JERAT Edisi 8 September 2014

EDISI VIII

www.jeratpapua.org

Dr. Pater NELES TEBAY Dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua

MEMAHAMI DIALOG

JAKARTA - PAPUA

Sep

n Bula 2014 ber tem

EDISI SEPTEMBER  

  



Memahami Dialog Jakarta Papua Nasib Mangrove Papua Mengkhawatirkan !

Perlukah Kementerian Khusus Papua ?

Kelangkaan BBM di Papua, Cerita Lama !

2015, Dana Otsus Papua dan Papua Barat “ Jadi 7 Triliun “ Pendeta Perdamaian Papua

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

P

entingnya Dialog Jakarta-Papua sudah dikumandangkan sejak Maret 1999. Berbagai cara dan media telah digunakan selama lima tahun untuk memberikan pemahaman yang benar tentang konsep, makna, tujuan, dan persyarat Dialog JakartaPapua.

Manager Office ENI RUSMAWATI Manager Keuangan ASMIRAH Keuangan WIRYA.S Manager PSDA & EKOSOB SABATA.RUMADAS PSDA & EKOSOB E. DIMARA Manager PPM ESRA MANDOSIR Manager JKL ANDRIO. NGAMEL Unit Studio MARKUS IMBIRI Unit DIP JERRY OMONA Unit DIP

Oleh: Neles Tebay Penulis adalah Dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator JDP (Jaringan Damai Papua)

Hasilnya cukup menggembirakan.

Banyak pihak di Tanah Papua telah menerima proposal dialog. Hal ini terbukti pada semakin banyak pihak yang kini menyuarakan pentingnya dialog demi terwujudnya Papua yang damai-sejahtera.

Sekalipun demikian, masih ada sejumlah pihak yang hingga kini belum memahami secara benar tentang makna dan peranan Dialog JakartaPapua dalam rangka penyelesaian masalah Papua. Bahkan masih ada orang-orang yang mempunyai pengertian yang sama sekali keliru tentang Dialog Jakarta-Papua. Oleh sebab itu, artikel ini ditulis untuk menegaskan kembali makna yang sebenarnya dari Dialog JakartaPapua.

Dialog sebagai Sarana

S.MANUFANDU Sekretaris Eksekutif

EDISI VIII

Dialog Jakarta-Papua diperlukan sebagai sarana atau wadah bagi para pihak yang bertikai selama ini yakni pemerintah dan OPM, untuk bertemu, duduk bersama, dan membahas dengan kepala dingin dan hati tenang, semua persoalan dan menetapkan solusi-solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Tentu dengan mengedepankan dialog sebagai media atau sarana, maka semua pemangku kepentingan dapat melibatkan diri dalam upaya mencari solusi yang komprehensif atas masalah Papua.

Pemangku kepentingan yang dimaksudkan disini mencakup orang asli Papua, semua penduduk Papua, TNI, Polri, Perusahan asing dan domestic yang mengeksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten), Pemerintah Pusat, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), dan Orang Papua yang hidup di luar negeri.

Sebuah dialog digunakan sebagai media atau sarana untuk membahas dan menyelesaikan suatu masalah secara bermartabat dan tanpa kekerasan. Dalam dialog, semua peserta yang hadir saling menerima keberadaannya, saling menghormati martabat kemanusiannya, saling membuka diri terhadap sesama, saling menyampaikan pendapatnya tanpa mengancam, dan saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Hanya dialog yang bisa memungkinkan semua pihak yang bertikai atau berperang untuk bertemu guna mencari dan menemukan solusi atas berbagai persoalan.

Pandangan yang Menyesatkan

Demikian pula Dialog Jakarta-Papua yang kini diperjuangkan oleh banyak pihak, baik di Tanah Papua maupun di berbagai Provinsi di Indonesia, dipahami sebagai sarana atau media untuk menyelesaikan masalah Papua.

Akibat dari pandangan yang menyesatkan itu, semua orang NonPapua seperti Orang Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, yang mendukung proposal Dialog Jakarta-Papua juga dapat dicurigai sebagai pendukung gerakan separatisme Papua. Mereka tidak dilihat lagi sebagai waraga Negara Indonesia, melainkan dicurigai sebagai separatis yang mengancam integritas wilayah NKRI. Oleh sebab itu pandangan yang keliru ini dapat membahayakan bagi semua pen-

Mesti diakui bahwa masih ada juga pandangan yang menyesatkan, bahkan sangat berbahaya, dimana Dialog Jakarta-Papua dipandang sebagai ancaman terhadap integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan Dialog Jakarta-Papua dipahami secara salah yakni untuk memisahkan Papua dari NKRI. Dengan demikian, Dialog Jakarta-Papua secara keliru dipandang sebagai ancaman terhadap Republik Indonesia.

Atas dasar pemahaman yang keliru ini, maka semua orang Papua yang mendukung dan memperjuangkan Dialog Jakarta-Papua, secara tidak langsung ditempatkan dan dicurigai sebagai pihak-pihak yang sedang memperjuangkan pemisahan Papua dari Indonesia atau separatis. Maka mereka diposisikan sebagai musuh Negara Indonesia. Sementara mereka yang tidak mendukung Dialog Jakarta-Papua sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang setia mempertahankan Integritas wilayah Indonesia.

JERAT NEWSLETTER| EDISI VIII SEPTEMBER 2014

HAL. 2

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

dukung Dialog Jakarta-Papua.

