.Holil Aksan Umarzen,entrepreneursihip (kewirausahaan) ini adalah proses mengindentifikasi,mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan, dari pengertian ini jelas bahwa untuk seorang
pemipin ataupun tokoh ,masyarakat ataupun profesi apapun itu sangat diharapkan mempunyai jiwa entrepreneurship. “Konsep entrepreneur adalah cara bekerja apa yang mulia, dalam islam,sebagaimana telah dikatakan dalam hadis,sebaik-baiknya pekerjaan adalah apa yang dilakukan dengan tangan sendiri. Manfaat lain dapat membuka lapangan kerja bagi orang,selain bekerja untuk diri sendiri.Dengan mengimplementasikan jiwa entrepremeur, tentunya akan mencetak pribadi-pribadi yang selalu bertaqwa dan bersyukur, berpikir positif dan membangkitkan otak kanan,” ungkapnya. JUL/BDN
Lingkar Cirebon
9
Edisi 216 - Tahun 1 Jum’at 18 Januari 2013
Akibat Rumah Roboh, Satu Keluarga Tertimbun
CIREBON (LJ) - Raungan kesakitan terdengar keras hingga teras ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Gunung Jati Kota Cirebon, saat satu keluarga korban rumah roboh mendapatkan perawatan intensif dari dokter dan perawat. Rata-rata, mereka mengalami patah tulang dan luka robek akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Peristiwa itu terjadi Rabu (16/1) malam atau sekitar pukul 21.30 WIB, Asmuri (50), Biting (72) dan Yanti (19) tengah melepas lelah di dalam ru-
mah yang belum dilepah. Sementara, Warti (42) masih sibuk di dapur untuk memasak bahan pangan pengganjal perut malam hari. Tiba-tiba tanpa angin atau hujan, terdengar gemuruh dari atap rumah. Dalam hitungan detik, gemuruh itu berubah menjadi bencana bagi keluarga tersebut. “Ternyata rumah itu roboh dan mengubur seluruh penghuni yang ada di dalamnya,” ujar Surana, Kuwu Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ketika menceritakan awal mula robohnya rumah Asmuri
yang menghebohkan warga sekitar. Hanya mengenakan celana pendek berwarna coklat dan t-shirt kombinasi putih merah dan hitam, Surana yang mewakili pihak keluarga mengatakan, robohnya rumah Asmuri yang terletak di RT 01/RW 04 ini terjadi begitu cepat. Seluruh penghuni rumah yang terjebak di antara puing-puing rumah tertimbun karena tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Pasalnya, bagian tengah rumah yang roboh terlebih dahulu, sementara saat kejadian keluarga tersebut sedang berkumpul. “Mereka semua terjebak di dalam rumah,” katanya saat berada di teras IGD RSUD Gunung Jati kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Tanpa pikir panjang, lanjutnya, tetangga dan sanak famili yang rumahnya berdekatan segera menyelamatkan seluruh penghuni rumah. Secara gotong royong, warga setempat langsung membersihkan puing-puing demi menyelamatkan nyawa manusia yang berada di bawah reruntuhan. “Secara spontan warga langsung menolong,” ujar Surana. Bersyukur, tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelamatkan keluarga malang ini. Satu per satu, mereka diselamatkan dan dijauhkan dari lokasi nahas itu. Mengandalkan ambulan desa yang standby 24 jam, 4 orang ini langsung dilarikan ke RSUD Gunung Jati Cirebon karena letaknya
tidak begitu jauh. “Warga khawatir jika terjadi sesuatu pada keempat orang ini, makanya ketika berhasil diselamatkan, rumah sakit adalah pilihan yang tepat untuk perawatan lebih lanjut,” ungkapnya. Biting (72) anggota keluarga paling tua ini mengalami luka lecet pada bagian kaki dan kepalanya. Sementara, Warti (42) mengalami patah tulang pada kaki sebelah kanan akibat benturan keras benda tumpul. Sedangkan Asmuri terlihat masih shock, oleh paramedis terpaksa harus dibantu bernapas guna menenangkannya dan segera diberi perawatan intensif. Surana melanjutkan, robohnya rumah Asmuri bukan disebabkan faktor alam. Tapi, lebih cenderung oleh faktor konstruksi rumah yang tidak ideal, sehingga pada kondisi tertentu, misalnya terkena air hujan, atap tidak mampu menahan beban dari volume dan tekanan air langit. “Ada kesalahan kontruksi dalam pelaksanaan pembangunan rumah yang baru jadi satu tahun ini,” tuturnya. Sebagai langkah antisipasi, ia meminta kepada warga setempat untuk menjaga barang-barang milik korban dan membongkar secara hati-hati. Itu dilakukannya, guna menghindari korban selanjutnya pasca ambruknya rumah ini. “Warga ada yang sudah berjagajaga dibantu aparat TNI dan Polisi,” pungkas Surana. Q EKA/PIP
Pasien RSUD Waled Pemkot Cirebon Jangan Lepas Tangan Soal Pedagang Dirawat di Lorong CIREBON (LJ) - Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Sapto Hartoyo minta Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tidak lepas tangan dan ikut bertangungjawab terhadap keberadaan para pedagang asongan pasca ditertibkan. Pasalnya, dampak sosial yang dialami pedagang usai dilakukan penertiban harus segera dicarikan solusinya. Terlebih, para pedagang terus melakukan aksi ke kantor daerah operasi (Daop) III Cirebon. “Tinggal sekarang apa yang akan dilakukan oleh Pemkot Cirebon dalam mengatasi dampak sosial tersebut. Karena sebenarnya pedagang asong bukanlah tanggungjawab PT KAI melainkan pemerintah,” ujarnya kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Meski bukan tanggungjawab pihaknya, Sapto mengatakan, PT KAI Daop 3 Cirebon telah mempekerjakan sebanyak 30 pedagang dijadikan porter stasiun. “Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi dampak sosial yang mungkin terjadi dengan adanya penertiban tersebut,” jelasnya. Menurut dia, kedepannya PT KAI bekerja sama dengan CSR BUMN juga akan melakukan pelatihan kepada para pedagang asong. “Kami berharap nantinya mereka bisa beralih profesi,” ucapnya. Terkait langkah PT KAI Daop 3 Cirebon menertibkan pedagang yang berjualan di stasiun, semata-mata untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang kereta api. “Rasa nyaman dan aman itu harus kami jamin, baik di stasiun maupun di atas KA selama dalam perjalanan,” papar Sapto.
Dasar hukum penertiban pedagang asong pun, lanjutnya, mengacu kepada UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah No. 53/2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api. “Aturan secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang masuk peron stasiun kecuali petugas KA dan penumpang yang memiliki tiket kereta api,” paparnya. Aturan lainnya seperti Peraturan Menteri Perhubungan No 9/2011, tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Orang dengan KA serta Instruksi Direksi PT KAI No. 2/LL.006/KA-2012, dengan tegas melarang pedagang asong menjajakan barang dagangan di dalam rangkaian kereta api. “Larangan itu berlaku, baik di rangkaian kereta api yang sedang berhenti di stasiun ataupun rangkaian kereta api yang sedang dalam perjalanan,” jelasnya. Sapto menambahkan, sebenarnya sosialisasi tentang aturan-aturan tersebut sudah dilakukan sejak lama kepada semua pedagang asong. “Namun pada perkembangannya pedagang masih belum mau menuruti aturan dimaksud,” tukasnya. Sebelumnya, puluhan pedagang asongan kembali melakukan demo ke kantor Daop III Cirebon dengan cara memblokir lintasan kereta api disekitar pintu jalur, di Jl. Kartini Kota Cirebon. Perwakilan pedagang asongan, Naryo menuntut agar pedagang asongan diperbolehkan lagi berjualan di lokasi stasiun. “Tidak hanya di stasiun, kami pun menuntut agar diperbolehkan kembali berjualan di atas kereta,” katanya. Q SUR/PIP/EKA
