Diplomasi Perlindungan TKI/WNI

DIPLOMASI PERLINDUNGAN WNI/TKI Oleh: Jenderal Polisi (Purn) Tan Sri Prof. Drs. Da’i Bachtiar SH, AO Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia Untuk Kerajaan Malaysia

PENGANTAR Diplomasi dalam bahasa Inggris Diplomacy, dengan pemahaman pengertian, is the art and practice of conducting negotiations between representatives of groups or states. It usually refers to international diplomacy, the conduct of international relations through the intercession of professional diplomats with regard to issues of peace-making, trade, war, economics and culture.

Untuk menyegarkan ingatan kita, kata “diplomasi” digunakan banyak hal. Misalnya kalau orang berdiskusi, dengan segala kepiawaiannya, argumentasinya dengan bahasa yg tepat, kemudian orang tersebut sering dikatakan sebagai orang yang sangat “diplomatis” didalam menyakinkan pihak yang lainnya atau juga kalau kita merefer cerita masa lalu, bahwa Bung Karno pernah menjawab suatu pertanyaan dari tamu-tamu asing yang berkunjung dan berdialong dengan Beliau. Tamu-tamu mengatakan bahwa: “Negara anda ini sangat kaya akan alamnya, tapi sayang rakyatnya masih miskin. Bagaimana anda tidak memanfaatkan kekayaan alam itu dengan eksplorasi maupun eksploitasinya bagi kesejahteraan rakyat ?”. Bung Karno menjawab bahwa; “ Ya, memang negara kami memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi kami akan ambil kekayaan tersebut, setelah rakyat kami sendiri pandai atau mampu mengambilnya sendiri”.

Jawaban tersebut menunjukkan kalimat yang mengandung

pemahaman “diplomatis” untuk

menghindari pertanyaan yang memojokan, mengapa tidak dieksplorasi, karena memang belum ada kemampuan, tetapi juga mengandung makna yang lebih dalam pemikiran kedepan (future) bahwa Beliau mempersiapkan manusia, sumber daya manusianya dulu, baru dieksplorasi / dieksploitasi, sebab kalau tidak justru orang lain yang akan memanfaatkannya.

Cerita lain, bahwa kalaulah Republik Indonesia ini mampu mengembalikan wilayah Irian Barat atau Propinsi Papua sekarang, sering dikatakan, bahwa keberhasilan itu tidak saja hanya 1 | H a l a m a n

karena pengerahan kekuatan bersenjata dengan Komando Trikora oleh Presiden Sukarno waktu itu, tetapi dinyatakan juga sebagai keberhasilan dari diplomat Indonesia dalam perjuangan “diplomasi”nya di forum internasional terutama di forum PBB. Dari gambaran yang singkat itu, kalau kita berbicara tentang “diplomasi”, tentu akan dapat ditarik pemahaman, bahwa diplomasi tidak akan lepas keterkaitannnya dengan faktor atau unsur-unsur lainnya seperti adanya unsur aktor atau pelaku yang dalam hal ini adalah para diplomat, adanya misi, adanya pesan atau message, dan adanya argumentasi dan kadang kala juga ditentukan oleh momentum yang ada dan tepat.

Oleh karena itu, dalam menguraikan tentang “diplomasi perlindungan Warga Negara Indonesia / TKI (Tenaga Kerja Indonesia)” di suatu Negara, dalam hal ini di Malaysia, maka akan lebih dulu dijelaskan tentang bagaimana aktor atau pelaku itu sendiri, yaitu, para diplomat, kemudian berbicara tentang misinya, pesannya dan argumen serta momentum yang ada.

Para pelaku atau aktor menempati peran sentral dalam berdiplomasi, karena mereka ini adalah orang- orang yang dipersiapkan untuk mengemban misi maupun pesan-pesan yang dibebankan pada yang bersangkutan dalam menempati pos-nya diberbagai negara sahabat Indonesia, sebagaimana pepatah bahwa keberhasilan sesuatu misi sangatlah ditentukan oleh “man behind the gun” Para Diplomat inilah sebetulnya yang menjadi tumpuan untuk bagaimana pesan-pesan atau harapan yang dititipkan pada yang bersangkutan dapat dijalankan di negara, dimana yang bersangkutan ditugaskan. Bahkan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada pengarahan rapat kerja perwakilan seluruh dunia di Jakarta tanggal 4 sampai 9 Februari 2010 yang lalu, Beliau memberikan penekanan agar hendaknya para diplomat itu mampu berperan sebagai lobbyist, intelligent analysis, opportunity seekers dan image builder.

Tetapi juga tidak boleh dilupakan dari empat yang disampaikan oleh Bapak Presiden peran lain yang melekat pada setiap diplomat adalah sebagai representative, negotiator, dan public service.

Bapak Presiden menekankan pada empat peran tadi, sebenarnya karena arah yang dipesankan kepada setiap diplomat, tentang national interest atau kepentingan nasional yang saat ini dikembangkan adalah memajukan dibidang perekonomian.

2 | H a l a m a n

Dengan empat peran tersebut diharapkan bahwa para diplomat mampu membangun hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara akreditasinya yang memberikan keuntungan terutama tentu bagi Indonesia tetapi dalam hubungan dua negara adalah hubungan yang saling menguntungkan atau symbiosis mutually, bukan sebaliknya dimana negara lain lebih diuntungkan dengan hubungan ekonomi dengan Indonesia sedangkan Indonesia sendiri malah mengalami defisit.