Dialog tidak Mengancam Dialog Jakarta-Papua tidak mengancam pihak manapun. Juga tidak memecahbelah keutuhan wilayah NKRI. Dialog justru dapat memperkokoh Integritas Republik Indonesia. Melalui dialog,semua WNI dapat diajak untuk menggumuli masalah kebangsaan.

Hanya dalam dialog berbagai permasalahan yang melatarbelakangi tuntutan Papua Merdeka atau referendum dapat diidentifikasi secara obyektif, dengan tenang dan bebas. Hanya melalui Dialog JakartaPapua, para pihak dapat melakukan komunikasi yang konstruktif dan bersama-sama menetapkan solusi-solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

EDISI VIII

maka rakyat akan menuntut Dialog Jakarta-Papua untuk Papua merdeka ”. Ancaman seperti ini hanya memperlihatkan pemahaman yang keliru tentang Dialog Jakarta-Papua.

Pemerintah Pusat tentunya tidak takut terhadap ancaman ini karena para pejabat tinggi di Jakarta mengetahui secara benar bahwa Dialog JakartaPapua adalah sarana atau media untuk mengidentitifikasi semua permasalahan dan menetapkan secara bersama solusi-solusi yang dapat diterima oleh semua pihak untuk mengatasi berbagai permasalahan di Tanah Papua. Mereka tahu bahwa Dialog Jakarta-Papua tidak ada kaitannya dengan referendum atau Kemerdekaan Papua Barat.

Sebab itu semua pihak dimohon untuk mendorong Dialog Jakarta-Papua sebagai sarana terbaik demi menciptakan perdamaian dan mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Kita perlu menghindari penyalahgunaan Oleh sebab itu, sangat tidak masuk akal apabila Dialog jakarta-Papua Dialog Jakarta-Papua sebagai ancaman, karena seloganya “dialog tidak digunakan sebagai ancaman dalam memperjuangkan RUU mengancam siapa pun”.

Pemerintahan Papua. Pemeritah Pusat seakan-akan bisa ditekan, dengan mengancam ” kalau tidak terima RUU Pemerintahan Papua,

K

awasan hutan mangrove Papua, merupakan yang terluas di dunia. Ironis, dalam beberapa dekade, luasannya terus tergerus.

Kerusakan mangrove terjadi di beberapa tempat, seperti di Pantai Holtekamp, Jayapura. Seluas 200 hektar dirusak eksavator milik PT. Bintang Mas pada 2001. Masih di Jayapura, masyarakat adat di Entrop, Hamadi, dan Kampung Enggros mengeluhkan hutan mangrove seluas 500 hektar dibabat pengusaha dan pemerintah demi pembangunan.

Kerusakan sama terjadi di Kabupaten Kepualuan Yapen. Sejak, 1999, Dinas Perikanan dan Kelautan, membabat habis 1.000 hektar lebih mangrove di Kampung Ansus, Distrik Yapen Barat.

Kerusakan Hutan Mangrove di kawasan Pantai-Holtekamp Distrik-Muara Dinas Kehutanan Papua, hanya memegang data lahan manTami, Kota Jayapura Papua. (foto : Musa Abubar) grove seluas 1.053.843 hektar, itupun diperoleh dari Bali. Lahan itu tersebar di Kabupaten Asmat 283.774,77 hektar, Biak Numfor 6.185,55, Jayapura 58,99, Kepulauan Yapen 3.567,93, grove dengan penanaman dan pengelolaan. “Sudah ada dua daerah yang Kota Jayapura 362,37, Kabupaten Mappi 49.902,78, Merauke pernah kami tentukan untuk jadi fokus. Masing-masing Asmat dan Waropen.”

259.595,53, Mimika 245.713,87, dan Nabire 155.444,49 hektar.

Sekretaris Kadin Kehutanan Provinsi Papua, Karsudi menjelaskan hingga kini pihaknya masih kesulitan mengawasi kerusakan mangrove (bakau). Ia juga Mantan Kepala Dishut Papua, Marthen Kayoi mengatakan, mengaku, Papua penuh mangrove, namun susah dikontrol. “Karena, Kehusampai saat ini penanganan mangrove masih di bawah pengawasan Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Bali. Balai ini tanan Provinsi Papua, sampai saat ini belum bertanggung jawab penuh untuk mengawasi bakau,” katanya. terbentuk sejak 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-II/2007 sebagai unit pelaksana Menurutnya, pengawasan mangrove di Papua masih di bawah Pengawasan teknis yang mengelola mangrove dan bertanggung jawab Balai Pengelolaan Hutan Mangrove di Bali. Karsudi menyarankan, seharusnya kepada Direktorat Jenderal BPDAS-PS. dibentuk badan khusus di wilayah paling timur Indonesia ini untuk mengawasi dan melestarikan bakau.

Balai tersebut menjalankan lima fungsi antara lain, program rehabilitasi, perlindungan, pengawetan dan pemantauan lestari Deputy Chief of Party USAID Indonesia Forest and Climate Suport (IFACS), hutan mangrove. “Kalau kami mau mengetahui tentang kerusaNevile Kemp mengungkapkan, kawasan mangrove Papua merupakan yang kan atau penanganan, harus minta data ke Bali. Tapi, cukup terbesar setelah Sundarbans. “Sehingga ini perlu dijaga karena sudah mulai sulit.” ada investor yang masuk,” ujarnya.