KAB.CIREBON (LJ) - Minimnya sarana ruang inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waled Kabupaten Cirebon membuat sejumlah pasien harus dilakukan perawatan di lorong Instalasi Gawat Darurat (IGD). Bahkan, saat pasien membludak di rumah sakit milik pemerintah tersebut, mereka menempati lorong IGD sampai berhari-hari. “Memang sudah tiga hari ini orang tua kami dilakukan perawatan di lorong IGD. Mau bagaimana lagi, kalau ruangannya sudah penuh,” ungkap Yusuf, salah seorang pasien RSUD Waled kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Meski harus dirawat inap di lorong IGD, Yusuf mengaku tak keberatan dengan kondisi seperti itu. Ia menyadari, kekurangan ruang inap di RSUD Waled tersebut tidak hanya dialami keluarganya. “Kalau kami sih tidak apa-apa bila ruangan penuh, terus mau kemana lagi. Yang terpenting pelayanannya baik saja dan tidak membedakan pasien,” ujarnya. Yusuf berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon segera mengatasi persoalan ruang inap di rumah sakit ini. Kenapa, karena untuk memberikan kenyamanan serta pelayanan yang lebih baik lagi kepada para pasien. “Bila ruangan inap memadai, kejadian pasien dilakukan perawatan di lorong IGD tak akan lagi terjadi,” paparnya. Sementara, Direktur RSUD Waled, dr. J Suwanta Sinarya membenarkan apabila saat ini keberadaan rumah sakitnya masih kekurangan ruang inap. Sehingga jika kondisi pasien membludak, untuk mengantisipasinya dengan memanfaatkan lorong IGD. “Walaupun perawatan pasien di lakukan di lorong tak lazim, seperti di ruangan inap pada umumnya, tapi kami menjamin pelayanan perawatan tetap diberikan secara maksimal,” jelasnya. Suwanta menyatakan, pihaknya akan memindahkan pasien yang ada di lorong ke ruangan inap, bila pasien yang ada di ruang perawatan sudah pulang. “Yang pasti bahwa pelayanan medis tetap tidak dibedakan, semuanya akan mendapatkan perawatan medis. Kami tidak boleh melarang pasien yang akan berobat. Jadi hari ini (kemarin,red) masih penuh,” tukasnya. Q HEN/SYR
Polemik Mutasi Tak Pengaruh Pada Pejabat CIREBON (LJ) - Polemik seputar mutasi pegawai Pemerintah Kota Cirebon yang dilakukan Senin (9/1), ternyata tidak berpengaruh kepada para pegawai untuk menempati posisi barunya. Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon, Jahoras Sianturi mengaku, dirinya sudah mendapatkan surat disposisi untuk melaksanakan rapat koordinasi di kantor Kapolres Cirebon Kota. “Artinya, Saya sudah mulai bertugas di tempat yang baru. Buktinya, Saya sudah dapat disposisi kerja dari komandan (kepala Satpol PP, red),” ujarnya kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Menurut dia, kabar mengenai mutasi yang tidak sah karena berlawanan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri), tak berpengaruh pada pelaksanaan tugasnya. Selain dirinya, pegawai lain yang mendapat promosi dan mutasi sudah mulai bertugas di pos-nya masing-masing. “Itu tidak ada pengaruhnya. Apa sih masalahnya? Kan keputusan sudah dibuat,” tegasnya. Terkait kemungkinan pembatalan promosi dirinya bila Mendagri menganulir keputusan walikota, Jahoras tidak bersedia membahasnya. Dirinya bersikeras, ada kesalahan pemahaman dalam surat
edaran tersebut. Apalagi, secara logika Walikota Subardi yang notabene masa jabatannya habis, tidak lagi memiliki pengaruh dalam pemilihan kepala daerah. “Lain kalau walikota-nya incumbent dan mencalonkan lagi. Ini kan walikota sudah tidak mencalonkan lagi. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran soal masalah kampanye atau pengondisian,” tandasnya. Mantan Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi ini yakin, ada klausul yang dipahami sepotongsepotong dalam surat edaran tersebut. “Itu ada salah satu isinya, kalau nggak salah walikota yang incumbent. Jadi kalau kepala daerahnya mencalonkan lagi, itu baru tidak boleh mutasi. Saya kira begitu isinya,” beber Jahoras. Pantauan dibeberapa organisasi perangkat daerah (OPD), belum semua pegawai yang mendapatkan promosi dan mutasi bertugas optimal, meski mereka sudah datang ke kantor barunya. Seperti Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Jamaludin yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kesambi, belum bisa ditemui. Berdasarkan informasi, bersangkutan belum bekerja secara aktif menduduki posisi baru. “Ya masih belum aktif, kalaupun datang, masih sekadar pengenalan
dulu. Kan menempati posisi baru,” ujar salah seorang staf Kantor Lingkungan Hidup. Sementara, praktisi hukum, Sigit Gunawan menjelaskan, mutasi yang dilakukan walikota berpeluang batal demi hukum. “Kalau pengisian kekosongan jabatan dan berdampak pada semuanya, seharusnya pelaksanaan mutasi bisa ditunda terlebih dahulu. Kecuali kalau hanya pengisian jabatan yang tidak berdampak keseluruhan,” katanya. Praktisi hukum lainnya, Pandji Amiarsa mengungkapkan, mutasi adalah kebijakan kepala daerah, dan pasti ada alasan serta argumentasinya sebagai dasar pelaksanaan. “Kita lihat saja tindakan Mendagri-nya seperti apa,” ujarnya. Pandji menjelaskan, intervensi Mendagri yang berlebihan kepada daerah juga dapat bertentangan dengan prinsip otonomi daerah. Mutasi tidak bisa direduksi oleh pemerintah pusat. “Muatan sebuah surat edaran itu sebatas himbauan, tidak sekuat undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah surat edaran tersebut berusaha untuk mewanti-wanti, karena khawatir profesionalitas PNS terganggu. Kalau kepala daerah mampu memastikan bahwa mutasi tidak bermotif politis. Kenapa tidak,” tukasnya. Q JHON/GYO
Tingkatkan Pengunjung Dinas Gencar Promosi CIREBON (LJ) – Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon terus melakukan promosi obyek wisata di wilayahnya untuk lebih dikenal di daerah lain. Itu terbukti dengan jumlah pengunjung ke kota terkenal dengan pemasok udang tersebut, sepanjang tahun 2012 tingkat kunjungan wisatawan mengalami peningkatan sekitar 20% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 360.807 orang. Berdasarkan data Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Chaerul Soleh, hingga Desember 2012 tercatat 433.000 wisatawan yang berkunjung di sejumlah hotel dan obyek wisata di
Kota Cirebon. Untuk wisatawannya, jumlah pengunjung wisatawan asing pada tahun 2012 mencapai 18.328 orang. Yang berkunjung ke obyek wisata sebanyak 1.225 orang, dan menginap di hotel sebanyak 17.103 orang. “Sedangkan untuk pengunjung domestik yang mengunjungi obyek wisata mencapai 234.843 dan menginap di hotel sebanyak 179.830 orang,” ungkap Chaerul, kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Chaerul menjelaskan, peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Cirebon pada 2012 itu, secara umum untuk program kepariwisataan 2012 berhasil dilaksanakan. Baik dari segi kegiatan maupun pro-
mosi. “Bisa terlihat dengan indikator peningkatan kunjungan wisata di Kota Cirebon,” jelasnya. Chaerul menambahkan, untuk lebih meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Cirebon di tahun 2013, dinasnya akan melakukan promosi potensi wisata Cirebon di Bali dan Batam. Promosi itu difokuskan di daerah Bali dan Batam, untuk mendongkrak kunjungan wisata asing maupun domestik di Kota Cirebon. “Diharapkan dengan adanya langkah promosi, target peningkatan kunjungan wisata 2013 akan meningkat sebesar 20% lagi dari realisasi kunjungan wisata 2012 sebanyak 433.000 orang,” tukasnya. Q EKA
LINTAS | CIREBON Target Sertifikasi Prona 2013 Meningkat KAB.CIREBON - Sekitar 2.250 bidang tanah milik warga miskin di Kabupaten Cirebon akan mendapatkan subsidi untuk sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) 2013. Untuk program tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon telah mendapatkan dana sebesar Rp 675 juta yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN). Kepala BPN Kabupaten Cirebon, Akur Nurasa melalui Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, Surahman mengatakan, target sertifikasi Prona 2013 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Pada tahun 2012 kami membantu sertifikasi 1.000 bidang tanah melalui Prona, seperti 200 bidang lahan pertanian dan 100 bidang tanah redistribusi,” ujarnya di Kantor BPN Kabupaten Cirebon kepada LINGKAR JABAR, baru-baru ini. Surahman menegaskan, bantuan dana tersebut tidak serta merta bisa diartikan bahwa masyarakat mendapatkan sertifikat secara gratis. Karena, pengurusan akta tanah dan materai untuk proses sertifikasi tetap menjadi tanggungan pemilik tanah. Sejauh ini, lanjut Surahman, sudah ada sekitar 19 kecamatan yang mengajukan permohonan sertifikasi Prona di tahun 2013. Namun, BPN Kabupaten Cirebon masih harus menunggu surat keputusan dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Barat terkait lokasi tanah yang akan disertifikasi melalui Prona tahun ini. Q PIP/GYO