Disamping misi memajukan hubungan ekonomi, tetapi misi yang melekat yang tidak pernah bisa ditinggalkan kapanpun adalah misi dalam melindungi Warga Negara Indonesia, dimanapun berada terutama dimana para diplomat ditugaskan, bahwa setiap Warga Negara Indonesia, apapun kegiatannya, alasan keberadaannya dan statusnya disuatu negara, dijamin perlindungan dirinya dan berhak atas pelayanan dan perlindungan dari negara. Hal ini tentu dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI, Konsulat Republik Indonesia ataupun kantor-kantor penghubung lainnya yang berada di wilayah, dimana telah ditugaskan para diplomat didalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah tugasnya masingmasing.

Para diplomat harus dapat membawakan pesan kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri. Pesannya, agar mereka tidak perlu khawatir ataupun rasa takut yang akan menimpa dirinya selama berada di negeri orang, karena adanya jaminan dari negara setempat maupun Negara Republik Indonesia, akan perlindungannya. Para diplomat di Perwakilan pun telah memahami prisip-prinsip perlindungan yaitu kepedulian dan keberpihakan. Dua prinsip tersebut pada dasarnya merupakan pesan yang ingin dibawakan oleh para diplomat kepada Warga Negara Indonesia. Pesan ini diharapkan dapat sampai kepada setiap Warga Negara Indonesia dimanapun mereka berada. Dengan sampainya pesan ini, maka tidak ada satupun warga Negara Indonesia yang berada di Luar negeri, tidak tahu harus melapor atau memberikan informasi apapun kepada siapa, dimana

mereka ini berada. Pesan ini penting, karena banyak orang

Indonesia berada di luar negeri, kadang kala dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa hak dan kewajibannya selama mereka berada di luar negeri.

Berkaitan dengan argumen atau dikenal sebagai “alasan”, berupa pokok-pokok pikiran atau ide atau gagasan apa yang patut disampaikan oleh seorang diplomat dalam berinteraksi dengan 3 | H a l a m a n

mitranya ataupun lingkungannya. Berbobot atau kurangnya suatu argumentasi ditentukan oleh wawasan, keluasan pengetahuan, atau referensi, pengalaman, daya pikir ataupun kemampuan berkomunikasi, berorasi dari seseorang, sehingga argumentasi tidak datang dengan sendirinya, tetapi benar-benar diperlukan suatu persiapan (modal) yang dimiliki oleh seorang diplomat.

Adakalanya argumentasi itu sangat bagus, rasional bahkan mungkin dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi kalau tidak kontekstual, kalau tidak pas dengan tema ataupun pokok bahasan maka argumentasi pun tidak ada artinya. Oleh karena itu, argumentasi ini merupakan modal yang patut dimiliki oleh setiap diplomat. Disinilah, seorang diplomat dituntut untuk selalu memperkaya pengalaman dirinya, membuka cakrawala wawasan berpikirnya, membaca referensi-referensi dan juga tidak boleh ketinggalan dengan informasi-informasi yang aktual, supaya didalam menyampaikan argumentasinya selalu up to date dan kontekstual.

Banyak diplomat yang kadangkala kurang bekal atau modal yang dimiliki, sehingga dalam menyampaikan argumentasinya kadang kala kurang berbobot (kurang kuat), sehingga tentu apa yang ingin disampaikan dalam misinya juga tidak berhasil.

Setelah misi dipahami, pesan telah sampai kepada WNI dan argumentasi yang berbobot, berikutnya diharapkan juga diplomat mampu melihat situasi yang berkembang, atau dikatakan momentum. Yang dimaksud dengan momentum, yaitu adanya suatu peristiwa atau suatu keadaan yang muncul, berupa / dianggap sebagai peluang (opportunity) sebagai saatnya yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Momentum dapat ditimbulkan oleh situasi yang muncul oleh karena adanya perubahan peraturan perundangan, perubahan kebijakan atau adanya tuntutan masyarakat ataupun adanya suatu peristiwa yang mendapat perhatian public yang luas, terutama melalui media massa. Pentingnya suatu momentum sebagaimana orang bijak mengatakan, bahwa ketidak berhasilan suatu misi, karena sudah “kehilangan momentum”.

KEBERADAAN WNI/TKI DI MALAYSIA Sebagaimana telah dimaklumi bersama, bahwa secara resmi hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung 52 tahun yang lalu dan memasuki ke 53 tahun.

Sebagai dua negara yang merdeka, berdaulat dan bersahabat, dihitung dari hari Kemerdekaan Malaya pada tahun 1957. Tetapi sebenarnya, barulah menjadi negara Malaysia setelah pada

4 | H a l a m a n

tahun 1962 yaitu saat berpisahnya Singapura dan masuknya Serawak dan Sabah ke persekutuan Tanah Malaya, menjadilah Malaysia.

Hubungan dua negara ini didahului dengan satu hubungan historis yang sangat panjang, jauh melebihi resminya dua negara ini, karena sejarah masa lalu Indonesia dan Malaysia yang diawali dengan hubungan sejarah para raja-raja, baik raja-raja yang ada di Jawa, raja yang ada di Sumatera, ada raja-raja yang di Melaka (Semenanjung Melaka), ataupun raja yang ada di Sulawesi, dan di Kalimantan. Hubungan dua atau lebih kerajaan-kerajaan masa lalu, telah membangun suatu peradaban antara kelompok-kelompok manusia yang berada di wilayah yang sekarang disebut wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia, sehingga tumbuh berkembang kebudayaan yang sama dan bahasa yang sama. Apabila juga dilihat dari faktor geografis, maka perbatasan yang terpanjang antara Indonesia dengan negara tetangga, yaitu dengan Malaysia-lah negara yang paling panjang batasnya, baik batas lautan maupun batas daratan. Batas daratan melebihi 2.000 Km, dan batas lautan meliputi selat Malaka, selat Makassar dan laut Cina Selatan.