Meski demikian, Kehutanan Papua tak tinggal diam. Marthen Dikatakannya, untuk dapat melestarikan SDA yang dimiliki, diperlukan adanya mengatakan, pemerintan terus berupaya menyelamatkan manhubungan kerjasama yang baik antara semua pihak, baik swasta maupun

JERAT NEWSLETTER| EDISI VIII SEPTEMBER 2014

HAL. 3

JARINGAN KERJA RAKYAT

EDISI VIII

www.jeratpapua.org

pesisir ini banyak burung dari penjuru dunia berkumpul. Mereka mencari makan di pantai.

Namun, sejak 1990-an, penambang pasir, di Kali Ndalir, Kampung Nasem, mulai merusak pantai.

Akibat penambangan ilegal itu, bukan saja panNevile mengatakan, USAID IFACH sudah tainya menyusut, namun juga menghilangkan melakukan berbagai kegiatan sesuai program bakau. untuk melindungi bakau.

Ia meminta pemerintah memberikan pencerahan Hutan bakau atau disebut juga mangrove kepada warga agar dapat menjaga pantai dan adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa hutan bakau. “Masyarakat disini sangat terberair payau yang terletak pada garis pantai ganggu dan terancam dengan penggalian pasir dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. ini.”

Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat Secara adat, katanya, penggali pasir ilegal telah di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlin- merusak „kandungan ibu‟. “Pemerintah Merauke dung dari gempuran ombak, maupun di seki- harus tegas memberi sanksi. Merasa anak asli Marind, jangan jual atau gali pasir karena tar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari merusak adat.” hulu.

Hasan Matdoan, Kepala Distrik Merauke pemerintah daerah. “Semua stakeholder diharapkan dapat berperan penting menjaga kelestarian mangrove demi masa depan,” ungkapnya.

Secara biologi hutan mangrove mempunyai fungsi sebagai daerah berkembang biak (nursery ground), tempat memijah (spawning ground), dan mencari makanan (feeding ground) untuk berbagai organisme yang bernilai ekonomis khususnya ikan dan udang.

Habitat berbagai satwa liar antara lain, reptilia, mamalia, hurting dan lain-lain. Selain itu, hutan mangrove juga merupakan sumber plasma nutfah.

mengungkapkan, penggalian telah dilarang tetapi selalu dilanggar. Titik rawan penggalian itu di Kampung Buti hingga Kampung Nasem dan Dusun Ndalir. “Masih berjalan di malam hari, atau siang saat petugas tidak ada.”

Kawasan Bakau di Merauke

Sebaliknya dari Merauke, di Jayapura, sekelompok pemuda melestarikan hutan bakau dan menjaga pantai. Komunitas pecinta lingkungan dari Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG) terus menggelar berbagai kegiatan peduli ling-

Kawasan hutan bakau di Merauke terdapat misalnya di pesisir pantai Kampung Nasem, Distrik Merauke dengan Dusun Ndalir, Distrik Noukenjerai. Kala, musim panas, di kawasan

Dia membenarkan, jika penggalian pasir dibiarkan, air laut bakal masuk ke Rawa Dogamit dan ke Danau Rawa Biru. Padahal, Danau Rawa Biru merupakan pusat air bersih satu-satunya di Merauke.

kungan, termasuk menanam bakau di Hamadi.

Aksi itu dilakukan mengingat keberadaan mangrove di Kota Jayapura mulai terancam akibat pembangunan besar besaran.

Ketua Forum Peduli Port Numbay Green, Fredy Wanda mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyelamatkan lingkungan serta melindungi Teluk Youtefa juga Teluk Humboldt.

“Kita sejak tahun 2009 fokus untuk penyelamatan Teluk Youtefa, karena beberapa titik telah mengalami abrasi, termasuk mangrove yang semakin terancam karena ulah manusia serta pembangunan yang tidak melihat kondisi lingkungan,” ungkapnya.

Menurut Wanda, kesadaran warga menjaga lingkungan sangat kurang. “Kita tanam, tetapi kalau tidak dijaga, juga sama saja. Penanaman dilakukan di Teluk Youtefa.”

Lanjut Wanda, kegiatan tersebut selain diikuti oleh Forum Peduli Port Numbay Green juga oleh Club Pecinta Alam (CPA) Mangrove, Komunitas Trakos, Komunitas Mancing Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan mahasiswa.

Staf Ahli Wali Kota, Leonard Lahallo, SE menambahkan, kegiatan penanaman sejalan dengan program penghijauan yang digalakkan Pemkot Jayapura. “Wali Kota bersama SKPD ingin menjadikan kota ini menjadi rimbun dengan pepohonan, lingkungan harus terjaga seperti dulu.”

(Jerry Omona/dari berbagai sumber)

Wacana pembentukan kementerian khusus untuk Papua makin gencar. Apakah sudah saatnya?

T

okoh masyarakat Mimika, Yosep Yopi Kilangin berpandangan, sudah waktunya Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla membentuk kementerian khusus untuk mengurus Papua. “Ini penting, karena sampai dengan sekarang, komitmen persatuan orang Papua ke dalam pangkuan NKRI memerlukan perkuatan. Apalagi dalam kondisi di mana orang Papua semakin sedikit di pemerintahan,” kata Yopi Kilangin di Timika.