Jumlah Akseptor KB Capai Target
CIREBON - Program KB (Keluarga Berencana) yang terus digalakan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon ditengahtengah masyarakat berjalan efektif. Terbukti, di tahun 2012 lalu pencapaian target akseptor KB mencapai 100 persen. Data yang terhimpun, tercatat rincian mix kontrasepsi untuk IUD dari target 1.357 akseptor, pencapaiannya 1.204 akseptor. Untuk MOW (medis operasi wanita) dari target 475 akseptor mencapai 648 akseptor, sedangkan MOP (medis operasi pria) dari target 67 akseptor pencapaiannya baru 4 akseptor. Dan kondom, dari target 368 akseptor pencapaiannya 87 akseptor. “Nah kalau untuk implant dari target 596 akseptor pencapaiannya sebanyak 515 akseptor. Suntik dari target 728 pencapaiannya 4.280 akseptor, serta pil dari target 763 pencapaiannya 322 akseptor,” ungkap Sugiyanto, Kepala Seksi Informasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon kepada Kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Sugiyanto menjelaskan, dari total 7.658 Permintaan Pencapaian Masyarakat (PPM) yang telah ditargetkan, hingga akhir tahun 2012 pencapaiannya mencapai seratus persen. “Sasaran KB, seperti yang tertuang dalam PPM 2012 telah dapat terpenuhi. pencapaiannya bahkan melebihi target. Pencapaian peserta KB baru hingga akhir tahun 2012 tercatat mencapai 7.900 akseptor atau sekitar 103,16 persen dari sasaran sebesar 7.568 akseptor,” katanya. Dia melanjutkan, pencapaian tersebut menunjukkan salah satu indikator keberhasilan dalam program KB di Kota Cirebon. Selain itu, pencapaian target akseptor KB yang sudah maksimal, harus dipertahankan dengan cara melakukan pembinaan intensif kepada para akseptor KB aktif sehingga angka akseptor drop out dapat ditekan. Q EKA
Tiga Kesenian Punah Dibangkitkan Lagi CIREBON - Kesenian di wilayah Kota Cirebon yang saat ini dinilai telah hilang (punah), karena jarang ditampilkan masyarakat kembali akan dibangkitkan. Dari jumlah kesenian di Cirebon sebanyak 17 jenis yang keberadaannya dinilai telah punah ada tiga, yakni kesenian Genjring, Lais dan Sandiwara. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cirebon, H. Asdulla, ketujuh belas kesenian tradisional tersebut dahulu banyak di minati masyarakat lokal maupun mancanegara, seperti halnya, Tarling, Masres (Sandiwara), Topeng, Angklung dan Genjring. “Tetapi saat ini keberadaannya seakan telah punah atau hilang,” ungkapnya kepada LINGKAR JABAR, kemarin. Sementara, punahnya ketiga kesenian itu, karena banyak masyarakat yang tidak memanggil untuk pentas. Masyarakat Cirebon sendiri cenderung lebih mengembangkan dangdut (Organ tunggal). Untuk itu, Asdulla akan menganjurkan bila ada acara mapag sri, baik di 40 kecamatan maupun 424 desa dan kelurahan agar membangkitkan budaya Cirebon. Terutama menampilkan ketiga kesenian yang dinilai telah punah. “Dengan begitu, Kota Cirebon yang terkenal dengan wilayah udang ini, kaya budaya bukan hanya sekedar slogan saja,” tandasnya. Q SUR
Pendidikan & kesehatan 10 Info Kesehatan RSUD Sumedang Kejar Kanker Usus Halus Akreditasi dari KARS Edisi 216 - Tahun 1 - Jum’at 18 Januari 2013
DEFI DEFINISI FINI NISI SI Kebanyakan tumor usus halus adalah jinak. Tumor ganas yang kurang sering ditemukan meliputi karsinoma, limfoma dan tumor karsinoid. TUMOR JINAK Tumor jinak pada usus halus meliputi: - Lipoma (sel-sel lemak) - Neurofibroma (sel-sel saraf) - Fibroma (jaringan ikat) - Leiomioma (sel-sel otot). Kebanyakan tumor jinak tidak menyebabkan gejala. Tetapi tumor yang berukuran besar bisa menyebabkan terdapatnya darah salam tinja, penyumbatan usus (sebagian atau total), atau penjeratan usus bila satu bagian usus masuk ke usus yang berada di depannya (intususepsi). Bisa dilakukan pemeriksaan endoskopi untuk mengamati tumor dan mengambil contoh untuk pemeriksaan mikroskopik. Foto rontgen barium dapat menunjukkan seluruh usus halus dan bisa digunakan untuk menggambarkan keadaan tumor. Arteriografi (foto rontgen yang diambil setelah zat warna disuntikkan ke dalam pembuluh darah) bisa dilakukan pada pembuluh darah usus, terutama bila tumornya berdarah. Teknetium radioaktif bisa disuntikkan ke dalam pembuluh darah dan dilihat hasilnya pada foto rontgen. Prosedur ini membantu menentukan lokasi dari tumor yang berdarah. Perdarahan kemudian dikoreksi dengan pembedahan. Pertumbuhan kecil bisa dihancurkan melalui endoskopi dengan elektrokauter, panas atau fototerapi laser. Untuk pertumbuhan yang besar, mungkin perlu dilakukan pembedahan. TUMOR GANAS Karsinoma pada usus halus jarang terjadi. Tetapi lebih sering terjadi pada penderita penyakit Crohn di usus halus. Limfoma, kanker yang terjadi pada sistem getah bening, bisa tumbuh pada bagian tengah usus halus (jejunum) atau bagian bawah usus halus (ileum). Limfoma bisa menyebabkan bagian usus menjadi kaku dan memanjang. Kanker ini lebih sering ditemukan pada penderita penyakit seliak. Usus halus, terutama ileum, adalah bagian yang paling sering terkena tumor karsinoid. Tumor bisa menyebabkan penyumbatan dan perdarahan ke dalam usus, yang bisa menimbulkan gejala berupa darah dalam tinja, nyeri kram perut, perut menggelembung dan muntah. Tumor karsinoid bisa mengeluarkan hormon yang menyebabkan diare dan kemerahan di kulit. Diagnosis kanker usus halus dibuat berdasarkan hasil foto rontgen barium, endoskopi atau pembedahan eksplorasi. Pengobatan terbaik adalah pengangkatan tumor. Sarkoma Kaposi Sarkoma Kaposi yang sangat ganas, terutama terjadi di Afrika dan pada penerima organ cangkokan serta penderita AIDS. Tumor ini bisa dimulai di bagian usus mana saja, tetapi biasanya dimulai dari lambung, usus halus atau di akhir usus besar. Walaupun biasanya tidak menimbulkan gejala, penderita bisa mengalami diare dan tinjanya bisa mengandung protein dan darah. Bisa terjadi intususepsi (masuknya sebagian usus ke dalam usus di dekatnya), cenderung menyumbat usus dan menghentikan aliran darah ke usus, sehingga perlu dilakukan pembedahan darurat. Sarkoma Kaposi juga bisa muncul sebagai bintik merah keunguan di kulit. Untuk memperkuat diagnosis, perlu dilakukan pembedahan eksplorasi. Pengobatannya adalah pengangkatan tumor melalui pembedahan.
SUMEDANG - Untuk memberikan pelayanan publik yang prima, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang dipastikan harus lebih dulu mendapatkan akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Sebelumnya, RSUD terkareditasi dari KARS pada 2010 sebagai organisasi pelayanan publik berstandar. Namun 2913 ini, akreditasi tersebut harus diperpanjang dengan menggunakan standar JCI atau Joint Commition International. “Lembaga pemberi akreditasi untuk RSU ada-
Pemkot Bandung Anggarkan Rp 62 M untuk Guru Honor BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp62 miliar untuk tungangan 17.250 guru honorer. Tunjangan guru honorer ke depan tidak akan melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), melainkan langsung ke rekening komite bagi guru bertugas di sekolah negeri dan ke rekening yayasan bagi guru bertugas di swasta. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Bandung Oji Mahroji tak menampik alasan dipindahkannya pengelolaan tunjangan guru honorer