Kerapatan hubungan dua negara ini pula, menghantarkan keberadaan orang-orang Indonesia di Malaysia jumlahnya cukup besar. Bahkan banyak diantara mereka yang sekarang Warga Negara Malaysia, pada awalnya mereka ini adalah keturunan dari berbagai suku yang berada di Indonesia. terutama ada suku dari Sumatera (Minang), dari daerah Melayu (Aceh), Suku Bugis, Suku Banjar, Suku Jawa, suku-suku yang berada di Nusa Tenggara Barat (Sasak) dan juga suku lain-lain yang telah berinteraksi dengan cukup lama.

Disamping keberadaan mereka di masa lalu, tetapi juga ada tarikan-tarikan baru keberadaan orang Indonesia di Malaysia ini, yaitu apa yang dinamakan Tenaga Kerja Indonesia.

Memang diakui, bahwa kemajuan dan kesejahteraan rakyat Malaysia semakin baik dan meningkat dan kalau diukur pendapatan perkapitannya sudah mencapai sekitar 7.000-8.000 USD. Kondisi kesejahteraan rakyat ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang diperlukan oleh pertumbuhan ekonomi Malaysia. Muncul lapangan kerja baru yang tidak dipenuhi oleh tenaga kerja dari Malaysia itu sendiri, karena ada lapangan pekerjaan yang secara konsep mobilisasi sosial ditinggalkan oleh rakyat Malaysia sendiri yaitu contoh: pekerjaanpekerjaan yang kasar, pekerjaan-pekerjaan lapangan, pekerjaan yang berat, karena mereka tidak lagi bekerja pada pekerjaan-pekerjaan itu atau pekerjaan 3D (pekerjaan yang susah (Dificult), 5 | H a l a m a n  Â

ada pekerjaan yang kotor (Dirty) dan juga yang berbahaya (Danger)). Oleh Karena itu, membuka peluang bagi kelebihan tenaga kerja di Indonesia untuk datang ke Malaysia.

Malaysia tidak saja menerima dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara tetangga lainnya yang kelebihan tenaga kerja atau memang kurang lapangan pekerjaan di negaranya.

Pada kondisi sekarang ini tidak menafikan bahwa Indonesia memerlukan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Dengan berbagai aturan yang melindunginya Indonesia telah mengambil kebijakan untuk

mengirim tenaga kerja ke luar negeri termasuk diantaranya ke Malaysia.

Lapangan pekerjaan yang banyak diminati oleh pekerja dari Indonesia yaitu mereka yang bekerja di perladangan, utamanya kelapa sawit. Cukup besar mereka berada di Malaysia ini, diperkirakan antara 350.000 sampai 400.000 orang. Mereka juga yang bekerja di bidang jasa konstruksi (sektor bangunan), ini pun hampir sama angkanya sekitar 400.000 orang, juga mereka yang bekerja di pabrik-pabrik, umumnya memang perempuan yang bekerja disektor ini, angkanya pun sekitar 300.000 orang, mereka yang bekerja di sektor jasa, ini kecil angkanya, sekitar 15.000-an saja dan ada yang cukup besar jumlahnya adalah pada sektor informal atau disebut pembantu rumah tangga, angkanya sekitar 350.000 sampai 400.000 orang, sedangkan mereka yang Expatriat, jumlahnya sekitar 5.000-an orang.

Jumlah ini dibandingkan dengan dari negara-negara lain di Malaysia, maka menempati jumlah yang cukup besar yang datang dari Indonesia. Disamping mereka yang bekerja resmi di Malaysia, adapula mereka yang biasa datang ke Malaysia, karena mungkin pada era tahun 80-an Malaysia membuka pintu lebar-lebar bagi pendatang, terutama dari Indonesia. Dan juga ada yang secara sengaja datang tanpa prosedur, atau disebut ilegal. Ini pun ada peran dari berbagai pihak terutama calo-calo atau disebut tekong-tekong yang memanfaatkan ketidaktahuan / pendidikan rendah dari Warga Negara Indonesia untuk masuk ke Malaysia tanpa prosedur. Para calo ini mengambil keuntungan, dapat bayaran atau mendapatkan tenaga kerja yang sangat murah, karena dengan status ilegal tidak terjamin asuransi, tidak terjamin dengan kontrak kerja, yang akhirnya semau majikan dalam memberikan bayaran atau gaji dan tidak jarang juga kadang kala diancam dengan hukuman-hukuman oleh oknum aparat di Malaysia kalau tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh majikan.

Disamping yang bekerja, tentu juga ada yang datang sebagai pelancong / turis-turis atau mereka yang datang ke Malaysia untuk bersekolah. Ini pun jumlahnya juga cukup besar, tercatat 6 | H a l a m a n  Â

tahun 2008-2009, orang Indonesia yang datang sebagai turis ke Malaysia sekitar 2 juta orang, sebaliknya orang Malaysia yang datang ke Indonesia sebagai turis sekitar 700.000 - 800.000 orang. Belum lagi anak-anak kita yang belajar di Malaysia angkanya mencapai sekitar 14.000 orang anak di berbagai tempat, utamanya tentu di perguruan tinggi-perguruan tinggi, baik pada undergraduate maupun postgraduate.