Yopi berharap kabinet yang nanti dibentuk oleh Jokowi-JK dapat juga mengakomodasi putra-putri Papua terbaik yang memiliki keahlian di bidangnya. “Namun hal itu bukan karena hadiah tapi karena yang bersangkutan memang layak dan memiliki kapasitas sebagai Menteri,” harapnya.

Putra almarhum Moses Kilangin, salah satu tokoh pejuang Pepera itu menambahkan, duet Jokowi-JK mesti pula banyak memberikan kebijakan afirmatif untuk mempercepat kemajuan orang asli Papua dalam segala bidang.

JERAT NEWSLETTER| EDISI VIII SEPTEMBER 2014

HAL. 4

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

Wacana pembentukan kementerian khusus Papua terus bergulir. Salah satunya disuarakan saat Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa. PKB mengusulkan sejumlah perubahan dalam tubuh Kementerian Keuangan serta usulan pembentukan kementerian yang khusus mengurusi Papua.

Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, Percepatan Indonesia Timur kurang maksimal.

Dana otonomi khusus yang mencapai Rp 8 triliun patut dijaga agar tidak terjadi kebocoran.

Untuk itu, Kementerian Percepatan Pembangunan Papua dinilai sebagai solusi terbaik.

Usulan ini sejatinya sejalan dengan visi Jokowi yang sudah membuktikan kepeduliannya terhadap Papua dengan memilih Bumi Cenderawasih sebagai tempat pertama kampanye capres. Apalagi bagi Jokowi, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu. Satu visi, satu tujuan. Ibarat tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, akan terasa sakit seluruh badan.

MRP Dukung Kementerian Khusus Papua rah di Indonesia Timur. “Usulan itu terlalu premature dan tidak mempertimbangkan aspek keadiSementara itu, terkait pembentukan Kemen- lan. Emang di Timur itu hanya Papua? bagaimaterian Khusus Papua, Majelis Rakyat Papua na dengan Maluku, dan Maluku Utara yang sela(MRP) Provinsi Papua Barat mengungkapma ini justru jauh dari perhatian pusat? Apalagi kan persetujuannya. “(Memang) sangat dibu- kita tahu bahwa Papua itu sudah diberikan keistuhkan satu kementerian yang khusus metimewaan oleh pusat berupa status Otsus, nangani persoalan Papua, sehingga masabahkan pernah mengisi posisi di kabinet sebagai lah-masalah yang ada bisa diselesaikan menteri. Lantas kenapa Maluku tidak dibicarasecara lebih cepat dan efektif,” kata Ketua kan? Ada apa dengan Maluku?” ungkap juru MRP Papua Barat, Vitalis Yumte. bicara EKS KTI, Fuad Bachmid.

Disebutkan, beragam persoalan pelik di Pa- Mantan Ketua Presidium Nasional Ikatan Lempua, yang biasanya dilaporkan ke Kementeri- baga Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia an Dalam Negeri (Kemdagri), selama ini ser- itu menambahkan, semestinya yang menjadi priing tak bisa tuntas secara cepat. Hal tersebut oritas adalah Maluku. Sebab, Maluku telah ikut karena yang disuruh menangani adalah para berkontribusi menjaga kedaulatan bangsa dan pejabat eselon III atau IV, yang tak memiliki menegakan prinsip NKRI. “Kenapa? karena Makewenangan dalam pengambilan keputusan. luku butuh bukti nyata untuk diperhatikan, bukan Kondisi ini, lanjut Vitalis, telah menghambat proses percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. “Ini menjadi pergumulan kami selama ini.”

Sejalan dengan Yumte, peraih penghargaan Kesungguhan Jokowi membenahi Papua juga bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” 2005 dari Kanada, Yan Christian terungkap melalui pernyataan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto bahwa Warinussy, berpendapat, mutlak dibentuk sebuah kementerian untuk „mengamankan‟ salah satu agenda prioritas pemerintahan kedepan adalah merintis pengembangan dia- Papua. “Kementerian ini akan bertugas melog untuk menuntaskan secara bertahap luka- mastikan bahwa konflik dan kekerasan di luka politik lama yang masih membekas di hati Papua harus segera diakhiri, dan juga penting membangun sebuah platform perdamaian masyarakat Papua. yang bersifat permanen yang bisa digunakan Dialog sangat penting, kendati Presiden SBY untuk masa depan Papua Baru,” kata Yan. pernah melakukannya dengan sejumlah tokoh Dilain kesempatan, Pemerintah Papua ikut gereja Papua di Puri Cikeas tanggal 16 mendukung pembentukan kementerian khuDesember 2011. Sayangnya, hasil dialog itu dinilai belum terealisasi kongkret di lapangan. sus yang menangani perbatasan.