Iklan MINI --- MINI Iklannya BESAR manfaatnya --APARTEMEN
RUMAH
DISEWAKAN APARTEMEN setiabudhi , Ukuran: 48 m² Harga sewa: Rp 6 juta perbln Lokasi: Jawa Barat - Bandung Hub. : Christopher 081910006100
DIJUAL :RUMAH + KONTRAKAN di Bakom Harga : Rp 2 700 000 Lokasi : Cileungsi - Bogor Hubungi: 0812 8770 3305
KOMPUTER DIJUAL CEPAT MOTHERBOARD ECS P4M890T M Socket LGA 775, DDR 2 Bonus :Driver, Buku Panduan, Ram 3GB. Kondisi 2nd, masih Bagus. Harga : Rp 300 000 Lokasi : Jawa Barat - Bogor Hubungi: 085692628092
AUDIO DIJUAL POLKAUDIO TSI 100 Speaker type Bookshelf Lokasi: Jawa Barat - Bogor Harga: Rp 2 500 000 Hubungi : Mulyana - 022-61420730 ANDA MEMBUTUHKAN UNDANGAN, NOTA, SURAT JALAN, KALENDER, BROSUR & SEGALA JENIS CETAKAN KEMUDIAN MENERIMA MAKLOON, KOMORI L37S-100-OLIVER 66-TOKO 810-LAMINASI & DOP, PRINTING, DESIGN GRAFIS, ADVERTISING, EVENT ORGANIZER KAMI TEMPANYA….!!!! CV. AN NUR PERCETAKAN, KOMPUTER, SISTEM INFORMASI, PERDAGANGAN UMUM OWNER NURHADIDIK ALAMAT : JLKANGGRAKSAN NO.06 HARJAMUKTI-KOTA CIREBON TELPON/HP : 081 7225 444, 085 316 382 973, 085 321 005 500 EMAIL : cvannurcirebon@yahoo.com
Telah Beredar Album Terbaru Tarling Dangdut
“ Candra Lelana Bangkit “
Dengan lagu-lagu hitsnya Iyeng Permata-Maman S Diproduksi oleh CV Alan Jaya Record Untuk dapatkan kaset dan cd nya Hubungi Di Alamat : Jl by pas Arjawinangun - Cirebon Kontak Person: 085314567948
DIJUAL : RUMAH Harga : Rp 150 000 000 Lokasi : Jl.raya Jampang Kalisuren,bogor Hubungi: 087870256116 DIJUAL : RUMAH + KONTRAKAN 12 pintu Harga : Rp 500 000 Lokasi : Jawa Barat - Bogor Hubungi: 0812 8770 3305 DIJUAL RUMAH nyaman dan sejuk Harga: Rp 875 000 000 Kamar Tidur: 5 Ukuran: 180 m² Lokasi: Jawa Barat - Bandung Hubungi Silva/ bu Hany CP: 085624331105 / 0856208007
JASA A.O.S RECORD Rekaman terjangkau demo,Mixing,mastering,etc lokasi : Jawa barat - Bogor komp badak putih 1 no.31 kotabatu, ciapus bogor hubungi : 085692628092 SPESIALIST SERVICE LAPTOP&PC Alamat : Bogor - Jawa Barat Telp : 0815 1753 8858
lah KARS yang sekarang keberadaannya independen, kalau dulu ketika kami mendapatkan akreditasi pada 2010 sebagai organisasi pelayanan publik, KARS masih berada di bawah Kementerian Kesehatan,” kata Direktur RSUD Sumedang Hilman Taufik dalam keterangan persnya, Kamis (17/1). Menurut dia, sebagai organisasi dengan pelayanan pulbik standar, RSUD sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 di bidang kesehatan. “Kami sudah mengantongi sertifikat ISO 9001:2008 bidang
kesehatan,” ujar Iman. Sertifikat ini dikantongi atas kerja sama RSUD Sumedang dengan Badan Standardisasi Nasional yang dibiayai APBN berupa voucher kepada daerah yaitu bimbingan dan penerbitan sertifikat. Upaya yang sudah dan sedang dilakukan RSUD Sumedang ini nantinya bermuara pada tujuan RSUD berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini agar menjadi rumah sakit berstandar internasional namun tetap dengan tarif hemat. Pengelola RSUD Sumedang saat ini sedang berupaya untuk memenuhi segala persyaratannya agar bisa mendapatkan akreditasi rumah sakit internasional. Jika sudah bertaraf internasional, pelayanan kesehatan lebih prima, jelas, dan cepat lagi. “RSUD Sumedang tahun ini sedang berupaya untuk mengejar akreditasi internasional setelah RSUD ini berhasil berada pada standar nasional,” jelas Hilman. Meski bertaraf internasional, dipastikan tarifnya tidak mahal. “Oh tidak ada hubungannya taraf internasional dengan tarif, tarifnya tetap, tidak mahal, hanya pelayanannya saja yang memenuhi skala internasional yang memang seyogyanya sudah diterapkan di rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat penyembuhan,” katanya. Namun yang pasti jika RSUD ini bertarap internasional, ada prosedur baru yang tentunya menguntungkan bagi pasien, yaitu kejelasan alur pelayanan, tepat waktu, dan kepastian pelayanan. “Selama ini kami menyadari masih belum jelas dan pastinya pelayanan di RSUD, misalnya akibat kendala fasilitas dan sarana juga SDM,” ujar Hilman. Rencananya, Juni 2013 nanti, RSUD Sumedang sudah akan kedatangan tim survei guna memeriksa kesiapan RSUD untuk meraih akreditasi internasional. Beberapa hal yang kini sudah disiapkan RSUD Sumedang adalah pembangunan infrastruktur rumah sakit seperti pengadaan ruang bedah yang sudah memenuhi standar internasional yaitu menggunakan lantai tanpa keramik untuk menghindari penyambungan keramik yang bisa menampung debu. Q WAN
HANDPHONE
METRO CELL Jual Beli HP Baru & Second Segala Macam Merk. “Harga Menarik” Plaza Jambu 2 Lantai 1 Bogor Hubungi: 081310361202 (Anang) DIJUAL : N8 SECOND mulus Harga : Rp 1 800 000 Lokasi : Jawa Barat - Bogor Hubungi: 0877 5401 9962 DIJUAL : HTC DOPOD D810 Harga : Rp 650 000 Lokasi : Jawa Barat - Bogor Hubungi: 081947428629
MOTOR DIJUAL : JUPITER MX MODIF 2010 Harga : : Rp 11 000 000 Lokasi : Jawa Barat - Bogor Hubungi: 0878737721500
itu karena selama ini selalu terlambat sampai ke guru. Oji berharap dengan kebijakan baru itu keterlambatan atau permasalahan tunjangan tak akan terjadi lagi. Selain alasan itu, karena anggaran tunjangan tersebut dalam bentuk pos hibah dimana dalam aturan tidak boleh diterima oleh lembaga yang sama atau PGRI sehingga diserahkan ke komite dan yayasan. “Kita mengalokasikan Rp62 miliar untuk guru honorer, pendistribusiannya dalam bentuk pos hibah bukan pos kegiatan Disdik, dananya Rp300 ribu per bulan
per orang atau sekitar Rp 62 miliar lebih,” papar Oji saat sosialisasi kepada guru honorer, komite, dan yayasan di Kota Bandung, baru-baru ini. Penerima tunjangan itu, kata Oji, mulai dari guru honorer bertugas di sekolah luar biasa (SLB) serta dari mulai tingkat Taman Kanak-Kanan/ RA, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Alawiyah dan Sekolah Menengah Kejuruan. Ditambahkannya lagi, pencairan tunjangan bagi 17.250 guru honorer di
Iklan Baris - LOWONGAN KERJA - PELUANG USAHA - PROPERTY - KEHILANGAN - OTOMOTIF - ELEKTRONIK -
KHATULISTIWA CATERING SERVICE Alamat: Jawa Barat - Bogor Hubungi : 08561431845 SEWA PERALATAN/ PERLENGKAPAN CATERING/ KATERING Lokasi Jawa Barat - Bogor Telp. 081389392450 / 087872242744
DIJUAL : PEUGEOT 505 GR PAUS TH 86 Classic Retro 1986 Harga : : Rp 28 500 000 Lokasi : Jawa Barat - Bogor Hubungi: 02519387247
7. Mampu bekerja sama dengan tim DIBUTUHKAN SUPERVISOR SEWING 8. Pekerja Keras PT. MAJUEL MOULDING BRA Fasilitas tersedia: Lokasi : Jawa Barat - Bogor 1. Dialy Intensif, Weekly Intensif, Monthly Intensif Kualifikasi : 2. Gaji • Wanita 3. Transportasi • Usia Max 30 tahun 4. Training yang lengkap • Pendidikan min SMK / Sederajat 5. Peluang jenjang karier yang baik • Pengalaman kerja 3 tahun 6. Akses Internet pada posisi sama (Ex-garment) Alamat : Jl.Supratman No 21,Bandung • Mampu memimpin bawahan Hub : 022 929 862 88 (Bpk Hendro) 30 orang, disiplin & bertanggung jawab • Diutamakan berdomisili di wilayah Cileungsi Dibutuhkan Operator Produksi • Salary nego PT. KEINTECH DAN PT BUMJIN alamat : Kp. Rawailat, RT 02/09, Lokasi : Jawa Barat - Bekasi Dayeuh, Cileungsi, Bogor. 16820 KUALIFIKASI: Hub : 021 8249 8081 (Bapak Tarwoto) • Pria/Wanita DIBUTUHKAN BUSSINES OFFICER • SMU/SMK Sederajat PT.MILLENIUM • Usia 18 – 26 thn Lokasi : Jawa Barat - Bandung . Tinggi Badan Minimal 165 (p) 155 (w) Persyaratan : • Pengalaman / Non pengalaman 1. Wanita / Pria • Sehat dan tidak buta warna 2. Single • Tidak Bertindik / Bertato 3. Pendidikan minimal D3 Fasilitas: 4. Umur min 20 tahun 1. Karyawan Kontrak Perusahaan 5. Berpenampilan Menarik 2. Gaji UMR 6. Berkomunikasi dengan baik 3. Uang Lembur
AYOO..... PASANG IKLAN DI
AMALLIA : 08568505170