Terhadap WNI, baik yang menetap, temporary atau TKI , maupun juga yang bolak balik, Negara harus memberikan jaminan perlindungan kepada mereka ini. Oleh karena itu, di Malaysia ini ada Perwakilan-perwakilan yang tersebar. Mulai dari Kedutaan Besar Republik Indonesia berkedudukan di Kuala Lumpur, juga ada Konsulat Jenderal di Pinang, ada Konsulat Jenderal di Johor Bahru, ada Konsulat Jenderal di Serawak atau berkedudukan di Kuching, atau juga ada Konsulat Jenderal di Sabah berkedudukan di Kota Kinabalu dan juga ada penghubung di Tawau, yang baru baru ini telah ditingkatkan dari kantor penghubung menjadi Konsul Tawau (masih dalam proses dari pihak Malaysia).

Perwakilan ini memang telah digelar, baik di wilayah Semenanjung Malaysia ini maupun di wilayah Sabah dan Serawak. Tahun demi tahun memang perhatian pemerintah pusat di Jakarta kepada Perwakilannya terus meningkat, karena harus disesuaikan dengan jumlah orangorang Indonesia yang harus dilayani di Perwakilan-perwakilan ini. Pelayanan yang diberikan oleh Perwakilan-perwakilan ini, yang terbanyak di KBRI Kuala Lumpur. Rata-rata sekarang ini pada kondisi 700/hari, bahkan kalau hari-hari setelah weekend melebihi dari 1.000 sampai dengan 2.000. Di Pinang rata-rata antara 100 sampai 200 orang/hari. Di Johor Bahru antara 200 sampai 300 orang yang dilayani bahkan kadang-kadang 400. Kemudian juga ada yang di Kuching, Serawak antara 100 sampai 200. Kemudian juga di Kota Kinabalu rutin mereka melayani antara 100 sampai 200, karena ada program pemutihan, mereka bisa dalam satu hari 1.000 orang. Kemudian di Tawau juga, mereka tidak saja hanya melayani perpanjangan dokumen, tetapi terlebih lagi mereka sebagai pintu keluar / masuk di perbatasan dengan Kalimantan Timur.

Disamping pelayanan yang sifatnya rutin, tetapi juga banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang Indonesia di Malaysia, yang memerlukan kehadiran dan penanganan dari para petugas Perwakilan. Terutama WNI yang ilegal. Berbagai modus operandi

tentang

keilegalan mereka ini. Ada ilegal yang sebetulnya mereka masuk resmi dengan paspor sebagai 7 | H a l a m a n  Â

turis / pelancong tetapi kemudian mereka bekerja tanpa prosuder, tanpa kontrak kerja tanpa ijin bekerja dan akhirnya mereka over stay dan menjadilah ilegal. Ada ilegal karena mungkin yang bersangkutan resmi masuk ke/dengan agennya tetapi karena ada permasalahan dengan majikan dan sebagainya kemudian melarikan diri, mereka menjadi ilegal. Adalagi yang ilegal yang memang betul-betul dia datang dimasukkan diseludupkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini arahnya sudah masuk kepada trafficking in person, tapi mereka juga bekerja, itupun mereka ilegal. Ada juga yang memang habis kontraknya, habis masa berlakunya tapi juga dia terus berpindah-pindah, sambil bekerja dan tidak pernah mengurus perpanjangan dokumen. Inipun juga akhirnya menjadi ilegal.

Pemerintah Malaysia dalam menanggapi ilegal ini, tentu melakukan upaya penegakan hukum, baik secara rutin ataupun kadang kala mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang massive besar-besaran, yang dikenal dengan operasi pemulangan (pengusiran) pendatang asing tanpa ijin (PATI). Mereka yang tertangkap kemudian diproses melalui Mahkamah dan dihukum, setelah menjalani penjara, kemudian mereka dipulangkan. Pada tahun 2002, khususnya di wilayah Sabah terjadi pemulangan besar-besaran. Puluhan ribu orang Indonesia yang dipulangkan dan waktu itu Pemerintah Indonesia tentu dalam kondisi yang tidak siap, akhirnya mereka berada di tenda-tenda di daerah Nunukan dan sebagainya. Dan kemudian terjadi lagi tahun 2004, sudah diantisipasi, tetapi tidak hanya datang dari Sabah tetapi mereka datang dari Semenanjung, pada peristiwa tahun 2004, Indonesia sudah mengantisipasinya. Nampaknya, ada juga dampak terhadap Malaysia sendiri yaitu ditinggalkan oleh para pekerjanya. Sehingga menimbulkan kekosongan tenaga kerja, khususnya disektor konstruksi. Dalam pemulangan rutin mereka yang ilegal, kebijakan Pemerintah Malaysia menempatkan satu pintu keluar untuk seluruh wilayah semenanjung (setelah menjalani hukuman) yaitu di Pelabuhan Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Selanjutnya, diterima oleh Satgas Indonesia di Tanjung Pinang untuk dipulangkan ke daerah masing-masing di Indonesia.

