Perlindungan Hukum TKI di Malaysia
1
Malaysia 2
WNI di Malaysia Berdasarkan data resmi dari pihak Imigrasi Malaysia, terdapat lebih dari
2 .000.000 orang WNI di Malaysia: Memiliki ijin resmi untuk bekerja (TKI) Ilegal
: 1.200.000 orang; : +/- 800.000 orang;
Ekspatriat (perusahaan multinasional, dosen, profesional) Pelajar/Mahasiswa Pemegang status penduduk tetap Tidak memiliki Dokumen RI (stateless) Sisa WNI asal Aceh pemegang kartu UNHCR / tsunami
: 5.000 orang; : 15.000 orang; : 200.000 orang; : 120.000 orang; : +/- 15.000 orang;
Wisatawan
: +/- 2.000.000 orang/thn.
3
TKI di Malaysia
TKI umumnya bekerja dalam bidang: Perladangan (Perkebunan dan Pertanian) Penata Laksana Rumah Tangga (PRT) Konstruksi Pabrikasi Jasa
: 359.438 orang; : 230.141 orang; : 196.929 orang; : 167.155 orang; : 38.684 orang; Data per 31 Januari 2009
Fakta Lain: 68% dari Tenaga Kerja Asing yang ada di Malaysia adalah TKI Umumnya bekerja di tempat kerja “3D”; Dirty, Difficult and Dengerous 4
TKI di Malaysia
Pendeportasian WNI/TKI dari Malaysia Proses pendeportasian WNI/TKI yang tidak memiliki dokumen dilaksanakan melalui Pelabuhan Pasir Gudang, Johor (untuk semenanjung) Jumlah WNI/TKI yang dideportasi dari Malaysia melalui Pelabuhan Pasir Gudang, Johor sebanyak: Tahun
Dewasa (L) Dewasa (P) Anak-anak (L) Anak-anak (P)
Total
2008
21.545
8.893
233
145
30.816
2009
19.762
9.511
398
295
29.966
5
Suasana Pendeportasian di Pasir Gudang, Johor
6
WNI di Malaysia
7
Perlindungan Bagi WNI Setiap tahun menangani LEBIH DARI WNI atau rata-rata 3 – 4 kasus / hari.
1000 kasus yang menimpa
Dengan jenis kasus: Tenaga Kerja Wanita (TKW) Gaji tidak dibayar oleh majikan/agensi; Mendapat perlakuan tidak manusiawi / penganiayaan; Pelecehan seksual / perkosaan; Dipekerjakan di tempat maksiat / dijadikan PSK dan Kondisi tempat dan jam kerja yang tidak manusiawi.
Pelajar Indonesia Korban Eksploitasi Berkedok program Praktek Kerja Industri (OJT) Prosedur yang salah dan melanggar ketentuan setempat (menggunakan visa turis) Dipekerjakan tidak sesuai kesepakatan; tidak diurus ijin kerjanya. 8
Fakta Penanganan TKI Bermasalah Data kasus menimpa TKI / TKW pada tahun 2009 (Hingga 31 Desember 2009) Gaji tidak dibayar oleh majikan/agensi Dipekerjakan dibawah usia/korban Trafficking Mengalami penganiayaan/penyiksaan Mengalami pelecehan seksual 53 kasus Kondisi kerja tidak sesuai Terlantar/ilegal Lain-lain (unfit)
= 211 kasus = 56 kasus = 114 kasus = = 380 kasus = 177 kasus = 179 kasus
Total = 1170 kasus 9
Fakta Penanganan TKI Bermasalah
2007
973 kasus TKI / TKW berhasil diselesaikan
2008
854 kasus TKI / TKW berhasil diselesaikan
2009
Rp. 3,0 Milyar lebih uang TKW berhasil di selamatkan (jumlah aktual Rp 3.043.485.120)
Rp. 3,5 Milyar lebih uang TKW berhasil di selamatkan (jumlah aktual Rp 3.500.672.651)
911 kasus TKI / TKW berhasil diselesaikan Rp. 4,2 Milyar lebih uang TKW berhasil di selamatkan (jumlah aktual Rp 4.255.164.082)
10
Data TKI di Penampungan KBRI Kuala Lumpur
Tahun Jumlah WNI yang ditampung dalam shelter
2006
2007
2008
2009
659 org
744 org
727 org
1042 org
Hingga 18 Januari 2010, jumlah TKI yang ada di penampungan KBRI Kuala Lumpur berjumlah 149 orang, dengan perincian: 141 perempuan dewasa.  2 anak dan 6 bayi.