PANGGILAN Dengan ini memanggil kepada : 1. Sdr. INDRA GUNAWAN (eks Perwakilan Bandung) 2. Sdr. MAMAN SUHARMAN (eks Perwakilan Cirebon) 3. Sdr. SUDIRMAN (eks Perwakilan Indramayu) 4. Sdr. JOKO WARIHNYO (eks Perwakilan Depok) 5. Sdr. ENDANG YUSUF (Eks Perwakilan Purwakarta) Untuk hadir ke kantor HU. LINGKAR JABAR, Griya Indah Bogor Blok.R No.8, Jl. Soleh Iskandar, Kota Bogor Telp. (0251) 8653016 - 8664342 atau Konfirmasi langsung ke 081210781404, 087870707004, 087880036777, untuk menyelesaikan kewajiban saudara dengan pihak manajemen kantor. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Pemimpin Redaksi, COKY PASARIBU
AMALLIA
0251 - 8653016/08568505170
* LOWONGAN KERJA *
MOBIL DIJUAL : TOYOTA VIOS Type G M/T Hitam Harga : Rp 140 000 000 Lokasi : Jawa Barat - Bogor Hub. 0811-1104-22 / 0817-984-5828
Kota Bandung dilakukan per semester atau 6 bulan sekali. “Jadi tahun ini rencananya, untuk smester pertama bulan Juli dan semester kedua sekitar bulan Desember,” tegas Oji. Besaran yang akan diterima para guru honorer yakni Rp300.000 per bulan. Jadi dalam satu kali pencairan (6 bulan), setiap guru honorer mendapatkan tunjangan sekitar Rp1.800.000 per orang. “Kalau honorer ini kerja dulu baru dibayar, makanya usulan dibayarkan per semester saja,” pungkasnya. Q HER
JAWA BARAT DALAM GENGGAMAN ANDA
4. Uang Makan & Transport 5. Full Tunjangan Kesehatan 6.Lembur Normatif Hub : 089628196282 Bpk.Rian Hrd DIBUTUHKAN KARYAWAN PT. NSK MM2100 Lokasi : Jawa Barat - Cikarang ( Needle Roller Bearings, Thrust Roller Bearings, Spherical Roller Bearings, Tapered Roller Bearings, and Cylindrical Roller Bearings ) Jl. Lombok Block M-4,MM 2100 Industrial Town Membuka lowongan kerja dengan kualifikasi sebagai berikut: 1. Pria dan Wanita 2. Usia Maksimal 22 tahun 3. Pendidikan minimal SMA Sederajat 4. Nilai rata - rata 6,5 5. Pengalaman dan Non Pengalaman 6. Sehat Fisik Lampiran Berkas Lamaran: 1. Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai(2 lembar) 2. Foto copy KTP(2 lembar) 3. Foto copy SKCK terbaru 4. Foto cipy Surat Keterangan Sehat 3 bulan terakhir 5. Foto copy Kartu Kuning yang masih berlaku 6. Pas foto 3X4=3 dan 4X6=2 7. Foto copy Refrensi Kerja/ Paklaring(bagi yang sudah pernah kerja) Fasilitas: 1. Gaji pokok Rp. 1.800.000,2. Uang makan dan transport 3. Lembur Wajib 4. Jamsostek dan ASKES( Keluarga ) 5. Kontrak kerja 1 tahun PT. NSK WALKIN-INTERVIEW: 26 Desember 2012 s/d 03 Januari 2013 Jam : 08.00 - 12.00 WIB Alamat : Jl. LEtjend Suprapto, Perkantoran MEDILAB/ STIAMI Blok 504J, Cemapaka Putih, Jakarta Pusat. Informasi : 082817058892 Bapa Andi(Staff HRD)
Staff Data Verification PT ARGENDO ATRATA Lokasi : Jawa Barat - Bekasi Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa (Import,Supplier,Trading) KUALIFIKASI UMUM : 1. Pria / wanita 2. Usia 18 – 31 tahun 3. Pendidikan SMK / SMU (sederajat) dan D3 / S1 (fresh graduate) 4. Pengalaman (tidak di utamakan) 5. Mampu mengoprasikan computer dan internet 6. Menguasai Program MS.Office (Min.Word,Excel) 7. Jujur,Disiplin dan Bertanggung Jawab 8. Ulet,Rajin dan Pekerja Keras FASILITAS : 1. gaji pokok 2,1 jt/bulan 2. Um + UT 3. Bonus dan insentif 4. Tunjangan Kesehatan 5. Jenjang Karier 6. Pekerjaan Tetap Walk interview. Jika persyaratan sudah memenuhi kriteria diatas dan Bagi yang berminat silahkan kirim lamaran lengkap dan cv via e-mail ke HRD Development PT ARGENDO ATRATA Phone : 085710790888 attn.Bp.Arya Winata,SE email : arya_winata@yahoo.com Jam Kerja : Senin - Jum’at : 08.00 - 16.00 WIB Alamat: PT ARGENDO ATRATA The Royal Tower 3th Floor Jl Lontar Raya Kav.B-12,Setiabudi Jakarta Selatan 12950 - Indonesia Bawa CV dan Lamaran serta Dokumen lengkap ditujukan kepada: Arya Winata,SE,jika ingin langsung WALK IN INTERVIEW
_Semoga Membantu Anda_
RUKO
HOBI
RUKO PINGGIR JALAN di Jl.Raya Tajur Harga : Rp 1 350 000 000 Lokasi : Jawa Barat - Bogor Hubungi :081806341259
DIJUAL LUKISAN KARYA PELUKIS TERNAMA Judul : “Kereta Kencana” Harga : Rp 350 000 000 Lokasi : Jawa Barat - Bogor Hub. Nur Hamidan 081584965577
KAVLING KOMERSIAL SENTUL ukuran 180000 m² Harga : Rp 2 000 000 Lokasi : Jawa Barat - Bogor Hubungi : 081387742916
DIJUAL UANG KUNO Harga : Rp 2 250 000 Lokasi : Jawa Barat - Depok Hub Lingga 021-92739059
Olahraga
Edisi 216 - Tahun 1 - Jum’at 18 Januari 2013
Lintas
Tampil Impresif, Persib Bandung Lumat Persiwa
Raksasa Media Amerika Serikat Topang Kompetisi IPL 2013
mengonversi umpan crossing mendatar Supardi, menjadi gol. Kedudukan 4-2 untuk keunggulan Maung Bandung. Skor ini bertahan hingga pertandingan usai.
BANDUNG (LJ) - Skuad Persib Bandung tak menyia-nyiakan kesempatan sebagai tuan rumah dalam laga kedua kompetisi Indonesian Super League (ISL) musim 2013 di Stadion Siliwangi Kota Bandung, Kamis (17/1). Bermain dengan dukungan dari ribuan bobotoh, skuad Persib Bandung tampil impresif sehingga sukses membukukan tiga poin dengan mengalahkan salah satu tim tangguh dari tanah Papua, Persiwa Wamena 4-2. Begitu peluit tanda pertandingan ditiup, tuan rumah Maung Bandung langsung menggebrak pertahanan lawan dan berhasil menjebol gawang tim Badai Pegunungan di menit ke-2 melalui tendangan M Ridwan. Tak lama, tepatnya di menit ke-12, Persib Bandung menggandakan
keunggulan melalui sontekan Herman Dzumafo Epandi usai memenangi duel bola udara dengan bek Persiwa. Dengan tenang, striker tangguh ini menyarangkan bola setelah mengecoh kiper Persiwa, Dwi Kuswanto. Laga yang berlangsung dalam tempo cukup cepat ini berlangsung menarik karena kedua tim kerap saling menyerang. Sayangnya, serangan yang dilakukan Persiwa di babak pertama ini belum membuahkan hasil. Justru Persib Bandung yang berhasil menambah keunggulannya. Di menit ke-27, Kenji Adachihara mencetak gol untuk Persib setelah menerima umpan Firman Utina melalui tendangan bebas. Di babak kedua, kedua kesebelasan tetap menampilkan permainan menyerang, dan jual
beli serangan pun tetap terjadi. Tim tamu akhirnya bisa memperkecil ketinggalan melalui gol yang dilesakkan Camara Sekou pada menit ke-51. Sembilan menit kemudian, memanfaatkan crossing dari sayap kiri pertahanan Persib, Camara Sekou mencetak gol keduanya di pertandingan ini setelah berhasil membobol gawang Maung Bandung yang dikawal I Made Wirawan melalui sundulan kepalanya. Persib 3, Persiwa 2. Permainan menyerang Persiwa untuk menyamakan kedudukan, diladeni Persib Bandung yang juga tetap menyerang untuk mempertahankan atau bahkan memperlebar keunggulan. Di menit ke-83, Persib akhirnya kembali mencetak gol melalui kaki strikernya, Kenji Adachihara yang berhasil
11
Djanur Memuji Sementara itu, pelatih Djadjang Nurdjaman (Djanur) terlihat sumringah karena anak asuhannya sukses mengatasi perlawanan pasukan Persiwa. Ia lantas memuji permainan ‘Maung Bandung’ yang tampil impresif. “Saya pikir kami tampil cukup impresif, terutama di babak pertama,” kata Djanur dalam konferensi pers usai laga. Dibanding laga kontra Persipura Jayapura, Djanur menyebut performa timnya kali ini jauh lebih baik. Sebab beberapa perbaikan sudah dilakukan di masa persiapan sebelum laga. “Secara keseluruhan kami tampil jauh lebih bagus dari pertandingan kemarin,” ungkap Djanur. Disinggung soal adanya penurunan tempo permainan di babak kedua yang mengakibatkan Persib kemasukan dua gol, Djanur membenarkan terjadi penurunan tempo permainan. Padahal, Djanur mengaku sudah menginstruksikan anak buahnya agar tetap mempertahankan tempo permainan seperti babak pertama. “Saya suruh mereka menjaga tempo dan ritme permainan untuk tetap menekan lawan. Tapi ternyata tidak sesuai keinginan,” tuturnya. Djanur mengatakan penyebab menurunnya tempo permainan Persib karena pemain Persiwa terus bangkit dan melakukan banyak serangan di awal babak kedua. Tapi pelanpelan Persib kembali bangkit dan bisa membungkus kemenangan di kandang. “Itu namanya sepakbola,” tandas Djanur. FER