Peran perwakilan di tempat pemulangan menjadi penting, karena harus melakukan pendataan dan checking terhadap mereka ini, untuk memastikan tentang keaslian kewarganegaraannya, sekaligus tentang kesehatan dan hak-hak dari WNI tersebut. Sebagai gambaran dapat ditunjukan data tentang jumlah WNI/TKI yang dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Pasir Gudang, Johor pada tahun 2008 sebanyak 30.816 orang dan tahun 2009, 8 | H a l a m a n  Â

29.966 orang. Perlindungan terhadap WNI tersebut, tidak saja mereka yang harus dilayani secara rutin, tetapi juga munculnya kasus-kasus yang melibatkan WNI, baik mereka yang menjadi korban, tetapi juga mereka yang menjadi pelaku kejahatan. Gambaran tentang mereka yang menjadi korban kejahatan dapat dilihat dalam table berikut ini,

Jumlah

WNI/TKI

yang

ditampung dalam shelter KBRI

2008

2009

TIDAK

209

211

KERJA

287

380

23

53

93

114

/

82

177

/

57

56

103

179

854

1.170

Kuala Lumpur 1. GAJI DIBAYAR 2. KONDISI

PERMASALAHAN

TIDAK SESUAI / PENIPUAN 3. PELECEHAN SEKSUAL 4. PENYIKSAAAN 5. TERLANTAR ILEGAL 6. TRAFFICKING UNDERAGE 7. LAIN-LAIN (UNFIT) JUMLAH KASUS

Terhadap TKI, korban kejahatan, perwakilan telah mengawal proses hukum pelakunya, sebagai contoh, majikan yang menganiaya Nirmala Bonat, telah divonis 18 tahun penjara, dalam proses banding diturunkan menjadi 12 tahun, dan KBRI telah meminta Jaksa Agung Malaysia untuk melakukan banding, hal ini telah dilakukan oleh Jaksa Agung Malaysia (sesuai hasil pertemuan Duta Besar RI dengan Jaksa Agung pada tanggal 16 Desember 2009).

9 | H a l a m a n

Bagi TKI yang tidak dibayar gajinya, KBRI telah berusaha untuk menagih hak TKI kepada majikan, dengan hasil pada tahun 2008, Rp 3.500.672.651 (854 kasus TKI berhasil diselesaikan) dan tahun 2009, Rp 4.255.164.082 (911 kasus TKI berhasil diselesaikan). Sedangkan bagi korban, baik yang meninggal ataupun luka-luka, telah dimintakan jaminan asuransi dan hak lainnya yang dimiliki korban.

Disamping data tersebut diatas, beberapa kasus menonjol yang mendapat perhatian public di Indonesia, seperti: Kasus Nirmala Bonat, Kasus Ceriati, Kasus Siti Hajar, Kasus Muntik, Kasus Modesta, Kasus Donald Kolopita dan Kasus Manohara. Mereka ini umumnya korban kekerasan (penganiayaan) dan pembunuhan.

Perwakilan bekerja keras untuk memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal.

Perwakilan tidak hanya merawat mereka untuk kesehatannya, tapi juga mengawal proses hukum terhadap para pelakunya, agar benar-benar diproses sesuai hukm yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya. Hal ini tidaklah mudah, jalur yang ditempuh antara lain, peran diplomasi terus dimainkan dengan melakukan loby-loby terhadap otoritas. Pemerintah, Parlemen, NGO, Tokohtokoh yang berpengaruh dan juga media massa, baik di Malaysia maupun media massa Indonesia yang pos di Malaysia. Tekanan publik dan media di Indonesia pada dasarnya adalah “peluru” para diplomat untuk menghadapi otoritas di Malaysia. Disamping itu pula forum resmi pada “high level” juga terus dimainkan, seperti pertemuan tingkat Menteri, terutama Menlu maupun forum “Annual Consultation” antara Presiden RI dan PM Malaysia, untuk mengangkat isue-isue tersebut.

Sebagai suatu contoh, pada Tingkat Menteri dengan memanfaatkan kunjungan Menlu RI, Bapak Hasan Wirayuda pada 25 – 26 Juni 2008, bertemu dengan Menlu Malaysia. Pada saat itu muncul isue yang mengemuka di Malaysia yaitu pernyataan Wakil PM, yang waktu itu masih dijabat oleh Datuk Seri Najib Tun Razak (yang sekarang menjadi Perdana Menteri), bahwa Pemerintah

Malaysia akan

melakukan operasi besar-besaran

dalam program pengusiran

pendatang asing tanpa izin atau selalu disingkat dengan PATI di Wilayah Sabah.

Berita ini tentu mendapat perhatian besar dari mass media di Kuala Lumpur dan tentu juga mengundang perhatian media di Indonesia. Kesempatan pertemuan antara dua Menlu ini disampaikan kepada Bapak Hasan Wirayuda untuk juga menanyakan maksud dari

program

10 | H a l a m a n

pengusiran PATI di Sabah itu. Dan oleh Menlu Malaysia, waktu itu Datuk Seri Rais Yatim, beliau akhirnya membuka background mengapa ada program pengusiran PATI di Sabah.

Karena menurut mereka, bahwa ada tekanan dari Sabah, dimana jumlah tenaga PATI di Sabah ini

sudah cukup besar dan dapat mengganggu berbagai kondisi sosial ekonomi

maupun

keamanan di Sabah, terutama ditujukan kepada mereka yang datang dari Philippine. Mereka ini dianggap sudah melampaui batas, program pengusiran ditujukan kepada mereka yang datang dari Philippine.

Penjelasan itu kita terima begitu saja, tetapi tentu kita pun bertanya pada hal yang sifatnya teknis, bagaimana mungkin Pemerintah Malaysia dapat membedakan atau melakukan diskriminasi dalam operasi di lapangan. Oleh karena pernyataan tersebut disampaikan secara tertutup, maka pada waktu pertemuan kedua Menteri selesai (kebetulan ada beberapa wartawan Indonesia yang sedang menunggu diluar) dan saat bertemu dengan Menlu Malaysia, wartawan bertanya, dan sayapun juga meminta Pak Rais Yatim, bersedia untuk menjawab pertanyaan.

