Posisi Pemerintah Desa dalam konstelasinya dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah baru terlihat secara jelas setelah terbitnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan posisi Pemerintah Desa sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Desentralisasi menurut UU No. 32/2004 ini berhenti pada level pemerintah kabupaten/kota, sehingga desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten/kota. UU Desa kemudian memperjelas kedudukan Desa dengan menempatkan desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Kompromi tentang landasan konstitusional kedudukan desa memunculkan aturan tentang asas rekognisi dan subsidiaritas yang akan dijelaskan dalam buku ini.