BOGOR - Perusahaan raksasa media yang berbasis di Amerika Serikat, News Corp, plus media terkemuka Indonesia, MNC Group, mendukung penuh kompetisi Indonesian Premier League (IPL) 2013 yang dijadwalkan digelar mulai 11 Februari 2013. Dukungan itu diungkapkan perwakilan kedua perusahaan di tengah IPL Club’s CEO Pre-Season Meeting 2013 di Jakarta, kemarin. Sarah Harden, Group Director Partnerships and Development Asia News Corp, menyatakan, pihaknya siap membantu PSSI untuk mengembangkan sepakbola di Indonesia. “Nanti kami tidak hanya membenahi liga, tetapi juga menyentuh masalah periklanan dan kemungkinan menayangkan pertandingan di luar negeri. Kami punya pengalaman melakukan itu di Belanda dan Afganistan,” tegas Sarah seperti yang dilansir dari situs resmi PSSI. Guna menayangkan laga IPL di luar negeri News Corp bakal menggandeng Fox Sports, anak perusahaan mereka. Perusahaan milik taipan Rupert Murdoch itu juga akan memanfaatkan jaringan mereka di luar negeri. News Corp dan MNC, lanjut Sarah, tidak hanya membawa sesuatu bagi sepakbola Indonesia tapi juga ingin mendengarkan suara klubklub peserta IPL. “Kami ingin tahu apa yang dibutuhkan klub,” tuturnya. Sementara Sekjen PSSI Halim Mahfudz menegaskan, apa yang dicapai PSSI dengan menggandeng News Corp dan MNC Group merupakan langkah penting perkembangan kompetisi dan sepakbola Indonesia pada masa depan. Dengan jaringannya yang luas News Corp siap membantu menayangkan pertandingan IPL 2013 ke mancanegara. CPS
Klub ISL Nunggak Gaji Pemain dan Pelatih Rp 38 Miliar BOGOR - Tujuh klub peserta kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) dilaporkan PT Liga Indonesia masih menunggak gaji pemain, pelatih, dan ofisial. Total tunggakan dalam laporan yang disampaikan kepada Badan Olahraga Profesional Indonesia ini berjumlah Rp 38,9 miliar. PT Liga Indonesia, selaku penyelenggara kompetisi ISL, memberikan laporan kepada Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dalam surat bernomor 01257 tertanggal 14 Januari 2013. Disebutkan, ada tujuh klub yang masih menunggak pembayaran gaji pemain asing atau lokal, pelatih, dan ofisial yang totalnya mencapai Rp 38,9 miliar. Ketujuh klub itu adalah PSPS Pekannaru, Persela Lamongan, Persiwa Wamena, Persidafon Dafonsoro, PSAP Sigli, Deltras Sidoarjo, dan PSMS Medan. ”Data ini berdasarkan data dari PT Liga Indonesia. Bisa saja jumlahnya bertambah jika ada laporan dari pemain atau ofisial yang gajinya masih ditunggak klub,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum BOPI Haryo Yuniarto, kemarin. Dengan adanya laporan itu, selanjutnya BOPI akan memverifikasi sebelum melaporkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. ”Jika klub tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya, Menpora sangat berwenang memberhentikan klub dari kompetisi,” kata Haryo. Banyak klub sepak bola tidak mampu memenuhi kewajiban membayar gaji kepada pemain, pelatih, dan ofisial karena kekurangan dana. Mereka kesulitan mencari sumber pendapatan setelah selama ini dibiayai APBD hingga puluhan miliar rupiah. Akibatnya, banyak pemain mencari nafkah dari pertandingan tarkam atau hengkang dari klub lama. Namun, tak sedikit pula yang hanya pasrah menanti klub melunasi gaji mereka.
CPS
Sambungan Hal 1 Dua... dilaporkan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) dan bantuan keuangan tahun anggaran 2010. “Kami telah melaporkan ke Kejati Jabar pagi ini. Kami meminta Kejati Jabar untuk menyelidiki dan menyidik lebih lanjut soal kemungkinan keterlibatan gubernur, wakil gubernur dan pimpinan DPRD Jabar dalam penyalahgunaan wewenang dana bantuan bansos dan bantuan keuangan,” ujar Ketua BAG, Dedi Haryadi saat jumpa pers di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, kemarin. Dijelaskan Dedi, pada tahun 2010 pemprov telah menganggarkan belanja bansos sebesar Rp 225.108.207.808 dengan realisasi sebesar Rp 192.865.500.000. Sementara belanja bantuan keuangan sebesar Rp 2.637.294.285.614 dengan
realisasi Rp 2.458.555.861.864. “Anggaran tahun 2010 seharusnya pertanggungjawabannya selesai di Desember 2010. Namun berdasarkan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jabar menunjukkan bahwa sampai Mei 2011, pertanggungjawaban dana bansos baru 7 persen,” katanya. Pertanggungjawaban dari penerima bansos tersebut berjumlah 377 laporan dengan nilai Rp 12.992.296.449 atau 7 persen dari dana bansos yang disalurkan. Hasil pemeriksaan BPK itu keluar pada 15 Juli 2011 dengan No. 32.A/LHP/XVIII.BDG/07/2011. “Dengan kata lain, dana bansos sebesar sekitar Rp 180 miliar belum dipertanggungjawabkan secara politik dan keuangan. Sementara untuk untuk laporan bantuan keuangan ini baru masuk 14 laporan dengan nilai Rp 747.582.095.409. Itu baru
30 persennya. Sehingga ada Rp 1,7 triliun yang juga belum dipertanggungjawabkan,” jelas Dedi. Ia mengatakan laporan yang tidak akuntable tersebut menimbulkan pertanyaan besar kenapa Pemprov Jabar begitu lambat menyelesaikan pertanggungjawaban. Hal itu membuat BAG menduga dana tersebut bisa saja diselewengkan. “Kami jadi menduga bantuanbantuan itu dibuat fiktif. Seharusnya LKPJ Gubernur itu dianggap cacat karena belum selesai. Tapi toh ternyata pimpinan DPRD tetap menerima pertanggungawaban itu. Ini ada peran dari eksekutif maupun legislatif yang sama-sama punya kepentingan,” katanya. Pemprov Jabar Bereaksi Terkait hal itu, Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov
Jabar Ruddy Gandakusumah menilai tudingan LSM BAG itu janggal. Menurutnya kasus ini sudah beberapa kali dilaporkan baik ke KPK maupun ke kejati, namun tidak ada tindaklanjutnya. Artinya tuduhan itu tidak benar. “Hak seseorang atau ormas atau LSM untuk melapor pada penegak hukum manakala ada indikasi korupsi di suatu Instansi termasuk di Pemprov Jabar. Dan jadi kewenangan penegak hukum untuk menanganinya sejauh diperoleh fakta hukum atas laporan tersebut,” ujar Ruddy melalui pesan singkatnya pada wartawan. Namun menurut Rudy, laporan tersebut menjadi sedikit janggal karena hal yang sama pernah dilaporkan ke KPK pada 2012 lalu. “Sepengetahan saya laporan tersebut sudah pernah disampaikan ke KPK selain ke instansi penegak hukum lainnya
Laporkan.. semua tidak ada artinya kalau tujuan akhir bagaimana memberikan layanan bermutu serta peningkatan tingkat kesehatan masyarakat yang bagus itu tidak tercipta. “Dengan kerjasama ini, saya berharap proses pendidikan kedokteran yang akan menghasilkan dokter yang kompeten, profesional, bermutu dan berakhlak mulia tercipta di Cirebon ini,” ujar Ali Gufron. Disebutkan, saat ini ada 72 Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia. Sementara jumlah rumah sakit yang digunakan sebagai wahana pendidikan dokter dan dokter spesialis sebanyak 300 titik. Namun demikian, baru sekitar 40 rumah sakit pendidikan yang sudah ditetapkan berdasarkan SK Menkes
Dukungan Nasdem Di lain pihak, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) memberi dukun-
investigasi karena tidak ada indikasi kerugian negara. Kalau memang benar hasil audit BPK menyatakan bermasalah dan ada indikasi tindak pidana korupsi maka semestinya ditindaklanjuti dengan audit investigasi,” tuturnya. Jika benar bermasalah, menurut Ruddy seharusnya tak mungkin Pemprov Jabar akan memperoleh predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK pada tahun 2011 lalu. Ruddy pun menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran dana bansos di Pemprov Jabar diawali pengajuan proposal dari pemohon, verifikasi atas permohonan, penganggaran dalam APBD dan pencairan oleh pemohon. Pada saat pencairan pemohon harus menyerahkan data jati diri, kode rekening, kuitansi penerimaan yang sudah ditandatangani ketua penerima atas nama lembaga. FER/HER
