Dari segi anggaran, APBN Tahun 2006 baru mengalokasikan 9,1% atau Rp 36 triliun untuk anggaran pendidikan (di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan). Sementara UUD 1945 mengharuskan alokasi anggaran untuk pendidikan 20% dari total APBN. Mayoritas penduduk Indonesia (33,42%) tamat SD/MI, lulus SMP/MTs (16,65%), belum tamat SD/MI (21,87%), tamat SMA/SMK/MA (16,17%), lulus PT (3,39%), dan tidak atau belum pernah sekolah (8,5%) (Data Susenas 2003). Bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan? Hak atas kesehatan, bukanlah sekadar rakyat tidak sakit atau mengalami gangguan kesehatan (fisik dan mental) saja, tetapi juga memastikan rakyat memperoleh kehidupan yang sehat dan kondisi yang mendukungnya, seperti tersedianya makanan dan gizi, perumahan, air bersih dan sanitasi yang memadai, kondisi kerja yang aman dan lingkungan hidup yang sehat. Apa indikator terpenuhinya hak atas kesehatan ? Seperti juga hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dikatakan terpenuhi, bila: (1) availabilitas. Fasilitas kesehatan, seperti obat-obatan, pelayanan kesehatan masyarakat dan program-program kesehatan harus dapat dinikmati semua orang. Tenaga paramedis dan dokter juga harus dipenuhi hak-haknya, misalnya gaji yang memadai. (2) aksesibilitas. Semua orang dapat memenuhi hak atas kesehatannya tanpa diskriminasi, terutama bagi masyarakat adat, orang cacat, lanjut usia, maupun anakanak dan perempuan. Selain itu, biaya kesehatan harus terjangkau, ada informasi mengenai kesehatan yang memadai dan disediakannya fasilitas kesehatan untuk orang cacat; (3) akseptibilitas. Pemenuhan hak atas kesehatan harus menghormati etika medis dan kebudayaan, seperti penghormatan budaya individu, kelompok minoritas, penduduk, komunitas, dan memenuhi prinsip-prinsip sensitif gender; (4) kualitas. Pemenuhan hak atas kesehatan mengacu pada prinsip medis dan pengetahuan yang layak dan bermutu. Ini berkaitan erat dengan keterampilan tenaga medis, dapat diuji berdasarkan ilmu pengetahuan, adanya perlengkapan puskesmas, rumah sakit dan sanitasi yang memadai, serta air bersih yang dapat diminum. Bagaimana posisi Indonesia untuk pemenuhan atas hak kesehatan? Sejak Januari 2005, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi warga miskin melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM) berupa asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin (Askeskin). Prinsip
penyelenggaraannya antara lain mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial. Pada tahun 2006 penerima Askeskin diperkirakan 60 juta jiwa. Anggaran untuk kesehatan yang dialokasikan dalam APBN TA 2006 Rp 13,6 triliun atau 6,7% dari total anggaran. Padahal, Tap MPR No 5/2003 mengamanatkan alokasi anggaran kesehatan maksimal 15%. Saat ini masyarakat Indonesia sedang didera berbagai wabah /penyakit, baik yang musiman maupun baru berjangkit, seperti busung lapar, DBD, TBC, polio, flu burung, dll. Pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan menjadi indikator bagi tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Laporan Pembangunan Manusia 2005 yang diterbitkan UNDP menempatkan Indonesia pada peringkat ke-110 dari 175 negara, dengan indeks pembangunan manusia 2003 sebesar 0,697. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2004, sebesar 1.140 dollar AS, atau lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Filipina.
Referensi: Zein, A. Patra M., 2005. ”Tak Ada Hak Asasi yang Diberi, 2005”, Jakarta:YLBHI. Kompas, edisi 7 Maret 2006. ”Hak Dasar Warga Belum Terpenuhi”. Situs berita Tempointeraktif, edisi 23 November 2005. ”Anggaran Kesehatan Maksimal Belum Dapat Terpenuhi”, www.tempointeraktif.com. Situs berita Jaknews, edisi 7 Maret 2006. ”Pemerintah Alokasikan Dana Rp3,5 triliun untuk Askeskin 2006”, www.jaknews.com.
Mengenal Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) Pemantauan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) selama ini tampaknya terfokus pada HAM Sipil dan Politik (SIPOL). Padahal, ada HAM lainnya yang sama-sama penting untuk dipantau pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan HAM pada bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) atau Economic, Social and Cultural (ECOSOC) Rights.