Buktinya, Presiden SBY dalam dialog itu Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen mengaku, meminta gerakan OPM (Organisasi Papua permasalahan di perbatasan sangat komMerdeka) dihentikan. Tetapi faktanya, sepan- pleks. Pemprov kata dia, telah menyarankan jang tahun 2012 dan 2013 aksi-aksi penemba- kepada Delegasi Dewan Pertimbangan Preskan dan penyerangan oleh kelompok OPM iden (Wantimpres) Bidang Pemerintahan dan masih tetap marak, bahkan menunjukkan in- Reformasi Birokrasi Tata Kelola Wilayah Pertensitas yang terus meningkat. batasan Antarnegara untuk mengadakan Tahun ini pun aksi yang sama belum menun- kementerian yang khusus mengelola masajukkan tanda-tanda akan berhenti. Setidaknya lah ini. sudah 20-an kali aksi penembakan. Karena itu, jika dalam pemerintahan Jokowi nanti ada kementerian khusus Papua, wacana dialog damai yang sudah lama disuarakan sejumlah kalangan di dalam maupun di luar negeri, bisa segera direalisasikan. Dan yang tidak kalah penting adalah mulai membangun saling percaya, bahwa dialog yang hendak dijalankan bertujuan untuk menyejahterakan orang Papua dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

EDISI VIII

hanya janji kosong para elite di pusat,” tegas Fuad.

Fuad menyatakan, pihaknya menolak usulan tersebut, dan akan membuat mosi tidak percaya terhadap pemerintahan jikalau usulan itu disetujui.

Menurut dia, disetujuinya usulan itu secara tidak langsung menggambarkan pengkhianatan besar atas janji kampanye Presiden terpilih Jokowi-JK terhadap rakyat Indonesia Timur, khususnya Maluku yang telah berkontribusi besar memenangkan paket koalisi Indonesia Hebat ini.

Tak hanya itu, Fuad juga menyatakan akan menggalang kekuatan besar dari berbagai elemen di Indonesia Timur untuk mempertanyakan konsistensi pasangan Jokowi-JK terhadap nasib Maluku.

Ide membentuk kementerian khusus Papua awalnya datang dari Komisi I DPR RI, beberapa tahun lalu. “Di Inggris, ada menteri yang menangani Irlandia Utara, seharusnya ada juga kementerian khusus untuk Papua,” kata Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya.

Dikatakan Tantowi, persoalan yang kerap terjadi di Papua terkait aspek kesejahetraan. Meski demikian, Tantowi mengakui, bahwa pemerintah pusat telah mempunyai itikad politik yang relatif “Kami harapkan, ada satu kementerian khu- baik untuk mensejahterakan Papua. Hanya saja, sus untuk menata perbatasan, karena itu implementasi kebijakan itu tidak sepenuhnya merupakan wajah negara kita. Jangan hanya sampai ke masyarakat. “Niat baik pemerintah melihat di Batam atau memoles Batam,” tu- sudah ada, yakni adanya dana otonomi khusus. turnya.

Tapi itu percuma, dana otsus itu seperti memberikan mobil mewah, tapi gak ada petunjuk manKontra ualnya. Pemerintah harus mengatasi itu yakni Usulan pembentukan kementerian khusus dengan membentuk kementerian khusus agar Papua menuai pro dan kontra. Gagasan dana otsus bisa dimonitor,” urainya. tersebut dinilai mengada-ada dan tak menc- Penyelesaian untuk Papua, lanjut Tantowi, penterminkan asas keadilan antar sesama dae- ing diposisikan seperti menangani persoalan per-

JERAT NEWSLETTER| EDISI VIII SEPTEMBER 2014

HAL. 5

JARINGAN KERJA RAKYAT

EDISIVIII III EDISI

www.jeratpapua.org

batasan dengan negara tetangga.

“Urgensi Papua ini tinggi. Papua dilirik negara asing, mereka melihat sumber daya alam Papua, ada negara yang memang pengen Papua lepas. Tapi proses penanganan oleh pemerintah, seperti biasa biasa saja, tidak ada gebrakan,” pungkasnya.

(Jerry Omona/dari berbagai sumber)

antre beli minyak di sini, sudah biasa, hampir setiap hari seperti itu, jadi tidak heran,” katanya di kantor Perinus, Sorong.

Kadarisman menambahkan dampak dari kelangkaan BBM ke wilayah yang kaya akan potensi perikanan tersebut membuat sejumlah nelayan tidak bisa melaut. “Di sini ada kampung Pulau Buaya, di situ kapal para nelayan dibalikkan, tidak beroperasi, karena tidak ada BBM, itu sudah bertahun-tahun,” tutur dia.

W

arga Papua mendukung rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini diharapkan membuat distribusi BBM lebih baik.

“Saya sudah mengantre empat hari, mending dinaikkan saja ketimbang harus mengantre,” ujar seorang sopir truk, Jhon (47).

Menurut dia, jika di Pulau Jawa, kelangkaan baru terjadi dalam hitungan hari, di Papua sudah sejak sebulan lalu. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda masalah tersebut diselesaikan. “Dua hari baru dapat solar, kita sampai menginap. Di sini (Sorong) ada 5 SPBU, tapi yang beroperasi hanya 4 SPBU,” jelas dia.

Pengawas SPBU 81.984.01 Cabang Sorong Pusat, Penias, membenarkan kelangkaan BBM subsidi jenis solar telah berlangsung sebulan. Namun, dirinya menampik kelangkaan akibat pasokannya berkurang. “Pasokan cukup, tidak dikurangi. Cuma di sini SPBU yang beroperasi hanya dua,” tambah dia.

Menurut dia, setiap Senin hingga Jumat, SPBU ini menerima BBM subsidi solar sebanyak 16 kilo liter (KL), sementara, Sabtu sebanyak 24 KL. “Minggu tidak tutup, hanya tidak ada pasokannya dari pusat.”