Lelang... Nomor 1069 tahun 2008. Oleh karena itu, lanjut dia, kalau RSUD Waled berniat mendapatkan status sebagai rumah sakit pendidikan perlu persyaratan dan pemenuhan administrasi serta seluruh hal lainnya yang diperlukan. “Ini memerlukan komitmen dari pemerintah daerah, Dinas Kesehatan dan seluruh masyarakatnya. Paling tidak Cirebon khususnya dan umunya Jawa Barat,” kata Ali Gufron. Kadinkes Jabar, dr. Alma Lucyati mewakili Gubernur Jawa Barat mengatakan, Provinsi Jawa Barat berupaya untuk melaksanakan amanah yang tertuang dalam Undangundang Kesehatan Nomor 36, yang
intinya pemerintah diwajibkan untuk mengaturnya. Salah satunya yakni merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi pelaksanaan upaya yang merata serta terjangkau terutama di wilayah perbatasan. Rektor Unswagati Cirebon, H. Zakaria Machmud mengaku sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada Bupati Cirebon yang telah mengizinkan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Unswagati dengan RSUD Waled. “Hal ini sama-sama sangat menguntungkan. Sebab adanya kerjasama, sejumlah bantuan pemerintah juga tenaga-tenaga spesialis mengalir,” tukasnya. GYO/FIF
gan penuh pada Ahmad HeryawanDeddy Mizwar. Kader Nasdem pun mengaku siap memenangkan pasangan nomor urut 4 itu. “Kami siap memenangkan pasangan Ahmad HeryawanDeddy Mizwar,” kata Ketua DPW Nasdem Jabar Rustam Effendi. Jumlah kader Nasdem di Jabar diklaim cukup banyak. Bahkan jumlahnya di atas 2 juta orang. “Kader kita di Jabar ada 2,6 juta orang. Mereka siap memenangkan pasangan ini,” tegasnya. Dukungan terhadap Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar menurutnya ada mulai dari tingkat RT, RW, hingga tingkat provinsi. Rustam mengatakan, ada alasan kenapa Nasdem mendukung Heryawan meski tidak masuk dalam parpol koalisi PKS karena merupakan parpol baru. “Kami menilai Heryawan berhasil memimpin Jabar selama lima tahun ini. Banyak sisi keberhasilan yang dilakukan mulai dari ekonomi hingga pendidikan. Keberhasilan ini perlu dilanjutkan,” pungkas Rustam. Sementara itu, kubu Partai Golkar mengaku akan fokus menyosialisasikan pasangan Irianto MS Syafiuddin-Tatang
Farhanul Hakim di kawasan perkotaan. Sebab pasangan ini dinilai sudah cukup kuat di pedesaan karena sosialisasi sering dilakukan ke pedesaan. “Dari hasil survei Reform Institute, kita mengambil pelajaran akan fokus melakukan sosialisasi di perkotaan,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar M Qudrat Iswara. Dari hasil survei Reform Insitute menggunakan multi stage random, Yance ada di posisi tiga di bawah Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dan Dede Yusuf-Lex Laksamana. Sedangkan dengan metode tracking survei, posisi Yance-Tatang ada di posisi dua, unggul atas Dede-Lex yang ada di posisi tiga. Sementara posisi satu kokoh dipegang Heryawan-Deddy Mizwar. Dengan posisi Yance-Tatang yang pelan-pelan mulai merangsek mengalahkan Dede-Lex dan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki, Iswara mengaku makin optimistis. “Hasil survei ini tentu jadi modal dan menambah kepercayaan kita untuk memenangkan pilgub. Hal-hal yang dirasa masih kurang akan terus kita perbaiki,” jelas Iswara. FER/CPS/HER
Perguruan.. “Latar belakang pasangan ini aktivis, bahkan dengan calon wakil (Teten, red) saya kenal dekat sudah lama. Jelas tahu banyak pribadinya, maka dari itu saya tidak ragu untuk mendukung ya,” tandas Suhu Gunawan. Sementara itu Cawagub Jabar Teten Masduki mengungkapkan terima kasih atas dukungan Guru Besar PGB Bangau Putih, Suhu Gunawan Rahardja. “Saya terharu mendapat dukungan dari perguruan Bangau Putih ini. Mudah-mudahan dukungan dari seluruh elemen rakyat Jabar membuat saya semakin semangat untuk menciptakan perubahan di Jabar,” ujar Teten. Aktivis anti korupsi pendiri Indonesia Corruption Wacth ini menambahkan, di Jabar yang penduduknya tersebar di 26 kabupaten dan kota, terdapat beragam seni dan budaya. “Termasuk Perguruan Bangau Putih ini. Semuanya perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk mewarnai khasanah budaya juga seni di Jawa Barat,” ujarnya.
termasuk ke Kejati Jabar. Sehingga ini menjadi di luar kelaziman kalau laporan itu dilaporkan lagi,” katanya. Atas laporan tersebut, Ruddy meyakini bahwa dugaan tersebut tidak benar karena meskipun ada rekomendasi temuan dari BPK, sesuai ketentuan yang berlaku maka paling lambat 60 hari dari rekomendasi tersebut harus segera ada tindak lanjut oleh yang terperiksa. “Bila ada indikasi kerugian negara, maka BPK dapat menindaklanjuti dengan audit investigasi. Hasil audit, bila terindikasi ada kerugian negara, maka disampaikan pada penegak hukum,” jelas Ruddy. Laporan BPK pada tahun 2011 terhadap kegiatan bansos sejauh ini, disebut Ruddy juga sudah ditindaklanjuti dan telah disampaikan ke BPK. “Sejauh ini sudah clear sehingga tidak ditindaklanjuti dengan audit
Dijelaskannya, anggaran yang disediakan KPU Jabar untuk lelang kertas suara itu sebanyak Rp 22 miliar. Setelah lelang dibuka, total ada 90 perusahaan yang sementara. Tapi pada pelaksanaannya hanya ada enam perusahaan yang memasukkan dokumen. Dari enam perusahaan yang ada, semuanya tidak memenuhi syarat sehingga lelang kertas suara gagal dilaksanakan. “Dari enam itu, satu perusahaan tidak memenuhi persyaratan administratif, dua tidak menyertakan contoh kertas suara, tiga lagi tidak memenuhi persyaratan teknis,” jelasnya. Karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat dan lelang dibatalkan, ULP menyerahkan pengadaan kertas suara ke KPU Jabar. “Nanti KPU Jabar akan mengambil langkah selanjutnya untuk pengadaan kertas suara ini,” jelas Dadang. Kemungkinan, sambung dia, KPU akan melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan kertas suara.
“ Ke m u n g k i n a n penunjukan langsung karena untuk lelang ulang waktunya tidak akan cukup, terlalu mendesak ke pelaksanaan pilgub. Apalagi 10 Februari kertas suara harus sudah didistribusikan ke daerahdaerah. Namun untuk itu, kami akan lebih dulu berkonsultasi dengan pihakpihak terkait,” papar Dadang. Ditambahkannya, saat ini ada beberapa proses lelang yang masih berlangsung. Total, ada tujuh paket lelang yang diusulkan KPU Jabar, itu sudah termasuk pengadaan kertas suara. “Contoh yang itu di antaranya tinta dan formulir. Yang lainnya saya tidak tahu pasti karena harus lihat dokumen dulu, termasuk soal anggarannya,” pungkas Dadang. Secara terpisah, Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Diding Djunaedi juga mengutarakan kemungkinan PL dalam pengadaan kertas suara. Dia menjelaskan penunjukan langsung itu terpaksa dilakukan karena proses lelang gagal yang lantas diumumkan pada
Selasa (15/1) lalu. Ketika itu, proses lelang diramaikan sebanyak 60 perusahaan yang mendaftar lelang. Dia menuturkan dari perusahaan pendaftar lelang itu, hanya enam perusahaan yang mengajukan penawaran. Namun, perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta secara administrasi maupun secara teknis. “Perusahaan yang mengajukan penawaran tidak memenuhi persyaratan,” katanya. Diding mengaku Harga Penawaran Satuan (HPS) pengadaan surat suarat itu mencapai Rp22 miliar. Seperti diketahui, KPU Jabar berkeinginan mencetak sebanyak 37 juta kertas suara. Menurutnya lagi, sebagian besar perusahaan yang mengajukan penawaran itu gagal memenuhi syarat teknis. Syarat tersebut berasal permintaan KPU Jabar sebagai penyelenggara. “Syarat teknis tersebut terkait desain surat suara sedangkan contoh yang diajukan perusahaan tidak sesuai dengan keinginan KPU,” ucapnya. FER
sering tergenang. Dilain sisi. lanjutnya, ada yang kekurangan pasokan air.