Isi publikasi ini tidak merefleksikan pandangan Uni Eropa
PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional Center for Regional Studies and Information Jl. Tebet Utara IF No. 6 Jakarta Selatan 12820 Phone/Fax: 62-21-83790541 Email: pattiro@cbn.net.id, sekretariat@pattiro.org Website: www.pattiro.org
laporan kepada Komisi PBB untuk EKOSOB mengenai kemajuan yang dicapai.
Mengenal lebih dekat tentang Hak-hak EKOSOB, bisa disimak dalam tanya jawab berikut: Apa Hak-hak EKOSOB? Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak-hak EKOSOB) adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya. Di manakah peran negara? Deklarasi Wina 1993 menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi dan menegakkan HAM, termasuk Hak-hak EKOSOB. Penyelenggara negara dalam hal ini eksekutif dan legislatif dituntut berperan aktif dalam melindungi dan memenuhi Hak-hak EKOSOB karena mereka yang secara efektif memiliki kewenangan menentukan alokasi sumber daya nasional. Bagaimana komitmen Indonesia untuk memenuhi Hak-hak EKOSOB? Pemerintah Indonesia dan DPR RI telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak EKOSOB (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ ICESCR) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dengan demikian, negara wajib menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) Hak-hak EKOSOB warganya. Saat ini sudah 143 negara yang meratifikasi ICESCR, termasuk Indonesia. Ratifikasi menuntut kewajiban kepada negara setahun setelahnya untuk menyesuaikan semua aturan senafas dengan Hak-hak EKOSOB dan dalam jangka waktu dua tahun setelah ratifikasi diharapkan menyerahkan
Apa topik utama yang diatur dalam Kovenan ECOSOC? Bagian I: Memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam hal status politik yang bebas serta pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Bagian II: Memuat kewajiban negara melakukan semua langkah yang diperlukan dengan berdasar pada sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan Kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan. Bagian III: Memuat jaminan hak-hak warga negara, yaitu: (1) hak atas pekerjaan; (2) hak mendapatkan program pelatihan; (3) hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik; (4) hak membentuk serikat buruh; (5) hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial; (6) hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan; (7)hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, pakaian, dan perumahan; (8) hak terbebas dari kelaparan; (9) hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi; (10) hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma; (11)hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya dan menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya. Bagian IV: Memuat kewajiban negara untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan Hak-hak EKOSOB ke Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan EKOSOB.
Bagian V: Memuat ratifikasi negara. Di antara banyak hak yang dimuat dalam Hak-hak EKOSOB, ada hak yang paling mendasar sebagai basis terpenuhinya Hak-hak EKOSOB, yakni Hak atas Pendidikan dan Hak atas Kesehatan. Apa indikator terpenuhinya hak atas pendidikan? Komite Hak-hak EKOSOB PBB merumuskan 4 indikator sebagai ciri pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu: (1) ketersediaan lembaga, institusi-bangunan dan fasilitas sekolah yang memadai dan program-program pendidikan untuk setiap orang; (2) aksesibilitas, setiap orang mempunyai akses atas lembaga, institusi dan program-program pendidikan, termasuk bisa diakses secara ekonomis; (3) akseptibilitas, yang berarti format, substansi pendidikan seperti kurikulum, metode pengajaran harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan budaya siswa; (4) adaptibilitas, pendidikan harus fleksibel atau dapat disesuaikan dengan perubahan situasi masyarakat. Apa indikator utama terpenuhinya hak atas pendidikan? Akses. Karena, pertama, tidak terpenuhinya hak atas pendidikan berpeluang besar menimbulkan pelanggaran dan kejahatan HAM lainnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bisa sekolah rentan menjadi buruh kasar, kerja paksa dan bentuk eksploitasi lainnya. Kedua, pendidikan bisa dipandang sebagai upaya pemberdayaan yang merupakan ”kendaraan” utama bagi setiap orang dan keluarga untuk lepas dari kemiskinan dan keterpurukan sosial serta mewujudkan pemenuhan hak berpartisipasi dalam masyarakat. Bagaimana posisi Indonesia untuk pemenuhan hak Pendidikan? Indonesia mulai menjalankan kebijakan pendidikan gratis melalui kebijakan pemberian BOS (Biaya Operasional Sekolah) untuk anak-anak dari keluarga miskin. Sayangnya, dalam praktik masih ada sekolah yang tetap memungut biaya sekolah kepada anak-anak keluarga miskin.