Kepala Kantor Cabang Sorong PT Perikanan Nusantara (Persero) Srinona Kadarisman mengungkapkan kelangkaan yang diberitakan media masa tidak mengherankan bagi warga Sorong. “Kalau kegiatan

Sebagai perusahaan BUMN yang memiliki misi meningkatkan kesejahteraan nelayan di Papua, Perinus mengaku telah mengusulkan pembuatan SPBU di pulau tersebut. “Kita sudah usulkan tapi tidak disetujui, itu mungkin yang akan kita bicarakan dengan menteri BUMN secara intens,” pungkasnya.

Di Jayapura, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, ribut soal rencana naiknya BBM, tidak berpengaruh pada penduduk Papua. Jika pemerintah tengah sibuk mewacanakan kenaikan harga BBM, di Puncak Jaya, BBM sudah mencapai Rp100 ribu per liternya.

Lukas mengatakan, penyebab dari mahalnya harga BBM di daerah pegunungan, lantaran biaya transportasi untuk mengirim BBM begitu mahal. Ia menuturkan, tanah kelahiranya itu masih tertinggal jauh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Bahkan, 70 persen masyarakat disana dalam kondisi kemiskinan absolut.

Oleh karenanya, Lukas mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan luas kepada Papua agar dapat menyejahterakan rakyatnya.

“Papua punya kekayaan alam yang luar biasa, namun tidak memberi kontribusi kepada rakyatnya. Saya tidak tahu salahnya dimana sehingga tidak terjadi apa-apa.”

Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua yang membidangi masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Ellia Loupatty mengemukakan, khusus solar dan premium, warga Papua sudah terbiasa dengan tingkat kemahalan.

Terutama di wilayah Pegunungan Tengah, 1 liter solar dan premium

JERAT NEWSLETTER| EDISI VIII SEPTEMBER 2014

HAL. 6

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

berkisar Rp65 ribu-Rp75 ribu meski pasokan normal. Apalagi saat langka, bisa mencapai Rp200 ribu per liternya. “Di Papua sudah terbiasa dengan BBM yang mahal, apalagi di gunung. Makanya jangan tambah masalah, kita harus membuat kebijakan keberpihakan pada masyarakat.

Bukan karena otonomi khusus saja, melainkan karena kondisi geografis,” paparnya.

EDISIVIII III EDISI

Saat ini ketersediaan BBM dan minyak tanah bisa mencukupi dan situasi tersebut diklaim Pertamina berjalan normal.

Sementara itu, terkait rencana kenaikan, Ketua umum Kamar dagang Indonesia Susilo Bambang Sulisto mengatakan, kenaikan harga BBM tidak dapat dilihat secara luas, jika hanya mengacu pada inflasi.

Menurutnya, ada masalah yang lebih besar ketimbang hanya inflasi.

Menurut Loupatty, kemahalan harga BBM ini seharusnya sudah diketahui pemerintah pusat dan juga pihak PT Pertamina. Harga bensin di pegunungan sampai Rp200 ribu per liter saat krisis tapi masyarakat tetap akan membelinya.

“Kenapa sih kita sering berkutat membahas masalah inflasi, padahal yang harus dibahas adalah menyelesaikan suatu masalah besar bangsa,” ujarnya. Dia menegaskan, yang harus menjadi perhatian dan yang mesti dilakukan adalah menyelesaikan masalah anggaran. Pasalnya, “Saat ini ada sekitar 10 kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah Pa- Indonesia telah membuang dana Rp1 triliun per hari untuk subsidi pua yang harus dilayani ketersediaan BBM dengan menggunakan peBBM. “Dan kalau dikumpulkan per tahun itu Rp365 triliun. Apapun masawat berbadan kecil dengan titik transit di Kota Wamena. Memang be- salah ekonomi yang akan timbul dengan kenaikan harganya, dengan berapa wilayah pegunungan sudah mulai pengiriman langsung dari Ban- Rp365 triliun itu bisa diselesaikan dengan mudah,” jelasnya. dara Sentani Jayapura ke tempat tujuan,” urainya.

Karenanya, dia berharap masyarakat tidak kehilangan perspektif yang Tentang dampak pengurangan jatah BBM bersubsidi untuk Papua, Elli lebih penting dengan fokus kepada yang bukan menjadi masalah utaLoupatty mengaku belum bisa menjawab secara pasti. Hanya saja, yang manya. “Sebaliknya kalau orang bilang problema ini problema itu, jelasnya pengurangan subsidi itu relatif tak banyak berdampak. ujung-ujungnya itu pasti akibat subsidi BBM, semua masalah sumbernya subsidi BBM. Jadi kalau bangsa Indonesia mau take off itu yang Satuan Tugas harus diselesaikan,” tutupnya.

Mengantisipasi kelangkaan BBM, PT Pertamina Region VIII Maluku(Jerry Omona/dari berbagai sumber) Papua sempat membentuk tim satuan tugas khusus.

General Manajer PT Pertamina setempat, Muhammad Irfan menuturkan Pertamina berharap masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan minyak tanah dan BBM di Papua, terutama jelang hari raya.

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan telah mengalokasikan dana otonomi khusus pada RAPBN 2015 sebesar Rp.16,5 triliun atau naik Rp.320,4 miliar. Alokasi Otsus tahun lalu tercatat sebesar Rp.16,1 triliun.

“Dana Otsus dialokasikan ke Provinsi Papua, Papua Barat Rp.7 triliun, dan Provinsi Aceh Rp.7 triliun,” katanya dalam pidato di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2014).