11
Penampungan (Shelter) KBRI
12
Upaya Perlindungan KBRI terhadap WNI
1. Prinsip Pelayanan Perlindungan KBRI terhadap WNI:
“KEPEDULIAN DAN KEBERPIHAKAN�; 2. Penanganan dan pengusutan berbagai kasus yang menimpa WNI/TKI oleh Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan dan Perlindungan WNI; 3. KBRI Siaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu; 4. Kerjasama dengan Pemerintah Malaysia melalui mekanisme Joint Committee; 5. Program penyambutan (welcoming program) dan pemantauan WNI/TKI di Airport KLIA dan LCCT; 6. Penandatanganan kontrak kerja baru bagi TKI yang akan melakukan penyambungan permit kerja; 7. Penyediaan bantuan hukum bagi WNI/TKI yang terkena masalah hukum (baik sebagai korban maupun pelaku) 13
Upaya Perlindungan KBRI terhadap WNI
8. Pelayanan pengaduan via SMS 21945; 9. Kegiatan pendataan ke penjara-penjara dan pusat deportasi untuk mengetahui WNI yang berada di penjara serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan; 10. Melaksanakan Outreach ke kantong-kantong TKI di berbagai daerah di Indonesia; 11. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan publik di daerah-daerah konsentrasi TKI di Malaysia; 12. Kampanye Peningkatan kesadaran masyarakat, bekerjasama dengan media; 13. Terbongkarnya sejumlah jaringan Trafficking In Persons (TIPs) dan diprosesnya secara hukum para pelaku.
14
Pelayanan Terhadap WNI Suasana Pelayanan Dahulu – Antrian panjang
Suasana Pelayanan Sekarang – Tertib dan teratur
15
Penghargaan Piala Citra dan IS0 9001-2008 Penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima
Sertifikasi ISO 9001:2008
16
Kegiatan Welcoming Program
17
Kegiatan Outreach Ke Kantong TKI
18
Kunjungan ke Rumah Kongsi TKI
19
Buka Puasa Bersama TKI
20
Penanganan WNI Korban Kapal Tenggelam dan Haji Terlantar
21
Kegiatan Pemantauan Arus Mudik TKI
22
Joint Committee RI - Malaysia
1. Pada tanggal 12 November 2009, Menakertrans RI bertemu dengan Mendagri Malaysia dan Menteri Sumber Manusia Malaysia sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM Malaysia di hari yang sama; 2. Dalam pertemuan tersebut, KBRI menyampaikan mengenai permasalahan TKI dan hambatan penyelesaian permasalahan tersebut; 3. Respon Mendagri Malaysia yaitu memberikan instruksi pembentukan Unit Khas (Joint Committee) yang terdiri dari unsur Kementrian Dalam Negeri Malaysia, Kementrian Sumber Manusia Malaysia, Kepolisian dan Imigrasi Malaysia;
23
Joint Committee RI Malaysia 4.
Tujuan Unit Khas adalah untuk penangangan bersama secara terpadu dengan KBRI dalam penyelesaian kasus TKI khususnya PRT;
5.
Pada tanggal 2 Desember 2009, Mendagri Malaysia melakukan kunjungan ke penampungan (shelter) KBRI;
6.
Dalam pertemuan dengan Duta Besar RI, Mendagri Malaysia menyampaikan: - Cakupan JC tidak hanya pemasalahan PRT tetapi juga TKI non PRT dan WNI Secara Umum. - Keanggotaan JC dari Malaysia juga akan melibatkan Kejaksaan Agung dan Jabatan Kehakiman Malaysia. - Akan dibentuk JC serupa di negara bagian dimana terdapat Kantor Perwakilan RI;
7.
Melalui JC, mekanisme penyelesaian masalah TKI menjadi lebih cepat (kasus hukum dan tuntutan gaji) serta pembebasan biaya Check Out Memo (denda dan special pass);
8.