Pertanyaan wartawan Indonesia ini juga menanyakan tentang Kebijakan Pemerintah Malaysia yang akan melakukan pengusiran terhadap PATI di Sabah itu. Apa yang dijelaskan oleh Menlu Malaysia kepada Pak Hasan Wirayuda itu, saya pikir klasifikasinya adalah terbatas atau rahasia (confidential) tetapi disampaikannya pula kepada media. Akhirnya, yang tadinya seakan tertutup backgroundnya, tetapi kini sudah di publish oleh Menlu Malaysia itu sendiri. Kemudian Menlu Hasan Wirayuda dan Menlu Malaysia, Courtesy Called pada Wakil PM Malaysia. Disamping pembicaraan-pembicaraan yang lain juga disinggung tentang kebijakan pengusiran PATI ini.

Jawaban Wakil Perdana Menteri sama dengan yang dijelaskan oleh oleh Menlu Malaysia. Kami tetap menyimpan satu pertanyaan bagaimana teknisnya

untuk membedakan

operasi

dilapangan terhadap mereka yang datang dari Philipine maupun dari Indonesia. Setelah kami ikuti pelaksanaannya, banyak pula terjaring orang-2 Indonesia yang berada di Kota Kinabalu dan kota-kota lainnya di Sabah dalam operasi pengusiran PATI. Disinilah saya gunakan “referensi” apa yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri

maupun oleh Menlu Malaysia untuk

menanyakan kepada Ketua Menteri Sabah. Sebagaimana biasanya dalam kunjungan saya, saya membawa wartawan-wartawan Indonesia yang berada di Kuala Lumpur.

Salah satu

pembicaraan saya dengan Menteri, disampaikan bahwa sulit untuk membedakan orang Philippine dan Indonesia dalam razia. Saya mulai mengangkat suatu permintaan untuk melakukan razia juga ke ladang-ladang kelapa sawit. Ketua Menteri Sabah, memberikan jawaban 11 | H a l a m a n

bahwa untuk mereka di ladang, akan ada upaya lain, jawaban tersebut nampaknya merespons ada sejumlah pendapat para pengusaha Sabah yang disampaikan melalui media massa, untuk tidak dilakukan razia ke ladang kelapa sawit.

Setelah selesai pembicaraan dengan Ketua Menteri Sabah, saya informasikan ada sejumlah wartawan Indonesia maupun Malaysia untuk meminta penjelasan baik kepada saya maupun kepada Menteri. Pada awalnya Menteri berkeberatan untuk menjawab pertanyaan wartawan, tetapi setelah saya jelaskan bahwa kalau tidak dijelaskan sendiri oleh Menteri, maka wartawan akan mencari sumber lain, yang mungkin merugikan pihak Malaysia, akhirnya beliau setuju. Dan salah satu pertanyaan wartawan, kembali issue pengusiran PATI, jawaban Ketua Menteri Sabah, bahwa akan dilakukan langkah yang tepat, dengan tidak melakukan pengusiran di ladang-ladang kelapa sawit.

Saya berpikir bahwa, kalau mereka benar-benar ingin memulangkan, merazia TKI ilegal yang di ladang-ladang, maka jumlah yang sangat besar akan pulang ke Indonesia. Dan untuk tidak terjadi peristiwa pada tahun 2002, maka saya berkoordinasi dan melapor kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang waktu itu Bapak Aburizal Bakrie, disamping laporan kepada Menlu RI. Saya sampaikan, bahwa saya telah meminta kepada Pihak Malaysia agar razia itu tidak saja dilakukan di kota-kota tapi juga ke ladang-ladang yang jumlahnya cukup besar, konsekuensinya bisa puluhan ribu nanti mereka akan dipulangkan. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menjawab: kalau memang itu langkah kongkrit Pemerintah Malaysia, kita akan persiapkan segala sesuatunya menerima kedatangan mereka.

Disitulah saya memperoleh ketenangan, bahwa kalau memang tuntutan saya itu akan dilaksanakan oleh Malaysia, maka kita harus siap antisipasinya. Dalam pertemuan dengan Ketua Menteri atau Chief Minister Sabah, saya sampaikan kembali sikap Indonesia dan ternyata mereka tidak melakukan untuk pengusiran TKI ilegal di ladang-ladang, tapi mereka akan melakukan program pemutihan. Saya tentu tidak bisa menerima begitu saja program pemutihan, tapi saya sampaikan : “pemutihan silahkan, tetapi pasport akan diberikan setelah persyaratan TKI dipenuhi termasuk adanya kontrak kerja dengan majikan / perusahaan. Untuk antisipasinya, kami minta dikirim pasport kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan sebanyak 100.000 buah. Saya minta pasport kepada Menko, karena hasil koordinasi dengan pihak Imigrasi, kesulitan untuk pengadaan yang sifatnya crash program.

12 | H a l a m a n

Setelah dilakukan pendataan, bekerja sama dengan pihak Malaysia. Disinilah baru diketahui, ternyata diperoleh data lebih dari 200 ribu orang yang ilegal di perkebunan itu termasuk para keluarganya. Data ini menunjukan bahwa ternyata banyak orang Indonesia yang ilegal di Malaysia dan mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, mereka bekerja keras tetapi dibayar dengan seenaknya oleh pengusaha. Selama itu tentu pengusaha menikmati keuntungan yang luar biasa karena mereka membayar buruh yang sangat murah sekali dan itulah merupakan keuntungan yang diraih oleh pengusaha perusahaan-perusahaan di Malaysia.

