LAPORAN KHUSUS
PENCEGAHAN POLITIK UANG, BAWASLU DITUNTUT TAK HANYA "DI BELAKANG MEJA� Reporter : Annisa Fianni Sisma dan Gustaf Ardiansyah LPM NOVUM FH UNS
M
enjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, setiap proses dan tahapan Pemilu tentu tidak terlepas dari peran Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bawaslu terbentuk sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaran Pemilu. Pasal 69 ayat (1) undangundang ini menyebutkan bahwa pengawasan penyelenggaran Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, baik yang berada tingkat pusat hingga daerah bahkan luar negeri.
Foto : Taufiqulhidayat Khair / NOVUM
Sejarahnya, pada 1982 nomenklatur lembaga ini adalah Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu (Panwaslak Pemilu), sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Bawaslu. Cikal bakal terbentuknya Bawaslu dilatarbelakangi oleh protesprotes atas pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pada 1971. Saat ini, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi
penguasa semakin menguat. Ditambah dinamika pelanggaran pemilu yang lebih canggih dan terkoordinir rapi hingga lapisan bawah membuat Bawaslu dituntut lebih aktif menangani pelanggaran pemilu seperti politik uang. Meskipun telah diatur dalam Pasal 93 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi mencegah terjadinya politik uang, tetapi tidak dapat dipungkiri praktik politik uang masih terjadi.