Penyediaan hotline 15999 oleh Kementrian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia untuk pengaduan berkaitan dengan kekerasan/penganiayaan terhadap PRT. 24
Kunjungan Menteri Malaysia ke KBRI Menteri Dalam Negeri - Y.B Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein
25
Kunjungan Menteri Malaysia ke KBRI Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat - Datuk Seri Shahrizat Jalil
26
Kunjungan Menakertrans RI ke KBRI Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI – Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si
27
Kunjungan Duta Besar RI Ke Peguam Negara Peguam Negara Malaysia – Tan Sri Abdul Gani Patail
28
WNI/TKI Yang Terlibat Kasus Hukum di Malaysia
•
WNI yang terancam hukuman mati sebanyak 354 orang, 47 orang diantaranya telah divonis (data per Oktober 2009 dari Jabatan Peguam Negara Malaysia/Kejaksaan Agung)
•
Kasus yang menimpa TKW dan masih dalam proses hukum sebanyak 18 kasus (data per 18 Januari 2010)
KBRI terus mengikuti perkembangan proses hukum yang menimpa WNI dan memberikan bantuan konsultasi serta pendampingan hukum dengan menunjuk/menyediakan pengacara.
29
Upaya Perlindungan Hukum KBRI Kuala Lumpur Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap WNI/TKI yang menghadapi masalah hukum (pelaku dan korban), KBRI Kuala Lumpur melakukan hal sbb: 1. Penyediaan Pengacara (WNI/TKI sebagai Pelaku) • • •
Pro Bono Pembiayaan oleh Asuransi TKI Pembiayaan oleh Anggaran Pemerintah/KBRI
2. Penyediaan Pengacara sebagai Watching Brief (WNI/TKI sebagai Korban) • •
Pembiayaan oleh Asuransi TKI Pembiayaan oleh Anggaran Pemerintah/KBRI
3. Konsultan Hukum KBRI Kuala Lumpur memiliki Konsultan Hukum yang bertindak sebagai konsultan/memberikan advis-advis hukum dalam penanganan kasus-kasus rutin TKI.
4. Pendampingan Hukum KBRI Kuala Lumpur senantiasa melakukan pendampingan terhadap WNI/TKI yang terlibat masalah hukum sejak awal proses hukum.
30
Hirarki Badan Peradilan Malaysia Berdasarkan Akta Mahkamah Kehakiman 1964, Kaedah-kaedah Mahkamah Rayuan 1994, Kaedahkaedah Mahkamah Persekutuan 1995
Mahkamah Persekutuan (Tingkat Kasasi) Mahkamah Tinggi
Mahkamah Rayuan (Tingkat Banding)
Mahkamah Tinggi Wil. Semenanjung
Mahkamah Tinggi Sabah / Serawak
Mahkamah Seksyen
Mahkamah Sekyen
Mahkamah Majistret
Mahkamah Majistret
Mahkamah Penghulu
Mahkamah Rendah
Mahkamah Rendah ď Ž
Mahkamah Penghulu Badan peradilan yang dibentuk pada masa kolonial yang dipimpin oleh seorang penghulu yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk menyelesaikan kasus perdata dan pidana sederhana antara warga yang tinggal dalam satu wilayah permukiman. Sekarang ini sudah jarang digunakan
ď Ž
Mahkamah Majistret Merupakan tahap peradilan paling awal dan lebih bersifat administratif seperti: memeriksa kelengkapan bukti/saksi, prosedur penerbitan surat penangkapan, penetapan penangguhan penahanan dengan jaminan (ikat jamin), pertuduhan awal (menanyakan apakah pelaku mengaku salah atau tidak) dan penetapan mahkamah mana yang berwenang memeriksa perkara Mahkamah Majistret juga berwenang untuk memeriksa/memutus bagi perkara perdata dengan nilai yang dipertikaikan di bawah RM. 25,000.00, dan bagi perkara pidana berat dengan ancaman hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun dan/atau hukuman denda ditambah hukuman sebatan
ď Ž
Mahkamah Sekyen Merupakan tahap peradilan tingkat pertama bagi perkara perdata dengan nilai yang dipertikaikan tidak melebihi RM. 250,000.00, dan bagi perkara pidana secara keseluruhan kecuali yang diancam dengan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. 32
Mahkamah Tinggi
ď Ž
Mahkamah Tinggi Merupakan tahap peradilan tingkat kedua. Kewenangannya meliputi (1) memeriksa seluruh perkara perdata dan pidana tanpa batasan nilai yang dipertikaikan maupun bentuk ancaman hukuman pidana, (2) memeriksa dalam tingkat banding bagi putusan mahkamah rendah, dan (3) sebagai supervisi terhadap mahkamah bawahannya. Memeriksa pada tingkat pertama perkara pidana berat antara lain tindak pidana pembunuhan, narkotika dan senjata api.
