MAJALAH NOVUM EDISI 30/XXXI/2020

NOVUM

ISSN : 0854-1620

Rp18.000,-

Sepatah Kebenaran Nurani Keadilan

BERGULAT MELAWAN CORONA

Permasalahan di semua lini kehidupan makin diperparah dengan kehadiran pandemi yang tak dinanti. Kesehatan, ekonomi, serta pendidikan merupakan potret bidang kehidupan yang tergerus oleh pandemi. Sebuah pergulatan harus dilakukan guna melawan pandemi virus corona yang tak kunjung usai ini.

Edisi 30/XXXI/2020

Pemimpin Umum Ghirindra Chandra Maharsi Sekretaris Umum Lintang Astika Narsyanto Wakil Sekretaris Umum I Aji Bayu Prasetyo Wakil Sekretaris Umum II Farah Nur Laily Bendahara Umum Tyara Devy Purnamasari Wakil Bendahara Umum Devina Datri Nurrahmi Pimpinan Redaksi Bidari Aufa Sinarizqi Kepala Divisi Majalah Diva Lufiana Putri Kepala Divisi Newsletter Dias Rahmadanti Kepala Divisi Buletin Azalia Deselta Kepala Divisi Online Amalia Tiara Ghaisani Kepala Divisi Media Sosial dan Artistik Hasna Nur Adila Agma Redaktur Pelaksana Salwa Nabila Farasani, Anjar Ryan H, Muqtadir Ghani P, Nur Alifi Wijayanti, Firda Nuril Huda, Utin Lukeio Kusuma M Tim Online dan Artistik Kharisma Salsa Bila, Lintang Rayi Sekar N, Dina Rachmatul Maula, Salwa Husna Sekai S Pimpinan Penelitian dan Pengembangan Genies Wisnu Pradana Kepala Divisi PSDM Dytia Shafa Fauziyah Staf Divisi PSDM Akbar Rosyad Soleh, Al Fadilla Yoga Brata, Muhammad Rafif, Fita Kris Andalifah Kepala Divisi Diskusi dan Penelitian Samuel Bintang Robby H Staf Divisi Diskusi dan Penelitian Ahmad Muflih S, Obed Joshua Sirait, Diaz Umar Firmansyah, Maghfiroh Wachidatun N Pimpinan Perusahaan Dinda Nisa’ El Salwa Kepala Divisi Niaga dan Periklanan Irfan Ali Arrafii Staf Divisi Niaga dan Periklanan Liony Kristine Gultom, Sigit Dwi Nugroho, Septiawan Rizki A Kepala Divisi Produksi dan Distribusi Gracella Ferlinska Nandira Razti Staf Divisi Produksi dan Distribusi M. Arya Affan N, Sabrina Syafa G, Endri Rahmawati

DAFTA

AR ISI

Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk:

“

”

“ “

“

“

”

“

”

LAPORAN KHUSUS

Penanganan pasien Covid-19 di RS UNS

banyak pihak. “Jadi misal RS X harus menjalin kerja sama antara dokter yang di depan (dokter screening Covid-19), dokter yang di bangsal, kemudian yang di laboratorium.

(Semua) itu harus kompak. Apalagi kalau yang RS-nya dak punya PCR Polyerase Chain Reac on), dia harus berkoalisi dengan RS lain,” jelasnya ke ka Reporter NOVUM jumpai via Google Meet.

Hartono berpendapat pula bahwasannya keuntungan untuk melakukan manipulasi daklah seberapa bagi rumah sakit.

“

Sementara kita menghadapi pekerjaan Covid ini sudah luar biasa. Terpikirkan saja tidak.

Artinya kita bisa melakukan pelayanan maksimal dan kita sendiri selamat, itu saja kita sudah bersyukur,

“

ujar Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si., Direktur RS UNS.

24

Foto: Dok. RS UNS

Sejalan dengan Hartono, Eqi Dianda selaku Hubungan Masyarakat (Humas) dari RS UNS mengatakan bahwa klaim dana untuk Covid-19 harus melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Kesehatan (BPJSK). Selama proses verifikasi rumah sakit dapat menunjukan gejala-gejala Covid-19 pada pasien, baru BPSJK dapat memverifikasinya.

“Seumpama rumah sakit dak bisa m en u nj u k a n ( ge j a l a Cov i d - 1 9 pasien) yang seper dibuat-buat, mereka (BPJSK) akan langsung turun ke r u m a h s a k i t t e r s e b u t d a n mengaudit, mana buk nya. Maka (jika dak ada), di situ sudah dicoret nggak bisa. Ini fraud, penipuan,” terangnya.

Tudingan lain yang beredar luas di masyarakat adalah adanya isu masyarakat yang “dipaksa” untuk menandatangani surat pernyataan bahwa mereka posi f Covid-19 dan akan diberi insen f apabila menandatanganinya. Menurut Hartono, hal ini bisa saja terjadi lantaran ada miskomunikasi antara rumah sakit dan pasien.

Hartono juga menambahkan bahwa tanda tangan tersebut dak

EDISI 30 XXXI 2020 NOVUM

bisa dijadikan buk bahwa pasien itu posi f Covid-19, karena diagnosis dak bisa berdasarkan pengakuan pasien. “Ini mungkin komunikasi di lapangan, sehingga muncul rumor seper itu. Kalau misal dalam perjalanannya (pasien) ada indikasi Covid dilakukan swab dan hasilnya posi f, maka dia harus pindah perawatan, dari bangsal umum ke bangsal Covid dan itu harus (atas) kesediaan keluarga. Kalau dak, akan berisiko m yang merawat dan ke l u a rg a nya te r t u l a r. Na h , komunikasi (memindahkan bangsal pasien apabila ada indikasi posi f Covid-19) ini kemungkinan yang miss (disalahar kan),” sambungnya. dr. Tonang Dwi Ardyanto, Sp.PK, Ph.D. selaku Sekretaris Kompartemen Jaminan Kesehatan Pe n g u r u s P u s at P E R S I d a l a m pernyataannya pada akun Instagram @kawalcovid19.id, menjelaskan bahwa rumah sakit meminta tanda tangan pasien pada consent form, sebagai tanda persetujuan dirawat sebagai pasien Covid-19. Apabila pasien dan keluarga dak bersedia tanda tangan, rumah sakit dak bisa mengajukan klaim, sehingga pasien

“ “

,

,

NOVUM EDISI 30 XXXI 2020

Gedung 1 Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Website : novumpers.com Email : novumlpmfhuns@gmail.com OA Line : @mpm6732f Instagram : @lpmnovumfhuns Narahubung : 0858-7897-5839