Presiden menyebutkan dana otsus Aceh akan diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Sementara itu, dana otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat akan diarahkan untuk mendanai bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.,MH, seperti terkutip dari Cenderawasi Pos (edisi 18 Agustus 2014), membenarkan bahwa dalam Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN Tahun 2015, Papua menjadi prioritas bagi SBY sebelum mengakhiri jabatannya.

Lebih jauh, ungkap Presiden, khusus Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan pembangunan infrastruktur yang nilainya direncanakan sebesar Rp.2,5 triliun.

” Ini terbukti, kenaikan APBN dalam pengertian terutama dana Otsus, dimana Papua dan Papua Barat mendapat 7 Triliun. Dana Otsus tahun lalu, sebesar Rp 4,7 triliun dari jumlah total Rp 6 triliun” kata Gubernur.

JERAT NEWSLETTER| EDISI VIII SEPTEMBER 2014

HAL. 7

JARINGAN KERJA RAKYAT

EDISI VIII www.jeratpapua.org

Gubernur mengatakan jika seperti biasanya, maka pembagian dana Otonomi Khusus untuk Papua dan Papua Barat dengan porsi 7030, maka Provinsi Papua akan mendapat dana sekitar Rp 5 Triliun lebih, sisanya untuk Provinsi Papua Barat.

Selain itu, Gubernur juga mengakui bahwa Papua dan Papua Barat juga mendapatkan dana tambahan infrastruktur Rp 2,5 triliun.

Untuk Papua, diperkirakan akan mendapatkan dana Rp 2 triliun, sedangkan untuk Papua Barat 500 miliar, sehingga tidak ada perubahan seperti tahun lalu.

Gubernur mengatakan dengan adanya dana Otsus itu, tinggal kemampuan pemerintah daerah untuk bisa menyerapnya atau tidak, sehingga tidak menjadi persoalan .

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya berbagai perubahan regulasi dan kebijakan, terutama di Provinsi Papua maka tahun depan lebih baik dari tahun ini.

“Artinya APBN tahun lalu kita tetapkan terlambat, yakni pada Maret, sehingga sekarang kita lihat penyerapan dana sedikit, belum mencapai sesuai target yang diharapkan.

Jika kita bisa sesuaikan APBD Induk di bulan September, karena ini pararel sudah jalan, besok tanggal 19 – 23 Agustus kita akan tutup untuk ABT diikuti kita kasih masuk KUA dan PPAS untuk APBD Induk, sehingga APBD Induk 2015 bisa disahkan pada September 2015,” paparnya.

Jika APBD Induk 2015 sudah bisa disahkan pada September, kata Gubernur, maka otomatis dengan ultimatum Gubernur kepada kabupaten/kota agar sebelum masuk Januari atau Desember, mereka harus selesaikan semua, sehingga ada kelonggaran waktu yang cukup untuk tahapan pelelangan atau tender, karena selama ini menjadi hambatan.

Selain itu, ujar Lukas Enembe, hambatan lain adalah dana Otsus yang dikirim ke kabupaten 80% (persen), maka jika kabupaten/kota terlambat memasukan laporan kepada Gubernur, otomatis transfer daerah dari pusat akan terlambat juga.

“Itu kan setiap termin dana yang turun dari pusat, kita provinsi langsung drop, satu hari tiba langsung drop ke kabupaten/kota, tinggal kemampuan daerah untuk merealisasikan dana Otsus. Kalau terlambat ya otomatis transfer itu menjadi terlambat, karena pusat tuntut kita untuk realisasi anggaran itu baru bisa mereka transfer‟, paparnya.

Sumber : http://news.bisnis.com/ JERAT NEWSLETTER| EDISI VIII SEPTEMBER 2014

JARINGAN KERJA RAKYAT www.jeratpapua.org

B

enny Giay, lahir di Onago, sebuah desa di dekat Danau Tigi pada 12 Januari 1955.

Onago, Distrik Wakeitei, sekarang merupakan bagian dari Kabupaten Paniai. Onago merupakan kampung besar, dengan tujuh submarga.

Orangtuanya merupakan kelompok masyarakat pertama yang masuk Kristen.

Benny seorang teolog, antropolog sosial, dan aktivis, yang dikenal karena perjuangannya mendorong rekonsiliasi melindungi hak-hak orang Papua.

Ia menjalani hidup yang pelik. Giay pernah bersekolah SMP di Tiom.

Pada 1971, ia melanjutkan pendidikan pelatihan guru, juga di Tiom, dan belajar beberapa tahun disana. Pada tahun 1974, Benny melanjutkan kuliah di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

Dari tahun 1980 sampai 1983, ia belajar lagi untuk meraih gelar Master of Divinity di Theological Seminary Asia, di Manila, Filipina.

Setelahnya, dia ditahbiskan sebagai pendeta di Gereja Kemah Injil (Kingmi), yang didirikan oleh Christian and Missionary Alliance.

EDISI VIII

terhadap gereja-gereja lain.

Hasil penelitiannya tersebut, dirilis sejumlah surat kabar di Belanda. “Ada sekitar tiga surat kabar. Saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Belanda, khususnya Zendinghuis (tempat dimana saya dan keluarga tinggal waktu saya belajar di Universitas),” kata Benny.

