Buletin Berkala tentang Pemerintahan Terbuka untuk Masyarakat Sipil
Edisi Perdana
Di Edisi Ini Pengenalan Umum tentang Open Government Partnership (OGP) atau Kemitraan Pemerintahan Terbuka kepada Publik
TENTANG PRAKTIK PEMERINTAHAN TERBUKA DI INDONESIA
TESTIMONI DARI PRAKTISI DAN PEMERHATI OGP
KEGIATAN OGP SEBELUMNYA
BULETIN OPEN GOVERNMENT INDONESIA (OGI)
photo by beritadaerah.co.id
Praktik Pemerintahan Terbuka di Indonesia
!
Di tahun 1998, perkembangan politik di Indonesia memasuki babak baru. Di tahun awal reformasi ini, masyarakat sipil mulai menuntut pemerintah untuk mau lebih terbuka, jujur, dan bertanggung jawab agar tercipta pemerintahan Indonesia yang lebih baik. Menanggapi tuntutan tersebut, meski memerlukan waktu yang lama,
Pemerintah Indonesia meyakini bahwa keterbukaan adalah kebutuhan dasar pada pemerintahan yang modern
!1
Buletin Berkala tentang Pemerintahan Terbuka untuk Masyarakat Sipil
pemerintah pun kemudian mengesahkan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 yang menjadi komitmen awal pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan di Indonesia. Masyarakat sipil berkeyakinan bahwa keterbukaan yang merupakan dasar dari sistem pemerintahan modern dapat membawa perubahan positif yang besar di bidang ekonomi dan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan inovasi. Pentingnya keterbukaan pun mulai dirasakan oleh pemerintah Indonesia. Sadar akan manfaat dari keterbukaan pemerintah, pada 20 September 2011, Indonesia bersama tujuh negara lainnya di dunia berinisiatif membentuk sebuah gerakan pemerintahan terbuka yang kemudian dikenal dengan Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership. Setahun bergabung, Indonesia langsung didaulat menjadi salah satu pimpinan OGP untuk periode kepemimpinan tahun 2012–2014. Dengan visi “Memacu Partisipasi Publik dan Memelihara Esensi Keterbukaan�, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil melalui beberapa strategi , antara lain: 1. memperdalam komitmen OGI hingga ke tingkat daerah dan kabupaten/ kota, 2. memperluas cakupan keterlibatan kaum muda dan sektor swasta, 3. mengukur keberhasilan di tingkat lokal, dan 4. memperluas jaringan OGP di kawasan Asia Pasifik. Di awal kepemimpinannya di OGP, pada tahun 2012, pemerintah Indonesia membentuk Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) yang tujuannya tak lain adalah untuk mendorong terciptanya pemerintah Indonesia yang lebih transparan dan masyarakat yang lebih partisipatif. Di tahun 2013, Pelaporan Mekanisme Mandiri atau Independent Report Mechanism (IRM) menunjukkan bahwa OGI telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Namun, OGI masih harus memperdalam pengimplementasian transparansi dan akuntabilitas untuk hasil yang lebih maksimal. Berdasarkan hasil pelaporan tersebut, OGI bersama dengan berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan lembaga-lembaga pemerintahan membuat rencana aksi tahun 2013 yang berfokus pada tiga isu; perbaikan pelayanan publik yang rentan terhadap pungutan liar, investasi dan layanan bisnis yang rentan terhadap korupsi, dan infrastruktur Pemerintahan Terbuka.
Edisi Perdana
Pengembangan rencana aksi nasional disusun oleh tim inti OGI
Kementerian/Lembaga Pemerintahan
Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
Difasilitasi oleh Sekretariat OGI
!
x
!2
Buletin Berkala tentang Pemerintahan Terbuka untuk Masyarakat Sipil
Edisi Perdana
Pada periode 2014-2015, total 47 rencana aksi OGI disepakati dan siap untuk diimplementasikan di tingkat nasional dan sub-nasional. Rencana aksi diklasifikasikan menjadi 4 kelompok komitmen yang dirancang untuk meningkatkan kualitas transparansi, partisipasi publik dan pelayanan publik, yaitu: •
•
• •
Penguatan infrastruktur pemerintahan yang terbuka Civil Society Organization (CSO) Day sebagai bagian dari kegiatan OGP Regional Asia untuk mendukung pelayanan Pasifik di Bali pada tanggal 4-5 May 2014 publik yang lebih baik; Meningkatkan kualitas keterbukaan dalam pelayanan publik dasar; Mempercepat praktik pemerintahan yang terbuka di daerah rawan korupsi; dan Meningkatkan kualitas keterbukaan dalam area kepentingan publik umum.