Sebagai konsekuensi pemutihan ini, para pengusaha dibebani kewajiban untuk membayar pajak atau levi dan inilah juga dianggap menjadi beban, sehingga jalannya pemutihan tersendat / lambat sekali. Saya sering merasa tidak puas, bagaimana mungkin seperti ini. Pada suatu saat saya juga bertemu kembali dengan Ketua Menteri Sabah dan saya katakan salah satu kelambatannya adalah karena bayar levi yang sangat besar, sehingga perusahaan terbebani yang berat, cobalah ada pemikiran keringanan. Selanjutnya kebijakan pemerintah Malaysia menurunkan levi, separuh dari yang seharusnya, barulah lancar kembali.

Program ini mendapat dukungan dari Jakarta sangat besar, dari Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM, sangat membantu program ini dengan menugaskan secara bergantian, dengan periode tertentu satu bulan bergantian dikirimkan orang dari berbagai daerah di Indonesia untuk membantu Sabah dalam pemutihan ini. Diperkirakan dalam satu tahun selesai, ternyata dalam satu tahun hanya baru separuh saja dari jumlah yang seharusnya dilayani / diputihkan dan dari data awal sekitar 217.000 orang. Sehingga satu tahun kami bekerja baru sekitar antara 100.000 orang saja yang baru dapat dilayani.

Dalam program pemutihan ini, ternyata telah dapat

mengungkapkan kembali tentang keberadaaan anak-anak TKI yang tidak memperoleh akses Pendidikan; sekitar 30.000 anak-anak mereka berada dalam kondisi tidak bersekolah. Kondisi ini mengantarkan saya untuk beberapa kali berkoordinasi dengan Menteri Diknas untuk merealisasikan pembukaan SIKK (Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu). Akhirnya program pendidikan Sekolah Indonesia di Kota Kinabalu, sudah dimulai berjalan sejak tanggal 1 Desember 2008, disamping itupula pengiriman Guru-guru ke pelosok-pelosok di wilayah telah pula dilakukan, walaupun jumlahnya masih terbatas. Disini perwakilan telah bekerja keras untuk dapat memperoleh kemudahan dan ijin dari Pemerintah Malaysia, dengan menggunakan

13 | H a l a m a n  Â

berbagai upaya diplomasi, karena Malaysia telah menerapkan ketentuan tenaga kerja asing di Malaysia, tidak boleh menikah sehingga kehadiran anak sebagai suatu resiko TKI. Contoh ini sebetulnya ingin menggambarkan, bahwa diplomasi melindungi Warga Negara khususnya TKI, ini tidak akan terlepas dari apa yang diawal tulisan ini, yang terkait dengan misi, pesan kemudian argumentasi, kemudian juga momentumnya. Diplomasi perlindungan WNI yang umumnya TKI, sangatlah kompleks masalah yang dihadapinya. Dari mereka yang diexplorasi tenaganya dengan dibayar murah, sehingga mereka yang menjadi korban kekerasan / kejahatan, dan perlakuan lain yang tidak menyenangkan.

Contoh lain akan pentingnya suatu momentum yaitu kebijakan pemerintah Indonesia yang melakukan moratorium terhadap tenaga kerja disektor informal (pembantu rumah tangga) ke Malaysia, karena ada satu peristiwa dimana berulangnya kembali satu perbuatan kekerasan atau penganiayaan terhadap pembantu rumah oleh majikan seperti pada kasus Siti Hajar, berulang kembali dan disitulah kesempatan dimana pemerintah Indonesia mengevaluasi terhadap pengiriman tenaga kerja pembantu rumah ke Malaysia dengan kebijakan moratorium.

Suatu analisa, mengapa sering berulang kembali penganiayaan terhadap pembantu rumah. Pertama karena penerapan hukum di Malaysia yang tidak memberikan deteren bagi pembantu rumah yang dianiaya oleh majikan, proses hukum membawa ke Pengadilan majikan ini sangat lamban, bahkan hukumnya kadang-kadang ringan. Kedua, pembantu rumah sama sekali tidak memperoleh kesempatan keluar, sehingga tidak ada komunikasi dengan luar, buktinya penganiayaan yang dilakukan terhadap Siti Hajar berlangsung hampir tiga tahun.

Mengapa berlangsung lama tanpa ada yang tahu, karena dia tidak pernah bisa keluar dari rumah itu. Ketiga, apabila pembantu rumah tangga merasa tidak betah, tidak bisa kemana-mana karena paspor di pegang oleh majikan. Faktor-faktor itulah yang menjadi komitmen (tuntutan) Pemerintah Indonesia untuk re-evaluasi terhadap penempatan pembantu rumah tangga di Malaysia, antara lain tuntutannya adalah pasport tidak dipegang oleh majikan tetapi oleh pembantu rumah, juga mereka diberi kesempatan beristirahat sehari dalam seminggu, kemudian proses hukum yang tegas terhadap mereka yang dianiaya, gaji yang wajar (pantas walaupun tidak digunakan istilah gaji minimum). Pihak Malaysiapun memberikan respon yang baik. Sehingga tuntutan-tuntutan tersebut, pada prinsipnya disetujui oleh Pihak Malaysia.

14 | H a l a m a n  Â

Sekarang memasuki bulan yang keempat moratorium itu dan joint working group terus bekerja untuk merevisi MoU yang telah dibuat tahun 2006. Sehingga subtansi tentang paspor dapat dipegang oleh pembantu rumah, pembantu rumah dapat istirahat atau one day off dalam seminggu kemudian ada gaji gaji yang dapat disesuaikan, hukum yang dapat ditegakkan. Ini semua akan masuk dalam revisi itu, dan kalau sudah itu berjalan, maka kebijakan moratorium tentu akan dibuka kembali.

Ada juga kemajuan dari perundingan ini. Pihak Pemerintah Malaysia, melalui Menteri Dalam Negerinya yang telah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Malaysia dalam lawatan yang pertama kalinya dalam term yang kedua Bapak SBY ke Malaysia ini.

Salah satu hasilnya adalah: Menteri Dalam Negeri datang ke kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, kemudian berdiskusi dengan Duta Besar dan staf, mereka pun membawa staf. Kemudian berdialog dengan mereka yang ada di shelter, dan akhirnya diputuskan adanya joint committee. Joint committee ini terdiri dari unsur imigrasi Malaysia, Kepolisian Malaysia, kemudian juga dari tenaga kerja Malaysia, bahkan dari Kejaksaan Malaysia, dan dari staf KBRI. Semua permasalahan ketenagakerjaan yang ada di KBRI ini dan juga di perwakilanperwakilan, dibahas dan diselesaikan; joint committee ini pada dasarnya telah membuka keinginan lama dari Pemerintah Indonesia adanya suatu lembaga monitoring, karena melalui prosedur-prosedur yang ada untuk melindungi Warga Negara Indonesia di Malaysia ini sangatlah rumit.

PENUTUP Dari gambaran tentang jumlah WNI/TKI di Malaysia, menurut data terbesar dalam suatu Negara, hal tersebut menjadi penting bagi perhatian semua pihak, tidak saja karena mempunyai kontribusi bagi Devisa Negara, tapi juga terserapnya tenaga kerja Indonesia, yang selalu menunjukan peningkatan angkatan kerjanya.

Disisi lain, bahwa Malaysia dengan pertumbuhan ekonominya, rata-rata 7 % sebelum krisis tahun 2008-2009, telah membuka peluang lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dari luar

15 | H a l a m a n  Â

Malaysia. TKI mempunyai peluang yang cukup untuk bekerja di Malaysia, karena berbagai factor, seperti : jarak yang relative dekat, budaya dan bahasa yang sama, dan cuaca / alam yang sama pula. Oleh karena itu peluang untuk bekerja di Malaysia, sangat terbuka bagi TKI. Jumlah pekerja di sektor formal, seperti: peladangan, pabrik, konstruksi relatif besar, baru menyusul sektor jasa. Pada pekerja di sektor ini, relative tidak menimbulkan banyak masalah, dalam hal perlindungan warga, hanya pada hal yang berkaitan dengan system upah (gaji) yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sedangkan pekerja di sektor (pembantu rumah tangga) jumlahnya relative besar, hal ini diminati oleh dua belah pihak, baik para majikan Malaysia, maupun para pembantu rumah tangga dari Indonesia. Pada sektor inilah, yang menimbulkan banyak problem dalam perlindungannya, seperti kasus-kasus yang telah digambarkan dimuka maupun yang muncul melalui media massa. Disinilah hendaknya kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penempatan TKI, melakukan perbaikan dan pembenahan terus didalam penyiapan calon TKI. Dalam kaitannya dengan peran Perwakilan dalam berdiplomasi, maka para diplomat, hendaknya memahami benar akan tugas dan perannya dengan baik, pahami keberadaan TKI dengan segala permasalahannya, pelihara terus budaya melayani, dengan memahami misi yang diemban serta pesannya sampai ke TKI dimanapun berada, buka terus wawasan berpikirnya dan manfaatkan momentum yang ada, sesuai perkembangan situasi.

Untuk melayani dna melindungi WNI, khususnya TKI di Malaysia yang jumlahnya hampir 2 juta orang, atau jumlah yang melebihi jumlah satu provinsi kecil di Indonesia, dengan segala macam permasalahannya, diperlukan suatu komitmen yang tinggi, baik dari pengambil keputusan ditingkat atas (Pemerintah Pusat), maupun para pelaksana di lapangan pada tingkat Perwakilan (KBRI, KJRI). Oleh karena itu KBRI Kuala Lumpur, dengan mendapat dukungan penuh dari tingkat atas, dalam hal ini Bapak Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri serta Menteri-menteri terkait lainnya, telah melakukan penataan seperti, − Membangun Sumber Daya Manusia, dari jumlah yang cukup, Home Staf 31 orang, Lokal Staf 143 Orang dan Guru SIK 23 orang, serta membina budaya melayani (corporate culture), dengan visi dan misi yang dipahami oleh seluruh anggotanya;

16 | H a l a m a n

− Membenahi system dan mekanisme pelayanan dengan konsep “one day service” dengan kesiagaan melindungi WNI/TKI dengan pelayanan 24/7 (24 jam dan 7 hari dalam seminggu); − Menata sarana dan prasarana, seperti menambah loket pelayanan, jaringan computer, dan modernisasi pelayanan ke-konsuler-an KBRI Kuala Lumpur, merasa bersyukur, karena telah memperoleh penghargaan dari Presiden RI, dalam bentuk Piala Citra Pelayanan Prima tahun 2009 dan ISO 9001:2008 sebagai pendorong semangat setiap anggota KBRI-KL dalam mengabdikan diri dan mengemban amanah pelayanan bagi WNI/TKI di Malaysia. “Meraih” penghargaan ini sangatlah berat, tetapi “memelihara” pengakuan bukanlah hal yang ringan.

“Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini”

Kuala Lumpur, February 2010

17 | H a l a m a n