Dimasa pelayanannya, Benny terlibat dibanyak kegiatan. Ia mendukung penuh gereja agar aktif mendukung hak asasi manusia. Ia juga sempat menjadi juru bicara Papua, yang menjadi korban penindasan oleh pasukan keamanan Indonesia. Dia menganjurkan teologi yang terinspirasi oleh para teolog pembebasan.

Pada tahun 1995 setelah studinya di Belanda, Giay menjadi dosen di Walter Pos dan mendirikan Program Pascasarjana. Pada Juli 1998, ia mengambil langkah membangun Forum Rekonsiliasi Irian Jaya (FORERI).

Pada tahun 2000, Benny terpilih oleh Kongres Papua II di Jayapura menjadi anggota Presidium Dewan Papua. Kongres ini, dengan perwakilan dari seluruh Papua, diperdebatkan oleh pemerintah Indonesia. Benny salah seorang yang mensupport perubahan misi Papua menjadi perjuangan tanpa kekerasan.

Pada konferensi Sinode Gereja Kemah Injil, pada tahun 2010, Benny terpilih sebagai ketua Sinode.

Bekerja tanpa lelah Benny bekerja tanpa lelah mendamaikan konflik di wilayah yang telah menewaskan puluhan ribu jiwa. Kisahnya penuh keberanian, dan visi cerdas.

Ia juga seorang penulis produktif. Di beberapa kesempatan, ia menghasilkan berbagai buku dan artikel tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dipublikasikan secara luas. Walaupun belakangan, tulisanPada tahun 1983, Benny lalu diangkat sebagai dosen di Jaffray The- tulisannya itu dilarang beredar. Pemerintah Indonesia bahkan memasukological College di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan selama tiga kan dirinya dalam daftar hitam yang patut dicurigai di tahun 2000. Selain tahun, ia pernah pula mengajar mata kuliah bagi para pendeta di Benny, yang juga di black list adalah Octo Mote, Willy Mandowen, Tom Kalimantan. Pada tahun 1987, Giay kembali ke Papua untuk bekerja Beanal, dan Herman Awom. “Ada sepucuk surat dari militer Indonesia di sebagai pendeta. Dia ikut menggagas pembentukan Walter Pos Jakarta, dan intelejen, yang menyatakan bahwa lima orang pemimpin Theological College di Jayapura. rakyat Papua dilarang untuk meninggalkan Papua. Semuanya masuk daBenny yang dikenal kritis, menempuh studi doktornya di bidang an- lam daftar hitam,” ujarnya. tropologi sosial di Universitas di Amsterdam, pada 1990. Dalam Benny bahkan dicekal setahun lebih. “Sampai kemudian saya mendengar masa itu, ia pernah ke Papua pada Juni 1991 sampai Maret 1992 Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, melakukan intervensi pada bulan untuk penelitian lapangan. Penelitian Benny difokuskan pada peran Juni 2000. Saya mengetahuinya dari Duta Besar Amerika Serikat di Jakaragama dan iman Kristen di masyarakat Papua. Ia juga meneliti ta, Gilbert.” gerakan-gerakan keagamaan baru, khususnya pada kultus kargo dalam konteks Papua. Istilah ini sebelumnya dianggap menghina, Benny mempunyai seorang istri bernama Mari. Istri pertamanya, Rukiah, karena menyudutkan orang Papua sebagai manusia primitif. meninggal tahun 1999. Bukanlah hal yang mudah bagi Mari untuk bersatu bersama Benny sebagai sebuah keluarga. “Ia seorang perempuan kuat.

Di Belanda, Rev. Jasper Slob dan Peter Kloos sangat membantu Anak perempuan saya, Libby dan Ligia – mereka juga sangat kuat,” tuturndirinya. Kloos pernah menjadi professor di University of Leiden, na- ya. mun kemudian diangkat menjadi professor di Free University.

“Kami berdoa hampir setiap waktu agar Tuhan memberi pertolongan, agar Benny lulus pada tahun 1995 dengan berhasil menyusun disertasi kami makan berkecukupan dan tidak kelaparan. Sesudah berdoa. Kami mengenai gerakan keagamaan baru yang dipimpin oleh Zakheus bekerja, dan, itulah intinya.”

Pakage. Beberapa kerabat Giay bergabung dengan gerakan ini.

Giay melihat usaha itu sebagai cara yang sah untuk mendamaikan (Jerry Omona/dari berbagai sumber) budaya tradisional dan Kristen, meskipun sebagai anggota Gereja Kingmi Papua, ia juga mengkritisi hal itu. Giay meminta pengikut Pakage tidak menutup diri dari diskusi tentang kebenaran Kristen JERAT NEWSLETTER| EDISI VIII SEPTEMBER 2014

HAL. 9

JERAT PAPUA 2014 AN RAT K AT r JE P e DA Lett te

i g ws ebs a.or e u W N di p pa si t i a r Ed .je w ww

Supported by :

REDAKSI Penanggungjawab Pimpinan Redaksi Editor/Redaktur Kontributor Desain/Layout

: : : : :

pt. JERAT Papua Septer Manufandu Jerry Omona Wirya Supriyadi, Engelbert Dimara Markus Imbiri

Kantor JERAT Papua Jalan : Bosnik Blok.C No. 48 BTN Kamkey Abepura (99351) Kota Jayapura - Papua Email : jeratpapua@gmail.com Telp : (0967) 587836 Website : www.jeratpapua.org