ď Ž
Mahkamah Rayuan Merupakan badan peradilan yang memeriksa permohonan banding dalam perkara perdata maupun pidana atas putusan mahkamah tingkat dibawahnya Mahkamah Rayuan berhak mendengar ulang, menerima bukti-bukti baru dalam perkara dan memerintahkan Mahkamah Tinggi untuk mengadakan persidangan baru atas perkara yang sama atau merubah atau memutuskan sebaliknya terhadap putusan Mahkamah Tinggi
ď Ž
Mahkamah Persekutuan Merupakan badan peradilan tingkat akhir yang memeriksa perkara dalam tingkat kasasi untuk seluruh wilayah Malaysia. Berkedudukan di Wilayah Persekutuan Putrajaya. 33
Skema Penyelesaian Kasus Perburuhan/Tenaga Kerja
Pengajuan Tuntutan di Pejabat Tenaga Kerja (Pendaftaran Aduan)
Para Pihak Hadir
Panggilan Para Pihak
Perundingan
Salah Satu Pihak Tidak Hadir
Pengadu Tidak Hadir
Pihak Kena Tuntut Tidak Hadir
Kasus Ditutup
Ada Kesepakatan
Tidak Sepakat
Kasus dibicarakan di muka sidang sec. sepihak (Ex-Parte)
Pembayaran
Pembicaraan di muka sidang
Keputusan Mahkamah Buruh
Kasus Selesai
Keputusan Mahkamah Buruh
Tidak Ada Pembayaran
Pembayaran
Pembayaran
Kasus Selesai
Kasus Diajukan Ke Mahkamah Tinggi
Kasus Selesai 34
Persyaratan Pengajuan Tuntutan Perburuhan/Tenaga Kerja
1. Pengadu yang bersangkutan wajib hadir memberi keterangan kepada pegawai penerima aduan 2. Menyampaikan dokumen/keterangan penting sebagai berikut: •
Nama dan alamat surat menyurat pengadu;
•
Paspor dan permit kerja pengadu;
•
Nama dan alamat lengkap majikan;
•
Perjanjian kerja
•
Tanggal mulai kerja hingga berhenti kerja
Catatan: Selama proses penuntutan, pihak pengadu harus selalu hadir pada setiap panggilan sidang. Jika gagal hadir maka kasus akan ditutup.
35
Beberapa Kasus Penganiayaan PRT
ď Ž
Kasus Penganiayaan Siti Hajar Saat ini proses persidangan Siti Hajar tengah berjalan dan majikan didakwa dengan 3 tuduhan, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sidang telah dilakukan pada tanggal 11 s/d 19 Januari 2010. Siti Hajar dan saksi-saksi lain telah memberikan kesaksian dihadapan sidang dan Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kesimpulan dakwaannya. Sidang akan dilanjutkan kembali pada 9 s/d 19 Februari 2010.
ď Ž
Kasus Penganiayaan Munti binti Bani Kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya TKI asal Jawa Timur ini, membuat sang majikan dituntut dengan pidana pembunuhan berdasarkan pasal 302 (kanun keseksaan). Sidang pertama telah dilakukan pada 3 Desember 2009, sedangkan pemeriksaan perkara pidana sepenuhnya ditetapkan tengah digelar sejak 18 s/d 29 Januari 2010. Jaksa Penuntut Umum berencana akan mengajukan 50 orang saksi. KBRI Kuala Lumpur dalam kasus ini telah menunjuk pengacara yang bertindak sebagai pengacara watching brief agar proses hukum berjalan sesuai dengan keadilan.
36
Berbagai Kasus Pengaiayaan TKI Dalam Gambar Sri Lestari, TKI asal Blitar – Jawa Timur
Siti Hajar, TKI asal Garut – Jawa Barat
37
Berbagai Kasus Pengaiayaan TKI Dalam Gambar Nirmala Bonat, TKI asal Soe – NTT
Mariana Bulu, TKI asal NTT
38
Berbagai Kasus Pengaiayaan TKI Dalam Gambar (Almh) Muntik Binti Bani, TKI asal Jember– Jawa Timur
39
SELESAI
40