Selain telah memperdalam komitmen OGI, memperluas partisipasi publik, dan mengukur keberhasilan di tingkat lokal, Indonesia juga berhasil memperluas jaringan OGP di wilayah Asia Pasifik. Pada Mei, 2014, Indonesia menyelenggarakan sebuah konferensi pemerintahan terbuka wilayah Asia Pasifik di Bali yang berhasil menarik lebih dari 500 peserta dari 51 negara di dunia. Selain itu,Indonesia juga menyelenggarakan “Pemerintahan terbuka Lokakarya Pemerintahan Terbuka di lima adalah pemerintah yang Negara di wilayah Asia Pasifik seperti di memberikan akses Malaysia, Kamboja, Papua Nugini, Myanmar, informasi kepada publik secara transparan dan dan Vietnam. akuntabel, serta dapat Pemerintah Indonesia terus bekerja mudah diperoleh, secara intensif bersama masyarakat sipil, digunakan, dimodifikasi, sektor swasta, dan pemuda dalam juga menjunjung tinggi melaksanakan dan memantau rencana aksi kaidah partisipasi secara luas dan terencana pemerintahan terbuka, sambil sesuai dengan kebutuhan bagi publik. mempromosikan manfaat dan pentingnya Keterbukaan menjadi bagian dari pemerintahan yang terbuka ke berbagai amanah undang-undang. Dengan Negara di seluruh wilayah Asia Pasifik. keterbukaan, pemerintah akan
Shout out!
!
mendapat kepercayaan yang tinggi dari publik dan partisipasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan. Semakin terbuka sebuah pemerintahan maka semakin dipercaya. Sebaliknya, semakin tertutup pemerintahan maka akan semakin dicurigai. Tidak ada alasan apapun bagi pemerintah untuk tidak terbuka.” - Askhalani, aktivis GerAk Aceh
!3
Buletin Berkala tentang Pemerintahan Terbuka untuk Masyarakat Sipil
Edisi Perdana
“Makna Pemerintahan terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap informasi kepada publik terkait kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pada Badan Publik sesuai mandat undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintahan terbuka amatlah penting, karena pemerintah bekerja untuk rakyat dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diambil dari kontribusi rakyat. Pelibatan masyarakat di dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan agar apa yang dilakukan pemerintah seirama dengan aspirasi rakyat. Pemerintah menyatu dengan rakyat.” - Maddaremmeng, Kepala Bidang Humas selaku PPID Kementerian Dalam Negeri
konteks reformasi setelah runtuhnya rezim diktator Orde Baru di Indonesia, OGP merupakan salah satu model deepening democracy. Demokrasi elektoral pun cenderung korup, transaksional dan tidak dapat menjadi katalisator kepentingan rakyat. OGP memberi ruang dan kesetaraan bagi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan terkait program-program penting pemerintah dan menjalankan tata kelola secara bersama-sama. Sementara demokrasi elektoral mengalami kebuntuan dengan hanya menggunakan suara rakyat untuk pemenangan pemilu setiap 5 tahun.” - Ilham Saenong, aktivis Transparency International (TI) Indonesia
!
“Dalam
“Pemerintahan terbuka bermakna sekali bagi insan pers. Dengan menganut paham keterbukaan, artinya pemerintah memberi ruang yang maha luas bagi kami untuk mengakses seluk beluk pemerintahan, termasuk produk dan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dan asa pada UU KIP jelas berwujud seandainya pemerintah konsisten pada sikap keterbukaan. Para pemburu berita di lapangan juga mudah mendapatkan informasi yang akurat, komprehensif. Kiranya praktik pemerintahan terbuka benar-benar menjadikan Pers sebagai pilar ke-4 demokrasi.” - Yose Hendra, jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Padang
!4
!
Buletin Berkala tentang Pemerintahan Terbuka untuk Masyarakat Sipil
Edisi Perdana
!5
Buletin Berkala tentang Pemerintahan Terbuka untuk Masyarakat Sipil
Edisi Perdana
Kegiatan - Kegiatan OGP Sebelumnya
http://www.ogphub.org/ http://www.opengovpartnership.org/ http://opengovindonesia.org/id/ http://pattiro.org/
https://www.facebook.com/OpenGovernmentPartnership https://www.facebook.com/OpenGovernmentIndonesia https://www.facebook.com/PATTIROIndonesia
@opengovpart @OpenGovIndo
!
@InfoPattiro
!6
Buletin Berkala tentang Pemerintahan Terbuka untuk Masyarakat Sipil
Edisi Perdana
Kami Menghargai Masukan dan Saran dari Anda Sampaikan masukan dan saran Anda melalui info@pattiro.org atau hubungi kami di no telp. +62 21 7591 5498, +62 21 7591 5546. Alamat Sekretariat CSO OGP Indonesia: Kantor PATTIRO Jakarta Jl. Intan No. 81 Cilandak Barat - Jakarta Selatan - 12430 Indonesia
Sumber Artikel: opengovpartnership.org/country/indonesia Sumber Foto: Sekretariat CSO OGP Indonesia
!
Buletin ini disusun oleh PATTIRO (Pusat Telaah Informasi Regional) sebagai Koordinator Sekretariat CSO OGP di Indonesia
!7