sydementasi saluran, serta perlu dibangun pintu pembuangan atau pintu pengalapan. “Dampak dari keterlambatan masa tanam ini, tentunya akan berpengaruh pada musim masa tanam gadu,” tukasnya. GYO/HEN
Program... Secara terpisah, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Cirebon, Tasrip Abubakar mengungkapkan, di wilayah Kecamatan Gegesik terdapat dua kondisi tanah area sawah, yang satu tanahnya tadah hujan, sehingga airnya
Solusinya, tambah Tasrip, dengan cara membuat atau memperbaiki jaringan irigasi. Tak hanya itu, perlu saluran pembuang sementara bagi
Polkum
12
Edisi 216 - Tahun 1 - Jum’at 18 Januari 2013
LINTAS Ketua DPRD Kota Bandung Peroleh Dukungan Mahasiswa BANDUNG - Ambisi Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan untuk maju menjadi Calon Walikota (Cawalkot) Bandung periode 2013-2018 mulai mendapatkan dukungan dari elemen masyarakat. Dianggap memiliki kriteria sesuai harapan publik, Kaukus Mahasiswa Indonesia Bersatu (KMIB) menyatakan dukungannya kepada Erwan yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung. “KMBI memberikan dukungan politik kepada Kang Erwan yang selama ini memiliki track record jelas dengan memimpin DPRD Kota Bandung. Jika kami meminta waktu berdiskusi, Kang Erwan terbuka dan senang saat mahasiswa angkat bicara,” klaim Ketua KMIB Bandung Ceng Farid Ridwan kepada wartawan, kemarin. Ceng menuturkan agar Bandung tertata baik dari segi birokrasi dan tata ruang, maka cawalkot harus memiliki sejumlah kriteria. Versi KMIB, kriteria dimaksud yakni cawalkot harus warga asli Bandung yang tentunya memahami sosio-kultural masyarakat Bandung. Lalu memiliki pengalaman di birokrasi pemerintahan. “Selain itu harus muda, karena jiwa pemuda itu penuh semangat dan girohnya pun masih membara. Juga harus bersih, artinya bersih berbagai kasus hukum dan etika moral,” jelas Ceng. Ceng mengklaim KMIB tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik (parpol). Ceng menyebut KMIB terdiri gabungan mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Djati, Unpad, UPI, Uninus, Unikom, dan Al Ghifari. Q FER
PPP Dilanda Perpecahan
Suryadharma Sangkal Dukungan ke Ahmad Heryawan Tak Utuh
Anak Mantan Walikota Bandung Dibidik Parpol Besar BANDUNG - Putra sulung Ateng Wahyudi (mantan Walikota Bandung, Red), Dandan Riza Wardhana, akhir-akhir ini kian santer disebut bakal turut meramaikan bursa kandidat dalam Pilwakot Bandung 2013. Dandan yang saat ini menjabat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung ini dikabarkan sudah dibidik salah satu partai politik (parpol) besar untuk menjadi calon Bandung 2 atau wakil walikota. Namun ketika ditanya wartawan, Dandan tak menjawab gamblang soal isu tersebut. “Saya belum memutuskan,” jawab Dandan singkat saat ditemui wartawan di kantor BPPT Kota Bandung, kemarin. Ia mengaku tidak besar kepala kendati namanya disebut-sebut masuk bursa kandidat Pilwalkot Bandung 2013. Dandan pun menegaskan belum terpikir maju sebagai calon pemimpin Pemkot Bandung periode 2013-2018. Soal didekati parpol dan sudah jalin komunikasi, ia membantahnya. “Kalau dikatakan dilirik dan masuk bursa, bersyukur alhamdulillah. Tetapi sekarang saya ingin fokus pekerjaan,” ucapnya. Dadan pun menjawab dengan nada diplomatis saat dipertegas apakah siap atau berniat tarung Pilwalkot Bandung 2013. “Pengabdian itu bisa di birokrasi dan politik,” imbuhnya. Q FER
CIANJUR - Munculnya pernyataan anggota Majelis Pertimbangan DPP Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Nu’man Abdul Hakim yang menyebutkan kader PPP tidak semua mendukung calon gubernur-wakil gubernur Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar di Pilgub Jabar 2013, membuat gusar Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Dia pun kembali menegaskan bahwa dukungan PPP sudah jelas, yaitu diberikan kepada pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. “Wah, saya belum mendengar isu ada perpecahan di bawah mengenai dukungan. Sudah jelas kan, DPP dari awal menegaskan bahwa PPP memberikan dukungan kepada pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar,” terang Suryadharma Ali seusai berkunjung ke Pondok Pesantren AtTaubah di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Cianjur, Kamis (17/1). Dia tak mau berspekulasi memberikan sanksi bagi kadernya yang berupaya membelot memberikan dukungan. Sementara itu, Sekretaris DPC
PPP Kabupaten Cianjur Jimmi Perkasa Has menegaskan DPC PPP Kabupaten Cianjur tidak akan terpengaruh dengan rumor pecahnya dukungan pada Pilgub Jabar 2013 di internal PPP. Malahan Jimmi mengaku akan lebih solid lagi memenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. “DPC PPP Kabupaten Cianjur tidak pecah dan tidak akan pecah dalam memberikan dukungan terhadap pasangan Ahmad HeryawanDeddy Mizwar. Kami bersembilan yang masuk dalam tim pemenangan sudah berkomitmen mendukung penuh dan memenangkan pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar,” tegas Jimmi yang juga sebagai sekretaris TKK Cianjur. Fakta Sebelumnya diberitakan, Nu’man Abdul Hakim yang juga mantan Ketua DPW PPP Jabar secara terbuka mengungkapkan dukungan sebagian kader PPP ke pasangan yang diusung Partai Golkar, Irianto MS SyafiuddinTatang Farhanul Hakim. Tatang dike-
tahui adalah bekas Sekretaris DPW PPP Jabar. Nu’man juga memastikan dukungan kader itu bukan karena ada seruan. “Saya hanya menyampaikan fakta bahwa banyak kader PPP tidak mendukung Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar. Tidak ada yang menyerukan seperti itu,” kata Nu’man saat dihubungi wartawan. Dukungan para kader PPP kepada Yance (sapaan Irianto), terutama dukungan ke Tatang, didasari kedekatan emosional dan psikologis. Sebab Tatang pernah jadi kader PPP selama 20 tahun. “Meskipun Pak Tatang sekarang bukan lagi kader PPP, hubungan emosional dengan teman-teman di PPP tetap berjalan dan dukungan itu datang sendiri,” jelas Nu’man yang pernah menjabat sebagai wagub Jabar ini. Disinggung soal statementnya yang tidak dianggap oleh PPP se-Bandung Raya, Nu’man menanggapinya dengan santai. “Diabaikan atau tidak, faktanya banyak yang tidak mendukung Heryawan-Deddy Mizwar,” ucapnya
seraya menambahkan bahwa dirinya tidak bisa menyebut ada berapa kader PPP dan DPC di Jabar yang mendukung Yance-Tatang. “Tidak bisa disebutkan satu per satu, ini kan silent majority. Yang jelas arus di bawah ini beda dengan arus DPW PPP,” paparnya. Tatang Suhara, pengurus harian DPC PPP Kabupaten Bandung terus terang mengaku sebagai pihak yang mendukung Tatang. Di tingkat PAC Kabupaten Bandung, jumlah pendukung Tatang-Yance diperkirakan mencapai setengahnya. “Kalau tidak percaya, silahkan dicek,” cetus Tatang. Ia bahkan menyebut selama ini tidak ada pergerakan di PPP Kabupaten Bandung untuk memenangkan Heryawan-Deddy Mizwar. Ia pun mengklaim dari lima kandidat hanya Yance-Tatang yang dinilai layak memimpin Jabar. “Kita siap memenangkan pasangan Yance-Tatang,” janjinya. Soal pembangkangan itu, Tatang mengaku siap jika nantinya dipecat dari PP. “Silahkan saja. Yang jelas pemecatan itu kan ada mekanismenya,” tandasnya. Q RUS/FER
Gubernur Jabar Pantau Penanganan Korban Longsor di Puncak
KAB.BOGOR (LJ) – Peristiwa longsor di Kampung Cibogo Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk Gubernur Jawa Barat (Jabar)
Ahmad Heryawan. Hingga hari kedua pasca bencana, korban masih menempati ruang kelas SD Negeri 07 Cipayung. Di lokasi pengungsian, ada sebanyak 49 orang atau 14 kepala keluarga (KK) yang diantaranya terdapat
PENGUMUMAN - Sehubungan dengan adanya kendala teknis pada perusahaan H.U Lingkar Jabar beberapa waktu lalu sehingga berdampak pada tidak terbitnya H.U Lingkar Jabar untuk beberapa edisi. Maka dengan ini Manajemen perusahaan menghaturkan permohonan maaf kepada para pelanggan setia. - Mulai Jum’at (18 Januari 2013), Edisi 216 H.U Lingkar Jabar terbit seperti biasa .
belasan balita dan anak-anak. Sesampainya di lokasi bencana, Rabu (16/1), Gubernur Heryawan langsung mengecek penanganan longsor yang menewaskan enam warga itu. Dalam kunjungannya, Aher (sapaan akrab Ahmad Heryawan, Red) memberi perhatian pada langkah mitigasi, penanganan pengungsi, dan penyiapan rumah sewa sementara yang dilakukan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Setelah meninjau kondisi lokasi longsor, Heryawan menjelaskan, penanganan longsor sejauh ini berjalan baik. Pasokan bahan makanan dan pakaian tidak terkandala. “Kalau urusan pengungsi, tidak ada masalah apapun. InsyaAllah, logistik aman, berapapun kebutuhannya. Kita punya persediaan yang cukup, milik Pemprov maupun Pemkab. Permintaan beras kita lipat gandakan realisasinya. Ini dimaksudkan agar pengungsi jangan sampai telantar,” ujar gubernur yang akan men-
calonkan lagi di Pilgub Jabar 2013 ini. Terkait pemenuhan kebutuhan tempat bernaung, korban disiapkan rumah sewa hingga enam bulan ke depan. Pada saat yang sama, proses pengerjaan rumah baru ditargetkan rampung. Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan menegaskan, proses relokasi diawali pencarian lokasi yang aman. Untuk itu, pihak Pemprov dan Pemkab bersama pemerintahan Desa Cipayung mencari lokasi relokasi terbaik. Aher juga menegaskan, rumah baru untuk para korban segera dibangun. Diharapkan, relokasi ke rumah baru dapat dilakukan beberapa bulan ke depan, bahkan diupayakan sebelum bulan keenam. Sementara, Kades Cipayung Cacuh Budiawan mengatakan, pihak pemerintahan desa dan warga sangat mengapresiasi langkah tanggap Pemprov Jabar maupun Pemkab Bogor. “Kami bersyukur Pak Gubernur memberi perhatian langsung. Ini sangat melegakan warga, khususnya keluarga korban,” tukasnya. Q DED