HUKUM KITA
PKPU KONTROVERSI MENJELANG PEMILU Oleh : Amalia Rahma Hafida
Foto Dokumentasi KPU Kota Surakarta LPM NOVUM FH UNS
ketentuan yang lebih tinggi tingkatanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Namun, PKPU tersebut bertentangan
telah membuat Peraturan Komisi
dengan Undang-Undang dan putusan
C
Putusan MA dalam pasal 240 ayat (1) huruf g Mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif dengan syarat telah mengakui perbuatannya kepada masyarakat.
calon legislatif yang ditentukan oleh KPU
alon legislatif (Caleg) yang merupakan objek pemilihan dalam pemilu mulai dipertanyakan kreadibilitasnya oleh masyarakat, lantaran banyak mantan narapidana koruptor yang kembali mencalonkan diri sebagai caleg. Tidak ada aturan perundang-undangan atau yang setingkat diatasnya yang melarang narapidana koruptor menjadi calon legislatif. Hal ini menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat bagaimana seorang narapidana koruptor yang telah banyak merugikan keuangan negara dapat mencalonkan diri sebagai caleg.
namun tidak ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya. Hal ini menjadi tanda tanya, apakah benar bahwa kewenangan KPU dalam membentuk peraturan tersebut sudah sesuai dengan tupoksinya sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu adanya PKPU sendiri merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan
Pemilihan Umum Republik Indonesia
Mahkamah Agung (MA) dalam pasal 240
(PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Pada bab
ayat (1) huruf g, yang menjelaskan bahwa
II Pengajuan pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor
mantan narapidana yang sudah menjalani
20 Tahun 2018 bagian kesatu tentang
masa hukuman selama lima tahun atau
pengajuan bakal calon: “Dalam seleksi
lebih dapat mencalonkan diri sebagai calon
bakal calon secara demokratis dan terbuka
legislatif dengan syarat telah mengakui
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
perbuatannya kepada masyarakat.
tidak menyertakan mantan terpidana
Beberapa kalangan setuju akan
bandar narkoba, kejahatan seksual
adanya peraturan ini, akan tetapi
terhadap anak, dan korupsi.�
pencabutan hak-hak tertentu bagi
Di sisi lain terhadap peraturan
masyarakat untuk mendapatkan hak
terkait mantan napi korupsi dilarang
politik yang sama dimana semua
mengajukan diri sebagai bakal calon
masyarakat bebas memilih dan dipilih. Hal
legislatif memang perlu dilakukan sebagai
ini juga menjadi polemik bagi sebagian
antisipasi terhadap pengulangan tindak
masyarakat yang lain karena pencabutan
pidana atau recidive yang berpotensi
hak-hak politik tersebut tentu melanggar
merugikan negara. Selain itu, untuk
hak asasi manusia yang telah dijamin oleh
mempertegas bahwa negara sangat
negara yang tertera pada Undang-Undang
menentang adanya korupsi dan sebagai
Dasar Negara Republik Indonesia tahun
hukuman yang dapat membuat jera bagi
1945 pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
pihak-pihak yang melakukan korupsi.
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Muncul per tanyaan apabila
Manusia “Setiap warga negara berhak
peraturan terkait kriteria penentuan bakal
untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan
